cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rayhan
Contact Email
ahmadrayhan@untirta.ac.id
Phone
+6285695133714
Journal Mail Official
beleidjalpp@untirta.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
Beleid : Journal of Administrative Law and Public Policy
Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ISSN : 30314100     EISSN : 30312515     DOI : http://dx.doi.org/10.62870/beleid
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Beleid Journal is a journal published by the Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University which aims to be a source and place to present the results of research on state administrative law and public policy. This journal is published twice a year (May and November) with open access. The Beleid Journal focuses on the field of state administrative law and public policy at local, regional, national and international levels. The issues raised are regarding Environmental Law, Licensing Law, Tax Law, Tourism Law, Spatial Planning Law, Energy and Mining Law, Public Service and Information Law, Personnel Law, as well as other issues that are still within the scope of State Administrative Law. and Public Policy. The Beleid Journal accepts contributions in the form of writings that contain the novelty of each problem studied. All manuscripts are submitted through the OJS system and sending via email is not permitted.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Analisis Yuridis Terhadap Paparan Radioaktif Cesium-137 di Kawasan Industri Cikande Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Natasya Dwi Nanda; Daffa Andita Siswanto; Muhammad Sholeh; Bagus Rezkyana Hermawan; Shaffa Tanti Yupravita; Farhan Ananda Iskandar
Beleid Vol 4, No 1 (2026): Transformation of Administrative Law and Environmental Governance in Addressing
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v4i1.37904

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa secara yuridis peristiwa paparan radioaktif Cesium-137 di Kawasan Industri Cikande dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Penelitian kualitatif ini menggunakan yuridis normatif, menggunakan studi kasus dan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (jurnal, laporan BAPETEN/KLHK), dan tersier (kamus hukum) digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil utama menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Pasal 69 ayat (1) huruf e UU PPLH mengatur sanksi administratif, perdata (termasuk prinsip tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab ketat), dan pidana. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih mengalami beberapa hambatan, terutama dalam hal koordinasi antar-lembaga dan penerapan asas kehati-hatian (precautionary principle). Implikasi dari temuan ini adalah perlunya reformulasi kebijakan dan penguatan sinergi antar-lembaga untuk menjamin penegakan hukum lingkungan yang preventif dan berbasis keberlanjutan guna melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Implementasi Sanksi Administratif Terhadap Sampah Makanan pada Sektor Horeka Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta Angelica Herawati Dabukke; Bimillati Arifanny Ikhwana; Amalia Maharani Salsabila; Ahmad Fathir Alvian Maulana; Malo Valentino Lugas; Jasmine Az Zahra
Beleid Vol 4, No 1 (2026): Transformation of Administrative Law and Environmental Governance in Addressing
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v4i1.37932

Abstract

Permasalahan sampah makanan dari sektor hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan (Horeka) di Jakarta telah menjadi isu lingkungan yang mendesak, seiring dengan meningkatnya volume sampah organik yang mendominasi komposisi timbulan sampah di wilayah perkotaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya memperketat pengawasan dengan mengimplementasikan sanksi administratif, termasuk denda hingga pembekuan izin, terhadap pelaku usaha yang tidak mengelola sampah makanan secara mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan turunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi administratif dalam mendorong kepatuhan sektor Horeka, serta mengidentifikasi hambatan hukum maupun non-hukum dalam proses penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi dengan studi empiris melalui telaah kasus dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif berpotensi meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, namun efektivitasnya masih terkendala oleh lemahnya mekanisme verifikasi, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta resistensi dari pelaku usaha terkait biaya tambahan pengelolaan limbah. Kesimpulannya, penguatan instrumen hukum dan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar penegakan hukum lingkungan terhadap sampah makanan di sektor Horeka dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Pengelolaan Persetujuan Lingkungan dan Pengawasan Pemerintah Atas Dampak Pencemaran Udara: PT. Chandra Asri Petrochemical Ruben Theofilus Chrysostomus; Mi Afifah Nikmah; Nur Ikhwan; Faisal Adriansyah; Aghniya Isma Tura; Ahmad Azhar Daffa
Beleid Vol 4, No 1 (2026): Transformation of Administrative Law and Environmental Governance in Addressing
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v4i1.37975

Abstract

Pencemaran udara di kawasan industri Cilegon, terutama dari aktivitas PT. Chandra Asri Petrochemical sebagai perusahaan petrokimia terbesar, mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan pembangunan industri dengan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Persetujuan Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan pengawasan pemerintah dalam mengendalikan pencemaran udara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan statute dan conceptual, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Persetujuan Lingkungan, seperti AMDAL, UKL-UPL, dan berbagai jenis izin operasional, secara normatif telah komprehensif. Namun, implementasinya di lapangan menghadapi kendala seperti kompleksitas prosedur, keterbatasan kapasitas pengawasan, dan kepatuhan perusahaan yang belum optimal. Bentuk tanggung jawab administratif pemilik pabrik telah diatur, namun efektivitas pengawasan pemerintah masih terhambat oleh faktor kelembagaan dan sumber daya. Disimpulkan bahwa penguatan kapasitas pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara. Kata Kunci: Persetujuan Lingkungan, Pengawasan Pemerintah, Pencemaran Udara, Tanggung Jawab Administratif.
Problematika Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara serta Disharmonisasi Regulasi Frans Tory Damara Tory Damara Pradipta
Beleid Vol 4, No 1 (2026): Transformation of Administrative Law and Environmental Governance in Addressing
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v4i1.39655

