cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 178 Documents
 14   15   16   17   18 
Tanggung Jawab Hukum Aggregator dalam Distribusi Musik tanpa Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia Wiratama, Raafi; Baidhowi, Baidhowi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3573

Abstract

Distribusi musik digital oleh band independen melalui aggregator telah menjadi fenomena umum dalam industri musik modern. Namun, tidak sedikit musisi yang melakukan distribusi tanpa terlebih dahulu mendaftarkan hak cipta karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum aggregator dalam distribusi musik tanpa pendaftaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis permasalahan yuridis yang timbul akibat distribusi musik tanpa pendaftaran melalui peran aggregator. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit terhadap aggregator dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebabkan kekosongan tanggung jawab hukum dalam hubungan antara pencipta, aggregator, DJKI, dan digital service provider (DSP). Selain itu, lemahnya instrumen kontraktual antara pencipta dan aggregator memperbesar risiko hilangnya hak ekonomi dan perlindungan yuridis atas karya musik. Pembentukan norma diperlukan lebih tegas terkait tanggung jawab aggregator, penguatan kontrak, serta peningkatan kesadaran hukum pencipta sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran hak cipta dalam distribusi digital. 
Studi Komparatif Sistem Hukum Kebendaan atas Kepemilikan dan Penguasaan Tanah antara Indonesia dan Perancis Bilkis, Ratu; Mudiparwanto, Wahyu Adi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3589

Abstract

Tumpang tindih sertifikat tanah di Indonesia mencerminkan ketidaklarasan antara hukum adat dan hukum modern, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik agraria. Penelitian ini membandingkan sistem hukum kebendaan Indonesia dan Perancis, khususnya dalam pengaturan kepemilikan dan penguasaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Jenis data hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perancis menerapkan sistem pendaftaran tanah yang bersifat konstitutif dan formalistik, menjadikan akta otentik serta pencatatan sebagai syarat sah kepemilikan. Sebaliknya, Indonesia masih mengakui penguasaan fisik sebagai dasar pengajuan hak, yang menimbulkan celah konflik agraria. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam menyoroti kekosongan pengaturan mengenai penguasaan tanah dalam hukum Indonesia, serta menawarkan model pembaruan hukum dengan merujuk pada struktur sistem pertanahan di Perancis yang lebih terorganisir dan formalistik.
Tantangan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Informal: Kontrak Adhesi dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Tinangon, Edwin Neil; Sinaga, Thor; Mangowal, Mario
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3617

Abstract

Undang-undang ketenagakerjaan Indonesia saat ini dikaji memiliki keterbatasan dalam menghadapi realitas ekonomi abad ke-21. Adanya dikotomi kaku antara pekerja formal dan informal diidentifikasi sebagai masalah inti yang menyebabkan sebagian besar angkatan kerja berada dalam posisi rentan dan tidak terlihat secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis-normatif untuk mengidentifikasi celah hukum, dengan fokus pada penyalahgunaan klausul kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Analisis menemukan adanya praktik eksploitasi sistematis yang termanifestasi dalam dua bentuk utama yaitu  upah minimum dan pengalihan risiko bisnis kepada pekerja. Sebagai respons terhadap temuan tersebut, artikel ini mengajukan sebuah model reformasi hukum berlapis yang menggeser paradigma dari keadilan remedial menuju keadilan preventif. Model ini terdiri dari tiga pilar, adopsi tes realitas hubungan kerja oleh peradilan, pemberdayaan format aksi kolektif baru, dan implementasi sistem triase buta berbasis teknologi untuk pengawasan. Disimpulkan bahwa reformasi legislatif parsial tidak memadai, dan diperlukan perubahan komprehensif untuk membangun kontrak sosial yang inklusif dan mengakui hak setiap pekerja.
Legal Certainty and Justice Principles in Minimum Wage Determination under Government Regulation No. 51/2023 Nico, Adhi Vieri
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3619

Abstract

This study examines the implementation of legal certainty in worker wage determination under Government Regulation No. 51 of 2023 on Wages by applying the principles of distributive, legal, and commutative justice. Using a normative juridical method with statute, case, and conceptual approaches, the research relies on primary legal sources, scholarly literature, and statistical data from the Central Statistics Agency. The analysis integrates doctrinal interpretation with a radar evaluation model covering ten dimensions, including legal certainty, accountability, justice, transparency, and sustainability. The findings reveal that the new formula, based on inflation, regional economic growth, and a region-specific index, supported by employment absorption and median wage, creates greater predictability and fairness in wage determination. Strengthening the role of Regional Wage Councils through a tripartite-plus mechanism enhances legitimacy and accountability. The study concludes that the regulation represents a significant innovation in Indonesia’s labor law, balancing business sustainability with worker welfare while advancing the realization of social justice mandated by Pancasila.
Between Religious Legitimacy and Statelessness: A Juridical-Sociological Study of Siri Marriage and Its Gender Consequences in Coastal Indonesia Wardhani, Sartika Dwi Kusuma; Zakaria, Fahmi Arif; Wijaya, Darajatun Indra Kusuma
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3810

