cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 431 Documents
 25   26   27   28   29 
Analisis Pasar Uang dan Pasar Barang di Indonesia Dengan Pertimbangan Kebijakan Fiskal Putri, Kurnia; Zahra, Afifah; Ruqoyah, Siti Nur; Pazrin, Deby; Hibatullah, M Luthfi; Sitepu, Rasidin Karo Karo; Rivtryana, Disya Ayu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2657

Abstract

Konsumsi dan investasi merupakan faktor krusial yang perlu diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kebijakan fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang untuk menilai potensi kebijakan fiskal yang dapat diterapkan di Indonesia. Pendekatan ini berdasarkan pada beberapa indikator makroekonomi dari data ekonomi Indonesia tahun 1993 hingga 2023, yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah persamaan simultan yang diselesaikan dengan metode Two Stages Least Square (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan terjadi pada pendapatan nasional sebesar Rp3012565,759 miliar dengan tingkat bunga 58,5%. Selain itu, kebijakan fiskal saat ini terbukti lebih dominan dalam perekonomian. Model IS-LM yang digunakan dapat menjadi alat penting bagi pemerintah dalam perencanaan kebijakan ekonomi, memungkinkan mereka untuk memprediksi dampak dari keputusan seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau peningkatan jumlah uang yang beredar pada output dan tingkat bunga agregat.
Analisis Dampak Ketentuan Pemberian Natura dan Kenikmatan Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Atau Karyawan Sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 23 Simbolon, Tri Girl Laurensia; Siallagan, Abigael Putra; Batu, Dewi Pika Lbn
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2523

Abstract

Ketetapan yang terdapat pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan tepatnta pasal 23, menetapkan pemberian natura atau kenikmatan bagi pegawai atau karyawan. Natura merupakan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai ataupun karyawan. Imbalan yang diberikan ini bukan berupa uang melainkan berupa barang ataupun fasilitas tertentu. Contoh natura dapat berupa beras dan gula, sedangkan dalam kenikmatan dapat berupa penggunaan fasilitas seperti mobil, perumahan, ataupun fasilitas pengobatan. Perlakuan pajak atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan ada dua yaitu sebagai objek pajak dan non objek pajak. Yang merupakan bukan objek pajak pph ialah imbalan yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Namun dibalik ketetapan dari peraturan pemerintah No 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan ini banyak menimbulkan konflik. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi literatur. Sumber literasi yang digunakan oleh penulis ialah artikel, jurnal ilmiah, ketetapan PP Nomor 55 Tahun 2022, serta media lainnya. Diharapkan penelitian ini dapat membawa perubahan bagi masyarakat dan juga pemerintah, agar sekiranya paham hukum dan tidak melakukan kekacauan, serta pemerintah juga dalam menetapkan suatu kebijakan publik lebih memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.
Penilaian dan Prediksi Umur Jembatan Dengan Metode BMS di Jalan Karya Cilincing Kecamatan Medan Barat Malau, Flaura Dearnita; Fitria, Nur Wulan; Bancin, Meyke Afsari; Zebua, Yahya Onahia
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4880

Abstract

Jembatan memainkan peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, terutama di Indonesia yang memiliki tantangan geografis. Namun, penurunan kualitas jembatan akibat faktor beban lalu lintas, kondisi lingkungan, dan usia struktur sering kali menjadi ancaman terhadap keselamatan dan fungsionalitasnya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kondisi jembatan di Jl. Karya Cilincing, Kec. Medan Barat, menggunakan metode Bridge Management System (BMS) untuk menilai tingkat kerusakan, menentukan prioritas perbaikan, dan memprediksi sisa umur jembatan. Metode yang digunakan meliputi inspeksi visual terhadap elemen jembatan, termasuk railing, lantai, dan rangka baja, serta pengelompokan kondisi berdasarkan skala BMS. Berdasarkan analisis menggunakan BMS, jembatan ini diperkirakan memiliki sisa usia sekitar 18 tahun jika dilakukan perawatan secara berkala dan tepat sasaran.
Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Desa Kuala Gading Roswanisa, Roswanisa; Afrianda, Rendi Tri
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2288

