cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
Khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
Khairuddinazka15@gmail.com
Editorial Address
Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 164 Documents
 8   9   10   11   12 
Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal dan Matrilokal di Pamekasan Ludfi, Ludfi; Fina, Ana Filstina Tahtal
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.200

Abstract

This research aims to explore the dynamics of parental involvement in children's households in patrilocal and matrilocal families in Tattangoh Proppo Pamekasan Village with a focus on two main aspects: the typology of parental involvement and its impact on children's families, and the factors that trigger this involvement in the context local Madurese culture. This study uses a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews with 10 married couples from matrilocal and patrilocal families. Researchers also use direct observation of people's involvement in children's families. The collected data was analyzed descriptively. The research results show that: First, there are two typologies of parental involvement, namely involvement in material and immaterial forms. These two typologies can have a positive impact in the form of guidance and family stability, but also have the potential to cause tension that leads to conflict, especially regarding gender roles and household autonomy, so that there is no single factor that explains the reasons for parental involvement in a child's family. Their involvement is in accordance with their customs and culture, including the teachings they follow. Second, there are three main factors that trigger parental involvement in their child's family, namely kinship, economic and spiritual (religious) strengthening factors. These findings highlight the importance of a holistic and interdisciplinary understanding to explore the complexity of parental involvement in children's families in patrilocal and matrilocal families, where local traditions and Islamic law also influence the form and intensity of this involvement. [Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak pada keluarga patrilokal dan matrilokal di Desa Tattangoh Proppo Pamekasan dengan fokus pada dua aspek utama: tipologi keterlibatan orang tua serta dampaknya terhadap keluarga anak, dan faktor-faktor yang memicu keterlibatan tersebut dalam konteks budaya lokal Madura. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam terhadap 10 pasangan suami-istri dari keluarga matrilokal maupun patrilokal. Peneliti juga menggunakan observasi langsung terhadap keterlibatan orang terhadap keluarga anak. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat dua tipologi keterlibatan orang tua, yaitu keterlibatan dalam bentuk materi dan immateri. Kedua tipologi ini dapat memberikan dampak positif berupa bimbingan dan stabilitas keluarga, namun juga berpotensi menimbulkan ketegangan yang berujung pada konflik, terutama terkait peran gender dan otonomi rumah tangga, sehingga tidak ada singgle factor yang menjelaskan alasan keterlibatan orang tua dalam keluarga anak. Keterlibatan mereka sesuai dengan adat dan budaya mereka termasuk ajaran yang diikuti. Kedua, terdapat tiga faktor utama yang memicu keterlibatan orang tua terhadap keluarga anak, yaitu faktor kekerabatan, ekonomi, dan penguatan rohani (agama). Temuan ini menyoroti pentingnya pemahaman yang holistik dan lintas disiplin untuk menggali kompleksitas keterlibatan orang tua dalam keluarga anak pada keluarga patrilokal dan matrilokal, di mana tradisi lokal dan hukum Islam turut memengaruhi bentuk dan intensitas keterlibatan tersebut].
Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah Pada Generasi Z di Kabupaten Aceh Barat Fauza, Muflihatul; Nadia, Fathin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.204

