cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 3 (2023)" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ATAS DATA PRIBADI ANAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA Azriel Fatahillah Lazuardiansyah; Noer Indriati
Soedirman Law Review Vol 5, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.3.14192

Abstract

Penggunaan teknologi informasi di kalangan pelajar dan anak-anak bukanlah merupakan hal baru. Penggunaan platform layanan digital turut melahirkan berbagai tantangan yang berpotensi mengancam hak privasi atas data pribadi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak privasi atas data pribadi anak menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, serta untuk menganalisis perlindungan hukum hak privasi atas data pribadi anak oleh Pemerintah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan logis serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan secara umum menurut hukum internasional dapat ditemukan dalam: Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Pengaturan secara khusus: Pasal 16 Convention on the Rights of the Child 1989, OECD Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012, APEC Privacy Framework 2015, Pasal 6, 8, & Pasal 38 General Data Protection Regulations 2018. Menurut hukum nasional Indonesia secara umum dapat ditemukan dalam: Pasal 28F & 28G UUD 1945; Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 dan Pasal 25 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah Indonesia turut berupaya memberikan perlindungan hukum mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi didukung dengan program Gerakan Nasional Literasi Digital. Perlindungan data pribadi anak dalam GNLD termasuk salah satu dari fokus kerja program GNLD untuk mendukung transformasi digital di Indonesia.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Agus Mardianto; Sukirman Sukirman; Suyadi Suyadi; M.I. Wiwik Yuni Hastuti; Khrisnoe Kartika; Maria Mu'ti Wulandari
Soedirman Law Review Vol 5, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.3.14196

Abstract

Perlindungan hukum mengenai HKI di Indonesia telah diwujudkan dalam berbagai Perundang-Undangan yang mendasarkan pada berbagai konvensi-konvensi internasional seperti Paris Convention For the Protection of Industrial Property yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1883 dan Trade Related Aspects on Intellectual Property Right (TRIPs) yang merupakan bagian dari World Trade Organization Agreement. Konvensi tersebut salah satunya membahas mengenai merek yang merupakan sebuah tanda untuk mengenali produk dan mengetahui kualitas barang. Perlindungan terhadap merek terkenal inilah yang membuat adanya instrumen hukum untuk membatalkan pendaftaran merek pihak lain dengan alasan keterkenalan merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya baik untuk barang sejenis dan tidak sejenis. Pihak lain tersebut seringkali dianggap memiliki iktikad tidak baik jika mendaftarkan merek yang merupakan merek terkenal. Pada Undang-Undang yang berlaku secara positif saat ini, perlindungan mengenai merek terkenal telah dimasukkan kedalam pengaturan Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan IG sehingga dapat dijadikan sebagai dasar adanya perlindungan terhadap merek terkenal. Banyak permasalahan merek terjadi pada merek terkenal. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian normative. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang undang atau state approach, pendekatan kasus atau case approach, dan juga metode pendekatan analitis atau analytical approach. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembatalan merek merupakan sebuah upaya untuk membatalkan hak atas merek yang diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang memiliki “legal standing” yaitu pihak yang berkepentingan dan pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis.Kata Kunci:kajian yuridis, pembatalan merek, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
Elections: Between The Realization Of The People's Will And The Threat Of Oligarchy Hermawan Prasojo
Soedirman Law Review Vol 5, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.3.14204

Abstract

General elections are one means to realize the people's will in a democratic country.  However, realizing the people's will takes work, one of which is the threat of oligarchy in the political process through elections.  This research examines the extent to which the people's will has been realized through existing laws and regulations and how the threat of oligarchy occurs in the political process.  This research uses a normative, legislative, and conceptual method.  Based on the results of the research, it is found that the election arrangements in the existing laws and regulations have generally supported the realization of the will of the people.  However, gaps in the regulation of political party recruitment and political party funding can lead to oligarchic practices.  Therefore, further study is needed to find a model for regulating political recruitment and funding of political parties.
IMPLIKASI JABATAN KOSONG WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI Enny Dwi Cahyani; Ahmad Bahir; Ariya Dewaka; Fadia Rahma Safitri; Gebi Emada Turnip
Soedirman Law Review Vol 5, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.3.14202

Abstract

Indonesia adalah negara yang memegang teguh hukum-hukum positif sebagai alternatif penyelesaian konflik di masyarakat. Salah satunya dengan membawa kasus tersebut di muka pengadilan agar mendapatkan keadilan yang sah. Tak jarang masyarakat memilih untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Negeri. Penelitian ini berkaitan dengan struktur  organisasi yang ada di Pengadilan Negeri. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pengadilan Negeri secara umum terdapat jabatan-jabatan seperti ketua, wakil ketua, panitera dan juga sekretaris. Namun tak jarang posisi tersebut mengalami kekosongan yang mengganggu pelayanan publik. Tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Yaitu metode yang memberikan pedoman penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data-data yang telah ada. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa undang-undang tidak secara langsung mengatur mengenai kekosongan jabatan. Karena kekosongan jabatan wakil ketua memiliki tugas dan wewenang masing-masing, kekosongan tersebut menghambat siklus pekerjaan dan pelayanan kepada publik.Kata Kunci: Implikasi, Kekosongan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI Enny Dwi Cahyani; Gilang Khalifa Akbar; Rendi Verda; Fadia Rahma Safitri; Gebi Emada Turnip
Soedirman Law Review Vol 5, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.3.14203

Abstract

Upaya paksa yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Penyidikan maupun Penuntutan dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Praperadilan dibentuk agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Peranan praperadilan sebagai salah satu upaya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Peranan praperadilan sebagai salah satu upaya terhadap perlindungan hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberikan perlindungan hukum untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum. Faktor-faktor penghambat tentang perlindungan hak-hak tersangka praperadilan adalah praktek praperadilan yang masih kurang, perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dibatasinya waktu yang singkat dalam pemeriksaan perkara praperadilan. Metode Penelitian yang dipakai dalam Jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.Kata Kunci: Upaya Paksa, Hak-Hak Tersangka, Praperadilan

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue