Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Articles
174 Documents
<![CDATA[Reformasi Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Perdagangan Organ Manusia: Kajian Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ]]>
<![CDATA[Harahap, Yuli Astri Khorvica]]>;
<![CDATA[Abd. Mukhsin]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3575
<![CDATA[Perdagangan organ manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa, khususnya kelompok rentan secara ekonomi. Namun, hingga kini belum terdapat pengaturan yang spesifik dan komprehensif dalam sistem hukum pidana nasional mengenai delik ini, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan organ manusia dan menelaah kontribusi hukum pidana Islam dalam mendukung reformasi hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis peraturan positif dan prinsip hukum Islam berdasarkan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai memuat pengaturan terkait, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum menjadikan perdagangan organ sebagai delik tersendiri. Sebaliknya, hukum pidana Islam secara tegas menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum. Temuan ini menunjukkan perlunya integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional sebagai terobosan normatif yang lebih humanistik dan responsif terhadap kejahatan perdagangan organ.]]>
<![CDATA[Kondisi Materiil Peraturan Perundang-Undangan Dalam Aspek Pembentukannya Dengan Penggunaan Artificial Intelligence ]]>
<![CDATA[Adhyaksa, Andika]]>;
<![CDATA[Fathurrahim, Fathurrahim]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.2943
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas substansi Peraturan Perundang-Undangan dengan ide pembentukannya menggunakan Artificial Intellegence. Peraturan Perundang-Undangan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan negara yang mengatasnamakan hukum sehingga hukum itu sendiri menjadi batasan sekaligus pola dalam melaksanakan tertib masyarakat yang taat hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan Hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen hukum yang relevan dengan pembahasan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, media tulis maupun online yang bersinggungan langsung dengan penelitian. Bahan hukum diperoleh dengan teknik pengumpulan bahan hukum yakni studi kepustakaan. Bahan Hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Artificial Intelligence dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan merupakan sebuah inovasi dan beberapa praktek yang dilakukan oleh beberapa Negara telah berhasil menciptakan Peraturan Perundang-Undangan dengan efektif dan efisien. Namun dalam hal penerapannya, Artificial Intelligence belum dapat diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Ketidakjelasan dalam menentukan batasan-batasan penerapan Artificial Intelligence dalam pembentukan Peraturan perundang-Undangan cenderung menghilangkan unsur pengawasan dan mengelaborasi partisipasi masyarakat dalam penerapannya.]]>
<![CDATA[Sengketa Adat terhadap Kawin Tangkap di Sumba Barat: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Ambarsari, Ririen]]>;
<![CDATA[Zakaria, Fahmi Arif]]>;
<![CDATA[Jaranau, Even]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3009
<![CDATA[Kawin tangkap khususnya di Sumba Barat Daya merupakan salah satu bentuk pernikahan yang kaya akan makna budaya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang mulai melihat kawin tangkap sebagai cara untuk mempertahankan identitas budaya dan menjadikannya daya tarik wisata. Meskipun dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan, praktik ini juga menimbulkan sejumlah isu terkait perlindungan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks tradisi kawin tangkap, khususnya dalam perspektif hukum adat. Berdasarkan hasil penelitian, Hukum adat di Sumba Barat Daya mengatur berbagai aspek dari kawin tangkap. Dalam hukum adat, praktik ini diatur untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak merugikan pihak wanita dan tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Persetujuan dari keluarga wanita dan pelaksanaan ritual adat adalah hal yang penting untuk menjamin bahwa tradisi ini berlangsung secara harmonis. Jika terdapat perselisihan atau ketidakpuasan dari pihak keluarga wanita setelah kawin tangkap, biasanya akan ada mekanisme penyelesaian melalui pengadilan adat. Pengadilan adat bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati.]]>
<![CDATA[Urgensi Pengembangan Sertifikasi Profesi Hukum di Era Blockchain dan Web3: Tinjauan Normatif dan Praktis ]]>
<![CDATA[Hidayatullah, Muhammad]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3210
<![CDATA[Transformasi sistem hukum yang dipicu oleh perkembangan teknologi blockchain dan Web3 menuntut penyesuaian mendasar dalam sistem sertifikasi profesi hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan reformulasi sistem sertifikasi profesi hukum dalam menghadapi tantangan era digital, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dalam bidang hukum dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang memadai untuk mengatur isu-isu hukum baru seperti kontrak cerdas, yurisdiksi lintas negara, serta perlindungan data pribadi dalam ekosistem digital. Selain itu, masih terdapat kekosongan standar kompetensi hukum digital dalam kerangka sertifikasi profesi hukum yang ada saat ini. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan sistem sertifikasi profesi hukum yang terintegrasi dengan penguasaan teknologi digital terkini. Sertifikasi berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis dan etika profesional hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta mendukung penerapan prinsip kenali nasabah dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dalam jangka panjang, sistem ini akan mendorong lahirnya profesional hukum yang adaptif dan siap menjawab kompleksitas regulasi di era transformasi digital.]]>
<![CDATA[Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Persimpangan Jalan: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Aswanto ]]>
<![CDATA[Umra, Sri Indriyani]]>;
<![CDATA[Faisal, Fatma]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3219
<![CDATA[Independensi dan imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural, dan personal. Dimensi fungsional mengandung arti larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk memengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hakim konstitusi tidak mengenal mekanisme recall layaknya anggota legislatif. Desain pengisian jabatan hakim konstitusi melalui pengusungan dari tiga lembaga negara dimaksudkan agar mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan negara dalam rekrutmen hakim, sehingga dapat menjauhi anggapan bahwa MK berada di bawah pengaruh salah satu cabang kekuasaan. Hakim Mahkamah Konstitusi terikat prinsip moral dan etik dan aturan yang terkait dengannya untuk menciptakan peradilan yang independen dan akuntabel.]]>
<![CDATA[Legal Accountability in AI-Driven Banking Crimes: Regulatory Gaps and the Roles of Developers, Owners, and Users in Indonesia ]]>