Abstract

Sharia financial institutions are one of the entities that help to improve the national economy. Islamic financial institutions differ significantly from conventional financial institutions in terms of intent, methods, authority, and responsibility. Islamic financial institutions are known by their sharia identity, which can help them survive in Indonesia, where the majority of the population is Muslim. However, according to the financial services authority's 2022 report on the growth of sharia finance, conventional banking's total assets exceed those of sharia financial organizations. This is due to a lack of public understanding of sharia financial institutions, as well as fierce market rivalry, which makes it difficult for sharia finance to compete with conventional finance. This study tries to determine the presence of sharia financial institutions throughout generations, using measures such as sharia financial literacy, Islamic branding, religiosity, and generation Z's decision to utilize sharia financial institutions. This study takes a quantitative approach, , which is aided by lisrel 8.8 and SPSS. The study's sample size was 100 respondents aged 15 to 24 from five sub-districts in West Aceh. The results of the research show that the influence of the variables sharia financial literacy, Islamic branding, and religiosity on Generation Z's decision to use sharia financial institutions is 47.5%, the rest is influenced by other variables. Second, the influence of sharia financial literacy, Islamic branding, religiosity on the existence of sharia financial institutions is 53.8% and the rest is influenced by other factors. [Lembaga keuangan syariah salah satu entitas yang membantu meningkatkan perekonomian nasional. Lembaga keuangan syariah berbeda secara signifikan dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal tujuan, metode, wewenang, dan tanggung jawab. Lembaga keuangan syariah dikenal dengan identitas syariahnya, yang dapat membantu mereka bertahan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 tentang pertumbuhan keuangan syariah, total aset perbankan konvensional melebihi total aset lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, serta persaingan pasar yang ketat, sehingga keuangan syariah sulit bersaing dengan keuangan konvensional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi lembaga keuangan syariah pada generasi Z dengan menggunakan ukuran-ukuran seperti literasi keuangan syariah, branding syariah, religiusitas, dan keputusan generasi Z untuk memanfaatkan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda, yang dibantu oleh lisrel 8.8 dan SPSS. Jumlah sampel penelitian ini adalah 100 responden berusia 15 hingga 24 tahun dari lima kecamatan di Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel literasi keuangan syariah, Islamic branding, dan religiutas terhadap keputusan generasi z menggunakan lembaga keuangan syariah sebesar 47,5%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Kedua, pengaruh literasi keuangan syariah, Islamic branding, religiutas terhadap eksistensi lembaga keuangan syariah sebesar 53,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain].
Konsep Keserasian Gender Serta Penerapannya dalam Keluarga Pekerja Perspektif Henri Shalahudin Studi Kasus Pada Pasangan Suami Isteri Bekerja di Desa Tarempa Habib, Muhamad
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.206

Abstract

The problem of dividing household roles and duties is considered to tend to position women to always play a role in the domestic area. So that it makes feminist activists reassess the duties and functions in the family using the concept of gender equality. This research aims to explain another concept, namely gender harmony in the household order by Henri Shalahudin, on the basis that harmony does not have to be equal, because harmony never demands equality and equality. This research uses a qualitative method. Data were collected through interviews as primary data, then secondary data were obtained through documents such as books, academic journals and other documents relevant to the research subject. The results of this study show that the concept of harmony can be applied in households, where husbands and wives complement and help each other. With an emphasis on the principles of tak?ful (mutual support) and ta'awun (cooperation). [Permasalahan pembagaian peran dan tugas rumah tangga yang dianggap cenderung memposisikan wanita untuk selalu beperan pada wilayah domestik. Sehingga membuat para pegiat feminis melakukan kajian ulang terkait tugas dan fungsi dalam keluarga menggunakan konsep kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep lain yaitu keserasian gender dalam tatanan rumah tangga oleh Henri Shalahudin, dengan dasar bahwa serasi tidak harus setara, sebab keserasian tidak pernah menuntut kesamaan dan persamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara sebagai data primer, kemudian data sekunder didapatkan melalui dokumen-dokumen seperti buku, jurnal akademik dan dokumen lain yang relevan dengan subyek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga dapat diterapkan konsep keserasian, dimana antara suami dan istri saling melengkapi dan membantu. Dengan penekanan pada prinsip tak?ful (saling mendukung) dan ta’awun (kerja sama).
Idah Bagi Suami: Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Filsafat Hukum Al Latifa, Soraya; Khatimah, Husnul; Rahim, Raisa
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.207

