Jurnal Batavia
Jurnal ini berfokus pada penelitian ilmiah dan analisis di bidang ilmu sosial dan humaniora. Lingkupnya mencakup berbagai aspek penelitian di bidang sosial dan humaniora, termasuk topik-topik seperti hukum, politik, komunikasi, hubungan internasional, sejarah, budaya, masyarakat, seni, bahasa, dan lain-lain. Tujuan jurnal ini adalah memfasilitasi penyebaran pengetahuan ilmiah, hasil penelitian, dan analisis di bidang sosial dan humaniora, serta mengundang kontribusi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti umum. Jurnal ini terbit setiap bulan Januari, April, Juni, September, dan Desember.
Articles
50 Documents
<![CDATA[STRATEGI PENCEGAHAN CYBERSTALKING DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Putri, Hera Ananda]]>
<![CDATA[ Jurnal BATAVIA Vol 1 No 3 (2024): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/batavia.v1i3.46
<![CDATA[Cyberstalking menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh cyberstalking, meliputi definisi, jenis, dampak psikologis dan emosional terhadap korban, serta upaya perlindungan yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen dan analisis data dari kasus cyber harassment yang pernah terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberstaking dapat menyebabkan stres psikologis, kecemasan, dan gangguan emosional yang serius pada korbannya. Tantangan utama dalam memerangi cyberstalking mencakup kesulitan mengidentifikasi pelaku, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya cyberstalking, dan hambatan hukum yang terkait dengannya. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perlunya peraturan yang lebih ketat dan perlindungan yang efektif bagi korban cyberstalking, serta upaya edukasi untuk mencegah kasus baru di masa depan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Wibawa, Nadias Prasetya Aji]]>;
<![CDATA[Putri, Hera Ananda]]>;
<![CDATA[Kharismawati, Septiana dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal BATAVIA Vol 1 No 3 (2024): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/batavia.v1i3.47
<![CDATA[Kasus kecanduan narkoba di tanah air semakin mengkhawatirkan, terbukti dengan meningkatnya jumlah pecandu narkoba di kalangan remaja secara signifikan. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap penggunaan narkoba yang dianggap sebagai permasalahan baru dan sulit. Remaja juga rentan terhadap godaan ketika frustrasi atau bosan sehingga rentan terhadap masalah penyalahgunaan zat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, penetapan kebijakan hukum dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan merupakan penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif, kami berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran mendalam mengenai kasus narkoba dan penanganannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini di Indonesia narkoba telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Indonesia saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba dan tentunya hal ini harus menjadi perhatian semua pihak dan sektor masyarakat. Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja saat ini semakin meningkat, karena remaja cenderung ingin memperoleh nilai-nilai baru, selalu ingin tahu dan selalu ingin mencoba hal-hal baru, bahkan yang berbahaya atau membahayakan. Pada saat yang sama, perlu ditetapkan kebijakan hukum untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, khususnya menetapkan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika pada remaja serta upaya penindasan harus dilaksanakan secara besar-besaran mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan hidup dan lingkungan masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA KEPULAUAN BERDASARKAN TEORI HUKUM LAUT INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LAUT ]]>
<![CDATA[Triadi, Irwan]]>;
<![CDATA[Danardono]]>
<![CDATA[ Jurnal BATAVIA Vol 1 No 3 (2024): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/batavia.v1i3.52
<![CDATA[Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan kemanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum sebuah yang menarik dalam percaturan politik dan keamanan global saat ini adalah menyangkut perkembangan kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik tidak terlepas dari perkembangan yang menyangkut masalah keamanan dan politik internasional yang ada di antara negara kawasan itu sendiri yang berasal dari sejarah, sengketa perbatasan maupun teritorial. Saat ini Laut China Selatan Penelitian ini dirancang memakai mekanisme pengguanan jenis studi yuridis normatif, yakni studi yang dipusatkan agar membahas implementasi aturan-aturan maupun norma-norma hukum positif, Pemerintah Indonesia harus tetap mempertahankan fokus kebijakan pertahanan pada potensi konflik yang besar di LCS. Meskipun begitu, Indonesia tidak boleh mengesampingkan potensi konflik lainnya. Memaksimalkan kebijakan pembangunan postur pertahanan merupakan jawaban dari berbagai problematika yang terjadi. Dengan begitu, keamanan dan kedaulatan negara dapat terus dijaga dan dipertahankan dari segala kemungkinan ancaman yang muncul.]]>
<![CDATA[KESEIMBANGAN ALAM DAN MANUSIA: MENYIBAK NILAI-NILAI EKOLOGIS BUDAYA SUKU DAYAK KRIO BERDASARKAN PERSPEKTIF EKOLOGI THOMAS BERRY ]]>
<![CDATA[gerri parto, hilarion]]>;
