cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
Khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
Khairuddinazka15@gmail.com
Editorial Address
Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 164 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisis Strategi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Mengakselerasi Sertfikasi Halal Khomariyah, Nurul; Ma’adi, Alan Su’ud
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.228

Abstract

Bangkalan Regency with a majority muslim population has great potential in the development of halal products, both in the food, beverage and other product sectors, but the implementations of the halal certification program ini Bangkalan Regency has not been running effectively. In the case, there needs to be an effective and coordinated strategy from the Regional Apparatus Organization (OPD) to encourage business actors to obtain certification quickly and efficiently and ensure local products can compete in the global halal market. The purpose of this study is to analys strategies implemented by OPD to facilitate the certification process more quickly & efficiently, thus providing wider access for MSMEs. This research uses observations, interviews, and documentation. The results of this study indicate that there are several strategies used by OPD in Bangkalan Regency in accelerating halal certification,these strategies include 1) mandatory halal, 2) Collaboration between OPD 3) persuasive approach to MSME players [Penduduk Kabupaten Bangkalan sebagain besar beragama muslim, sehingga memiliki peluang dan potensi untuk mengembangkan produk halal di sektor makanan, minuman, dan produk lainnya. Tetapi, dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal masih belum efektif. Maka diperlukannya strategi yang efektif dan terkoordinasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendorong pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal secara cepat dan efisien serta memastikan produk-produk lokal dapat dapat bersaing di pasar halal global. Penelitian bertujuan mengkaji strategi yang diterapkan OPD dalam memfasilitasi proses sertifikasi secara lebih cepat & efisien, sehingga memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM. Metode yang digunakan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat strategi yang digunakan oleh OPD di Kabupaten Bangkalan dalam mengakselerasi sertifikasi halal strategi tersebut antara lain adalah 1) mandatory halal, 2) Kolaborasi antar OPD 3) Pendekatan secara persuasif terhadap para pelaku UMKM].
Relevansi Konsep Akad Wakalah Dalam Program Tapera Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah Haq, Dhiyaul; Mus’if , Ach
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.230

Abstract

This study examines the relevance of the wakalah bil ujrah contract in the Tapera program, a government-led housing financing scheme in Indonesia, from an Islamic law perspective. The research aims to assess the legal compliance of the Tapera program with Islamic principles and provide recommendations for its improvement. The study employs a descriptive qualitative approach with inductive analysis, utilizing data from scholarly journals, news articles about Tapera, and Islamic law literature. The research explores the concept of wakalah, the pillars and conditions of wakalah bil ujrah, and analyzes the suitability of these elements in the Tapera program based on participant perspectives. The findings reveal a lack of understanding among Tapera participants regarding the wakalah bil ujrah contract. The research highlights the need for comprehensive socialization to ensure a proper understanding of the contract's pillars and conditions. The study emphasizes the importance of legal compliance with Islamic principles in the Tapera program and recommends intensive socialization to enhance participant understanding of the wakalah bil ujrah contract, ensuring its validity and effectiveness, and aligning the program with Islamic principles. [Penelitian ini mengkaji relevansi akad wakalah bil ujrah dalam program Tapera, sebuah skema pembiayaan perumahan yang dipimpin oleh pemerintah di Indonesia, dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan hukum program Tapera dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan rekomendasi untuk perbaikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis induktif, memanfaatkan data dari jurnal ilmiah, artikel berita tentang Tapera, dan literatur hukum Islam. Penelitian ini mengeksplorasi konsep wakalah, rukun dan syarat wakalah bil ujrah, dan menganalisis kesesuaian unsur-unsur tersebut dalam program Tapera berdasarkan perspektif peserta. Temuan penelitian menunjukkan kurangnya pemahaman di antara para peserta Tapera mengenai akad wakalah bil ujrah. Penelitian ini menyoroti perlunya sosialisasi yang komprehensif untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai rukun dan syarat akad. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan hukum terhadap prinsip-prinsip syariah dalam program Tapera dan merekomendasikan sosialisasi intensif untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai akad wakalah bil ujrah, memastikan keabsahan dan keefektifannya, serta menyelaraskan program dengan prinsip-prinsip syariah].
Disparitas Norma Nafkah Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Mashlahah Mursalah untuk Kepastian Hukum Pascaperceraian Zakyyah, Zakyyah; Ridwansyah, Muhammad
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.231

