cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rianda Dirkareshza
Contact Email
riandadirkareshza@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
batavia@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Batavia
Published by Zhata Institut
ISSN : 30326524     EISSN : 30326184     DOI : -
Core Subject : Education, Art, Social,
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini berfokus pada penelitian ilmiah dan analisis di bidang ilmu sosial dan humaniora. Lingkupnya mencakup berbagai aspek penelitian di bidang sosial dan humaniora, termasuk topik-topik seperti hukum, politik, komunikasi, hubungan internasional, sejarah, budaya, masyarakat, seni, bahasa, dan lain-lain. Tujuan jurnal ini adalah memfasilitasi penyebaran pengetahuan ilmiah, hasil penelitian, dan analisis di bidang sosial dan humaniora, serta mengundang kontribusi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti umum. Jurnal ini terbit setiap bulan Januari, April, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
KESEIMBANGAN EKOLOGI DAN NILAI-NILAI BERSAMA DALAM TRADISI PETIK LAUT: KAJIAN KEARIFAN LOKAL DI PANTAI SELATAN JEMBER Asyifa', Nurul; Suprapto, Nadi; Mariana, Neni; Subrata, Heru
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i1.135

Abstract

Tradisi Petik Laut di Pantai Watu Ulo dan Pantai Puger Kulon mencerminkan upaya masyarakat pesisir dalam mempertahankan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami praktik-praktik lokal yang mendukung kesadaran identitas komunitas, keadilan sosial, serta keseimbangan ekologi, sekaligus mengungkap bagaimana aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi saling terintegrasi dalam tradisi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Petik Laut merupakan contoh praktik lokal yang berhasil mengintegrasikan kesadaran identitas komunitas, keadilan sosial, dan keseimbangan ekologi, serta menyelaraskan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi, sehingga membentuk model keberlanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat pesisir dan memperkuat hubungan mereka dengan alam.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU SEBAGAI OBJEK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Nafis, Abdul Haris; Fattah, Akhmad Kautsar; Rahardi, Andriyan; Prihantono, Pradipta; Sauri, Sofyan; Triadi, Irwan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.154

Abstract

Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan industri teknologi. Perlindungannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan desain secara ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan implementatif yang dihadapi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi perbandingan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum perlindungan telah tersedia, efektivitas implementasi masih terbatas akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pendaftaran, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi kelembagaan. Selain itu, belum tersedia sistem verifikasi desain yang komprehensif serta sumber daya teknis yang memadai untuk menangani sengketa. Strategi yang disarankan meliputi penguatan edukasi publik, reformasi prosedur pendaftaran, pemberian insentif bagi inovator, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta perluasan kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan agar perlindungan desain tata letak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ditopang oleh sistem yang responsif dan kolaboratif guna mendukung ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG PRODUKSI KOPI BUBUK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332K/PID.SUS/2013 Arfah, Azizah; Haikal, Raka; Parulian, Hendra; Limbong, Albert S.; Fitriani, Maulida; Triadi, Irwan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.155

Abstract

Apresiasi atas HKI di Indonesia tergolong masih rendah dan tak sedikit masyarakat menganggap bahwa HKI bukan hal yang penting dan bahkan banyak masyarakat awam yang tidak memahami tentang HKI. Salah satunya adalah perlindungan rahasia dagang yang berperan penting baik untuk kepentingan pribadi maupun publik. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan analisis data bersifat preskriptif. Rahasia dagang mencakup aspek pra-produksi hingga pasca produksi, termasuk pemasaran dan penjualan. Penggunaan rahasia dagang tanpa izin dan persetujuan pihak lain merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Penggunaan informasi meliputi metode produksi, penggorengan, penggilingan, hingga pemasaran dan penjualan kopi bubuk CV. Tiga Putra Berlian menyerupai CV. Bintang Harapan dengan merekrut karyawan, menawarkan produk kopi yang telah diproduksi kepada pelanggan CV. Bintang Harapan sehingga menyebabkan kerugian dan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
SIMBOL LINGGA-YONI DALAM NISAN DAN KERIS WALISANGA: JEJAK ARTEFAKTUAL MODERASI BERAGAMA DI NUSANTARA Sa'i, M.; Hidayat, Mohamad Wahyu; Nugroho, Prasetyo Adi
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.164

