Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Articles
174 Documents
<![CDATA[Implementasi Metode Divisor Sainte Lague Murni Dalam Pemilu Di Tinjau Dari Teori Keadilan John Rawls ]]>
<![CDATA[Saputra, Erlyando]]>;
<![CDATA[Elviandri, Elviandri]]>;
<![CDATA[Yulianingrum, Aullia Vivi]]>;
<![CDATA[Alhadi, Muhammad Nurcholis]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3362
<![CDATA[Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia mengalami perubahan metode konversi suara dari Kuota Hare pada pemilu sebelumnya menjadi metode divisor Sainte-Laguë murni dalam Pemilu 2019 dan 2024. Perubahan ini berimplikasi langsung terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu dan keadilan representasi di parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur derajat bias keterwakilan yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut, apakah menghasilkan keterwakilan tinggi (over-representation) atau rendah (under-representation), serta menilai dampak mekanis konversi suara terhadap distribusi kursi. Selain itu, penelitian ini juga meninjau kesesuaian masing-masing metode dengan prinsip keadilan dalam teori Justice as Fairness dari John Rawls. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Simulasi dilakukan terhadap hasil Pemilu Legislatif 2024 secara nasional dan lima daerah pemilihan (dapil) sebagai sampel, menggunakan metode Kuota Hare dan Sainte-Laguë murni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Kuota Hare menghasilkan derajat proporsionalitas dan distribusi representasi yang lebih adil dibandingkan metode Sainte-Laguë murni. Dari perspektif teori keadilan Rawls, Kuota Hare lebih mencerminkan prinsip keadilan distributif, khususnya asas perbedaan (difference principle) dan pemerataan manfaat politik.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa Pengacara dalam Pembubaran Perseroan Terbatas demi Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna]]>;
<![CDATA[Putra, I Gusti Ngurah Yulio Mahendra]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3366
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana upaya Kejaksaan dalam pembubaran Perseroan Terbatas dan hambatan serta tantangan apa saja yang dihadapi khususnya dalam Putusan PN Poso No. 29/Pdt.P/2020/PN Pso. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan pendekatan melalui dokumen atau data sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa Kewenangan jaksa pengacara negara (JPN) secara komprehensif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang terdiri dari penegak hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, Tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Terhadap putusan tersebut diharapkan dapat langsung dilaksanakan, namun prakteknya terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh JPN dalam melakukan pembubaran Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan peran Kejaksaan sebagai likuidator, bahwa JPN pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una belum memiliki kemampuan atau kompetensi sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan harta benda Perseroan dan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) pada instansi Kejaksaan untuk melakukan likuidasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Kejaksaan selaku eksekutor guna menjalankan putusan Pengadilan.]]>
<![CDATA[Telaah Filsafat Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kainde, Quido Conferti]]>;
<![CDATA[Satria, Indah]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3389
<![CDATA[Tindak pidana cybercrime merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk melakukan tindakan ilegal di dunia maya. Indonesia saat ini menempati peringkat kedua tertinggi di dunia dalam kasus kejahatan siber, dengan jumlah insiden yang terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana cybercrime di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku melalui perspektif filsafat hukum utilitarianisme. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memberlakukan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), implementasi penegakan hukum masih belum optimal akibat keterbatasan sarana, prasarana, serta kompetensi aparat penegak hukum. Dari sudut pandang filsafat hukum utilitarianisme, hukum idealnya mampu menciptakan keadilan dan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Namun, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam konteks penanggulangan cybercrime di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antar-lembaga sebagai langkah preventif dan represif yang lebih efektif.]]>
<![CDATA[Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia ]]>
<![CDATA[Kholik, Sadam]]>;
<![CDATA[Alhadi, Muhammad Nurcholis]]>;
<![CDATA[Surahman, Surahman]]>;
<![CDATA[Elviandri, Elviandri]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3415
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum positif serta mengidentifikasi hambatan implementatif dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deduktif dan teori kepastian hukum Hans Kelsen. Hasil menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersedia, sifat putusan yang deklaratif, ketiadaan administrative enforcement, dan lemahnya sanksi terhadap pejabat yang tidak patuh menyebabkan rendahnya tingkat eksekusi. Penelitian ini mengisi gap kajian terkait hubungan antara norma eksekusi dan efektivitas kelembagaan dalam menjamin legal compliance. Gagasan yang ditawarkan berupa reformulasi sistem eksekusi PTUN melalui pembentukan unit pelaksana di bawah Mahkamah Agung dengan kewenangan struktural dan sanksi administratif, sebagai solusi untuk memperkuat daya paksa hukum dan melindungi hak warga negara secara substantif. Rekomendasi yuridis dan kebijakan menyarankan pada pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi terhadap Pasal 116 UU PTUN dengan menambahkan ketentuan pemaksaan hukum (executorial force) yang jelas dan mengikat.]]>
<![CDATA[Penetapan Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Studi Kasus di Kepolisian Resor Halmahera Utara ]]>
<![CDATA[Samuda, Suhardiman]]>;
<![CDATA[Abdulajid, Syawal]]>;
<![CDATA[Anshar, Anshar]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3462
<![CDATA[Penetapan anak sebagai tersangka dalam tindak pidana perzinahan menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, terutama ketika anak tersebut secara bersamaan telah ditetapkan sebagai korban dalam perkara persetubuhan. Kasus ini mencerminkan adanya potensi tumpang tindih antara hukum pidana umum dan perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dalam proses penetapan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis putusan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan anak sebagai tersangka tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepastian hukum. Penggunaan Pasal 284 KUHP dalam kasus ini dipandang tidak tepat apabila telah ada penetapan anak sebagai korban. Pendekatan hukum yang berorientasi pada Undang-Undang Perlindungan Anak lebih mencerminkan keadilan restoratif dan empati terhadap kondisi korban. Penemuan ini menegaskan perlunya peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap status dan posisi anak dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, dibutuhkan pedoman teknis yang lebih eksplisit agar aparat tidak terjebak pada penafsiran hukum yang merugikan korban.]]>