Abstract

A marriage that breaks up because of divorce or one of the couple passes away will cause legal consequences. One of the legal consequences is iddah or waiting period for wife after the husband leaves. The wife must refrain during the iddah period, one of which is not to get married as long as the iddah period has not been completed. And also for the husband is obliged to provide iddah and mut'ah maintenance to the divorced wife. However, husbands may enter into a post-divorce marriage without a waiting period. Of course this is not fair if iddah is borne only by women. Therefore, iddah needs to be read with the concept of mubilah which was coined by Faqihuddin Abdul Kodir and also ethics in legal philosophy. The research method used by the author is library research with a normative approach to syara' propositions. This research is descriptive-analytic in nature by using the theory of mubadalah and ethics in legal philosophy. This research concludes that the concept of iddah in the Qur’an must also be applied by men as legal subjects. Apart from being based on the mutuality and similarities between men and women, in essence, iddah also has wisdom as a period of self-reflection and introspection for men and women so as not to let go of the marriage bond. If iddah is due to one of them passing away, then there is dignity and ethics that must be maintained for the sake of the common good and prioritizing the values and ethics that apply in society rather than personal reason. [Perkawinan yang putus akibat perceraian maupun salah satu pasangan meninggal dunia akan menimbulkan konsekuensi hukum. Salah satunya adalah iddah bagi istri pasca ditinggal suami. Istri harus menahan diri selama masa iddah salah satunya tidak menikah selama belum selesai masa iddah. Pun bagi suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah iddah dan mut’ah kepada istri yang dicerai. Namun, suami boleh melangsungkan perkawinan pasca bercerai tanpa adanya masa tunggu. Tentu hal ini tidak adil jika iddah hanya ditanggung perempuan saja. Oleh karena itu iddah perlu dibaca dengan konsep mubadalah yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dan juga etika dalam filsafat hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif terhadap dalil-dalil syara’. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan teori mubadalah dan etika dalam filsafat hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa konsep iddah yang ada di dalam Al-Quran harus ditafsirkan berlaku juga bagi laki-laki sebagai subjek hukum. Selain mendasarkan pada adanya ketersalingan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan, hakikatnya iddah juga memiliki hikmah sebagai masa refleksi dan introspeksi diri bagi laki-laki dan perempuan agar tidak jadi melepaskan ikatan perkawinan. Apabila iddah karena salah satu meninggal dunia maka ada marwah dan etika yang harus dijaga demi kemashlahatan bersama dan mengedepankan nilai serta etika yang berlaku di masyarakat daripada kepentingan pribadi].
Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Penebangan Hutan Lindung: Kajian atas Putusan Nomor 73/PID.B/LH/2021/PN Skl Cibro, Muriyadi; Ramadani, Ramadani
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.208

Abstract

This research analyzes Decision Number 73/PID.B/LH/2021/PN Skl regarding cases of logging of protected forests, with a focus on positive legal perspectives in Indonesia and Islamic criminal law. Using normative juridical analysis methods, this study evaluates the application of positive law in dealing with environmental violations and explores the views of Islamic criminal law on environmental crimes. Research data was obtained through reviewing legal documents and related literature, using a comparative and statutory approach. The research results show that the court's decision is in accordance with the provisions of positive law in force in Indonesia, especially in terms of environmental protection. However, Islamic criminal law offers a stricter approach by providing severe sanctions for acts of environmental destruction, which reflects high moral values and social responsibility. This study highlights the potential for integrating the two legal systems as an effort to strengthen environmental regulation and protection. The conclusion of this research shows that even though positive law has been implemented well, adopting the values of Islamic criminal law, such as providing sanctions based on restorative justice and preventing greater damage, can be an effective solution for dealing with environmental violations in the future. This research contributes to the development of a more comprehensive legal framework for protecting environmental sustainability. [Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 73/PID.B/LH/2021/PN Skl terkait kasus penebangan hutan lindung, dengan fokus pada perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Menggunakan metode analisis yuridis normatif, studi ini mengevaluasi penerapan hukum positif dalam menangani pelanggaran lingkungan hidup serta menggali pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan lingkungan. Data penelitian diperoleh melalui kajian dokumen hukum dan literatur terkait, dengan pendekatan comparative dan statute. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan lingkungan hidup. Namun, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang lebih tegas dengan pemberian sanksi berat terhadap tindakan perusakan lingkungan, yang mencerminkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Studi ini menyoroti potensi pengintegrasian kedua sistem hukum sebagai upaya memperkuat regulasi dan perlindungan lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah diterapkan dengan baik, adopsi nilai-nilai dari hukum pidana Islam, seperti pemberian sanksi berbasis keadilan restoratif dan pencegahan kerusakan yang lebih besar, dapat menjadi solusi efektif untuk menangani pelanggaran lingkungan hidup di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi kelestarian lingkungan].
Analisis Implementasi Akad Ijarah Lahan Dagang di Sekitar Universitas Trunojoyo Madura Fikafisanti, Fikafisanti; Adiyono, Adiyono
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.210

Abstract

The purpose of the implementation of the Ijarah contract in leasing is to obtain the benefits of the leased goods while the renter will get a fee or reward. The implementation of the Ijarah contract for leasing trade land in the UTM campus area where the land leased to sell traders around the UTM campus does not belong to the leasing party, but the land still belongs to one of the local residents. The research method used is qualitative. Data were obtained through observation, interviews, and analysis of related documents. The results of this study indicate that the ijarah contract carried out has fulfilled the pillars and conditions of the ijarah contract, but there is a defect in the ijarah contract, namely the second party who manages it has broken / defaulted on the agreed agreement, The factors that cause default include, among others, the social condition of the manager and the manager does not have good faith to fulfill the agreement. [Tujuan dari Implementasi akad Ijarah dalam sewa sewa menyewa bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya sedangkan pemberi sewa akan dengan mendapatkan upah atau imbalan. Pelaksanaan akad ijarah sewa menyewa lahan dagang di area kampus UTM dimana lahan yang disewakan untuk berjualan para pedagang di sekitar kampus UTM ini ternyata bukan milik pihak yang menyewakan, melainkan lahan tersebut secara status hak masih milik salah seorang warga sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad ijarah yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, namun terjadinya cacat pada akad ijarah yaitu pihak ke-dua yang mengelola telah ingkar/wanprestasi terhadap pernjanjian yang telah disepakati, Adapun faktor yang menyebabkan wanprestasi diantaranya, kondisi sosial pengelola dan pengelola tidak mempunyai I’tikad baik untuk mamtuhi perjanjian].
Praktik Jual Beli Paksaan di Objek Wisata Religi Batu Ampar Pamekasan Madura Studi Analisis Maqosid Syariah Amelia, Adisti Putri; Nahidloh, Shofiyun
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.217

Abstract

This study discusses the practice of buying and selling with elements of coercion that occurs in the Batu Ampar religious tourism object, Pamekasan, Madura, from the perspective of maqashid sharia. The problem of this research focuses on how this practice affects justice and the benefit of the parties involved, especially consumers and traders. The buying and selling carried out in the Batu Ampar religious tourism is carried out by peddling its products to tourists from various regions, in a slightly extra way such as urging tourists to buy its products. The purpose of this study is to describe the legal consequences of buying and selling activities carried out by urging prospective buyers with the aim of selling their products. The method used is qualitative. Primary data sources are obtained from local residents and tourist visitors. Secondary data taken from previously existing literature from books, scientific works of the Qur'an, Hadith as confirmation of primary data. This data collection technique is interviews. And literature study analysis. The findings show that the practice of buying and selling at the Batu Ampar religious tourism destination with coercion is not in accordance with the principles of buying and selling in Islam and is flawed in terms of its principles, especially in terms of the willingness of consumers. This practice is not only detrimental to consumers but also. [Penelitian ini membahas praktik jual beli dengan unsur paksaan yang terjadi di objek wisata religi Batu Ampar, Pamekasan, Madura, dalam perspektif maqashid syariah. Masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik tersebut memengaruhi keadilan dan maslahat bagi para pihak yang terlibat, khususnya konsumen dan pedagang. jual beli yang dilakukan di wisata religi batu ampar tersebut dilakukan dengan cara menjajahkan jualannya kepada para wisatawan yang berasal dari berbagai daerah, dengan cara yang sedikit ekstra seperti mendesak para wisatawan untuk membeli jualannya Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menndeakripsikan akibat hukum dari aktifitas jual beli yang di lakukan dengan cara mendesak para calon pembeli dengan tujuan supaya dagangannya laku terjual. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data primer dari diperoleh dari pihak warga sekitar dan pengunjung wisata. Data sekunder yang di ambil dari literature- literature yang telah ada sebelumnhya dari buku-buku, karya ilmiah al- Qur'an, Hadits sebagai konfirmasi terhadap data primer. Teknik pengumpulan data ini adalah wawancara. Dan analisis studi Pustaka. Hasil temuan menunjukkan bahwa praktik jual beli di destinasi wisata religi batu ampar dengan paksaan tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam islam dan cacat dalam segi akat akatnya, khususnya dalam aspek kerelaan daripada konsumen. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga menciptakan citra negatif terhadap destinasi wisata religi Batu Ampar].
Jual Beli Makanan Pada Area Perjudian: Sebuah Tinjauan Fiqih Mu’amalah Kurniawan, Budi; Hisyam, Mohamad Ali
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.218

