cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 174 Documents
 12   13   14   15   16 
Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Daerah Pedesaan Rahmawati, Rahmawati; Gobel, Citra Yustitya; Isla, Muhammad; Husain, Hariati; Wahab, Rahmawalta
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3270

Abstract

Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi persoalan serius, Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, namun praktik pemberian dispensasi kawin masih marak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penerapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur  dan mengetahui Faktor-Faktor terjadinya Dispensasi Nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus pada putusan Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi dikabulkan atas dasar Faktor Sosial Budaya, Faktor Hamil Diluar Nikah dan  Faktor pendidikan, meskipun tidak selalu disertai pertimbangan komprehensif terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, serta penguatan regulasi untuk membatasi pemberian dispensasi secara selektif dan berbasis perlindungan hak anak. Pengadilan perlu melibatkan psikolog dan pekerja sosial dalam menilai kesiapan anak. Keseluruhan faktor menunjukkan perlunya pendekatan sistemik dan holistik untuk mencegah praktik perkawinan anak dibawah umur.
Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum serta Aspek Sosial di Kabupaten Semarang Sukmana, Satria Utama Teja; Baidhowi, Baidhowi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3290

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi penerbitan sertifikat tanah elektronik berpengaruh terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah di Kabupaten Semarang dan mengetahui dampak sosial-hukum implementasi sertifikat tanah elektronik terhadap masyarakat pemegang sertifikat elektronik atas tanah di Kabupaten Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan pemegang sertifikat elektronik atas tanah di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sertifikat elektronik meningkatkan kepastian hukum melalui integrasi database dan pencegahan sengketa pertanahan. Dampak sosial hukum terlihat dari masyarakat yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan sertifikat elektronik akibat keterbatasan literasi digital. Keberhasilan transformasi digital sertifikat atas hak tanah memerlukan pendekatan sosialisasi yang inklusif, dengan rekomendasi untuk melakukan pendampingan teknis bagi masyarakat yang kurang akan literasi digital.
Peran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam Menjamin Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Ayu, Asri; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3292

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Samarinda dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan menjadi latar belakang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan data primer diperoleh melalui  observasi langsung di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan (Januari-Maret 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapas memiliki peran penting dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, upaya diversi serta pendampingan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Namun, dalam implementasinya pendampingan terhadap anak belum terlaksana secara optimal akibat dari kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kontribusi empiris penelitian ini adalah memberikan bukti lapangan mengenai kendala koordinasi dan pelaksanaan pendampingan yang tidak konsisten, serta perlunya intervensi kebijakan untuk memperkuat peran Bapas dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan kualitas pembimbing kemasyarakatan.
Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemakaian Produk Kosmetik Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kalangan Masyarakat Kota Samarinda Almatirahasti, Almatirahasti; Surahman, Surahman
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3293

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda. Fokus utama kajian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha serta mekanisme perlindungan hukum terhadap kerugian kesehatan yang ditimbulkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris di tingkat lokal yang menilai akuntabilitas hukum dan efektivitas penegakannya. Metode yang digunakan adalah metode normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen hukum, wawancara mendalam dengan lima informan kunci (BPOM, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha), serta penyebaran kuesioner kepada 43 konsumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan dukungan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran konsumen turut mendorong maraknya peredaran produk ilegal. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan, diperlukan sinergi antara BPOM, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan konsumen.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Azizah, Nur; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3295

Abstract

Penelitian ini mengungkap adanya kekurangan dalam pertimbangan hakim yang berdampak pada putusan yang tidak mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Masih ditemukan hakim yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, salah satunya dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang memutus bebas terdakwa dalam kasus yang mengakibatkan kematian. Hal ini menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai integritas aparat penegak hukum, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, bukan malah merusak rasa keadilan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara, mengingat hakim tidak boleh semena-mena menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi dengan adanya pengawasan internal dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim gagal mempertimbangkan fakta dan bukti secara menyeluruh, sehingga terjadi kesalahan dalam penilaian dan penerapan teori individualisasi pidana. Putusan bebas tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang Putri, Vahra Devanie Ridwan Putri; Maskur, Muhammad Azil
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3300

Abstract

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan eksekusi putusan pengadilan sebagai bagian penting dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pidana oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, serta mengidentifikasi kendala dan strategi penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sikap terpidana yang tidak kooperatif, terutama ketika belum dilakukan penahanan, kekeliruan teknis dalam petikan putusan, serta penyimpanan barang bukti di luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang mengurangi transparansi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, jaksa menerbitkan surat pemanggilan resmi, melakukan koordinasi dengan kepolisian, serta melakukan klarifikasi administratif kepada pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga, akurasi administrasi yustisial, dan pembaruan regulasi dalam meningkatkan efektivitas eksekusi putusan pengadilan.
Proses Ruislag Tanah Wakaf Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kampung Seni Borobudur Pratama, Daffa Cahya; Baidhowi, Baidhowi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3304

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan Kampung Seni Borobudur yang berada di Desa Kujon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang teridentifikasi memerlukan lahan dengan status tanah wakaf. Penggantian tanah wakaf harus didasarkan pada prinsip setara atau lebih baik sehingga menciptakan problematika pengadaan tanah untuk kepentingan umumMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris untuk mengetahui secara konkrit pelaksanaan pengadaan tanah Kampung Borobudur. Pendekatan yang digunakan meliputi teori dan kasus. Adapun data primer diperoleh melalui wawancara dengan PT. TWC, Kementerian Agama Kabupaten Magelang, dan Nazhir. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan proses ruislag tanah wakaf di Desa Kujon meliputi konsultasi publik dan identifikasi lahan terdampak. Lahan pengganti seluas 1.930 m² di Desa Wringinputih, Borobudur, Magelang berkualitas lebih baik. Nazhir melaksanakan pencarian untuk menghindari konflik dan memaksimalkan manfaat. Kendala utama adalah tingginya nilai ekonomis tanah dan kompleksitas administratif. Teori utilitarianisme menyeimbangkan pembangunan-perlindungan wakaf. Sedangkan, Rawls memerlukan evaluasi distribusi manfaat untuk masyarakat tidak beruntung.
Kepastian Hukum Hunian Horizontal di Atas Bangunan Komersial: Analisis Berdasarkan UUPA dan Regulasi Turunannya Arfah, Wahanani Leila; Damayanti, Ratih
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3326

Abstract

Pertumbuhan kawasan urban mendorong munculnya inovasi hunian, termasuk konsep hunian horizontal di atas bangunan komersial, seperti Cosmo Park Residence di Jakarta. Model ini menghadirkan tantangan hukum baru, khususnya terkait kepastian status hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum hunian horizontal di atas gedung komersial dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kajian difokuskan pada Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, serta regulasi turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hunian ini dapat diakomodasi secara normatif melalui skema Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) atau Hak Guna Bangunan (HGB), meskipun belum terdapat pengaturan eksplisit yang secara spesifik mengatur bentuk hunian tersebut. Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penghuni, pengembang, dan pengelola gedung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekosongan pengaturan hukum terhadap bentuk hunian ini perlu segera ditangani untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi konflik hak atas tanah di kawasan campuran. Urgensi penataan hukum menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya tren pembangunan hunian vertikal dan horizontal campuran di kota-kota besar.
Analisis Implementasi Pelindungan Hukum Jurnalis Lokal di Media Digital: Studi Kasus Kabanjahe Depari, Samuel Pratama; Siahaan, Parlaungan Gabriel
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3353

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi dan efektivitas pelindungan hukum bagi jurnalis lokal di era digital, khususnya pada media daring di Kabanjahe. Isu kekerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap jurnalis, terutama dari media lokal, semakin krusial, mengancam kebebasan pers. Tujuannya adalah mengkaji bentuk ancaman dan mengevaluasi efektivitas regulasi hukum. Menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan sembilan informan kunci, termasuk jurnalis lokal media daring, organisasi profesi (Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia [PWI] Karo), lembaga bantuan hukum (LBH Medan), dan aparat penegak hukum (Polres Tanah Karo). Hasilnya menunjukkan jurnalis lokal di Kabanjahe menghadapi beragam ancaman fisik, psikologis (penyadapan, penyebaran konten merusak reputasi), dan struktural, termasuk dugaan kriminalisasi via penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelindungan hukum masih belum efektif akibat lemahnya komitmen aparat, prosedur tak jelas, serta diskriminasi, mengikis prinsip Rule of Law. Disimpulkan, implementasi hukum belum optimal. Direkomendasikan penguatan implementasi hukum melalui pelatihan aparat, harmonisasi regulasi, peningkatan profesionalisme jurnalis, serta mekanisme bantuan hukum berbasis komunitas, penting untuk menjamin kebebasan pers di era digital.
Izin yang Dicabut, Alam yang Diselamatkan? Analisis Hukum atas Pencabutan Tambang di Raja Ampat Salsabil, Hilda Halnum; Munazih, Muflih; Rahmanto, Faiz; Sari, Mia Indah Puspita; Pawestri, Eki
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3360

Abstract

Raja Ampat, sebuah kawasan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Geopark (UNESCO Global Geopark), kini terancam degradasi ekologis oleh ekspansi tambang nikel. Penelitian ini menganalisis dasar hukum pencabutan izin tambang melalui perspektif hukum lingkungan, dengan menitikberatkan pada prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Metode yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat mencabut izin tidak sekadar tindakan administratif, melainkan implementasi nyata prinsip kehati-hatian yang berakar pada Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dipertegas lewat yurisprudensi terkini. Kebaruan riset ini terletak pada pemetaan hubungan normatif antara prinsip kehati-hatian dan perlindungan geopark, sehingga memperluas cakupan teoretis prinsip tersebut bagi ekoregion khusus sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan di wilayah sensitif. Rekomendasi meliputi penyusunan regulasi khusus geopark, penguatan zona penyangga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan pelibatan masyarakat adat sebagai pengawas partisipatif.

Page 14 of 18 | Total Record : 174

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober Vol. 4 No. 3 (2024): Juli Vol. 4 No. 2 (2024): April Vol. 4 No. 1 (2024): Januari Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober Vol. 3 No. 3 (2023): Juli Vol. 3 No. 2 (2023): April Vol. 3 No. 1 (2023): Januari Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober Vol. 2 No. 3 (2022): Juli Vol. 2 No. 2 (2022): April Vol. 2 No. 1 (2022): Januari Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober Vol. 1 No. 3 (2021): Juli Vol. 1 No. 2 (2021): April Vol. 1 No. 1 (2021): Januari More Issue