Abstract

Iddah maintenance is a legal consequence of divorce that must be fulfilled by the husband. Article 149 KHI limits iddah alimony to the wife only when divorce occurs at the initiative of the husband (cerai talak), but if the divorce occurs at the initiative of the wife (cerai gugat) the wife is not entitled to iddah alimony. However, Article 152 KHI regulates iddah maintenance as the right of a divorced wife unless the wife is nusyuz, without classifying the form of divorce. This study aims to analyze the shar'i reasons related to articles 149 and 152 KHI based on maqasid shari'ah theory. This study is a normative type of study using KHI as primary legal material, and using reference books, journals, and research results as secondary legal material. Data analysis is done qualitatively. The results of the study show that the disparity in norms related to iddah maintenance as a post-divorce wife's right causes legal uncertainty and based on mashlahah mursalah theory, Article 152 provides more benefit. Revision of Article 149 KHI is needed to realize legal certainty in the context of the legal consequences of divorce. [Nafkah iddah merupakan akibat hukum dari perceraian yang harus dipenuhi oleh suami. Pasal 149 KHI membatasi nafkah iddah hanya didapat oleh istri ketika terjadi perceraian atas inisiatif suami (cerai talak), namun apabila perceraian terjadi atas inisiatif istri (cerai gugat) istri tidak berhak atas nafkah iddah. Namun pada Pasal 152 KHI mengatur nafkah iddah sebagai hak istri yang diceraikan kecuali istri tersebut nusyuz, tanpa mengkhasifikasikan bentuk perceraiannya. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis alasan syar’i terkait pasal 149 dan 152 KHI berdasarkan teori maqasid syari’ah. Kajian ini merupakan jenis kajian normatif dengan menggunakan KHI sebagai bahan hukum primer, dan menggunakan buku referensi, jurnal, dan hasil penelitian sebagai bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan disparitas norma terkait nafkah iddah sebagai hak istri pasca perceraian tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdasarkan teori mashlahah mursalah, Pasal 152 lebih memberikan kemaslahatan. Revisi Pasal 149 KHI diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam konteks akibat hukum dari perceraian].
Pelarangan Nikah Kontrak Perspektif Imam Asy-Syafi’i: Alasan, Dalil dan Implikasi Hukum Islam Kontemporer Hamzah, Muhammad
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.232

Abstract

This research generally examines the issues in resolving problematic hadiths among each other as conducted by Imam Asy-Syafi’i, and more specifically, the hadiths discussing mut'ah marriage or contract marriage, which remains an urgent problem as there are still those who practice it to this day. However, if understood, such cases actually bring many negative impacts to the perpetrators, especially to women who not only feel discriminated against but can also lose their rights as wives. However, this practice continues to thrive in society, largely due to the diverse views within the community, both pro and con, which ultimately lead to various stigmas. This research uses a library research method. (library research). The focus of the discussion here is to dissect Imam Asy-Syafi’i's thoughts on the reasons for the prohibition of contract marriage practices and how to resolve such cases. The findings state that the prohibition of temporary marriage is due to its harmful effects, such as not receiving inheritance because the marriage does not comply with Islamic law. The basis for deriving the law is based on two conflicting hadiths regarding contract marriage, and then Imam Asy-Syafi’i resolved it using the method of nasakh wa al-mansukh because the hadith that permits annulment is found in the book Ikhtilaf al-Hadith. [Penelitian ini secara umum mengkaji tentang problematika dalam menyelesaikan hadits-hadits bermasalah antara satu dengan lainnya yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi’i dan lebih detailnya terkait masalah hadits-hadits yang membahas tentang nikah mut’ah atau kawin kontrak yang menjadi problem urgent hinga saat sekarang ini ada saja yang melakukannya. Padahal jika dipahami bahwa nyatanya kasus semisal ini banyak membawa dampak negatif bagi sipelaku terlebih-lebih kepada kaum perempuan yang bukan hanya merasa terdiskriminasi melainkan juga dapat kehilangan hak-haknya sebagai seorang istri. Namun demikian, praktik ini tetap saja merajalela di masyarakat, hal itu tidak luput karena beragamnya pandangan dikalangan masyarakat baik yang pro maupun kontra yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam stigma yang terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Fokus dalam pembahasan disini ialah membedah pemikiran Imam Asy-Syafi’i tentang alasan pelarangan praktik nikah kontrak dan bagaimana metode penyelesaian pada kasus tersebut. Hasil temuan menyatakan bahwa pelarangan nikah kontrak disebabkan membawa mudharat, seperti tidak mendapatkannya warisan karena pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi syariat islam. Dasar penggalian hukumnya berdasarkan dua hadits nikah kontrak yang bertentangan dan kemudian Imam Asy-Syafi’i menyelesaikannya dengan metode nasakh wa al-mansukh sebab hadits yang membolehkan terjadi pembatalan sebagaimana terdapat didalam kitab ikhtilaf al-hadits].
Fikih Keuangan Sosial: Studi Kasus Pada Pengelolaan Koin Nu di Lazisnu Mwcnu Kamal dalam Perspektif Fiqih Muamalah Faizah, Fajrini; Majid, Nur Kholis
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.237

