cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rayhan
Contact Email
ahmadrayhan@untirta.ac.id
Phone
+6285695133714
Journal Mail Official
beleidjalpp@untirta.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
Beleid : Journal of Administrative Law and Public Policy
Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ISSN : 30314100     EISSN : 30312515     DOI : http://dx.doi.org/10.62870/beleid
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Beleid Journal is a journal published by the Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University which aims to be a source and place to present the results of research on state administrative law and public policy. This journal is published twice a year (May and November) with open access. The Beleid Journal focuses on the field of state administrative law and public policy at local, regional, national and international levels. The issues raised are regarding Environmental Law, Licensing Law, Tax Law, Tourism Law, Spatial Planning Law, Energy and Mining Law, Public Service and Information Law, Personnel Law, as well as other issues that are still within the scope of State Administrative Law. and Public Policy. The Beleid Journal accepts contributions in the form of writings that contain the novelty of each problem studied. All manuscripts are submitted through the OJS system and sending via email is not permitted.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 29 Documents
 1   2   3 
Kewenangan Syahbandar Dalam Pengawasan Kelaiklautan Kapal Pelayaran-Rakyat Di Pelabuhan Muara Angke Dalam Keselamatan Penumpang SINDY, SINDY
Beleid Vol 2, No 2 (2024): Government Authority and Government Collaboration from the Perspective of Civil
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v2i2.25323

Abstract

Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (32) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah dipelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah, Bagaimana pelaksanaan kewenangan syahbandar dalam pengawasan kelaiklautan kapal pelayaran-rakyat di pelabuhan muara angke berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran? dan Faktor penghambat pelaksanaan kewenangan syahbandar dalam menjalankan fungsi pengawasan dan keamanan pelayaran terhadap kapal pelayaran-rakyat di pelabuhan muara angke?. Teori dalam penelitian ini yaitu, Teori Kewenangan dan Teori Pengawasan. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kapal pelayaran-rakyat yang dilakukan oleh syahbandar belum maksimal karena masih ditemukan beberapa faktor seperti, Kapal Pelayaran-Rakyat yang masih belum memiliki SPB, dokumen kapal,  dan sertifikat kapal. Kendala yang dihadapi oleh syahbandar dalam menjalankan pengawasan ialah belum terjangkaunya seluruh objek pengawasan karna keterbatasan SDM dan kesadaran para pengusaha kapal pelayaran-rakyat mengenai jaminan keselamatan dan keamanan para penumpang. Kesimpulannya, berdasarkan Pasal 207,208 dan 209 undang-undang nomor 17 tahun 2008, Pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar dinilai kurang optimal ditandai dengan adanya kapal-kapal yang digunakan belum memenuhi persyaratan, seperti yang tertera dalam pasal 1 ayat (32) Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Saran, Perlunya peningkatan pengawasan dan pemahaman tentang kelaiklautan kapal yang dilakukan oleh syahbandar dan Perlunya ketegasan Syahbandar kepada para pemilik kapal yang tidak memiliki SPB agar membuatnya, karena ketika hendak berlayar sudah dapat menjamin keamanan dan keselamatan penumpang pada kapal Pelayaran-Rakyat.
Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing Sebagai Pendapatan Daerah Kota Cilegon Fransisca, Khusna Dewi
Beleid Vol 2, No 2 (2024): Government Authority and Government Collaboration from the Perspective of Civil
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v2i2.24994

Abstract

Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Cilegon belum sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Adapun identifikasi masalahnya, Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing sebagai Pendapatan Daerah di Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan, Bagaimana Hambatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam Pelaksaan Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing?. Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan dan teori penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan analitis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yang di dapat, implementasi peran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon terhadap pelaksaan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Cilegon tidak terlaksana dengan optimal. Kesimpulan, Implementasi peran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam pelaksanaan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing yang merupakan sumber kewenangan delegasi tidak seluruhnya terlaksana, karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing yang tidak memiliki visa izin bekerja dan tidak memperpanjang visa izin kerja dan retribusi daerah dalam pendapatan daerah sudah masuk 84,13 persen dari target Pemerintah Daerah Kota Cilegon. Kendala dalam pelaksanaan perpanjangan izin tenaga kerja asing yaitu, kurangnya budaya hukum secara aspek penegakan hukum, minimnya kesadaran tenaga kerja asing terhadap pentingnya visa izin kerja dan kurang pengawasan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon serta kurang tegasnya sanksi dari para penegak hukum. Saran, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon harus lebih ketat dalam penggunaan tenaga kerja Asing dengan melakukan pengecekan secara berkala terhadap masa berlakunya visa izin bekerja yang dimiliki tenaga kerja asing agar penarikan retribusi bisa maksimal dalam penggunaan dan perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Cilegon.
Kewenangan Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten dalam Pengawasa Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Serang Lukman, Robiatul Alawiah; Citrawan, Ahmad Lanang
Beleid Vol 2, No 2 (2024): Government Authority and Government Collaboration from the Perspective of Civil
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v2i2.24985

Abstract

Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten hadir sebagai lembaga negara mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pemerintah yang berada di daerah. Berdasarkan hasil laporan provinsi banten, laporan masuk yang di terima oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten pada periode 3 tahun terakhir 2020 hingga 2021 Kabupaten serang selalu menjadi pemerintah daerah yang paling banyak di laporan oleh masyarakat. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu,  Bagaimana kewenangan Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten dalam Pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia ?  Apa saja faktor-faktor kendala yang di hadapi Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten dalam  melaksanakan Pengawasan terkait pengaduan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Serang? Teori yang digunakan ialah teori kewenangan dan teori pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah Ombudsman perwakilan Provinsi Banten telah menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengawasan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dalam menjalankan pengawasannya kabupaten serang masuk sebagai pemerintahan daerah paling banyak di laporkan kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten telah melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan kerja sama, serta telah melakukan pengawasan dalam proses penyelesaian laporan yang masuk. Faktor penghambatnya yaitu Tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat kabupaten serang terhadap perbaikan pelayanan publik masih rendah, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran dana, dan kurangnya program latihan guna penguatan keasistenan. Saran dari penelitian ini adalah Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten ini dapat memasifkan sosialisasi kepada masyarakat maupun lembaga pemerintahan daerah kabupaten serang. 
Kewenangan Majelis Kode Etik Dalam Penerapan Sanksi Terhadap ASN Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Fauzan, Muhammad Fabyan; Fasyehhudin, Muhammad
Beleid Vol 3, No 1 (2025): The Role and Authority of Institutions in Law Enforcement and Environmental Mana
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v3i1.26268

Abstract

Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan memiliki pedoman berperilaku yang disebut pedoman kode etik. Proses pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Majelis Kode Etik yang mengatur mengenai pengawasan dan pembinaan aparatur sipil negara salah satunya pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penerapan pedoman kode etik adalah untuk menunjukan sikap professionalitas bekerja aparatur sipil negara yang baik dalam etika bernegara, etika berorganisasi dan etika dalam bermasyarakat. Identifikasi masalah, bagaimana kewenangan Majelis Kode Etik dalam penerapan sanksi terhadap ASN berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 98 tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN? dan Apa kendala penerapan sanksi kode etik ASN pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik ASN memiliki kewenangan melakukan proses pengawasan hingga pasca kejadian pelanggaran berupa penerimaan laporan, penelusuran, pemeriksaan, persidangan, hingga rekomendasi penjatuhan sanksi. Kendala yang dihadapi berupa kurangnya kesadaran ASN akan pedoman kode etik, kapasitas pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah beban kerja dan efektivitas alur penjatuhan sanksi yang belum maksimal. Kesimpulan, Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik belum bisa melaksanakan tugasnya dengan sesuai disebabkan oleh berbagai kendala dalam pelaksanaan. Saran, Inspektorat provinsi DKI Jakarta perlu melakukan optimalisasi penanganan pengawasan hingga pasca kejadian pelanggaran kode etik.
Kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Sensus Penduduk Ramdhani, Damar Gymnastiar
Beleid Vol 3, No 1 (2025): The Role and Authority of Institutions in Law Enforcement and Environmental Mana
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v3i1.29460