<![CDATA[Riyanto, F.X Eko Armada]]>;
<![CDATA[Adon, Mathias Jebaru]]>
<![CDATA[ Jurnal BATAVIA Vol 1 No 3 (2024): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/batavia.v1i3.55
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada analisis konsep keseimbangan alam dan manusia terhadap budaya Suku Dayak Krio dalam menjaga harmoni dengan lingkungan alam serta mengintegrasikan nilai-nilai ekologi yang diperkenalkan oleh Thomas Berry. Melalui pendekatan ekologi Berry, dapat dipahami bagaimana nilai-nilai ekologis dalam budaya Dayak Krio tidak hanya berkontribusi pada kelestarian lingkungan lokal tetapi juga menawarkan wawasan berharga bagi upaya global dalam menjaga keseimbangan alam dan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang praktik budaya tradisional Dayak Krio yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber teks dan artikel ilmiah yang membahas aspek-aspek budaya Dayak Krio serta karya-karya Thomas Berry tentang ekologi dan hubungan antara manusia dengan alam. Hasil analisis menawarkan pendekatan yang berkelanjutan dan etis dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diintegrasikan ke dalam strategi pelestarian lingkungan modern adopsi nilai-nilai ini dapat membantu mengatasi masalah lingkungan yang kompleks dengan cara yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, menggabungkan pengetahuan tradisional dan praktik modern untuk menciptakan strategi pelestarian yang efektif dan inklusif]]>
<![CDATA[MASALAH DAN SOLUSI PENERTIBAN TANAH TERLANTAR ]]>
<![CDATA[Yuliansar, Nabila Faraz]]>;
<![CDATA[Sumanto, Listyowati]]>
<![CDATA[ Jurnal BATAVIA Vol 1 No 3 (2024): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/batavia.v1i3.57
<![CDATA[Tanah merupakan kebutuhan setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Tanah bukan hanya untuk setiap penduduk, tapi juga untuk semua mahluk yang ada dimuka bumi, bahkan badan hukum juga membutuhkan tanah. Tanah dibutuhkan oleh setiap masyarakat dan badan hukum dalam bentuk untuk menikmati dan menguasai. Bentuk penguasaan yang diberikan kepada pemegang hak terkadang tidak dimanfaatkan secara maksimal dan optimal, sehingga tanag tersebut terindikasi terlantar. Metode dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris, yaitu dengan menggabungkan penelitian empiris dan lapangan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BPN dalam penertiban tanah terlantar tidak cukup dilakukan sendiri, namun harus melibatkan instansi-intasnsi yang lain. Panitia dalam penerbitan tanah disebut dengan Panitia C. dalam penertiban tanah terlantar menemui beberapa kendala sehingga diperlukan solusi yang konkrit]]>
<![CDATA[DAMPAK INKONSISTENSI PERATURAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK DENGAN PIHAK ASING DI INDONESIA (SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009) ]]>
<![CDATA[Fasya, Farah]]>;
<![CDATA[Arinda Lubis, Yasmin]]>
<![CDATA[ Jurnal BATAVIA Vol 1 No 4 (2024): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/batavia.v1i4.60
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini menyelidiki disharmonisasi antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami implikasi konflik hukum terhadap kejelasan hukum dan perlindungan kepentingan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta atau individu Indonesia dengan pihak asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji teks hukum yang relevan serta literatur terkait dengan fokus pada bahan hukum utama, termasuk peraturan perundang-undangan serta bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dalam pendekatannya, penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil analisis menunjukkan ketidakselarasan antara SEMA No. 3 Tahun 2023 dan UU No. 24 Tahun 2009 menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi konflik dalam pelaksanaan perjanjian. Implikasi dari perbedaan ini mempengaruhi perlindungan kepentingan pihak swasta atau individu Indonesia dalam konteks hukum perjanjian. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pengujian materiil terhadap Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 agar terciptanya kepastian hukum dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing. Kata Kunci: Perjanjian; Pihak Asing; Perlindungan Kepentingan. Abstract This research investigates the disharmony between Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023 and Law No. 24 of 2009 regarding the use of Bahasa Indonesia in agreements involving foreign parties in Indonesia. In this context, it is important to understand the implications of the conflict of laws on legal clarity and protection of interests in agreements involving Indonesian private institutions or individuals with foreign parties. This research utilizes a normative juridical approach by reviewing relevant legal texts and related literature with a focus on primary legal materials, including laws and regulations as well as primary and secondary legal materials collected through desk research. In its approach, this research utilizes a statute approach. The results of the analysis show that the misalignment between SEMA No. 3 of 2023 and Law No. 24 of 2009 creates legal uncertainty and potential conflicts in the implementation of the agreement. The implications of this difference affect the protection of the interests of Indonesian private parties or individuals in the context of treaty law. Therefore, there is a need for material testing of Article 31 of Law No. 24 of 2009 in order to create legal certainty in agreements involving foreign parties. Keywords: Agreement; Foreign side; Protection of Interests.]]>
