cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rianda Dirkareshza
Contact Email
riandadirkareshza@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
batavia@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Batavia
Published by Zhata Institut
ISSN : 30326524     EISSN : 30326184     DOI : -
Core Subject : Education, Art, Social,
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini berfokus pada penelitian ilmiah dan analisis di bidang ilmu sosial dan humaniora. Lingkupnya mencakup berbagai aspek penelitian di bidang sosial dan humaniora, termasuk topik-topik seperti hukum, politik, komunikasi, hubungan internasional, sejarah, budaya, masyarakat, seni, bahasa, dan lain-lain. Tujuan jurnal ini adalah memfasilitasi penyebaran pengetahuan ilmiah, hasil penelitian, dan analisis di bidang sosial dan humaniora, serta mengundang kontribusi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti umum. Jurnal ini terbit setiap bulan Januari, April, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
LEGALITAS DAN DAMPAK PENERBITAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DI ATAS PERMUKAAN LAUT: PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DI INDONESIA Fiko Rusdiananto, Gavra; Aufa, Muhamad Gagah; Ramadhani, Prastiti Suryaning; Syfiyah, Shafa
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i1.145

Abstract

Pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan kian meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan lahan. Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi salah satu instrumen hukum dalam permasalahan ini. Namun, dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tidak secara eksplisit mengatur pemberian HGB di atas permukaan laut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penerbitan HGB di wilayah laut berisiko mencemari air laut, mengakibatkan kerusakan ekosistem, dan konflik sosial dengan masyarakat pesisir. Penelitian ini mengkaji legalitas penerbitan HGB di atas permukaan laut serta dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah hukum normatif melalui pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021) serta lemahnya pengawasan terhadap proyek reklamasi memperburuk dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas, peningkatan transparansi dalam penerbitan HGB, serta penguatan mekanisme perlindungan lingkungan guna memastikan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan.
IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Kusuma, Aditama Candra; Fath, Al
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i1.149

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, namun pelaksanaannya kerap menimbulkan konflik agraria yang melibatkan masyarakat lokal, terutama petani dan komunitas adat. Konflik ini muncul akibat ketimpangan akses dan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat, serta minimnya partisipasi publik dalam proses pengadaan. Di sisi lain, reforma agraria yang diharapkan menjadi solusi struktural terhadap ketimpangan agraria belum diimplementasikan secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konflik agraria yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan merumuskan strategi implementasi reforma agraria yang ideal sebagai instrumen penyelesaian konflik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode kualitatif, makalah ini menemukan bahwa integrasi antara kebijakan reforma agraria dan sistem pengadaan tanah, penguatan partisipasi masyarakat, serta perlindungan hak atas tanah secara substantif menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan agraria di Indonesia. Upaya tersebut harus didukung oleh keberpihakan politik, harmonisasi regulasi, dan komitmen perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proyek pembangunan..
DAMPAK SENGKETA INTERNASIONAL TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTAR NEGARA (STUDI KASUS PAKISTAN-INDIA) Permata, Virna Amalia Nur; M. D. W, Inge Nur Az’zahra; Azzahra, Rika Afifah; A’ Mubarok, Rangga Wulung
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i1.151

Abstract

Sengketa internasional seringkali berimplikasi luas terhadap hubungan diplomatik antar negara, terutama dalam konteks negara-negara yang sebelumnya telah memiliki sejarah konflik yang berkepanjangan. Studi ini akan membahas dampak sengketa antara Pakistan dan India terhadap dinamika hubungan diplomatik antar kedua negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif, penelitian ini mengkaji berbagai aspek yang terpengaruh, termasuk ketegangan diplomatik, peningkatan nasionalisme, perlombaan senjata, gangguan perdagangan, serta peran aktor internasional dalam upaya resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang berkepanjangan antara Pakistan dan India tidak hanya memperburuk hubungan bilateral, tetapi juga menghambat kerja sama regional serta menimbulkan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat di kedua belah negara. Selain itu, intervensi dari organisasi internasional dan negara-negara besar memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan, meskipun belum mampu menyelesaikan konflik secara permanen. Oleh karena itu, diperlukan strategi diplomasi yang lebih efektif untuk mencapai stabilitas dan perdamaian jangka panjang di kawasan Asia Selatan, khususnya di wilayah Pakistan dan India.
MELACAK TEKS MENAKAR PENGARUH: DINAMIKA HISTORIS MUSHAF PT MENARA KUDUS INDONESIA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN (1951-2023) Pertiwi, Putri Rahma; Hidayat, Mohamad Wahyu
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.176