Abstract

Bangunan epistemologis Konsep moderasi beragama di Indonesia sudah ada sejak lama, berakar kuat dalam tradisi dan simbol budaya lokal, termasuk dari masa Hindu-Buddha hingga Islamisasi oleh Walisanga. Penelitian ini penting untuk menyingkap bagaimana simbol-simbol seperti lingga-yoni dalam nisan dan keris menjadi artefak akulturasi yang mencerminkan nilai moderasi dalam penyebaran Islam di Nusantara. Artikel ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dan analisis hermeneutik terhadap artefak budaya dan literatur sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para Walisanga tidak menghapus simbol budaya lokal, tetapi mengadaptasinya secara bijak ke dalam konteks Islam, menciptakan warisan keberagamaan yang damai, inklusif, dan kontekstual. Simbol lingga-yoni dalam nisan dan struktur keris merupakan bukti konkret dari strategi dakwah yang akomodatif dan berakar pada kearifan lokal. Dengan demikian, moderasi beragama di Indonesia tumbuh secara organik dalam lintasan sejarah dan menjadi model keberagamaan yang relevan untuk masa kini.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENDORONG INDUSTRI KENDARAAN BERBASIS LISTRIK SEBAGAI BENTUK PENERAPAN KEBIJAKAN EKONOMI HIJAU DI INDONESIA Parulian, Hendra
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.152

Abstract

Konsumsi bahan bakar meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Berdasarkan angka tersebut, Indonesia juga termasuk negara yang menghasilkan 1.637.156 juta ton emisi gas rumah kaca pada tahun 2018 dan menggunakan banyak bahan bakar fosil. Berdasarkan angka tersebut, Indonesia berada di peringkat tengah sebagai negara dengan emisi terbanyak di dunia. Mempercepat kemajuan sektor kendaraan listrik merupakan inisiatif penting yang dapat memfasilitasi transisi berkelanjutan menuju ekonomi hijau. Mobil listrik merupakan pilihan yang ramah lingkungan dan efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Mobil listrik memiliki manfaat dibandingkan kendaraan tradisional terkait efisiensi energi dan pengurangan polusi. Jenis penelitian yang diangkat merupakan Penelitian Yuridis Normatif (penelitian hukum kepustakaan). Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dewasa ini masih dalam tahap pengembangan, selain itu Indonesia juga sedang menghadapi beberapa masalah seperti mahalnya biaya produksi kendaraan listrik, masih minimnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, kurangnya kualitas SDM pada sektor kendaraan listrik di Indonesia serta insentif yang diberikan pemerintah yang belum berjalan dengan lancar. Upaya pemerintah dalam menghadapi industri kendaraan listrik terhadap ekonomi hijau dapat dilihat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023, Pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan mobil listrik dengan memberikan berbagai peraturan dan insentif. Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 menjadi dasar untuk akselerasi mobil listrik. Adapun tindakan nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu tersedianya angkutan umum Busway Transjakarta yang menggunakan Daya Listrik, Grab Bike yang menggunakan Daya Listrik, dan penjualan kendaraan listrik yang telah teralisasi di beberapa wilayah Indonesia secara bertahap.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STRICT LIABILITY DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG CIPTAKERJA Fath, Al
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.168

Abstract

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian dan penerapan tanggung jawab atas perbuatan yang merusak lingkungan. Salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup adalah penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan penerapan prinsip strict liability dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia serta mengidentifikasi kendala yuridis yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta teknik analisis data deskriptif-analitis, dengan sumber data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa literatur, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip strict liability di Indonesia masih bersifat terbatas dan belum optimal, khususnya dalam perkara pencemaran dan perusakan lingkungan yang melibatkan korporasi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep tanggung jawab mutlak, serta adanya tumpang tindih norma dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan dan peningkatan kapasitas penegak hukum agar prinsip strict liability dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Implementasi yang tepat atas prinsip ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku usaha serta memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.
GREEN GRABBING: ANTARA KONSERVASI DAN MASYARAKAT ADAT Permata, Virna Amalia Nur
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.170

Abstract

Penelitian ini bertujuan melihat hadirnya bentuk-bentuk konservasi memicu melahirkan green grabbing dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan melihat solusi yang dapat dilakukan untuk memberikan keseimbang antara tujuan baik konservasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat terdampak. Metode penelitian yang dilakukan ialah jenis penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa hadirnya konservasi masih seringkali tumpang tindih dengan lahan maupun hutan adat masyarakat adat, dalam masyarakat manusela yang terdampak dari hadirnya Taman Nasional Manusela di Maluku yang ruang lingkup hidupnya menjadi terbatas dan mempengaruhi sisi ekonomi sosial dan budaya. Sementara dalam sisi perangkat hukum menuai pro dan kontra terutama Pasal 9 UU KSDAHE yang membuka peluang pengambilan lahan secara paksa. Sehingga diperlukan pengawalan melalui Free and Prior Informed Consent (FPIC), proses ini memberikan hak kepada masyarakat adat untuk menyatakan persetujuan maupun penolakan mereka terhadap suatu kebijakan, dengan memastikan keterlibatan dan pengakuan terhadap kepentingan mereka secara penuh dan bebas dari paksaan, serta mendorong pengesahan RUU masyarakat adat akan menjadi Instrumen yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan yang menguatkan hak-hak masyarakat adat, memastikan agar kepentingan dan kedaulatan mereka atas wilayah serta sumber daya alamnya dihormati dan dijaga secara hukum.
OPTIMASI HUKUM TAKSONOMI KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA DALAM MENCEGAH PRAKTIK GREENWASHING OLEH KORPORASI Yohana, Maria
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.173

