cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rianda Dirkareshza
Contact Email
riandadirkareshza@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
batavia@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Batavia
Published by Zhata Institut
ISSN : 30326524     EISSN : 30326184     DOI : -
Core Subject : Education, Art, Social,
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini berfokus pada penelitian ilmiah dan analisis di bidang ilmu sosial dan humaniora. Lingkupnya mencakup berbagai aspek penelitian di bidang sosial dan humaniora, termasuk topik-topik seperti hukum, politik, komunikasi, hubungan internasional, sejarah, budaya, masyarakat, seni, bahasa, dan lain-lain. Tujuan jurnal ini adalah memfasilitasi penyebaran pengetahuan ilmiah, hasil penelitian, dan analisis di bidang sosial dan humaniora, serta mengundang kontribusi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti umum. Jurnal ini terbit setiap bulan Januari, April, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 57 Documents
 2   3   4   5   6 
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMINDAHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA CV ALI RENT CAR Aan Saskia Sakina; Nurhafifah; Sufyan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i5.199

Abstract

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, benda yang menjadi objek jamian fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Meskipun Undang-Undang telah mengatur sedemikian rupa, serta denda yang berat, namun tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia masih marak terjadi. Meskipun demikian Peraturan kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative telah mengatur persyaratan dan tatacara penyelesaian perkara menggunakan pendekatan Restorative Justice pada tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia, hambatan yang dihadapi dalam dalam penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia dan menjelaskan akibat hukum yang timbul terhadap penyelesaian tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia melalui Restorative Justice pada CV. Ali Rent Car. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis kualitatitf. Hasil penelitian meninjukkan bahwa, penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara antara pemilik CV. Ali Rent Car dan pelaku pemindahan objek jaminan fidusia berhasil dicapai melalui mekanisme Restorarive Justice. Hambatan yang dialami adalah ketika pelaku melarikan diri dan sulit untuk ditemui, memalui berbagai upaya yang ditempuh yaitu dengan meminta keluarga pelaku untuk menjadi penengah dalam kasus ini, akhirnya pelaku dapat ditemui dan dimintai pertanggungjawaban. Akibat hukum yang timbul, meskipun diselesaikan melalui Restorative Justice, pelaku tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan objek jaminan fidusia dan memberikan konpensasi
ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM JURNALISME WARGA DAN KONTEN JURNALISTIK DI PLATFORM MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Warfian Saputra; Luthfy Hasratama
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i5.200

Abstract

Artikel ini akan mengkaji mengenai Analisis yuridis terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di platform media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Metode penelitian menerapkan penelitian deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh dari data kepustakaan dan studi dokumen, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menekankan analisis hukum dengan konsep berfikir formal dan dituangkan dalam bentuk argumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa Analisis yuridis terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di platform media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu belum memiliki pengaturan yang jelas. Undang-undang tersebut hanya memberikan landasan hukum bagi praktik jurnalistik yang dilakukan oleh lembaga berbadan hukum. Namun, penerapannya terhadap konten yang dihasilkan oleh warga biasa melalui media sosial kerap menjadi subjek perdebatan, terutama mengenai aspek keabsahan serta perlindungan hukum yang melekat pada jenis konten semacam itu. Maka perlu adanya kajian mendalam untuk merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sehingga aturan turunan yang lebih akomodatif terhadap perkembangan teknologi informasi, guna memberikan kepastian hukum bagi jurnalisme warga yang berniat baik dalam menyebarkan informasi publik.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT SECARA BERLAKU SURUT Mustakim; Thio Putra Gadeng
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i5.203

Abstract

Pasal 15 Jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana Notaris sebagai pejabat umum harus menjamin kepastian tanggal dalam pembuatan akta autentik. Kepastian tanggal merupakan aspek formil dalam pembuatan akta autentik, terkait dengan kepastian tanggal pada akta autentik notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Akta autentik yang dibuat secara berlaku surut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, hal tersebut dapat berakibat terhadap kekuatan hukum akta autentik dan akibat hukum dari akta tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan, Kekuatan hukum terhadap akta autentik yang dibuat secara berlaku surut, Tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuat secara berlaku surut dan Akibat Hukum terhadap pembatalan akta autentik yang dibuat secara berlaku surut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kekuatan hukum akta notaris yang dibuat secara berlaku surut tetap merupakan alat bukti yang sempurna, sepanjang tidak ada yang menyangkal otentisitas akta tersebut. Notaris bertanggung jawab secara Kode etik/jabatan dalam menjamin kepastian tanggal akta autentik. Akibat Hukum terhadap pembatalan akta autentik yang dibuat secara berlaku surut dapat berkonsekuensi menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan atau terdegradasi akta autentik menjadi akta dibawah tangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN OUTSOURCING PADA ERA GIG ECONOMY DI INDONESIA Amanda Fitra Hamzah; Nawal Essam Yahia; Giaby Amanda Larasati; Khoirunnisa Putri Diksy; Elsa Nurhayati Roulinta Sinaga
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i5.217