Abstract

Al-Qur'an sebagai teks suci umat Islam senantiasa dijaga keasliannya melalui tradisi penulisan (kitabah) dan hafalan (hifz), menjadikan industri percetakan memiliki peran krusial dalam literasi keagamaan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ragam mushaf cetakan PT Menara Kudus Indonesia Indonesia selama tujuh dekade (1951–2023), khususnya Mushaf Pojok Menara Kudus (Mushaf Bahriyyah), dan mengkaji dampaknya terhadap sistem serta tradisi pendidikan keagamaan, terutama tahfizh, di Kudus. Metode yang digunakan adalah penelitian historis (sejarah) dengan tahapan berupa heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Menara Kudus Indonesia telah berhasil menciptakan produk ikonik, yakni Mushaf Pojok, yang memiliki karakteristik rasm dan dhabt khusus. Fitur unik Mushaf Pojok, di mana setiap halaman selalu diakhiri dengan akhir sebuah ayat, telah membentuk dan menstandardisasi metode hafalan (tahfizh) secara signifikan di kalangan pesantren Kudus. PT Menara Kudus Indonesia berperan dalam menjaga tradisi tekstual sekaligus penentu corak metodologi hafalan Al-Qur'an yang efektif bagi komunitas Kudus.
OPTIMALISASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH MELALUI SKEMA BUILD OWN OPERATE SEBAGAI REALISASI PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIA Yacub, Tifanny Nur; Pireno, Farchanza Haykanna
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 4 (2025): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i4.65

Abstract

Abstrak Data sampah di Indonesia menunjukkan  jumlah sampah yang sangat besar. Potensi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi energi alternatif  baru dan terbarukan (EBT) yang mendukung target bauran energi tahun 2050. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengelolaan limbah makanan menjadi energi baru dan terbarukan dan memahami peluang serta tantangan dalam pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) melalui skema BOO (Build Own Operate) sebagai peluang pertumbuhan ekonomi nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Dengan Pendekatan perundang-undangan (statute-approach) dan juga Pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memaksimalkan pengelolaan limbah makanan menjadi sumber energi baru dan terbarukan diperlukannya dukungan dari pemerintah berupa pengesahan regulasi yang mendorong Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) masuk ke dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT).  
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH MELALUI SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA Rosiana, Silvia; Nurhalizah, Aisyah; Ailsa, Ilaria Sekar; Manurung, Citra Bintang Maranatha; Rosuli, Zainab Cahya
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 4 (2025): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i4.67

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengolahan sampah yang dilakukan oleh Swedia untuk dijadikan sebagai energi listrik sehingga dapat menjadi negara pemimpin global dalam pengelolaan limbah berkelanjutan dan pengurangan jejak karbon per kapita serta mendorong perilaku masyarakat untuk membuang dan memperlakukan limbah dengan benar. Hal ini sejatinya didasarkan oleh penumpukan sampah yang ada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagai contoh di TPA Bantar Gebang Kota Bekasi dan mendukung program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tujuan ke 12. Namun, masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, salah duanya yaitu belum meratanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Indonesia. Hal ini disebabkan kebutuhan anggaran yang cukup besar, dan kurangnya ketegasan dari pemerintah berupa regulasi terkait pemilahan sampah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan statue approach, comparative approach, penulis mendapati (1) Negara Swedia telah berhasil mengubah paradigma mereka terhadap sampah dengan mengadopsi teknologi Waste-to-Energy (WTE), yang mengubah limbah sampah menjadi energi listrik. Negara Swedia juga sukses dalam menerapkan program Pant System. (2) Melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPBU) dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban keuangan pemerintah serta mendorong inovasi dan efisiensi melalui keterlibatan swasta.
URGENSI REFORMULASI MEKANISME PEMUNGUTAN ROYALTI MUSIK BAGI UMKM RESTORAN SEBAGAI SOLUSI ATAS PARADOKS PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA Dirkareshza, Rianda; Rahayu, Monica Hermala; Mardiyati, Nursanti; Putri, Aisyah Nikita Permata
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.190

