cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 174 Documents
 14   15   16   17   18 
Dinamika Dualisme Hukum dalam Pencatatan Perkawinan Masyarakat Muslim : Studi Fenomenologi Yuridis-Sosiologis di Satun, Thailand Selatan Buana, Hablul Matin Bintang; Ainiyah, Qurrotul
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3451

Abstract

Dualisme aturan antara hukum negara dan hukum agama dalam proses pencatatan perkawinan khususnya di provinsi Satun yang terletak di bagian selatan Thailand. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam proses pendaftaran perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pencatatan perkawinan, tingkat kesadaran, dan kepatuhan masyarakat Muslim di Satun terhadap pencatatan resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sosiologi yuridis menggali data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 10 informan yang berprofesi sebagai guru tokoh agama dan masyarakat setempat.  Temuan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan resmi masih rendah, dan banyak yang merasa cukup dengan pencatatan di lembaga keagamaan saja. Diperlukan strategi edukasi dan integrasi sistem pencatatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika sosial dan hukum keluarga Islam terkait praktik pencatatan pernikahan di komunitas Muslim, serta merekomendasikan kebijakan integratif guna perlindungan hak-hak masyarakat secara hukum dan sosial.
Analisis Yuridis Terhadap Perantara Penjualan Narkotika Golongan I Non-Tanaman di Pengadilan Negeri Semarang Kinzi, Farriq Sufufa Al; Megawati, Wenny
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3455

Abstract

Peran perantara dalam distribusi narkotika merupakan elemen krusial dalam rantai peredaran ilegal, namun sering diabaikan dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap perantara dalam penjualan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Smg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan peran terdakwa sebagai perantara aktif. Temuan ini menunjukkan pentingnya pembedaan secara yuridis antara peran perantara dan pengedar untuk menghindari penerapan sanksi yang tidak proporsional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kejelasan normatif dan mendorong reformulasi kebijakan dalam penanganan pidana tindak pidana narkotika. Selain itu, studi ini menekankan urgensi perlakuan hukum yang berbeda terhadap para pelaku berdasarkan perannya masing-masing dalam kasus narkotika guna mewujudkan keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktik peradilan dan pengembangan legislasi di bidang penegakan hukum narkotika.
Analisis Hukum Administrasi Negara atas Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Tambahan dalam UU No. 1 Tahun 2022 Setiawan, Tomi; Mughits, Muhammad Hamam; Bonti, Bonti; Halim, Hilman Abdul
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3468

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya pendapatan daerah pada otonomi fiskal melalui desentralisasi. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan sebesar 66% dari pajak dasar yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menjadikan asas-asas hukum administrasi negara sebagai dasar analisis. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa tarif tambahan sebesar 66% berpotensi melanggar asas proporsionalitas karena membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara tidak seimbang dengan manfaat yang diterima, serta diperburuk oleh minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan yang mengurangi kepercayaan wajib pajak. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui integrasi prinsip due process of law. Simpulan dari penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa peningkatan akuntabilitas alokasi pajak dan pengalihan prioritas belanja daerah dari belanja pegawai ke infrastruktur. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui analisis terhadap asas-asas hukum administrasi negara yang relevan.
Analisis Promosi oleh Dokter dalam Konteks Kepatuhan terhadap Hukum dan Etika Medis di Indonesia Azizah, Nuri; Sitanggang, Maura Linda; Retnowati, Anis
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3477

Abstract

Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang eksplisit dan komprehensif yang mengatur praktik promosi dokter di media sosial. Ketentuan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 hanya mengatur promosi secara umum, tanpa menjawab dinamika baru seperti endorsement, sponsorship, dan konten terselubung. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan nasional dan perbandingan dengan negara lain. Hasil kajian menunjukkan bahwa promosi oleh dokter harus berfungsi sebagai sarana edukatif, tidak bersifat komersial, serta tidak menyesatkan atau melanggar privasi pasien. Celah hukum muncul karena belum adanya pedoman etik digital resmi dari IDI atau KKI yang mengatur promosi di media sosial. Studi ini menegaskan pentingnya pembentukan norma hukum dan etik khusus (lex specialis) untuk promosi digital oleh dokter. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan etik dalam praktik kedokteran, serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan publik terkait promosi layanan medis di era digital.
Partisipasi Masyarakat Akar Rumput Mewujudkan Supremasi Hukum dalam Dugaan Korupsi Dana Desa Batangsaren Tulungagung Wardhah, Izmi; Prabaningrum, Dyah Retna
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3500

Abstract

Kasus korupsi dana desa yang terjadi di Batangsaren memberikan dampak yang sangat negatif dan signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya supremasi hukum dalam kasus korupsi dana desa di Batangsaren Tulungagung melalui kekuatan akar rumput. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris melalui pendekatan studi kasus kualitatif untuk menganalisis peran masyarakat akar rumput dalam mengungkap dan melawan praktik korupsi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi partisipan dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa gerakan masyarakat akar rumput memiliki potensi yang besar dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akar rumput merupakan strategi yang efektif dalam menggugat supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di tingkat desa. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan antara lain peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan dana desa, serta penguatan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum
Implementasi Permenhub No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Nawar, Royyandana Ramadani; Khalid, Khalid
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3515