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator yang digunakan ada Lima (5) Dimensi: Tangible, Reability, Responsiviness, Assurance, dan Emphaty. Tipe peniliti yang berlokasi di Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu digunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti datang langsung ke kantor Desa Kuala Gading agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti dengan tipe penelitian survei deskriptif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat mengumpulkan data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu bahwa pegawai sudah cukup baik dalam melayani masyarakat, hal itu dilihat dari respon positif masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik pada pemerintah desa kuala gading kecamatan batang cenaku kabupaten Indragiri hulu. Masukan dan saran peneliti dalam penelitian ini yaitu kepada jajaran staf kantor desa kuala gading untuk terus mempertahankan kinerjanya dalam melayani masyarakat.
Perbandingan Hukum E-Commerce Indonesia Dengan Amerika Serikat Ndraha, Krisdian Rizki Havana; Purba, Masni; Hutagalung, Jordy William; Butar, Edgar Butar; Anggusti, Martono
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum e-commerce antara Indonesia, yang menggunakan sistem civil law, dan Amerika Serikat, yang menggunakan sistem common law. Perbedaan pendekatan hukum ini mempengaruhi perlindungan konsumen di kedua negara, khususnya dalam menghadapi tantangan transaksi digital. Di Indonesia, kerangka hukum e-commerce didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Peraturan ini mencakup hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi digital, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kesadaran hukum konsumen yang rendah dan lemahnya pengawasan hukum. Sebaliknya, Amerika Serikat mengatur perlindungan konsumen dalam e-commerce melalui Federal Trade Commission Act (FTC Act) dan Consumer Product Safety Act (CPSA). FTC diberikan otoritas untuk menindak pelanggaran hukum oleh pelaku usaha, termasuk penipuan dan kelalaian yang merugikan konsumen. CPSA juga memperkuat perlindungan konsumen dengan mengatur standar keamanan produk serta memberikan kewenangan kepada Consumer Product Safety Commission (CPSC) untuk melarang peredaran produk yang berisiko. Perbandingan ini menunjukkan bahwa regulasi di Amerika Serikat lebih terpadu dan tegas dalam menindak pelanggaran dan menjaga keamanan konsumen. Di sisi lain, Indonesia perlu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum e-commerce, terutama dalam pengawasan dan kesadaran konsumen, serta memperbaiki mekanisme pengaduan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerangka hukum e-commerce di Indonesia agar lebih komprehensif dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
Analisis Yuridis Posisi Kode Etik KPK Dalam Pelayanan Pajak Terhadap Kasus Rafael Alun Trisambodo Nathanael, Jeremy; Matondang, Matthew Mikha Sebastian; Sinaga, Efryando Stefen Andreas
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4368

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak di Indonesia. Jurnal ini dimaksudkan agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menghadapi kasus korupsi khususnya dalam pelayanan pajak. Jurnal ini ditulis dengan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis referensi atau sumber-sumber tertulis dengan cara penyajian yang deskriptif, dengan maksud agar penulis dapat menggambarkan secara jelas posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak. Komisi Pemberantas Korupsi adalah suatu badan independen yang bertugas dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia. namun, pada dasarnya setiap Lembaga memiliki tata caranya masing-masing dalam menegakan kebenaran, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi tindak pidana korupsi dalam pelayanan pajak. Pada prinsipnya tata cara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi tindak pidana korupsi juga dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi di masa yang akan dating.
Kajian Yuridis Mengenai Hak Pemilihan Ketua RT/RW pada Putusan 5/G/2019/PTUN-JKT Rasji, Rasji; Chen, Zefanya Angellin; Vanessa, Vanessa; Sulistio, Felicia Amanda
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2425