Abstract

Buying and selling food in the gambling area are two activities that go hand in hand. Regarding the location where the buying and selling transactions take place in that area, it is specifically located in Dabung Village, Geger District, Bangkalan Regency. The implementation of food sales in this area serves as a supporting means or facilitates the gamblers in the village. The author examines the activity from the perspective of fiqh mu’amalah. The purpose of this research is to explain the legal consequences of the transactions conducted in that area. The method used is qualitative. The primary data sources are the sellers and buyers who are gamblers at the location. Secondary data is taken from books and other scientific works. The data collection technique used is interviews with food vendors and literature study. The findings obtained from the field. Buying and selling activities have become an economic opportunity for the surrounding community, where they offer a variety of drinks, snacks, and other items that are usually needed by both gamblers and spectators who come to the location, such as cigarettes and others. [Jual beli makanan pada area perjudian adalah dua kegiatan yang berjalan bersamaan. Menyangkut lokasi yang menjadi tempat transaksi jual beli yang dilakukan di area tersebut tepatnya berlokasi di desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. implementasi jual beli makanan pada area ini sebagai sarana pendukung atau memfasilitasi para pejudi di desa tersebut. penulis meneliti kegiatan tersebut dengan meninjau dari fiqih mu’amalah. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan akibat hukum dari jual beli yang dilakukan pada area tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data primer dari pihak penjual dan pembeli yang merupakan pemain judi di tempat tersebut. Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data ini adalah wawancara kepada penjual makanan dan studi Pustaka. Hasil temuan yang diperoleh dari lapangan. Kegiatan jual beli menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, yang mana mereka menawarkan beragam minuman, makannan ringan dan barang-barang lainnya yang biasa menjadi kebutuhan para pemain judi maupun para penonton yang datang ke lokasi tersebut seperti halnya rokok dan yang lainya].
Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Novalia, Sisca; Hakim, Arief Rachman
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.219