Abstract

The enthusiasm of the community to donate through the NU coin program at LAZISNU MWCNU Kamal is very high, on the other hand, the lack of socialization about the pentasyarufan of NU coin funds has led to a negative perspective from some people. This is evidenced by the emergence of public doubts about the validity of muamalah fiqh in this study. This study aims to describe how the management of NU Coin funds at LAZISNU MWCNU Kamal. In addition, to assess the success of the management of NU coin funds in improving community welfare from the point of view of muamalah fiqh. This research uses descriptive qualitative research design, with the type of field research. Data collection methods in this study through observation, documentation, and in-depth interviews with informants to conclude the results obtained in the field. The results of this study indicate that: The management of NU coins at LAZISNU MWCNU Kamal is carried out in several stages, including placing NU coin cans at a number of points, collecting NU coins, distributing, and recording NU coin income. From the perspective of muamalah fiqh, the effectiveness of NU Coin management at LAZISNU MWCNU Kamal is included in the infaq contract, and is valid in muamalah fiqh because it has a significant impact on the welfare of the community by fulfilling the principles of Islamic law. [Antusias masyarakat untuk berdonasi melalui program Koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal sangat tinggi, pada sisi yang lain minimnya sosialisasi tentang pentasyarufan dana hasil Koin NU tersebut memunculkan perspektif negatif dari sebagian masyarakat. Hal ini terbukti dengan munculnya keraguan masyarakat tentang keabsahan fiqih muamalah pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana Koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal. Selain itu untuk menilai keberhasilan pengelolaan dana Koin NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang fiqih muamalah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam bersama informan untuk menyimpulkan hasil yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengelolaan Koin NU pada LAZISNU MWCNU Kamal dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya melakukan penempatan kaleng Koin NU di sejumlah titik, pengumpulan Koin NU, pendistribusian, serta pencatatan pendapatan Koin NU. Adapun dalam perspektif fiqih muamalah efektivitas pengelolaan Koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal termasuk dalam akad infaq, dan absah secara fiqih muamalah karena berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam].
Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta Anwar, Miftakhul
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.262

Abstract

The dowry is one of the important elements in marriage in Islamic law which has a strategic position, both as a symbol of a man's seriousness in marrying a woman and as a woman's right that must be given by her husband. However, in the last few decades, the unique dowry phenomenon in several regions, including Yogyakarta, has increasingly attracted attention. This phenomenon includes various forms and values of dowry that do not always comply with Islamic legal standards. This research aims to analyze the unique dowry phenomenon in Yogyakarta in the context of Islamic law and Maqasid Syariah. This research uses a qualitative approach with case study methods, interviews and observations of dowry practices among the people of Yogyakarta. The research results show that unique dowries, even though they often appear different from general dowry provisions, can still be understood within the framework of Maqasid Syariah as long as they do not conflict with basic Islamic principles such as justice, benefit and convenience for the bridal couple. [Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan dalam hukum Islam yang memiliki kedudukan yang strategis, baik sebagai simbol keseriusan pria dalam menikahi wanita maupun sebagai hak wanita yang harus diberikan oleh suami. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena mahar unik di beberapa daerah, termasuk Yogyakarta, semakin mencuri perhatian. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk dan nilai mahar yang tidak selalu sesuai dengan standar hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena mahar unik di Yogyakarta dalam konteks hukum Islam dan Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, wawancara, dan observasi terhadap praktik mahar di kalangan masyarakat Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar unik, meskipun sering kali tampak berbeda dengan ketentuan mahar yang umum, tetap dapat dipahami dalam kerangka Maqasid Syariah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan bagi pasangan pengantin].
Dispensasi Nikah dan Paradoks Kawin Anak di Madura: Studi Tentang Dampak Regulasi Terhadap Praktik Perkawinan Anak Ludfi, Ludfi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.270

