cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 184 Documents
 15   16   17   18   19 
Rekonstruksi Desain Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi: Pembentukan Badan Eksekutorial Berbasis Central Government's Arm's-Length Agency Yoseph Andrian Panjaitan; Nadif Maulana; Daffa Alfan Kaukaba Bintang; Rivaldo Rifky Pratama
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v6i1.4237

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sifat final dan mengikat (erga omnes) sebagai instrumen utama dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum. Namun, efektivitas putusan MK kerap menghadapi kendala akibat tidak adanya mekanisme eksekusi yang mampu memberikan daya paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya praktik pengabaian putusan oleh lembaga negara, yang berpotensi melemahkan kewibawaan konstitusi dan fungsi MK sebagai guardian of the constitution. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi reformasi kelembagaan melalui pembentukan Badan Eksekutorial di bawah MK guna menjamin kepatuhan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui kajian terhadap praktik di Amerika Serikat dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan perlunya instrumen imperatif berupa kewenangan eksekutorial yang efektif. Kebaruan penelitian terletak pada desain Badan Eksekutorial berbasis konsep Central Government’s Arm’s-Length Agency yang terintegrasi dengan MK untuk memperkuat pengawasan, menetapkan batas waktu pelaksanaan, dan menjamin efektivitas putusan konstitusional.
Analisis Urgensi Reformasi Hukum Preventif Pemutusan Hubungan Kerja Secara Massal dalam Hukum Ketenagakerjaan Widya Kusuma Effendi; Ahmad Nailul Author
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v6i1.4323

Abstract

Penelitian ini mengkaji perihal pengaturan pemutusan hubungan kerja massal di Indonesia dengan fokus pada tahap pra-Pemutusan Hubungan kerja serta membandingkannya dengan Negara Belanda. Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan khusus yang mengatur mekanisme pra-Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga upaya pencegahan PHK massal belum memiliki dasar hukum yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan statute approach dan comparative approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pra-PHK massal di Indonesia masih ditemukan kerumpangan meskipun terdapat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 namun sifat SE secara hirarki yang tidak mengikat secara umum dan lebih menitikberatkan pada himbauan kepada pengusaha menjadikan peran negara dalam tahap pra-PHK massal belum terstruktur secara jelas. Sebaliknya, Belanda melalui Wet melding collectief ontslag telah mengatur mekanisme pra-PHK secara lebih sistematis dengan keterlibatan negara di buktikan dengan terbentuknya Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) sebagai penggerak dan pengawas dari peraturan yang telah diberlakukan sehingga menciptakan perlindungan bagi para pekerja.
Transformasi Hukum Hubungan Industrial terhadap Fleksibilitas Kerja dalam Ekonomi Gig Digital melalui Pendekatan Normatif-Komparatif Dinda Bhawika Wimala Pastika; Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v6i1.4356

Abstract

Penelitian ini membahas transformasi hukum hubungan industrial terhadap fleksibilitas kerja dalam ekonomi gig digital melalui pendekatan normatif-komparatif. Perkembangan ekonomi digital mendorong sistem kerja fleksibel berbasis platform yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam konsepsi hubungan kerja formal di Indonesia, sehingga menimbulkan kesenjangan hukum, sementara kajian sebelumnya belum secara komprehensif mengkaji dimensi normatif dan komparatif perlindungan pekerja berbasis platform. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi hukum serta mengidentifikasi kekosongan pengaturan perlindungan pekerja. Kebaruan terletak pada pengembangan model perlindungan hukum yang adaptif melalui analisis normatif-komparatif. Analisis legislatif dan komparatif adalah alat pilihan dalam pendekatan hukum normatif ini. Menurut hasil penelitian, pekerja berada dalam keadaan limbo karena mereka bukan karyawan resmi dan tidak dapat mengandalkan tunjangan seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, reformasi peraturan diperlukan, dan reformasi tersebut harus mengatasi masalah seperti regulasi ketenagakerjaan berbasis platform, perluasan cakupan jaminan sosial, dan klarifikasi status hukum. 
Dari Legalisasi ke Pemulihan: Rekonstruksi Konstitusional Kebijakan Pemutihan Sawit di Kawasan Hutan Tengku Indira Larasati; Siti Dinar Rezki Ramadhani; Rohatul Qolby
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v6i1.4435

Abstract

Konflik antara legalitas administratif dan perlindungan kawasan hutan menjadi persoalan utama dalam kebijakan penyelesaian perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas kebijakan penyelesaian administratif perkebunan sawit dalam kawasan hutan serta kesesuaiannya dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan konstitusional melalui analisis peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan memiliki dasar legalitas formal melalui Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksananya. Namun, konstitusionalitas kebijakan tersebut bersifat bersyarat. Kebijakan ini hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan berdasarkan kepastian status kawasan, validitas riwayat perizinan, diferensiasi pelaku, perlindungan masyarakat nonkomersial, pemulihan ekologis, transparansi, dan pengawasan negara. Penelitian ini menawarkan model penyelesaian administratif bersyarat konstitusional yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan hak warga negara dalam tata kelola kawasan hutan. Model ini juga berkontribusi pada penguatan hak-hak warga negara, literasi hukum publik, dan pendidikan hukum berbasis lingkungan sebagai dasar pembentukan kewarganegaraan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam.

Page 19 of 19 | Total Record : 184

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026) Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober Vol. 4 No. 3 (2024): Juli Vol. 4 No. 2 (2024): April Vol. 4 No. 1 (2024): Januari Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober Vol. 3 No. 3 (2023): Juli Vol. 3 No. 2 (2023): April Vol. 3 No. 1 (2023): Januari Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober Vol. 2 No. 3 (2022): Juli Vol. 2 No. 2 (2022): April Vol. 2 No. 1 (2022): Januari Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober Vol. 1 No. 3 (2021): Juli Vol. 1 No. 2 (2021): April Vol. 1 No. 1 (2021): Januari More Issue