<![CDATA[DISHARMONI KEBIJAKAN KRIMINAL TUJUAN PEMIDANAAN DAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA MELALUI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Saputra, Warfian]]>
<![CDATA[ Jurnal BATAVIA Vol 1 No 4 (2024): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/batavia.v1i4.77
<![CDATA[Pelaksanaan pidana penjara merupakan muara dari proses sistem peradilan pidana, sehingga sebagai proses akhir diharapkan mampu mewujudkan tujuan tujuan pemidanaan itu sendiri. saat ini telah dilakukan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang secara langsung mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya namun realita yang terjadi justru dengan pelaksanaan pidana penjara melalui Lembaga pemasyarakatan menjadikan Lembaga pemasyarakatan sebagai sekolah kejahatan yang dibiayai oleh negara, Ketidakserasian itu berarti mengarah pada ketidakterpaduan dengan tujuan pemidanaan, sehingga aplikasi pidana penjara tidak berhasil mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri yang jika tidak diadakan perbaikan, justru dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan, atau faktor kriminogen. Dalam Undang- Kondisi tersebut membuat penulis ingin melihat sejauh mana pelaksanan pidana penjara Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini ditinjau dari tujuan pemidanaan.]]>
<![CDATA[TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG AGRARIA DAN HUKUM ADAT DI REMPANG ]]>
<![CDATA[harahap, adit]]>;
<![CDATA[Fahririn]]>
<![CDATA[ Jurnal BATAVIA Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/batavia.v1i5.80
<![CDATA[Dalam mengkaji tantangan dan solusi dalam implementasi Undang-Undang Agraria dan hukum adat melalui studi kasus masyarakat Rempang. Tantangan utama yang dihadapi meliputi konflik kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi. Solusi yang diusulkan termasuk pendaftaran resmi tanah ulayat, penguatan hukum adat dalam sistem hukum nasional, peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, serta pemberian kompensasi dan pemulihan yang memadai bagi korban pelanggaran hak ulayat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat Rempang harus diperkuat melalui penegakan hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak adat.]]>
<![CDATA[DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN NEGARA HUKUM: Pembahasan ]]>
<![CDATA[azhar, fauzi muhamad]]>;
<![CDATA[Fahririn]]>
<![CDATA[ Jurnal BATAVIA Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/batavia.v1i5.83
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah menjadi perhatian publik, dan banyak orang di Indonesia telah memberikan tanggapan. Putusan ini berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Untuk memahami dampak putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang prinsip keadilan, diperlukan analisis mendalam dan menyeluruh karena masalah ini sangat kompleks. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yuridis dalam penelitian ini. Hal itu bertujuan untuk menjawab semua latar belakang masalah di atas tentang dampak putusan mahkamah konstitusi dalam perspektif keadilan sebagai prinsip negara hukum. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi adalah keputusan akhir dan mengikat. Sebab itu, keputusan seperti itu harus didasarkan pada prinsip filosofi dan kepastian hukum yang berbasis pada keadilan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi harus selalu mengutamakan prinsip keadilan dan bersandar terhadap keadilan. Kesimpulannya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan berbagai persoalan terkait prinsip keadilan dan integritas lembaga peradilan dalam konteks demokrasi Indonesia, serta berpotensi memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem politik dan hukum di negara ini.]]>
<![CDATA[PERAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yerikha, Yemima]]>;
<![CDATA[Rizkia, Arini]]>
<![CDATA[ Jurnal BATAVIA Vol 1 No 4 (2024): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/batavia.v1i4.86
<![CDATA[UMKM dewasa ini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tentunya tentunya tidak terlepas dari akses Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mana merupakan salah satu penarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, dengan kata lain maka PMDN dan UMKM sendiri dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan metode analisis normatif kualitatif yang berdasar pada pendekatan perundang-undangan. Pemerintah diharapkan lebih memberikan dukungan dengan meningkatkan investasi pada usaha mikro atau UMKM karena memiliki risiko yang lebih kecil dibanding dengan usaha makro sehingga menjadi lebih baik dalam menghasilkan dan meningkatkan lagi hal-hal kecil yang mendukung UMKM di Indonesia seperti dalam hal kemudahan pembiayaan kredit langsung baik secara birokrasi dan tingkat bunga yang diberikan, agar investasi pemerintah yang cenderung lebih kepada padat modal dapat diserap oleh UMKM dengan baik guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap peningkatan PMDN di Indonesia.]]>