Abstract

This study examines the practice of unregistered marriage in Tambakrejo Village and its legal implications for women and children. Nikah siri, which is not recorded by the state, remains prevalent in this coastal area due to economic factors, cultural traditions, limited legal education, and complex administrative procedures. Using a juridical-sociological approach and a case study method, the research involved in-depth interviews with community leaders and the collection of secondary data from statutory regulations and previous studies. The findings reveal that local residents do not fully understand the legal consequences of nikah siri, leaving women without rights to alimony, inheritance, or legal protection in divorce cases. Children born from nikah siri also face administrative obstacles in obtaining birth certificates that include their father’s name, which affects access to education, healthcare, and other civil rights. The study emphasizes the need for preventive legal interventions and public legal awareness campaigns by the government to safeguard the rights of women and children, and to encourage the official registration of marriages to ensure legal certainty.
Legal Status of Ministerial Decree No. 21/2024 and Notaries–Land Deed Officials Roles in Land Rights Transfer for Catholic Church Entities Salettia, Dismas Valens; Daria, Daria; Pangalila, Theodorus
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3812

Abstract

Existing studies on land-rights transfers involving religious legal entities in Indonesia have predominantly adopted an administrative and certainty-oriented perspective, with limited attention to the theoretical implications of expanding state administrative authority over legal professions. This study examines the legal status of Ministerial Decree of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 21/PNJ/KEM-ATR/BPN/VI/2024 within Indonesia’s land law framework and analyzes its impact on the reconfiguration of the roles of Notaries and Land Deed Officials (PPAT) in land-rights transfers conducted by Roman Catholic Church legal entities. Employing a normative juridical approach through statutory, conceptual, and document analysis, this research explores how the decree not only clarifies eligible holders of the Right of Ownership but also broadens due-diligence standards and professional responsibilities by integrating mandatory permit requirements into pre-deed verification and land registration stages. The findings demonstrate that the decree functions as an instrument of delegated administrative authority that enhances formal legality while simultaneously transforming Notaries and PPAT from administrative executors into verificatory actors within state-regulated religious land policy.
Redefining Regional Supervisory Authority: Smart Eco Supervision as a Preventive Administrative Sanction Instrument Podungge, Abdul Madjid; Badu, Risti Ristianingsih; Podungge, Abdul Wahab; Hunawa, Robby
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3827

Abstract

This study investigates the critical development paradox in Gorontalo, where a 6.07% extractive-driven economic growth inversely correlates with extreme mercury contamination (Igeo) and severe environmental degradation in river basins. This systemic issue stems from acute regulatory discord caused by centralized licensing under the Minerba and Job Creation Laws, creating a supervisory authority vacuum that effectively paralyzes regional oversight mechanisms. Adopting a constructive socio-legal approach triangulated with hybrid spatial data (NDVI/SAR), this article proposes the Smart Eco Supervision model to bridge the critical gap between technical surveillance and legal enforcement. This model integrates high-precision geospatial detection to provide indisputable objective evidence for State Administrative Officers (TUN). Furthermore, it legally reconstructs sanctions into Restorative Administrative Sanctions, mandating scientifically quantifiable restoration methods like phytoremediation instead of mere financial fines. Grounded in Salus Populi Suprema Lex Esto, this framework redefines regional authority by prioritizing citizens' ecological safety as the supreme law, ensuring substantive environmental justice for impacted communities.
Kerangka Hukum Pendidikan Multikultural Melalui Culinary Diversity Ethics: Strategi Kebijakan untuk Promosi Pendidikan Tinggi Gultom, Andri Fransiskus; Zakaria, Fahmi Arif
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.4217

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya lingkungan akademik yang inklusif di tengah keberagaman budaya Kota Malang. Meskipun UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis secara tegas menjamin hak pendidikan tanpa diskriminasi, praktik eksklusivisme budaya masih menjadi tantangan dalam promosi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka hukum pendidikan multikultural berbasis Culinary Diversity Ethics sebagai strategi inovatif untuk menarik minat pelajar Sekolah Menengah Atas. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan yaitu praktisi pendidikan, sosiolog, dan perwakilan pelajar Sekolah Menengah Atas. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi etika keberagaman kuliner sebagai media pembelajaran mampu mencairkan sekat primordialisme dan meningkatkan daya tarik institusi pendidikan tinggi secara persuasif. Kebaruan penelitian ada pada penggunaan diplomasi kuliner (gastrosophy) dalam bingkai yuridis-pedagogis untuk mempromosikan nilai multikulturalisme. Perguruan tinggi perlu mengadopsi model ini dalam kurikulum pengenalan kampus untuk mewujudkan ekosistem pendidikan demokratis dan non-diskriminatif.

Page 18 of 18 | Total Record : 178

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober Vol. 4 No. 3 (2024): Juli Vol. 4 No. 2 (2024): April Vol. 4 No. 1 (2024): Januari Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober Vol. 3 No. 3 (2023): Juli Vol. 3 No. 2 (2023): April Vol. 3 No. 1 (2023): Januari Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober Vol. 2 No. 3 (2022): Juli Vol. 2 No. 2 (2022): April Vol. 2 No. 1 (2022): Januari Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober Vol. 1 No. 3 (2021): Juli Vol. 1 No. 2 (2021): April Vol. 1 No. 1 (2021): Januari More Issue