cover
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 174 Documents
Tanggung Jawab Hukum Aggregator dalam Distribusi Musik tanpa Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia Wiratama, Raafi; Baidhowi, Baidhowi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3573

Abstract

Distribusi musik digital oleh band independen melalui aggregator telah menjadi fenomena umum dalam industri musik modern. Namun, tidak sedikit musisi yang melakukan distribusi tanpa terlebih dahulu mendaftarkan hak cipta karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum aggregator dalam distribusi musik tanpa pendaftaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis permasalahan yuridis yang timbul akibat distribusi musik tanpa pendaftaran melalui peran aggregator. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit terhadap aggregator dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebabkan kekosongan tanggung jawab hukum dalam hubungan antara pencipta, aggregator, DJKI, dan digital service provider (DSP). Selain itu, lemahnya instrumen kontraktual antara pencipta dan aggregator memperbesar risiko hilangnya hak ekonomi dan perlindungan yuridis atas karya musik. Pembentukan norma diperlukan lebih tegas terkait tanggung jawab aggregator, penguatan kontrak, serta peningkatan kesadaran hukum pencipta sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran hak cipta dalam distribusi digital. 
Studi Komparatif Sistem Hukum Kebendaan atas Kepemilikan dan Penguasaan Tanah antara Indonesia dan Perancis Bilkis, Ratu; Mudiparwanto, Wahyu Adi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3589

Abstract

Tumpang tindih sertifikat tanah di Indonesia mencerminkan ketidaklarasan antara hukum adat dan hukum modern, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik agraria. Penelitian ini membandingkan sistem hukum kebendaan Indonesia dan Perancis, khususnya dalam pengaturan kepemilikan dan penguasaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Jenis data hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perancis menerapkan sistem pendaftaran tanah yang bersifat konstitutif dan formalistik, menjadikan akta otentik serta pencatatan sebagai syarat sah kepemilikan. Sebaliknya, Indonesia masih mengakui penguasaan fisik sebagai dasar pengajuan hak, yang menimbulkan celah konflik agraria. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam menyoroti kekosongan pengaturan mengenai penguasaan tanah dalam hukum Indonesia, serta menawarkan model pembaruan hukum dengan merujuk pada struktur sistem pertanahan di Perancis yang lebih terorganisir dan formalistik.
Tantangan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Informal: Kontrak Adhesi dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Tinangon, Edwin Neil; Sinaga, Thor; Mangowal, Mario
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3617

Abstract

Undang-undang ketenagakerjaan Indonesia saat ini dikaji memiliki keterbatasan dalam menghadapi realitas ekonomi abad ke-21. Adanya dikotomi kaku antara pekerja formal dan informal diidentifikasi sebagai masalah inti yang menyebabkan sebagian besar angkatan kerja berada dalam posisi rentan dan tidak terlihat secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis-normatif untuk mengidentifikasi celah hukum, dengan fokus pada penyalahgunaan klausul kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Analisis menemukan adanya praktik eksploitasi sistematis yang termanifestasi dalam dua bentuk utama yaitu  upah minimum dan pengalihan risiko bisnis kepada pekerja. Sebagai respons terhadap temuan tersebut, artikel ini mengajukan sebuah model reformasi hukum berlapis yang menggeser paradigma dari keadilan remedial menuju keadilan preventif. Model ini terdiri dari tiga pilar, adopsi tes realitas hubungan kerja oleh peradilan, pemberdayaan format aksi kolektif baru, dan implementasi sistem triase buta berbasis teknologi untuk pengawasan. Disimpulkan bahwa reformasi legislatif parsial tidak memadai, dan diperlukan perubahan komprehensif untuk membangun kontrak sosial yang inklusif dan mengakui hak setiap pekerja.
Legal Certainty and Justice Principles in Minimum Wage Determination under Government Regulation No. 51/2023 Nico, Adhi Vieri
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3619

Abstract

This study examines the implementation of legal certainty in worker wage determination under Government Regulation No. 51 of 2023 on Wages by applying the principles of distributive, legal, and commutative justice. Using a normative juridical method with statute, case, and conceptual approaches, the research relies on primary legal sources, scholarly literature, and statistical data from the Central Statistics Agency. The analysis integrates doctrinal interpretation with a radar evaluation model covering ten dimensions, including legal certainty, accountability, justice, transparency, and sustainability. The findings reveal that the new formula, based on inflation, regional economic growth, and a region-specific index, supported by employment absorption and median wage, creates greater predictability and fairness in wage determination. Strengthening the role of Regional Wage Councils through a tripartite-plus mechanism enhances legitimacy and accountability. The study concludes that the regulation represents a significant innovation in Indonesia’s labor law, balancing business sustainability with worker welfare while advancing the realization of social justice mandated by Pancasila.