cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Articles 431 Documents
Implementasi ROT13 sebagai Algoritma Enkripsi Sederhana dalam Python untuk Keamanan Komunikasi Digital Sitompul, Dicky Sambora; Lubis, Muhammad Ghafur Rahman; Indra, Zulfahmi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4030

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi algoritma enkripsi Caesar Cipher dengan pergeseran 13 huruf, atau ROT13, menggunakan Python. ROT13 berfungsi sebagai mekanisme enkripsi sederhana yang memutar setiap huruf dalam teks input sebanyak 13 posisi dalam alfabet, sehingga menghasilkan teks yang tidak dapat dengan mudah dipahami. Penelitian ini merinci langkah-langkah implementasi, disertai dengan kode dan contoh hasil enkripsi serta dekripsi. Analisis menunjukkan bahwa ROT13 merupakan metode yang efektif dan mudah diterapkan untuk meningkatkan keamanan komunikasi digital dalam konteks yang tidak terlalu sensitif.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangan Hong, Carissa Patricia; Yulyana, Devy; Rasji, Rasji
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2583

Abstract

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia menjadi salah satu penentu penting dalam  menilai kualitas demokrasi serta keadilan di negara ini. Kendati Indonesia memiliki landasan konstitusional yang  kokoh yang menjamin HAM, implementasinya masih terkendala oleh sejumlah tantangan yang kompleks. Penelitian  ini memiliki fokus utama untuk memahami secara mendalam bagaimana perlindungan HAM dijalankan dalam  kerangka hukum Indonesia serta mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang perlu diatasi untuk  meningkatkan efektivitasnya. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis  normatif. Melalui penggunaan bahan hukum dan tinjauan literatur yang komprehensif, ditemukan bahwa walaupun  terdapat kerangka hukum yang kuat yang mendukung perlindungan HAM, masih terdapat tantangan signifikan  dalam implementasinya. Tantangan-tantangan tersebut meliputi budaya hukum yang lemah, ketidaksetaraan,  diskriminasi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa solusi  telah diusulkan. Di antaranya adalah peningkatan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang HAM,  reformasi hukum yang menyeluruh dan terencana, pemberantasan korupsi, penguatan sistem peradilan dengan  memastikan independensinya, dan pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan umum dan HAM secara  harmonis. Diharapkan, dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, perlindungan HAM dalam sistem  hukum Indonesia dapat ditingkatkan secara substansial. Hal ini akan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia  setiap individu dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Sehingga,  masyarakat dapat merasakan manfaat dari sebuah sistem hukum yang adil, demokratis, dan menghormati hak-hak  asasi manusia secara menyeluruh.
Perseteruan Legal: Unilever dan Hardwood Private Dalam Sengketa Bisnis Merk Pasta Gigi Marva, Clairina; Lie, Gunardi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2402

Abstract

Perseleboran hukum antara Unilever dan Hardwood Private dalam sengketa bisnis merek pasta gigi menyoroti kompleksitas hukum bisnis di era globalisasi. Pada dasarnya, perseteruan ini bermula dari klaim Hardwood Private bahwa Unilever menggunakan praktik bisnis yang tidak adil dalam memasarkan produk pasta gigi yang serupa dengan produk mereka. Pertikaian ini mencakup sejumlah isu hukum yang melibatkan hak kekayaan intelektual, praktik bisnis yang adil, serta etika korporat. Unilever diduga menggunakan strategi pemasaran yang merugikan Hardwood Private dengan memanfaatkan citra merek yang sudah mapan dan infrastruktur distribusi yang kuat. Sementara itu, Hardwood Private menegaskan bahwa Unilever melanggar hak kekayaan intelektual mereka dengan meniru secara tidak sah produk pasta gigi yang mereka kembangkan. Dalam memahami sengketa ini, penting untuk melihat aspek hukum yang terlibat, termasuk peraturan mengenai merek dagang, paten, dan hak cipta. Selain itu, faktor-faktor ekonomi dan politik juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi perkembangan kasus ini, termasuk kekuatan pasar dan hubungan antara perusahaan dengan regulator pemerintah. Penyelesaian sengketa ini akan menjadi preseden penting dalam menentukan batas-batas praktik bisnis yang sah dan etis dalam lingkungan bisnis global yang semakin kompetitif. Hal ini juga akan membawa dampak signifikan terhadap reputasi kedua perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, sengketa antara Unilever dan Hardwood Private dalam bisnis merek pasta gigi menjadi titik fokus bagi studi mendalam tentang dinamika persaingan bisnis, hukum bisnis internasional, serta peran etika dalam praktik bisnis korporat. Kesimpulan dari sengketa ini akan membawa implikasi jangka panjang bagi industri pasta gigi dan juga industri lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam era globalisasi ini.
Pengaruh Proyek Teater dan Poster Terhadap Penguatan Profil Pelajar Pancasila Utami, Faradila Hayuning; Yanzi, Hermi; Nurhayati, Nurhayati
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i1.2055