Abstract

Pelaksanaan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang dalam menyelenggarakan Sensus Penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik bertujuan untuk menghasilkan data kependudukan yang valid dan terintegrasi guna mendukung kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan kewenangan BPS Kota Tangerang dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997? dan Apa saja hambatan yang dihadapi BPS Kota Tangerang dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk berdasarkan undang-undang tersebut? Penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Efektivitas Hukum, dengan metode yuridis empiris serta pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data adalah data primer yang didukung oleh data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPS Kota Tangerang telah menjalankan kewenangannya dengan baik melalui berbagai inovasi, seperti metode sensus online dan sensus lapangan. Namun, beberapa hambatan tetap dihadapi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan tantangan pengumpulan data di wilayah tertentu, khususnya perumahan elit. Analisis menggunakan indikator Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan undang-undang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor hukum menyediakan dasar kuat bagi BPS dalam menjalankan kewenangannya; faktor penegak hukum melibatkan BPS dalam mengupayakan partisipasi optimal masyarakat; dan faktor sarana atau fasilitas berperan penting, terutama terkait keterbatasan sumber daya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan sensus. Selain itu, terdapat faktor masyarakat yang menghadapi kendala partisipasi rendah akibat sosialisasi yang terbatas, serta faktor kebudayaan yang mencakup berbagai pandangan masyarakat yang turut memengaruhi tingkat partisipasi. Kesimpulannya, BPS Kota Tangerang telah melaksanakan kewenangan atributifnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Namun, efektivitas undang-undang ini menunjukkan peningkatan yang belum sepenuhnya optimal dengan adanya metode online pada sensus 2020, yang berhasil memperluas cakupan tetapi masih menghadapi tantangan akses di beberapa wilayah. Sebagai saran, BPS perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya sensus, memperkuat metode sensus online, serta melakukan evaluasi berkala terhadap metode sensus guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan akurasi data.
Upaya Hukum Terhadap Pencegahan Atas Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Indonesia Salsabila, Assytha
Beleid Vol 3, No 1 (2025): The Role and Authority of Institutions in Law Enforcement and Environmental Mana
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v3i1.29545

Abstract

Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit litrik yang memanfaatkan energy panas yang selanjutnya diubah menjadi uap panas yang akan digunakan untuk memutar turbin yang menggerakkan generator untuk mengkonvensikan energy kinetic menjadi energy listrik. PLTU dibangun dalam rangka memberikan peningkatan ketersediaan terhadap tenaga listrik untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Namun, dibalik dampak positifnya yang melimpah, tak sedikit dampak negative yang dihasilkan dari aktivitas oleh PLTU yang terus berlangsung. Pada pengoperasiannya, PLTU menghasilkan limbah yang disebut limbah Fly Ash dan Bottom Ashyang menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya dalam proses boiler. PLTu juga menghasilkan emisis yang didalamnya terkandung pencemar udara yang beracun yang berdampak besar bagi kualitas udara dan perubahan iklim. Hal ini juga menjadi pemicu terjadinya perubahan iklim. Peraturan terkait pencemaran udara yang diakibatkan dari aktivitas PLTU telah diatur Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi. Peraturan ini mengatur tentang tanggung jaab atas peaksanaan seluruh tahapan dari pengelolaan energy. Perjanjian paris ymemiliki tujuan untuk memperkuat kesepakatan internasioanal Dalam rangka mendukung pengimplementasian dari perjanjian paris, pemerintah Indonesia membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ratifikasi perjanjian paris dari skala nasional hingga daerah.
Implementasi Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepak Bola Kewargeneraan Asing di Indonesia adawiyah, nisa robbiatul; Jazuli, E Rakhmat
Beleid Vol 3, No 1 (2025): The Role and Authority of Institutions in Law Enforcement and Environmental Mana
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v3i1.26751

Abstract

              The issue of wages and football rights is still a problem for foreign national footballers. So, the government has a role in organizing public welfare. Identification of the problem in this research is how to implement the wage rights and obligations of foreign nationality footballers as footballers in Indonesia? as well as factors that become obstacles in implementing the wage rights and obligations of foreign nationality footballers as footballers in Indonesia? The theories used are the theory of authority and the theory of law enforcement. This research uses a research method, namely the empirical juridical method. The research specifications used are analytical descriptive research. This research uses primary data sources and secondary data. The data collection technique in this research uses field research techniques, library research. Data analysis in this research used a qualitative descriptive approach. The results of the research are that the implementation of the wage rights and obligations of foreign nationality footballers as footballers in Indonesia has not gone well. Factors that become obstacles in implementing the wage rights and obligations of foreign nationality footballers as footballers in Indonesia include a lack of understanding of the rules relating to the rights and obligations that must be fulfilled, lack of socialization, factors assuming that it can be postponed or later, factors indecisiveness of the competent authority, factors can be negotiated. The conclusion based on the research is that the implementation of the wage rights and obligations of foreign nationality footballers as footballers in Indonesia has not gone well. Suggestions that can be given include first, PSSI should always coordinate with each other, both the youth and sports ministry, the employment ministry and the law and human rights ministry in organizing football in Indonesia. The two PSSIs together with football stakeholders in Indonesia must consistently implement the regulations relating to the rights and obligations of football players so that no more violations are committed.
Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Anorganik Pasar Ciomas Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Nabil, Ssangiyang Muhamad; Citrawan, Ahmad Lanang
Beleid Vol 3, No 1 (2025): The Role and Authority of Institutions in Law Enforcement and Environmental Mana
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v3i1.24762

Abstract

Permasalahan sampah merupakan masalah yang sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan bagi tiap negara demikian juga dengan Indonesia. Salah satu permasalahan sampah yaitu yang disebabkan oleh sampah jenis anorganik yang mana sampah jenis tersebut memiliki potensi dalam mencemari lingkungan karena sampah tersebut sulit terurai alam. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, serta guna meningkatkan kebersihan, keindahan serta kenyamanan lingkungan yang mampu memberikan kehidupan masyarakat yang berkualitas diperlukan adanya peranan dari semua pihak yang terlibat khususnya dalam pengelolaan sampah anorganik. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam pengelolaan sampah anorganik di Pasar Ciomas Jl. Raya Pasar Ciomas simpang 3, Kp. Sanepa, Desa Sukabares, Kabupaten Serang-Banten, dan bagaimana hambatan yang dihadapi DLH dalam pengelolaan sampah anorganik. Teori yang digunakan penulis adalah teori kewenangan dan teori pengelolaan sampah. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini, bahwa peran DLH Kabupaten Serang mampu melakukan pengelolaan sampah anorganik di Pasar Ciomas dengan mendirikan Bank sampah di Desa Citaman dan TPS 3R di Desa Pelawad serta melakukan upaya lainya walaupun belum maksimal, dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah anorganik. DLH dalam menjalani programnya mengalami beberapa hambatan dan perlu adanya optimalisasi dari hambatan tersebut. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran DLH dalam pengelolaan sampah anorganik di Pasar Ciomas adalah dengan cara melakukan mendirikan Bank sampah bersama masyarakat di Desa Citaman dan TPS 3R di Desa Pelawad, melakukan pengelolaan sampah anorganik dengan cara yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan, serta melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Saran, adanya program dan upaya yang sudah dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Serang, seluruh masyarakat harus berperan serta juga dalam penyelenggaraan program tersebut.
Analisis Deforestasi dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup Ramadhan, Laksana Putra
Beleid Vol 3, No 1 (2025): The Role and Authority of Institutions in Law Enforcement and Environmental Mana
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v3i1.29470

Abstract

Deforestasi dan degradasi hutan adalah masalah lingkungan penting di Indonesia yang menyebabkan pencemaran, kehilangan keanekaragaman hayati, dan dampak buruk terhadap iklim. Dalam artikel ini, dampak dari deforestasi dan degradasi lingkungan hidup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Studi ini menunjukkan bahwa metode pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti pembangunan pemukiman dan perkebunan kelapa sawit di atas lahan hutan, mengakibatkan kualitas tanah yang lebih buruk dan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi.” Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran publik, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi deforestasi dan degradasi. Hanya melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, keberlanjutan lingkungan hidup dapat terjaga, serta potensi sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana deforestasi dan degradasi di Indonesia, bagaimana dampak dari deforstasi dan degradasi serta Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Page 3 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2025): The Role and Authority of Institutions in Law Enforcement and Environmental Mana Vol 2, No 2 (2024): Government Authority and Government Collaboration from the Perspective of Civil Vol 2, No 1 (2024): Enforcement and Protection of Indonesian Environmental Law Vol 1, No 2 (2023): Regional Government Authority in Improving Community Welfare Vol 1, No 1 (2023): The Role of the Government in Civil Service Law and State Finances to Realize th