Abstract

Perkembangan gig economy di Indonesia secara signifikan mengubah hubungan ketenagakerjaan, termasuk praktik outsourcing yang semakin banyak dilakukan melalui platform digital berbasis aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum dan kedudukan hukum pekerja outsourcing dalam gig economy di Indonesia, serta mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja dalam perjanjian outsourcing di platform gig economy. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa pekerja outsourcing diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, namun implementasinya dalam gig economy masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait kejelasan status ketenagakerjaan, kepastian upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan perlindungan jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat dan perjanjian kerja yang lebih transparan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil bagi pekerja outsourcing di platform gig economy, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan Indonesia.
ANALISIS KEABSAHAN KLAUSUL PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK DAN STRATEGI MITIGASI RISIKO PADA KONTRAK KONSTRUKSI PEMERINTAH: STUDI KASUS PROYEK DRAINASE DPUPR KOTA BUKITTINGGI DENGAN PT INANTA BHAKTI UTAMA Virginia Tarida Ronauli Tampubolon; Aura Nasya Madhani Harahap; Nasywa Dhiya Putri Andriani; Restu Juliana Helen L; Saffira Aulia
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i5.218

Abstract

Klausul pemutusan kontrak sepihak dalam kontrak konstruksi pemerintah yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan keseimbangan para pihak. Permasalahan ini juga berkaitan dengan pentingnya perumusan klausul mitigasi risiko untuk mencegah sengketa akibat perbedaan penafsiran regulasi. Pembahasan dilakukan melalui penelaahan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep hukum perjanjian, serta contoh kasus pada proyek drainase DPUPR Kota Bukittinggi dengan PT Inanta Bhakti Utama. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa klausul pemutusan sepihak pada dasarnya diperbolehkan, namun penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan keseimbangan para pihak. Dalam praktiknya, ketidakjelasan parameter wanprestasi dan dominasi kewenangan PPK berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta sengketa kontraktual. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausul kontrak yang lebih jelas, terukur, dan adaptif terhadap perubahan regulasi guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang serta meminimalisir potensi sengketa.
FORMULASI KETENTUAN PERJANJIAN LISAN MELALUI REVISI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN Christian Immanuel Situmorang; Vivian Daniella Mapandiy; Nabila Regita Khairunnisa; Azzahra Khansa Nabilah
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 6 (2025): NOVEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i6.211

Abstract

Perjanjian lisan hingga saat ini belum terakomodasi secara memadai dalam sistem hukum perdata nasional, hal ini dikarenakan sistem hukum perdata nasional indonesia masih merupakan produk hukum warisan belanda dan bukan berasal dari kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai sosial yang hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi ketentuan perjanjian lisan melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dikombinasikan dengan pendekatan historis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan sudah sepatutnya diatur dalam rencana revisi KUHPerdata sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi pendekatan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta didukung oleh peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah sebagai pedoman implementasi. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum perjanjian di Indonesia, khususnya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang lebih responsif terhadap praktik sosial.
PARADIGMA PEMBANGUNAN DAN KEADILAN SOSIAL EKOLOGIS DALAM EKSPANSI SAWIT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DI MERAUKE Putri Kinanti; Naufalia Andita; Najwa Putri Khairunnisa; Ilalang Kawiswara
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 6 (2025): NOVEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i6.212

Abstract

Pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke menunjukkan adanya percepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam, khususnya melalui ekspansi perkebunan sawit dan program food estate. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana paradigma pembangunan dalam pelaksanaan PSN Merauke memposisikan kepentingan ekonomi nasional terhadap kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak masyarakat adat, serta menilai pemenuhan prinsip keadilan sosial ekologis. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yang berbasis pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang diterapkan masih didominasi oleh orientasi pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengabaikan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat. Selain itu, ekspansi perkebunan sawit dalam kerangka PSN di Merauke menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, seperti deforestasi, peningkatan emisi karbon, serta degradasi ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan pembangunan yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi.

Page 6 of 6 | Total Record : 57

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 6 (2025): NOVEMBER Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER Vol 2 No 4 (2025): JULI Vol 2 No 3 (2025): MEI Vol 2 No 2 (2025): MARET Vol 2 No 1 (2025): JANUARI Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER Vol 1 No 4 (2024): JULI Vol 1 No 3 (2024): MEI Vol 1 No 2 (2024): MARET Vol 1 No 1 (2024): JANUARI More Issue