Abstract

Kewajiban pembayaran royalti musik bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) restoran di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, menimbulkan paradoks antara perlindungan hak cipta dan keberlanjutan usaha kecil. Di satu sisi, pemungutan royalti dimaksudkan untuk menjamin hak ekonomi pencipta, namun di sisi lain, penerapan kewajiban yang seragam sering kali dianggap membebani UMKM yang memiliki keterbatasan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi mekanisme pemungutan royalti musik agar lebih adil, proporsional, dan adaptif terhadap kondisi UMKM restoran. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data kepustakaan berupa analisis kasus dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diskon royalti berbasis kapasitas usaha dan omzet dapat menjadi solusi kompromistis yang seimbang antara kepentingan pencipta dan pelaku usaha. Selain itu, penyaluran royalti yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital diperlukan untuk membangun kepercayaan pengguna sekaligus menjamin distribusi yang tepat sasaran kepada pencipta. Reformulasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem royalti yang lebih berkeadilan, melindungi hak pencipta, serta menjaga iklim usaha yang sehat bagi UMKM restoran di Indonesia
REFORMULASI POLA REKRUTMEN POLITIK DALAM PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA Andryan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 4 (2025): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i4.194

Abstract

Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip checks and balances dalam arti yang luas. Partai politik sebagai corong demokrasi telah bergeser pada sebuah institusi yang lebih berorientasi pada politik pragmatisme dan dikhawatirkan akan berwujud oligarki partai politik. Efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai dengan prinsip check and balances berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Metode analisis dalam tulisan ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dalam mewujudkan mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Seleksi calon yang melibatkan anggota partai begitu penting dalam demokrasi karena seleksi calon merupakan salah satu fungsi khas partai dalam demokrasi.
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND Anggreini, Rini; Bahreisy, Budi; Nurmalawaty
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 4 (2025): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i4.195

Abstract

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian yang lebih dan mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa termasuk juga pada anak yang melakukan pelanggaran hukum. Diperlukan sistem hukum untuk menanganinya dengan jelas dan adil, karna masa depan anak perlu diperhatikan. Anak berkonflik dengan hukum disebabkan oleh pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukannya. Pemahaman ini menunjukkan pentingnya peran nilai atau norma dalam masyarakat sebagai bagian dari hukum yang ditetapkan oleh negara. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan sistem hukum penanganan anak yang berkonflik dengan hukum antara Indonesia dan Thailand. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, historis, perbandingan hukum dan konseptual. Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum antara sistem hukum Indonesia dan Thailand, yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori: 1) peraturan perundang-undangan yang mengatur; 2) batasan usia anak; 3) fasilitas yang berhubungan dengan anak yang berkonflik dengan hukum; dan 4) pelaksanaan diversi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMILIKI HARTA BAWAAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN Kesuma Hadi, Indra; Kurniawan, Andri
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 4 (2025): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i4.196

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki harta bawaan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dan pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier dan data yang dikumpulkan dan diolah, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak dalam perkawinan yang memiliki harta bawaan, harus membuat perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan, sehingga memberikan dasar yang jelas bahwa harta bawaan tetap menjadi milik pribadi pihak yang memiliki harta bawaan dan tidak termasuk ke dalam harta bersama yang dibagikan pada saat perceraian. Perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan, akan menjadi pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian, sehingga dapat menghindari hakim dari hanya mempertimbangkan aspek pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi tidak melihat aspek sejarah dan hubungan kepemilikan harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama selama perkawinan.

Page 5 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 4 (2025): JULI Vol 2 No 3 (2025): MEI Vol 2 No 2 (2025): MARET Vol 2 No 1 (2025): JANUARI Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER Vol 1 No 4 (2024): JULI Vol 1 No 3 (2024): MEI Vol 1 No 2 (2024): MARET Vol 1 No 1 (2024): JANUARI