Abstract

This study examines the relationship between marriage dispensation regulations and child marriage practices in Madura, focusing on the impact of regulations on social, cultural, and economic dynamics. Using a mixed-methods approach based on explanatory sequential design, this study integrates quantitative and qualitative analysis. Quantitative results show a significant relationship between the implementation of marriage dispensation regulations and social, cultural, and economic dynamics (r = 0.849). The variable of community understanding (X1) has a significant influence on child marriage practices (Y1) with a correlation of 0.724, while the process of applying for dispensation (X2) shows a relationship with Y1 (r = 0.722) and Y2 (r = 0.726). Regression analysis shows that X1 has the most influence on Y1 (? = 0.395), while X3 has the greatest influence on Y2 (? = 0.580) followed by X1 (? = 0.203), and X2 (? = 0.164). The negative constant of -2.699 indicates that other factors also contribute. Qualitative results reveal that the regulation of marriage dispensation in Madura shows a complex implementation paradox. Although designed to protect children, it is actually perceived as an instrument of legalizing child marriage due to the dominance of cultural norms and religious beliefs, based on the analysis of Berger & Luckmann's social construction theory. Foucault's Genealogy of Power perspective also shows that formal institutions such as the Religious Court are inseparable from the influence of local authorities, reinforcing patriarchal norms which in Nawal el-Saadawi's feminist perspective sacrifice girls' rights to education, health, and economic welfare. The practice of child marriage is often seen as a solution to the family's economy, but ultimately worsens gender inequality and the cycle of poverty. This study concludes that without comprehensive social and economic-based interventions, formal regulations only prolong the social, cultural, and economic dilemmas, while maintaining the sustainability of the practice of child marriage in Madura. [Penelitian ini mengkaji hubungan antara regulasi dispensasi nikah dan praktik kawin anak di Madura, dengan fokus pada dampak regulasi terhadap dinamika sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan mixed-methods berbasis desain explanatory sequential, penelitian ini mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil kuantitatif menunjukkan hubungan signifikan antara penerapan regulasi dispensasi nikah dan dinamika sosial, budaya, serta ekonomi (r = 0.849). Variabel pemahaman masyarakat (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik kawin anak (Y1) dengan korelasi sebesar 0.724, sementara proses pengajuan dispensasi (X2) menunjukkan hubungan dengan Y1 (r = 0.722) dan Y2 (r = 0.726). Analisis regresi menunjukkan bahwa X1 paling berpengaruh terhadap Y1 (? = 0.395), sedangkan X3 memiliki pengaruh terbesar terhadap Y2 (? = 0.580) diikuti X1 (? = 0.203), dan X2 (? = 0.164). Konstanta negatif sebesar -2,699 mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang juga berkontribusi. Hasil kualitatif mengungkapkan bahwa regulasi dispensasi nikah di Madura menunjukkan paradoks implementasi yang kompleks. Meski dirancang untuk melindungi anak, justru dipersepsikan sebagai instrumen legalisasi kawin anak karena dominasi norma budaya dan keyakinan agama, berdasarkan analisi teori konstruksi sosial Berger & Luckmann. Perspektif Genealogi Kekuasaan Foucault juga menunjukkan bahwa institusi formal seperti Pengadilan Agama tidak terlepas dari pengaruh otoritas lokal, memperkuat norma patriarkal yang dalam perspektif feminis Nawal el-Saadawi mengorbankan hak anak perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Praktik kawin anak sering dilihat sebagai solusi ekonomi keluarga, namun pada akhirnya memperburuk ketimpangan gender dan siklus kemiskinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa intervensi berbasis sosial dan ekonomi yang komprehensif, regulasi formal hanya memperpanjang dilema sosial, budaya, dan ekonomi, sekaligus mempertahankan keberlanjutan praktik kawin anak di Madura].
Tradisi Perkawinan Adat Mekhanjang di Longkib: Sebuah Kajian Hukum Islam tentang Nilai-Nilai Kemaslahatan dan Keadilan Andri, Andri
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.290