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proyek teater dan poster terhadap penguatan profil pelajar Pancasila pada peserta didik SMA IT Baitul Jannah Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ex post facto dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA IT Baitul Jannah Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 peserta didik yang merupakan sampel populasi. Teknik penghitungan data menggunakan bantuan SPSS versi 21. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh proyek teater terhadap penguatan profil pelajar Pancasila sebesar 59,6% dan terdapat pengaruh proyek poster terhadap penguatan profil pelajar Pancasila sebesar 48,8%. Serta terdapat pengaruh proyek teater dan poster terhadap penguatan profil pelajar Pancasila pada peserta didik SMA IT Baitul Jannah Bandar Lampung dengan persentase sebesar 73,8.
Penerapan Enterprise Architecture pada Sistem Penampungan Data Usulan Proyek Widodo, Aditya; Prianda, Agil; Putra, Raditya Abdillah; Fajrillah, Fajrillah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan enterprise architecture dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF dalam pengembangan sistem penampungan data usulan proyek berbasis web di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat. Sebelumnya, pengelolaan data usulan dilakukan secara manual dengan arsip kertas, yang menyebabkan berbagai kendala seperti keterlambatan pencarian data, risiko kehilangan, dan keamanan yang rendah. Dengan sistem baru berbasis digital, pencarian dan pengelolaan data menjadi lebih cepat dan akurat, serta memungkinkan akses lebih aman dengan kontrol berbasis peran. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan efisiensi dan kinerja operasional secara keseluruhan. Implementasi ini juga menghadirkan fleksibilitas bagi perkembangan sistem di masa depan sesuai dengan kebutuhan instansi. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan arsitektur enterprise di sektor pemerintahan lainnya dalam menghadapi tantangan serupa.
Anti-Dumping dan Countervailing Duty terhadap Produk Baja Tahan Karat dari Indonesia: Tinjauan Hukum Internasional Lie, Gunardi; Siregar, Aristoteles Gerhard Fredrik
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2666

Abstract

Bea masuk antidumping adalah pengaturan mengenai pajak yang dikenakan pada barang impor untuk mengkompensasi selisih antara harga ekspor dan nilai normalnya, jika dumping menyebabkan kerugian bagi produsen produk pesaing di negara pengimpor. Countervailing Duty merupakan sebuah tindakan dalam peningkatan bea masuk yang diberlakukan oleh negara pengimport agar supaya dapat menyeimbangi subsidi yang diberikan terhadap negara pengekspor. Pada kasus antara Indonesia dan Uni-Eropa, Indonesia menggugat Uni-Eropa kepada WTO atas pengaturan yang dibuat oleh Uni-Eropa mengenai Bea masuk anti dumping dan Countervailing Duty. Namun menurut Uni-Eropa, mereka mengadakan pengaturan tersebut karena mereka merasa bahwa dalam perdagangan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia, Indonesia menerima subsidi dari negara China sebab itu Uni-Eropa merasa perlu menerapkan pengaturan tersebut.
Pengolahan pada Air Limbah Industri Rokok untuk Pemanfaatan Penyiraman RTH Wulandari, Salsabila Puspita; Novembrianto, Rizka
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2560