Abstract

Every divorce that occurs between a man and a woman will result in the emergence of new legal provisions on the rights of women and their children, and there are factors that support and hinder its implementation. This research is a qualitative study related to the rights of women and children after divorce decisions which is reviewed from the perspective of Islamic law. The method used in this study is normative juridical with the type of literature study research. The results of this study were obtained that after the occurrence of divorce, the rights of women and children, especially maintenance, are guaranteed in the Marriage Law, as well as the issuance of Perma number 3 of 2017. Then according to Islamic law, ex-husbands have an obligation to provide iddah and hadhanah maintenance to their wives and children, mut'ah alimony for women who are rejected, as well as dowry debts that must be paid immediately. Children's rights in Islamic law prioritize the best interests of children. This is stated in the main source of Islamic law (al-Qur'an and Hadith) that children also have inherent rights in their relationship with their parents, even though there has been a divorce. Likewise in positive law in Indonesia. The power of parents over children after divorce according to the provisions of the two laws (Islamic Law and Indonesian Positive Law) is in line, the meaning of parental power over children is very correlated with the meaning of marriage and divorce as regulated by the KHI and the Marriage Law and the Child Protection Law, which is to give the best to the child. So that both divorced parents must still fulfill the rights of their children, namely, the right to life, growth and development, protection and participation. [Setiap perceraian yang terjadi antara laki-laki dan perempuan akan mengakibatkan timbulnya ketetapan hukum baru terhadap hak perempuan dan anak-anaknya, serta terdapat adanya faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan studi kualitatif terkait hak perempuan dan anak pasca putusan perceraian yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pasca terjadinya perceraian, hak-hak perempuan dan anak khususnya nafkah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta dikeluarkannya Perma nomor 3 tahun 2017. Kemudian menurut hukum Islam, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan hadhanah kepada istri dan anaknya, nafkah mut’ah bagi perempuan yang ditalak, serta hutang mahar yang harus dilunasi segera. Hak anak dalam hukum Islam sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tertuang dalam sumber utama hukum Islam (al-Qur’an dan Hadis) bahwa anak-anak pun memiliki hak yang melekat dalam hubungannya dengan kedua orang tuanya, meskipun telah terjadi perceraian. Begitu juga dalam hukum positif di Indonesia. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) tersebut adalah sejalan, makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Sehingga kedua orang tua yang bercerai harus tetap memenuhi hak-hak anaknya yaitu, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi].
Integrasi Nilai Hukum Islam dalam Transparansi dan Keadilan Pemilu: Telaah Pasal 304 UU Pemilu 2017 Furqon, Ahmad Fauzi; Rahmah, Nur; Irwansyah, Irwansyah; Hayatulloh, Imam
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.220

Abstract

This research discusses the analysis of Article 304 Paragraph 1 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, using an Islamic Law perspective. This article regulates the formation and authority of the institution tasked with organizing elections, namely the KPU (General Election Commission), in order to guarantee a fair, free and transparent democratic process. In the context of siyasah fiqh, this research assesses whether the implementation of these provisions is in line with the principles of government in Islam which emphasize deliberation, justice and the benefit of the people. This research found that although Article 304 Paragraph 1 of the 2017 Election Law aims to increase transparency and fairness in elections, there are challenges in its implementation, especially related to the principles of siyasah fiqh, such as the importance of equal justice for all elements of society and effective supervision of institutions. election organizer. From an Islamic Law perspective, the principles contained in Article 304 are acceptable, as long as the monitoring, accountability and transparency mechanisms are implemented responsibly by the KPU. Overall, the application of the provisions in this Article must be seen within the framework of Islamic values which emphasize the importance of people's participation, trust and social justice. It is hoped that this research can contribute ideas in developing an electoral system that is not only based on positive legal norms, but is also in line with the values of Islamic law which can strengthen the legitimacy and sustainability of the democratic system in Indonesia. [Penelitian ini membahas tentang analisis Pasal 304 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan menggunakan perspektif Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur mengenai pembentukan dan wewenang lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilu, yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), dalam rangka menjamin proses demokrasi yang adil, bebas, dan transparan. Dalam konteks fiqih siyasah, penelitian ini menilai apakah pelaksanaan ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam yang menekankan pada musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan umat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Pasal 304 Ayat 1 UU Pemilu 2017 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam Pemilu, terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah, seperti pentingnya keadilan yang merata bagi seluruh elemen masyarakat dan pengawasan yang efektif terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Dari perspektif Hukum Islam, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 304 ini dapat diterima, asalkan mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh KPU. Secara keseluruhan, penerapan ketentuan dalam Pasal ini harus dilihat dalam kerangka nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya partisipasi rakyat, amanah, dan keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan sistem pemilu yang tidak hanya berlandaskan pada norma hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Hukum Islam yang dapat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia].

Page 10 of 17 | Total Record : 164

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 2 (2019) More Issue