Abstract

This study examines the issues surrounding the recognition of ulayat land (customary land) of the Minangkabau people from the perspective of state administrative law, which is characterized by a mismatch between social recognition within customary law and formal recognition within administrative state law. This condition creates legal uncertainty and the potential for conflict in the management of ulayat land. The study aims to analyze the forms of regulatory disharmony and their implications for the recognition of ulayat land. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, using primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings show that the recognition of ulayat land still faces challenges such as overlapping regulations, complex administrative procedures, and the dominance of state law over customary law. These conditions result in weak legal certainty and suboptimal protection for indigenous communities. Therefore, regulatory harmonization and strengthening of administrative mechanisms are needed to ensure more effective recognition of ulayat land in accordance with the characteristics of the Minangkabau society.
Asimetri Yuridis Perhutanan Sosial: Subordinasi Kelembagaan LMDH dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Pramudya Bumishambara; Fikri Danang Himawan; Fathur Khoirul Arifin; Diananda Vianokta Azzahra; Yanne Permata Sari
Beleid Vol 4, No 1 (2026): Transformation of Administrative Law and Environmental Governance in Addressing
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v4i1.39715

Abstract

Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) Indonesia diposisikan secara normatif sebagai instrumen transformasi tata kelola hutan yang berkeadilan. Namun, kerangka hukum administrasi negara yang mengatur implementasi PS, khususnya skema Kemitraan Kehutanan antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa Timur, mengungkapkan asimetri yuridis yang fundamental: masyarakat menerima hak akses tanpa otoritas yang setara atas aturan kolektif pengelolaan hutan. Berdasarkan meta-sintesis kualitatif terhadap 28 studi terindeks Scopus (2020–2026), artikel ini mengintegrasikan Teori Ketergantungan dan Teori Tata Kelola Adaptif dengan prinsip legalitas administratif, diskresi kewenangan, dan keadilan administratif. Analisis mengidentifikasi tiga mekanisme subordinasi kelembagaan: penguasaan birokrasi atas definisi aturan, ketidakpastian tenurial sebagai instrumen kontrol, dan ketergantungan baru pascapemberian akses. Meta-analisis global terhadap 643 kasus hutan komunitas mengonfirmasi bahwa formalisasi justru seringkali melemahkan akses dan hak atas sumber daya hutan. Temuan menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan PS tidak memiliki kesetaraan yuridis, berfungsi sebagai instrumen administratif subordinatif alih-alih mekanisme devolusi yang genuine. Artikel ini merekomendasikan reformasi legislatif untuk menjamin keamanan tenurial yang independen dari diskresi birokrasi, struktur tata kelola partisipatif wajib yang berlabuh pada prinsip keadilan administratif, serta reorientasi evaluasi PS menuju indikator kelembagaan-kualitatif yang mengukur otonomi komunitas, inklusivitas gender, dan keberlanjutan ekosistem.
Quo Vadis Urgensi Pembentukan Otoritas Independen atas Kesepakatan Transfer Data Pribadi Warga Indonesia ke Amerika Serikat Muhammad Charles Nur Oktawijaya
Beleid Vol 4, No 1 (2026): Transformation of Administrative Law and Environmental Governance in Addressing
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v4i1.39723

Abstract

The rapid development of the digital economy has accelerated cross-border personal data transfers, creating challenges related to data protection and state sovereignty. In Indonesia, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection has established a legal framework to safeguard privacy rights, including the regulation of international data transfers through the principle of adequacy. This study aims to analyze the urgency of establishing an independent supervisory body in overseeing cross-border personal data transfers and ensuring compliance with constitutional rights protection. The research employs a normative legal method using statute, conceptual, comparative, and philosophical approaches. The findings reveal that although the adequacy principle has been regulated under Article 56 of the Personal Data Protection Law, its implementation remains ineffective due to the absence of a clear supervisory mechanism and institutional authority to evaluate the level of protection in recipient countries. This condition creates regulatory gaps, weakens legal enforcement, and increases the risk of personal data misuse. Therefore, the establishment of an independent supervisory authority with integrated oversight, regulatory, and enforcement functions is essential to strengthen accountability, maintain data sovereignty, and ensure effective protection of personal data in the digital era.
Optimalisasi Foreign Direct Investment sebagai Alternatif Pembiayaan dalam Mendukung Percepatan Transisi Energi di Indonesia Iren Sudarya
Beleid Vol 4, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v4i2.41985

Abstract

Pemanfaatan energi fosil secara terus menerus dapat mengakibatkan permasalahan secara sosial, ekonomi, maupun kerusakan terhadap lingkungan. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, realisasi bauran energi terbarukan masih belum mencapai target nasional. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Foreign Direct Investment (FDI) sebagai alternatif pembiayaan serta mengevaluasi urgensi penguatan pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT). Penelitian ini menggunakan metode hukum normative yang bertumpu pada pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui penelurusan kepustakaan dan dikaji secara kualitatif. FDI merupakan instrumen pembiayaan yang strategis. Meskipun demikian, efektivitas pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh belum optimalnya kepastian hukum dan kompleksitas perizinan pada sektor EBT. Berdasarkan temuan tersebut, penguatan substansi RUU EBT perlu diarahkan pada pembentukan kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi peran FDI sebagai bagian dari sistem pembiayaan transisi energi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan investor, dan mempercepat pencapaian target bauran energi nasional.

Page 4 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2026) Vol 4, No 1 (2026): Transformation of Administrative Law and Environmental Governance in Addressing Vol 3, No 1 (2025): The Role and Authority of Institutions in Law Enforcement and Environmental Mana Vol 2, No 2 (2024): Government Authority and Government Collaboration from the Perspective of Civil Vol 2, No 1 (2024): Enforcement and Protection of Indonesian Environmental Law Vol 1, No 2 (2023): Regional Government Authority in Improving Community Welfare Vol 1, No 1 (2023): The Role of the Government in Civil Service Law and State Finances to Realize th