Abstract

Mekhanjang is the giving of an object to an older sister because the younger sister has preceded her to carry out the marriage. The gift is called customary sanction and can also be a sign of respect for the younger brother to his brother, because he has preceded him. In the custom of Longkib District, Subulussalam City, the standard for customary sanctions is 1mayam emas and this is emphasized on the man who wants to marry a woman who still has an unmarried sibling. The problems that arise are how mekhanjang is practiced in marriage, what are the implications of mekhanjang on the belongings and dowries charged to the bride-to-be, and how about the Islamic law of the mekhanjang system. To complete this study, the author uses a descriptive method of analysis, namely describing and analyzing the data that has been collected, both primary and secondary data. In obtaining data, the authors used the field research method The technique used in collecting primary data was by interviewing respondents in an unstructured manner and observing in the field. As secondary data, namely, by studying and reading books, books, newspapers, and websites related to the scope of the research. The results of the study show that the mekhanjang custom is a tradition of Longkib District which is focused on the prospective groom, and the implication of mekhanjang is something that must be paid by the groom who wants to get married. The mekhanjang is contrary to Islamic law, because apart from being burdensome for the cost of marriage, there is also no evidence that regulates the mekhanjang custom. [Mekhanjang adalah pemberian suatu benda kepada seorang kakak perempuan dikarenakan sang adik perempuan telah mendahuluinya untuk melaksanakan pernikahan. Pemberian tersebut dinamakan dengan sanksi adat dan bisa juga sebagai tanda penghormatan sang adik kepada kakaknya, karena telah mendahuluinya. Dalam adat Kecamatan Longkib Kota Subulussalam patokan sanksi adat menimal 1mayam emas dan ini dititik beratkan kepada pihak laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan yang masih mempunyai kakak kandung yang belum menikah. Masalah yang timbul adalah bagaimana mekhanjang dipraktikan dalam pernikahan, bagaimana implikasi mekhanjang terhadap benda bawaan dan mahar yang dibebankan kepada calon mempelai, dan bagaimana terhadap hukum Islam sistem mekhanjang tersebut. Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisa data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data skunder. dalam memperoleh data penulis menggunakan metode field research Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu dengan mewawancarai responden secara tidak terstruktur dan mengobservasi di lapangan. Sebagai data sekunder yaitu, dengan cara menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, surat kabar, serta website yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa adat mekhanjang merupakan tradisi kecamatan longkib yang dititikberatkan kepada calon mepelai laki-laki, dan implikasi mekhanjang merupakan hal yang wajib dibayar oleh mempelai laki-laki yang hendak melangsungkan pernikahan. Mekhanjang tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena selain sebagai memberatkan biaya pernikahan juga tidak terdapat dalil yang mengatur mengenai adat mekhanjang tersebut].
Curfew Limits and Street Children: Analysis of Child Protection Policies in the Context of the SDGs Gea, Lidia Kando Br; Nurlaily, Nurlaily; Tan, Winsherly
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.159