Abstract

Dengan adanya kegiatan industri yang dilakukan, maka tidak akan lepas dari adanya timbulan air limbah yang dihasilkan. Air limbah dibagi menjadi dua kategori: air limbah non domestik dan air domestik yang mungkin berbahaya bagi lingkungan. Pada studi kasus ini industri yang bergerak di bidang rokok ini berupaya mengolah dan memanfaatkan air limbahnya menggunakan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan menggunakan proses biologi yang dapat meremoval BOD5; COD; TSS; Amonia; Minyak dan lemak; Fenol; Fecal coliform; Residual klorin sebesar 78%; 70%; 80%; 90%; 95%; 75%; 99%; 70%. Setelah air limbah terolah dari IPAL, sebanyak 5% akan menghasilkan sludge, dan sisanya sebanyak 95% air limbah akan digunakan sebagai penyiraman RTH. Adanya pemanfaatan air limbah terolah untuk penyiraman lahan terbuka hijau dapat mengefisiensikan penggunaan air bersih sebesar 100% untuk penyiraman lahan terbuka hijau pada lokasi kegiatan.
Penilaian Kondisi Jembatan Menggunakan Metode BMS pada Jembatan Sungai Deli Medan, Karang Berombak, Jl. Karya Dalam Simanungkalit, Firstdo Setiawan; Fauzan, Muhammad Ibnu; Kinanti, Canda; Butar, Laurensia Butar; Zebua, Kevin Sean Yasaro; Hasibuan, Tomi Dynosius
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4901

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kondisi Jembatan Sungai Deli, yang terletak di Medan Karang Berombak, Jl. Karya Dalam. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Jembatan (BMS). Meskipun jembatan adalah infrastruktur penting yang membantu mobilitas masyarakat, beban lalu lintas yang besar dapat menyebabkan kerusakan struktural. Hasil inspeksi menunjukkan banyak kerusakan, termasuk retakan di permukaan lantai jembatan dan masalah lingkungan seperti penumpukan sampah, yang dapat mempengaruhi integritas struktural. Data yang dikumpulkan mencakup tingkat kerusakan pada masing-masing bagian jembatan, jumlah elemen yang rusak, dan bagaimana kerusakan berdampak pada keselamatan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jembatan Sungai Deli memiliki kondisi rusak ringan dengan nilai rata-rata 1,3, yang menunjukkan bahwa diperlukan pemeliharaan berkala dan rutin. Diharapkan penelitian ini akan membantu pengelola jembatan membuat keputusan tentang pemeliharaan untuk menjaga keselamatan pengguna dan memperpanjang umur operasional jembatan.
Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Hasan, Zainudin; Pamungkas, Bambang; Mahdavikia, M. Mahdi; Jaya, Pande Nyoman H.
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2369

Abstract

Tingkat kriminalitas terhadap pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan beban perekonomian yang semakin berat, sedangkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Orang melakukan tindak pidana tersebut dapat menyangkut persoalan modernisasi yang dimana mereka tidak bisa berkompetitif untuk ikut terlibat dalam dunia kerja, faktor ekonomi, dan faktor profesionalisme. Padahal di depan mata mereka terdapat banyak lapangan pekerjaan, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan profesionalisme, sedangkan di sisi lain mereka perlu makan dan memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Dari fenomena itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor serta upaya penanggulangannya. Adapun pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. Yang menjelaskan pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Kajian Yuridis Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP yang Berkepastian Hukum Angelina, Jennifer; Sumanto, Listyowati
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4648

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 310-316 KUHP, yang bertujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat setiap individu. Terdapat banyak elemen yang perlu dievaluasi kembali terkait kriteria untuk aktivitas yang dianggap sebagai perusakan reputasi. Interpretasi yang beragam di kalangan masyarakat menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, serta penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kesimpulannya adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik sebagai "inkonstitusional bersyarat," karena dianggap tidak sesuai dengan norma-norma UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 310 KUHP akan disesuaikan dengan Pasal 433 UU No.1 Tahun 2023 untuk memberikan realitas pidana dan mengisi kekosongan, mengurangi potensi terjadinya perlakuan diskriminatif, sekaligus memastikan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan kerancuan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-2023, Pasal 310 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 433 Peraturan No. 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa tindakan hukum tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Oleh sebab itu, pihak penegak hukum perlu lebih waspada dan tidak terburu-buru dalam menentukan keputusan terkait kasus pencemaran nama baik dan harus disertai dengan pertimbangan penegakan hukum.