<![CDATA[Guswandi, Cynthia Putri]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3224
<![CDATA[The development of Artificial Intelligence (AI) in the banking sector has triggered various potential criminal acts, presenting new challenges in the field of criminal law. Existing regulations reveal that the current legal framework has yet to adequately accommodate the complexity of cases involving AI systems, particularly with regard to assigning legal responsibility to developers, owners, and users. Most regulations remain focused on conventional criminal acts. This raises questions about the adequacy of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, various regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), and the Indonesian Banking Artificial Intelligence Governance Guidelines in providing comprehensive legal protection. This study employs normative legal research with a comparative approach to regulatory systems in Singapore and China. It focuses on analyzing legal gaps and challenges in applying the principle of criminal liability to actors involved in AI-based banking systems. The findings highlight the necessity of strengthening regulations and updating legal doctrines to anticipate the complex risks posed by AI, while fostering accountability that adapts to technological advancements.]]>
<![CDATA[Artificial Intelligence-Based Surveillance and Labor Privacy in Indonesia: A Progressive Legal Perspective on Workers’ Rights ]]>
<![CDATA[Romadona, Hanifah Ghafila]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3233
<![CDATA[The legal issues surrounding labor privacy within Artificial Intelligence (AI)-based surveillance systems have become increasingly urgent in line with the growing use of such technologies to monitor worker productivity. In Indonesia, a significant gap persists between the constitutional guarantee of privacy rights under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and actual practices in the field, a problem further exacerbated by the absence of specific regulations on AI surveillance. This study employs normative legal research methods with statutory, conceptual, and comparative approaches to examine this gap. The analysis compares Indonesia’s legal framework with Singapore’s Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 and Malaysia’s PDPA 2010, using the criteria of transparency, consent, and accountability. Progressive legal theory serves as the analytical foundation, emphasizing the necessity of legal adaptation to safeguard human rights in the digital era. The findings indicate that Singapore and Malaysia provide clearer protections through explicit consent requirements and stringent data governance mechanisms. Accordingly, this study recommends a progressive legal framework based on explicit consent, transparency, and accountability standards to balance business efficiency with workers’ rights.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Fintech di Indonesia melalui Pemanfaatan RegTech dan SupTech ]]>
<![CDATA[Febriyani, Emiliya]]>;
<![CDATA[Librawinson, Winky]]>;
<![CDATA[Hutauruk, Rufinus Hotmaulana]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3378
<![CDATA[Pandemi COVID-19 mendorong pertumbuhan financial technology (fintech) yang memperluas akses keuangan, namun juga memunculkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen, terutama terkait keamanan data pribadi dan rendahnya literasi keuangan. Indonesia memerlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan transparansi, keamanan, dan keadilan dalam pemanfaatan fintech. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana perlindungan konsumen pada sektor fintech di Indonesia efektif diterapkan, dengan mengandalkan pendekatan normatif yang mencakup analisis regulasi dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup, kelemahan terletak pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap entitas fintech ilegal. Oleh karena itu, penerapan teknologi seperti Regulatory Technology dan Supervisory Technology sangat potensial dalam meningkatkan efisiensi pengawasan serta menjamin perlindungan konsumen secara berkelanjutan. Harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional seperti GDPR memperluas cakupan perlindungan konsumen dalam ruang digital lintas batas. Upaya ini semakin relevan di tengah integrasi ekonomi digital global dan meningkatnya risiko pelanggaran data]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Tan, Winsherly]]>;
<![CDATA[Delia, Della]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3390
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban konstitusional negara dalam memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat miskin dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan integrasi antara prinsip-prinsip konstitusional dan komitmen pembangunan global guna mengatasi ketimpangan sosial yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, dan instrumen hukum internasional yang mengatur pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional yang bersifat positif dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, tumpang tindih kebijakan antar sektor, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas institusional. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, studi ini menekankan pentingnya penguatan integrasi antara norma konstitusional dan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih substansial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pembangunan berbasis hak sebagai kerangka implementasi yang lebih efektif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat miskin secara menyeluruh.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Normatif-Komparatif terhadap Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hisnindarsyah, Hisnindarsyah]]>;
<![CDATA[Aminudin, Habib]]>;
<![CDATA[Rista, Devi Nur]]>;
<![CDATA[Hudi , Nurul]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3406
<![CDATA[Pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan perseroan terbatas di Indonesia menjadi isu penting dalam penegakan hukum korporasi. Penerapan business judgment rule oleh Mahkamah Agung masih terbatas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan kreditor. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum direksi dalam kepailitan, dengan meninjau kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-komparatif dengan menganalisis Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas dan Pasal 104 UU Kepailitan, serta membandingkannya dengan praktik di Inggris, Kanada, dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketimpangan dalam standar pembuktian, lemahnya penerapan fiduciary duty, dan tidak efektifnya pengawasan internal. Negara pembanding telah menerapkan konsep wrongful trading, fiduciary duty to creditors, dan safe harbour sebagai langkah pencegahan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum di Indonesia melalui penguatan dokumentasi keputusan direksi, audit risiko, dan pembuktian terbalik dalam perkara kelalaian guna menciptakan sistem yang lebih adil dan adaptif dalam menilai tanggung jawab direksi pada masa krisis korporasi.]]>
