cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
Khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
Khairuddinazka15@gmail.com
Editorial Address
Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 164 Documents
 10   11   12   13   14 
Evaluating the Effectiveness of Consumer Protection Laws in Indonesia: A Case Study of E-Commerce Puspitasari, Dara; Setjoatmadja, Sylvia
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.155

Abstract

This study evaluates the effectiveness of consumer protection laws in Indonesia's burgeoning e-commerce sector, focusing on the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Utilizing a normative legal research design with secondary data, the study examines the implementation of these laws and analyzes specific cases of consumer rights violations. Findings reveal significant challenges, including limited consumer awareness, inconsistent law enforcement across regions, and difficulties in regulating cross-border transactions. High-profile cases of fraud, counterfeit goods, and data breaches un-derscore the need for stronger enforcement mechanisms, enhanced consumer education, and updated legal frameworks to address the evolving digital landscape. The research concludes that while Indonesia has established a foundational legal structure for consumer protection, further improvements are necessary to ensure robust and effective safeguards in the e-commerce mar-ketplace. Recommendations include increased resources for regulatory bodies, comprehensive public awareness campaigns, and international cooperation to enhance the legal protection of consumers in the digital age. [Studi ini mengevaluasi efektivitas undang-undang perlindungan konsumen di sektor e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Memanfaatkan desain penelitian hukum normatif dengan data sekunder, penelitian ini mengkaji implementasi undang-undang tersebut dan menganalisis kasus-kasus spesifik pelanggaran hak konsumen. Temuan-temuan tersebut menunjukkan tantangan-tantangan yang signifikan, termasuk terbatasnya kesadaran konsumen, penegakan hukum yang tidak konsisten di seluruh wilayah, dan kesulitan dalam mengatur transaksi lintas batas. Kasus-kasus penipuan, barang palsu, dan pelanggaran data yang terkenal menggarisbawahi perlunya mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan pendidikan konsumen, dan kerangka hukum yang diperbarui untuk mengatasi lanskap digital yang terus berkembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki struktur hukum dasar untuk perlindungan konsumen, perbaikan lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan perlindungan yang kuat dan efektif di pasar e-commerce. Rekomendasinya mencakup peningkatan sumber daya bagi badan pengatur, kampanye kesadaran masyarakat yang komprehensif, dan kerja sama internasional untuk meningkatkan perlindungan hukum konsumen di era digital].
Analysis of The Meaning of Restitution of State Losses As The Abolishment of Corruption Crimes Bonny, Michael Nicholas; Lisi, Ivan Zairani; Hamzah, Herdiansyah
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.221

Abstract

This study aims to analyze the return of state financial losses as the abolishment of corruption crimes contained in the Circular Letter of the Attorney General Republic Indonesia Number B 1113/F/Fd.1/05/2010 concerning Priorities and Achievements in Handling Corruption Cases in point 1 which essentially states that people who return state losses due to corruption crimes can be given relief to abolish the criminal elements committed. The research uses a doctrinal. The results of the study show that the return of state losses committed by the perpetrators of corruption crimes cannot be used as a reason either to abolish the authority to prosecute corruption cases that are being investigated or as a reason for the abolition of corruption crimes committed by suspects, but the return of state losses is a reference for the judges to consider imposing criminal sanctions on the perpetrators as factors that mitigated him when he was submitted to the court as contained in Article 4 of the Law on the Eradication of Corruption [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembalian kerugian keuangan negara sebagai penghapusan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B 1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Capaian dalam Penanganan Kasus Korupsi pada poin 1 yang pada dasarnya menyatakan bahwa orang yang mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat diberikan keringanan untuk menghapuskan unsur tindak pidana yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan alasan baik untuk menghapuskan kewenangan penuntutan kasus korupsi yang sedang ditelusut atau sebagai alasan penghapusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka, namun pengembalian kerugian negara menjadi acuan bagi hakim untuk mempertimbangkan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sebagai faktor yang meringankan dia ketika diajukan ke pengadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi]
Disparity in Judges' Decisions in Sexual Harassment Cases: A Juridical Analysis of Caning and Imprisonment Sentences in the Mahkamah Syar'iyah Muharnina, Yusi; Kadafi, Muhammad; Saputra, Jummaidi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.224