Abstract

The existence of street children basically shows problems in efforts to implement SDGs, especially the existence of street children roaming around at night. The lack of supervision and the vulnerability of various forms of crime place these children in a position that is vulnerable to various dangers, which gives rise to the urgency of handling measures that can accurately respond to this challenge. The objective of this research is to analyze the effectiveness of curfew policies in protecting street children and to assess their alignment with the SDGs targets related to child protection and social welfare. Using normative legal research methods, the research aims to analyze problems related to the presence of street children at night, using the SDGs perspective as the main reference. The analysis found that efforts to remove children from street life can be hampered by a number of complex social factors, which the existing legal framework cannot yet address. Therefore, this research proposes a policy model for limiting curfews by combining elements from several existing laws and regulations, which can be used to prevent street children's activities at night, increase child protection, as well as identify the potential for exploitation that could occur. endanger street children, by linking the role of parents. This policy model is expected to enhance child protection efforts and assist in removing children from street life, as a means of fulfilling the SDGs. The limitation of this research lies in the normative nature of the findings, necessitating further qualitative testing through various forms of effectiveness studies, particularly regarding the existing regulations and those to be incorporated into the policy model framework. [Keberadaan anak jalanan pada dasarnya menunjukkan permasalahan dalam upaya penerapan SDGs, khususnya keberadaan anak jalanan yang berkeliaran di malam hari. Minimnya pengawasan dan rawannya berbagai bentuk tindak kejahatan menempatkan anak-anak ini di dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bahaya, yang menimbulkan urgensi penanganan yang dapat dengan akurat menjawab tantangan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan batasan jam malam dalam melindungi anak jalanan, serta mengkaji kesesuaiannya dengan target SDGs terkait perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian bertujuan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan anak jalanan di malam hari, dengan menggunakan perspektif SDGs sebagai acuan utama. Analisis menemukan bahwa upaya mengeluarkan anak-anak dari kehidupan jalanan dapat dihalang oleh beberapa faktor sosial yang kompleks, yang belum mampu dijangkau oleh kerangka hukum yang berlaku. Maka dari itu, penelitian ini mengusulkan model kebijakan batasan jam malam dengan menggabungkan unsur-unsur dari beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yang dapat digunakan untuk mencegah aktivitas anak jalanan di malam hari, meningkatkan perlindungan anak, sekaligus mengidentifikasi potensi terjadinya eksploitasi yang dapat membahayakan anak jalanan, dengan mengaitkan peran orang tua. Model kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan upaya perlindungan anak dan mengeluarkan mereka dari kehidupan di jalanan, sebagai bentuk pemenuhan SDGs. Limitasi dari penelitian adalah temuan yang didapat dari analisis sepenuhnya bersifat normatif, sehingga diperlukan pengujian secara kualitatif melalui berbagai bentuk studi efektivitas, khususnya mengenai kebijakan pengaturan-pengaturan yang sudah ada dan akan dimasukkan ke dalam konstruksi model kebijakan].
Conflict and Resolution in Marriage Law: Seeking a Middle Ground Between Mandailing Customary Law and Islamic Law in Satumarga Ritonga Marriages in Tanjung Medan Village, Labuhan Batu Ritonga, Muhammad Alfarizi; Mukhsin, Abd.
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.299

Abstract

The view of Ritonga's semarga marriage in Tanjung Medan Village, West Bilah District, Labuhan Batu Regency, with a focus on the perspectives of religious and traditional leaders. customary figures. The purpose of this research is to understand how Ritonga's semarga marriage is carried out, the views held by religious and traditional Ritonga's semarga marriage is carried out, the views held by religious and traditional leaders, and determining the more religious and traditional leaders, as well as determining which opinion is stronger and relevant to the current state of society. the current state of society. The method used in this research is a qualitative method with a sociological and normative-empirical approach. sociological and normative-empirical approaches. Data collection was conducted through interviews and documentation, while data analysis was carried out using the comparative method to evaluate the differences in views between religious and traditional leaders. to evaluate the differences in views between religious and traditional leaders. Findings revealed significant differences in views between religious and traditional leaders. Religious leaders state that surname marriage Ritonga's semarga marriage is permissible because there is no prohibition in Islamic teachings, while traditional leaders oppose it because it is considered contrary to customary norms and will be subject to customary sanctions. subject to customary sanctions. The opinion that is stronger and more relevant to the situation is the view of religious leaders, because it is in with Islamic law. [Pandangan terhadap perkawinan semarga Ritonga di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, dengan fokus pada perspektif tokoh agama dan tokoh adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perkawinan semarga Ritonga dilaksanakan, pandangan yang dipegang oleh tokoh agama dan tokoh adat, serta menentukan pendapat yang lebih kuat dan relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan dengan metode komparatif untuk mengevaluasi perbedaan pandangan antara tokoh agama dan tokoh adat. Temuan penelitian mengungkapkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara tokoh agama dan tokoh adat. Tokoh agama menyatakan bahwa perkawinan semarga Ritonga diperbolehkan karena tidak ada larangan dalam ajaran Islam, sementara tokoh adat menentangnya karena dianggap bertentangan dengan norma adat dan akan dikenai sanksi adat. Pendapat yang lebih kuat dan relevan dengan situasi masyarakat saat ini adalah pandangan tokoh agama, karena sesuai dengan hukum Islam].

Page 11 of 17 | Total Record : 164

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 2 (2019) More Issue