cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ide Prima Hadiyanto
Contact Email
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Phone
+6281333317185
Journal Mail Official
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Editorial Address
FAKULTAS HUKUM Universitas Abdurachman Saleh Situbondo JL. PB. Sudirman No. 07 Situbondo
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Fenomena
Published by Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
ISSN : 02151448     EISSN : 30477204     DOI : https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah FENOMENA terbit pertama kali tahun 2007, dengan frekwensi 2 kali setahun pada bulan Mei dan November, Jurnal ini memuat tulisan yang berupa artikel, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan bidang hukum. Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia. Focus dan ruang lingkup penulisan artikel ini meliputi: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 1 (2016): MEI" : 6 Documents clear
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI Sugeng, Tedjo Asmo; Kusuma, Dicky Edwin
FENOMENA Vol 10 No 1 (2016): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah Negara hukum. Di dalam negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap keluarga melalui instumen hukum perkawinan memiliki makna yang sangat fundamental. Menurut pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam realitas di masyarakat, tujuan perkawinan yang mulia itu tidaklah mudah direalisasikan, bahkan tidak jarang tujuan perkawinan itu kandas ditengah jalan dan berakhir dengan perceraian. Hal ini terjadi karena permasalahan keluarga dalam sebuah perkawinan sangatlah kompleks. Demikian pula dengan meningkatnya perkawinan poligami merupakan salah satu ujung tombak dalam rumah tangga dari munculnya berbagai masalah yang sangat kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persyaratan dan Pelaksanaan serta dasar-dasar Hukum perkawinan Poligami menurut Hukum Positif maupun Hukum Islam. Dari hasil penelitian menunjukan peraturan yang mendasari Perkawinan Poligami yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA URGENSI ADVOKAT SEBAGAI SUB-SISTEM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Sudiyono, Sudiyono; Fadilah, Shahibul
FENOMENA Vol 10 No 1 (2016): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Urgensi advokat yang merupakan penegak hukum sebagai sub-sistem dalam system peradilan pidana harus kita sejajarkan dengan sub-sistem lainnya (hakim, jaksa, polisi dan sipir). Maka dari itu penulis skripsi ini menelaah lebih lanjut keberadaan advokat terutama mengenai : Pertama, membahas mengenai bagaimana eksis tensi advokat dalam system peradilan pidana di Indonesia, apakah eksistensinya menghambat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan peradilan atau bahkan melengkapi arti kata lahirnya advokat malah memper jelas dan membuat terang peradilan di Indonesia yang sebagai mana kita ketahui bahwa tujuan hukum yaitu keadilan substantif. Kedua, untuk mengetahui perubahan system peradilan pidana di Indonesia akibat keberadaan Advokat, maka penulis mengkaji lebih jauh lagi khususnya dalam peranan serta fungsi advokat itu sendiri khususnya sebagai penasehat hokum dalam perkara pidana, baik yang terdapat dalam UU Advokat maupun aturan lainnya, yang hilirnya ada kejelasan posisi advokat sebagai sub-sitem dalam system peradilan pidana. Kemudian tidak lupa pula penulis menyandingkan dengan mengkaji sub-Sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia lainnya yaitu polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim sebagai pengambil keputusan hukum, dan sipir penjara sebagai pelaksana sanksi hukuman pidana.
Penerapan Hukum Transaksi Electronic Commerce Terhadap Perlindungan Konsumen Ibrahim, Muhammad Yusuf
FENOMENA Vol 10 No 1 (2016): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama E-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak – hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik E-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi E-commerce. Dalam penelitian ini diangkat dua permasalahan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kedua bagaimana penyelesaian sengketa yang diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif.
KAJIAN HUKUM TERHADAP POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Uraidi, Ali
FENOMENA Vol 10 No 1 (2016): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum oleh karena itu perkawinan juga akan mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sah tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah pula sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Asas monogami dalam perkawinan memiliki ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Penulis ingin mengetahui akibat hukum poligami bagi ASN (aparatur Sipil Negara) serta langkah hukum apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan perkawinan poligami.
ANALISIS HUKUM TERHADAP HAKIM YANG PERILAKUNYA MENYIMPANG DAN MELANGGAR KODE ETIK PROFESI HAKIM Yulianto, Winasis; Sari, Hesti Liana
FENOMENA Vol 10 No 1 (2016): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Didalam pengadilan di indonesia terdapat aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara atau sengketa, terutama dalam suatu memutus keadilan dalam setiap masalah yang di selesaikan di pengadilan di lakukan oleh hakim, yang mana hakim wajib mengadili menurut hukum, maka hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya, seorang hakim tidak memihak kepada siapapun juga walaupun itu keluarganya, kalau sudah sidang semuanya di perlakukan sama, namun dalam prakteknya tidak jarang bahkan sebagian besar dari putusan pengadilan tidak mendapatkan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga dalam banyak kasus putusan pengadilan sesungguhnya tidak lebih dari akumulasi dari proses ketidak adilan tak bisa di pungkiri semakin berkembang masyarakat semakin maju, praktek jahat aparat lembaga peradilan semakin berkembang pula, hal ini mengabaikan sebuah kode etik, permasalahan yang akan di teliti adalah mengenai perilaku hakim yang menyimpang dan melanggar kode etik profesi hakim. Dalam sebuah penelitian hukum ini metode yang di gunakan yaitu metode normatif, teori, undang-undang, yuridis yang menekan pada ilmu hukum dan penelitian studi kepustakaan ini berdasarkan pengetahuan yang cukup serta ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan suatu permasalahan penelitian. Hasil dari sebuah penelitian yang di lakukan berdasarkan logika dan peraturan undang-undang serta silogisme yang bertujuan menjamin kepastian hukum terhadap suatu putusan hakim dan perilaku hakim agar tidak menyimpang dan melanggar kode etik hakim.
RASA KEADILAN DOKTER DAN PASIEN TERHADAP PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Yulianto, Irwan; Ismet, Defi
FENOMENA Vol 10 No 1 (2016): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini mengkaji tentang rasa keadilan hukum apa yang akan diberikan kepada pasien terhadap penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Untuk mengetahui rasa keadilan hukum bagi dokter terhadap penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan penelitian yang berbentuk normatif. Profesi kedokteran berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatakan bahwa profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan dalam hubungannya dengan insiden keselamatan pasien, hampir pasti bahwa Pasal 359 KUHP didakwakan terhadap kematian yang di duga disebabkan karena kesalahan dokter. Pasal 359 ini memberikan perlindungan hukum bagi pasien sebagai upaya preventif mencegah dan menanggulangi terjadinya insiden keselamatan pasien.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER Vol 19 No 01 (2025): MEI Vol 18 No 02 (2024): NOVEMBER Vol 18 No 1 (2024): MEI Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER Vol 17 No 1 (2023): MEI Vol 16 No 2 (2022): NOVEMBER Vol 16 No 1 (2022): MEI Vol 15 No 2 (2021): NOVEMBER Vol 15 No 1 (2021): MEI Vol 14 No 1 (2020): MEI Vol 13 No 1 (2019): MEI Vol 12 No 1 (2018): MEI Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER Vol 11 No 1 (2017): MEI Vol 10 No 2 (2016): NOVEMBER Vol 10 No 1 (2016): MEI More Issue