Abstract

A judge in the Mahkamah Syar'iyah handed down different sentences in cases of sexual harassment. In Case Decision Number 6/JN/2019/MS.Mbo, the judge imposed a sentence of 30 lashes, while in Case Decision Number 7/JN/2017/MS.Mbo, a prison sentence of 24 months was given. This research aims to analyze the judge's considerations in imposing caning and imprisonment as well as the legal review of these punishments. The research method used is normative juridical research with the aim of uncovering the judge's considerations in delivering the verdicts. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively. The results of the research indicate that the judge’s consideration in imposing caning or imprisonment involved examining the charges filed by the public prosecutor, witness statements during the trial, the prosecutor's demands, the defendant's defense, the fulfillment or lack thereof of the elements of sexual harassment committed by the perpetrator, and factors that could either mitigate or aggravate the sentence based on the facts revealed in court. Legally, disparity in sexual harassment cases is permissible because the punishment threat is alternative in nature, allowing judges to choose caning, fines, or imprisonment, except in cases of sexual harassment with child victims. Following SEMA Number 2 of 2020, caning must be imposed on perpetrators in such cases. [Hakim Mahkamah Syar’iyah menjatuhkan hukuman yang berbeda pada kasus pelecehan seksual. Pada putusan Nomor Kasus 6/JN/2019/MS.Mbo hakim menjatuhkan hukuman dengan jumlah 30 kali cambuk. Sementara pada putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo dijatuhkan dengan hukuman 24 bulan. Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk dan penjara serta tinjauan yuridis terhadap penjatuhan hukuman tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk mengungkapkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan ‘uqubat cambuk maupun penjara dengan mempertimbangkan dakwaan yang dituntut oleh penuntut umum, keterangan saksi di persidangan, tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa, terpenuhi atau tidaknya unsur pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas putusan dalam kasus pelecehan seksual di Mahkamah Syar’iyah dapat dibenarkan secara hukum karena adanya fleksibilitas dalam aturan pemidanaan, meskipun setelah SEMA No. 2 Tahun 2020, pilihan hukuman menjadi lebih terbatas untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak].
Criminal Liability for the Use of Electrified Cables: Legal Implications in Death Cases in Aceh Rahmalisa, Rahmalisa; Wiratmadinata, Wiratmadinata; Nasution, Anhar
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.227

Abstract

The installation of electrical cables in community gardens is carried out to protect crops from wild animal disturbances. However, this practice sometimes results in casualties due to individuals unknowingly coming into contact with the electric cables in the vicinity of the gardens. This was the case in Bireuen and Aceh Timur, where fatalities occurred as a result of the installation of electrical cables in agricultural areas. This phenomenon becomes interesting to analyze from the perspective of criminal liability for the perpetrators. This study aims to analyze the criminal responsibility of individuals who install electrical cables that cause death and the resolution mechanisms employed in these cases. The research uses a normative legal research approach. The purpose of this method is to analyze legal norms and principles. The legal materials used in this study include primary legal materials such as the Indonesian Penal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and Law No. 30 of 2009. The results of the study show that the installation of electrical cables leading to loss of life was caused by the perpetrator's negligence in adhering to safety standards. Although the initial intention of the installation was to protect the garden, this negligence resulted in the unforeseen consequence of causing someone's death. This act fulfills the elements of criminal negligence as regulated under Indonesian criminal law, thus the perpetrator can be held criminally responsible. The resolution pattern used in these cases follows the litigation route, using formal procedures as stipulated in the criminal justice system. [Pemasangan kabel listrik di kebun masyarakat dilakukan untuk melindungi hasil panen dari gangguan binatang buas. Praktik ini adakalanya memakan korban yang tidak mengetahui adanya pemasangan arus listrik di sekitar kebunnya. Seperti kasus yang terjadi di Bireun dan Aceh Timur di mana adanya kematian masyarakat akibat pemasangan kabel listrik di wilayah perkebunan. Fenomena tersebut menjadi menarik dianalisis dalam perspektif pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasangan kabel listrik yang menyebabkan kematian dan penyelesaian yang ditempuh dalam menyelesaikannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penggunaan metode ini bertujuan menganalisis norma dan kaidah hukum. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP dan UU Nomor 30 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemasangan kabel beraliran listrik yang berujung pada hilangnya nyawa disebabkan oleh kelalaian pelaku dalam mematuhi standar keselamatan. Meskipun tujuan awal pemasangan adalah untuk melindungi kebun, kelalaian tersebut menimbulkan dampak yang tidak terduga, yakni kematian orang lain. Perbuatan ini memenuhi unsur pidana kelalaian sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pola penyelesaian yang digunakan yaitu melalui jalur litigasi yakni menggunakan jalur formal sebagaiaman yang berlaku dalam mekanisme sistem peradilan pidana].
The Dynamics of the 2024 Jakarta Gubernatorial Election: Political Competition, Electoral Challenges, and Democratic Prospects Salsabila, Ulfa; Fatimah, Siti; Alfarisi, Muhammad Adib
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.267