Abstract

Pemimpin memiliki peran penting dalam kelompok untuk merangkul anggotanya dan mengarahkan mereka menuju tujuan bersama. Dalam konteks negara seperti Indonesia, pemilihan pemimpin melalui Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi mekanisme penting dalam menjalankan prinsip demokrasi. Terdapat dua jenis sistem pemilihan umum yang umum digunakan, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik memilih satu wakil tunggal dari setiap wilayah kecil, sementara sistem proporsional mempertimbangkan presentasi suara dari partai-partai atau calon-calon tertentu tanpa memperhatikan distribusi suara di seluruh wilayah. Namun, proses pemilihan umum seringkali memunculkan kontroversi dan sengketa karena dugaan kecurangan, kesalahan administrasi, dan ketidaknetralan penyelenggara. Sengketa ini dapat terjadi di tingkat lokal, seperti dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), karena ketidaksesuaian sistem pemilihan yang ditetapkan dengan peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum yang transparan, adil, dan akuntabel dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis.
Perlindungan Hak Cipta Film Dalam Pengelolaan Platform Digital Berbasis Teknologi User Generated Content (UGC) Sihite, Samuel; Aritonang, Adelina M; Pasaribu, Ertika Susanti; Siburian, Pebryna Riosa; Manurung, Mario Fany; Siahaaan, Parlaungan Gabriel
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4814

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang pesat telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam akses informasi dan produksi karya intelektual. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, menjadi sangat penting. Hak cipta memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karya mereka, sekaligus melindungi hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada karya tersebut. Namun, dengan munculnya platform digital berbasis User Generated Content (UGC), seperti TikTok dan YouTube, tantangan baru dalam perlindungan hak cipta muncul, terutama terkait dengan pembajakan film. Pembajakan film di era digital ini tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri perfilman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi interaksi antara undang-undang hak cipta dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam menangani pelanggaran hak cipta film, serta mengevaluasi regulasi hukum yang ada dan efektivitasnya dalam melindungi hak cipta film di platform digital berbasis UGC. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dalam menghadapi tantangan pembajakan di era digital.
Pertanggungajwaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Penggelapan Atas Barang pada PT Imy Food and Beverages (Studi Putusan Nomor: 22 /Pid.B/2023/PN Met) Marshanda, Annisa; Hapsari, Recca Ayu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2171

Abstract

Salah satu tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di masyarakat yakni dalam Putusan Nomor 22/Pib. B/2023/PN Met. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP. Permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dan bagaimana bentuk pertanggungajwaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dalam Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan khasiat serta mutu disebabkan oleh faktor intenal maupun faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor Individu, faktor pendidikan dan faktor rendahnya pemahaman keagamaan. Sedangkan faktor eksternal yakni Faktor keluarga dan faktor lingkungan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pidana menjual obat-obatan farmasi kepada teman-temannya. Hakim dalam mempertimbangan putusannya melihat alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri. Selain itu unsur-unsur pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwaan kepada Terdakwa telah penuhi dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan memberikan putusan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Perceraian dari Sudut Pandang Perspektif Hukum Pernikahan Indonesia Manggal, Adam Tanzio; Putra, moo Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4560

Abstract

Perceraian tidak dapat lepas dari aspek Hukum Pernikahan dikarenakan perceraian itu sendiri merupakan sebagai upaya akhir penyelesaian sengketa penyelesaian perikatan dalam rumah tangga. Pernikahan merupakan sebuah komitmen dikatakan sebuah komitmen dikarenakan, terdapat kehedak bebas dalam komitmen tersebut yang bersifat sukarela nantinya komitmen ini akan berbentuk sebuah perjanjian. Jika dalam pernikahan tersebut tidak terpenuhi tanggung jawab masing-masing pihak suami maupun istri dalam berumah tangga tentu ini akan menimbulkan keretakan bahkan perpecahan didalamnya. Tidak terpernuhi nya tanggung jawab masing-masing ini lah yang nanti akan menjadi factor penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia Saat ini. Diharapkan melalui tulisan ini pembaca dapat mengetahui perceraian dari perspektif hukum pernikahan, apa saja tanggung jawab setelah menikah, dan factor-factor penyebab mengapa sebuah pasangan bisa berpisah.

Page 27 of 44 | Total Record : 431

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025 Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024