<![CDATA[Analisis Kesenjangan Regulasi dan Implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia ]]>
<![CDATA[Firmanda, Ridho Junilham]]>;
<![CDATA[Tan, Winsherly]]>;
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3381
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Fenomena kekerasan seksual di pesantren menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Meskipun telah tersedia sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan teori legal positivism sebagai dasar analisis. Temuan utama menunjukkan lemahnya pengawasan eksternal, tidak adanya mekanisme pengaduan yang aman, dominasi struktur hierarkis, serta rendahnya literasi hukum sebagai faktor penghambat perlindungan korban. Penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa penguatan Standar Operasional Prosedur berbasis korban, pembentukan pengawasan independen, dan pelatihan bagi aparat hukum dan pengelola pesantren. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong reformasi kebijakan dan penguatan sistem hukum dalam lembaga pendidikan keagamaan.]]>
<![CDATA[Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyalahgunaan Akta Kuasa Menjual Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Shavitri, Ayuning Dyah]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3388
<![CDATA[Notaris diwajibkan memiliki tanggung jawab hukum untuk menyusun akta kuasa untuk penjualan, terutama jika pihak yang diberi kuasa menggunakan akta tersebut secara tidak semestinya untuk mengalihkan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemilik sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran notaris dalam kasus-kasus di mana akta kuasa disalahgunakan untuk mengalihkan hak atas tanah. Untuk menyelidiki hukum positif, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Berdasarkan temuan studi, notaris dapat menghadapi sanksi administratif yang berkisar dari peringatan hingga pencabutan izin. Sementara itu, notaris dapat dijerat dengan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terbukti bahwa akta tersebut mengandung pemalsuan atau informasi palsu. Kesimpulannya, notaris memainkan peran yang sangat penting dan secara hukum diwajibkan untuk menyiapkan akta kuasa, terutama dalam kasus di mana kuasa tersebut disalahgunakan untuk mengalihkan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemilik sahnya.]]>
<![CDATA[Efektivitas Fungsi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate: Kajian Normatif-Empiris terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ]]>
<![CDATA[Syarif, Rahmat]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>;
<![CDATA[Rosyidi, Irham]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3491
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara normatif, undang-undang ini menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif serta pembinaan yang berfokus pada perlindungan, pendidikan, dan reintegrasi sosial bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustaan serta wawancara observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat residivisme anak binaan mencerminan masih belum optimalnya fungsi pembinaan. Kelemahan aspek kompetensi sumber daya manusia serta keterbatasa sarana dan prasarana pembiaan. Program pembinaan belum dapat diakses secara merata oleh seluruh Andikpas. Lemahnya dukungan dari keluarga dan masyarakat serta kurang efektifnya koordinasi antar-lembaga turut menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan pembinaan. Penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, diperlukan, dan pemenuhan sarana prasarana sesuai amanat perundang-undangan untuk sistem pembinaan efektif, manusiawi, dan berkelanjutan bagi anak.]]>
<![CDATA[Transformasi Fungsi Negara: Telaah Ilmu Negara Terhadap Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Digital ]]>
<![CDATA[Anita, Derta Nur]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3506
<![CDATA[Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mendorong negara-negara untuk mendefinisikan ulang fungsi administratif mereka. Artikel ini menganalisis bagaimana fungsi negara mengalami perubahan konseptual dan normatif dalam konteks digitalisasi, dengan menelaah relevansi prinsip good governance dalam pelayanan publik digital melalui pendekatan Ilmu Negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta analisis deduktif dan interpretatif konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan inklusivitas merupakan prasyarat normatif bagi legitimasi negara digital; namun masih terdapat kesenjangan implementatif dalam sistem seperti OSS dan SP4N-LAPOR! terutama terkait akuntabilitas algoritmik dan akses yang merata. Artikel ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum terhadap perlindungan hak digital, audit akuntabilitas sistem otomatis, serta integrasi nilai demokrasi ke dalam desain layanan digital. Kontribusi teoretik terletak pada pengembangan konsep negara administratif digital berbasis prinsip good governance, sementara kontribusi praktisnya adalah penyusunan rekomendasi implementatif bagi pembuat kebijakan dalam menyelaraskan transformasi digital dengan prinsip negara hukum dan demokrasi substansial.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis-Sosiologis atas Penerapan Sanksi Disiplin Militer di Denpom IV/2 Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Damayanti, Maulida Dwi]]>;
<![CDATA[Anditya, Ariesta Wibisono]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3507
<![CDATA[Pelanggaran disiplin militer seperti Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) berpotensi mengganggu efektivitas operasional serta mencoreng citra institusi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan sanksi disiplin oleh Atasan yang Berhak Menghukum terhadap pelanggaran THTI di wilayah Detasemen Polisi Militer Wilayah IV/2 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini menggambarkan pelaksanaan sanksi secara nyata dan keterkaitan antara norma hukum tertulis dengan praktik di lingkungan satuan militer. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan perspektif hukum militer yang humanis dan kontekstual di wilayah Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi dijatuhkan secara proporsional sesuai asas keadilan, pembinaan, dan tanggung jawab komando. Denpom IV/2 memiliki peran penting dalam proses investigasi, pencatatan pelanggaran, dan koordinasi antarsatuan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembinaan serta penyusunan kebijakan internal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat guna memperkuat kepatuhan, kedisiplinan, dan menjaga integritas personel di lingkungan militer.]]>