Abstract

Penerangan jalam umum berupa lampu yang digunakan untuk memberikan penerangan jalan umum pada malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pengguna sepeda motor dan pengendara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permenhub No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, melalui pendekatan Fiqh Siyasah Dusturiyah dengan fokus pada prinsip maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan pustaka. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap 18 ruas jalan arteri, dan dokumentasi regulasi serta laporan pemerintah. Hasil menunjukkan bahwa 61% ruas jalan belum memenuhi standar teknis Alat Penerangan Jalan, disebabkan lemahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya pengawasan. Secara normatif, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya amanah konstitusional negara dalam memberikan layanan publik yang adil. Implikasi normatifnya menuntut penguatan tata kelola, sinergi anggaran daerah, serta pelibatan masyarakat melalui mekanisme hisbah. Penelitian ini merekomendasikan integrasi prinsip keislaman dalam kebijakan infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan pelayanan publik.
Inkonsistensi Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Yuridis Normatif Marella, Devina; Nalle, Victor Imanuel Williamson
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penerapan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Penelitian ini mengisi kekosongan studi sebelumnya yang belum mengidentifikasi sejauh mana ketidakkonsistenan penerapan kedua undang-undang tersebut terjadi dan dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan serta kajian literatur terkait peraturan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang sering dijatuhi sanksi lebih ringan dan korban tidak memperoleh restitusi. Dari 11 putusan pengadilan yang memuat hak restitusi dengan nilai total Rp4,2 miliar, seluruhnya belum dieksekusi. Aparat penegak hukum lebih sering menerapkan UU PPMI karena proses pembuktian dianggap lebih mudah dan tidak mewajibkan restitusi. Temuan ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam membedakan karakteristik hukum UU TPPO dan UU PPMI untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.
Tinjauan Normatif terhadap Kewenangan Utusan Khusus Presiden dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Hasibuan, Wahyu Ardiansyah; Khalid, Khalid
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3539

Abstract

Pengangkatan utusan khusus presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kerap memunculkan persoalan yuridis. Penelitian ini dirancang untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana kedudukan kewenangan utusan khusus presiden menurut Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024; dan (2) bagaimana ketentuan tersebut ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan siyasah dusturiyah. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, literatur hukum Islam, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan ada dua isu pokok, yaitu potensi konflik kewenangan antara utusan khusus presiden dengan kementerian/lembaga teknis, serta kekosongan norma yang menyebabkan multitafsir terhadap tugas dan fungsi jabatan tersebut. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kedua hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), kepastian hukum (qada’), musyawarah (syura), dan amanah. Temuan ini menunjukkan urgensi perumusan ulang regulasi secara rinci untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperjelas koordinasi kelembagaan, agar selaras dengan prinsip konstitusional dan nilai-nilai tata kelola pemerintahan dalam Islam.
Analisis Yuridis Putusan 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs: Implikasi Penerapan Asas Primum Remedium dalam Penegakan Hukum Pembakaran Hutan Falah, Muhammad Hasan Fajrul; Rochmani, Rochmani
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3549

Abstract

Pembakaran hutan merupakan tindak kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap lingkungan, sehingga penerapan asas primum remedium diperlukan sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum pidana guna mencapai keadilan ekologis. Tujuan penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan serta kendala asas primum remedium terhadap kasus pembakaran hutan melalui Putusan Nomor: 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian: (1) Hakim telah menerapkan asas primum remedium secara langsung, tanpa penyelesaian administrasi. Karena perbuatan terdakwa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009; (2) kendala penerapan asas primum remedium terletak pada terbatasnya ruang lingkup dakwaan dari Penuntut Umum. Kendala tersebut dapat diatasi melalui peran hakim progresif yang menggunakan pendekatan normative-constructive reasoning untuk mewujudkan keadilan ekologis. Temuan ini menegaskan pentingnya peran hakim progresif dalam menegakkan asas primum remedium dan memperkuat praktik litigasi lingkungan. 
Regulasi dan Inovasi Hukum dalam Mewujudkan Bisnis Berkelanjutan: Studi Yuridis Empiris Terhadap Kewajiban Korporasi Pertiwi, Revi Aditya
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3556

Abstract

Kesenjangan regulatif dalam implementasi kewajiban keberlanjutan korporasi menyebabkan inkonsistensi penerapan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan di sektor kelapa sawit Indonesia, khususnya dalam konteks Good Corporate Governance (GCG) dan legitimacy theory. Penelitian ini menganalisis praktik keberlanjutan PT Tata Hamparan Eka Persada (PT THEP) dengan menggunakan stakeholder theory. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap regulasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta wawancara terstruktur dengan manajemen PT THEP. Triangulasi data dilakukan melalui dokumen hukum dan laporan keberlanjutan. PT THEP telah menerapkan sistem Health, Safety, and Environment (HSE), program Corporate Social Responsibility (CSR), dan pemantauan lingkungan sesuai standar ISPO. Namun, implementasi masih bersifat compliance-driven dengan kelemahan dalam arsitektur tata kelola dan pemantauan digital. Diperlukan inovasi hukum berupa pendekatan regulasi yang terdiferensiasi, kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) nasional, dan restrukturisasi tata kelola untuk mendorong transformasi menuju value-driven sustainability.

Page 17 of 18 | Total Record : 174

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober Vol. 4 No. 3 (2024): Juli Vol. 4 No. 2 (2024): April Vol. 4 No. 1 (2024): Januari Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober Vol. 3 No. 3 (2023): Juli Vol. 3 No. 2 (2023): April Vol. 3 No. 1 (2023): Januari Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober Vol. 2 No. 3 (2022): Juli Vol. 2 No. 2 (2022): April Vol. 2 No. 1 (2022): Januari Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober Vol. 1 No. 3 (2021): Juli Vol. 1 No. 2 (2021): April Vol. 1 No. 1 (2021): Januari More Issue