Abstract

Praktik greenwashing oleh korporasi, yaitu upaya menyesatkan konsumen dengan mengklaim produk atau operasionalnya ramah lingkungan, telah menjadi tantangan dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis praktik greenwashing oleh korporasi dan mengkaji optimasi hukum Taksonomi Hijau Indonesia (THI), yang kini telah berkembang menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), dalam mencegah praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa THI/TKBI, yang berperan ganda sebagai soft law dan hard law, memiliki potensi signifikan dalam mencegah greenwashing melalui kriteria teknisnya yang terukur, kewajiban pelaporan keberlanjutan, serta peran Lembaga Jasa Keuangan sebagai gatekeeper. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa tantangan, seperti sifat penerapannya yang belum sepenuhnya wajib, kapasitas pengawasan dan penegakan hukum yang terbatas, serta ambiguitas dalam kategori transisi ("kuning"). Oleh karena itu, optimasi hukum mutlak diperlukan melalui tiga langkah utama yaitu memperkuat penerapan wajib dan standar pelaporan yang komprehensif; meningkatkan kerangka akuntabilitas dengan sanksi yang lebih deterrensif dan verifikasi independen, dan melakukan harmonisasi dengan standar global dan peningkatan kapasitas regulator. Dengan langkah-langkah tersebut, integrasi pasar keuangan berkelanjutan Indonesia dapat terjaga dan transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dapat dicapai dengan lebih terjamin Kata Kunci: Greenwashing, Taksonomi Hijau Indonesia, Keuangan Berkelanjutan, Optimasi Hukum, Korporasi.
PAJAK KARBON DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP Nurulhuda, Nada Syifa
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.174

Abstract

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang berdampak serius terhadap keberlanjutan hidup manusia. Salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk menekan emisi gas rumah kaca adalah pajak karbon (carbon tax). Indonesia mengatur pajak karbon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengintegrasikan aspek fiskal dan lingkungan hidup. Pajak karbon berfungsi sebagai mekanisme internalisasi biaya lingkungan dengan membebankan tanggung jawab finansial kepada pelaku pencemar sesuai prinsip polluter pays principle. Selain itu, kebijakan pajak karbon jua diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan prinsip pencegahan pencemaran. Pada saat ini, pajak karbon baru diterapkan pada industri PLTU Batu Bara yang dilegitimasi dalam Permenkeu No. 21/PMK.010/2022 sebagai langkah awal menuju transisi energi bersih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menelaah keterkaitan antara hukum pajak dan hukum lingkungan dalam mendukung keadilan ekologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak karbon tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga instrumen yuridis dan preventif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan serta pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
URGENSI STANDARDISASI END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) GUNA MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA: END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) GUNA MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA Tunjang Syaeh, Muhammad; Fasya, Farah; Jasmin, Nabila Putri; Kinanti, Putri
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i1.141

Abstract

Abstrak Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, terdapat peningkatan 75% teknologi dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya faktor di bidang teknologi keuangan dunia, yaitu mata uang kripto. Penelitian ini bertujuan memaparkan seberapa mendesak perumusan standardisasi End User License Agreement (EULA) dalam rangka menghadirkan kepastian serta perlindungan hukum terhadap investor mata uang kripto di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah tipe hukum normatif yang berbasis pada pendekatan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 dan pendekatan konseptual. Komparasi regulasi cryptocurrency di Amerika Serikat dan Jepang menunjukkan perbedaan pendekatan. Amerika Serikat memiliki sistem regulasi kompleks dengan berbagai lembaga pengawas, sementara Jepang menerapkan regulasi lebih terpusat dan sistematis. Selain itu, isu perlindungan data pribadi dalam EULA menjadi perhatian, mengingat risiko penyalahgunaan data oleh platform digital. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan EULA yang lebih ketat dan seragam guna meningkatkan transparansi serta menjamin perlindungan hukum bagi pengguna dan investor cryptocurrency di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa beragam regulasi yang telah lebih dulu eksis di Indonesia seputar transaksi aset kripto belumlah komprehensif dalam menjamin perlindungan hukum tanpa perumusan EULA yang terstandardisasi.

Page 4 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 4 (2025): JULI Vol 2 No 3 (2025): MEI Vol 2 No 2 (2025): MARET Vol 2 No 1 (2025): JANUARI Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER Vol 1 No 4 (2024): JULI Vol 1 No 3 (2024): MEI Vol 1 No 2 (2024): MARET Vol 1 No 1 (2024): JANUARI