Abstract

This study examines the dynamics of the 2024 Jakarta Gubernatorial Election (Pilkada). The focus is on the complex competition between political parties and candidates, as well as the winning strategy of the candidate pair Pramono Anung and Rano Karno in the 2024 Jakarta Pilkada. Based on the dynamics and controversies surrounding the 2024 Jakarta Pilkada, this research aims to assess the prospects for democracy in the organization of the Jakarta Pilkada in general, based on the indicators of good electoral governance. This paper uses a normative legal research method with secondary data collection techniques through literature studies. The findings of this study show that the Jakarta Pilkada was conducted democratically as it implemented the indicators of good electoral governance. However, these indicators have not been fully implemented, such as the low participation of Jakarta residents in the 2024 Pilkada, the proper distribution of Form C6, and the misinformation spread by the General Election Commission (KPU) regarding the quick count survey results and the Sirekap system, which caused public confusion. This article is expected to provide in-depth insights for readers on the dynamics of the 2024 Jakarta Pilkada. Furthermore, this study is also intended to serve as an evaluation and reflection for stakeholders to improve the organization of future Pilkada that is more democratic and accountable. [Penelitian ini mengulas dinamika Pilkada Jakarta tahun 2024. Fokusnya adalah pada dinamika persaingan yang cukup kompleks antara partai politik dan pasangan calon, serta strategi kemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada Jakarta tahun 2024. Berangkat dari dinamika dan polemik Pilkada Jakarta 2024, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prospek demokrasi pada penyelenggaran Pilkada Jakarta secara umum berdasarkan indikator good electoral governance. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta berlangsung secara demokratis karena telah mengimplementasikan indikator good electoral governance. Meskipun demikian, indikator-indikator tersebut belum terimplementasi dengan sempurna, seperti rendahnya partisipasi masyarakat Jakarta pada Pilkada Jakarta tahun 2024, formulir C6 yang terdistribusi dengan baik, serta disinformasi yang dilakukan oleh KPU terkait hasil survei quick count dan Sirekap yang menimbulkan kebingungan publik. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pembaca tentang dinamika Pilkada Jakarta tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi para skateholders dalam meningkatkan penyelenggaraan Pilkada yang lebih demokratis dan akuntabel di masa depan].
State, Religion, and Modernity: A Critical Analysis of the Relationship Between Political Islam and the State in the Context of Reform Siful, Siful; Hasir, Hasir; Iqbal, Muhammad
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.298

Abstract

This study examines the dynamics of Islamic politics in the process of forming a modern state, focusing on the relationship between religion and the state in the context of political modernization during the reform era. The main issue explored is how Islamic politics adapts to and interacts with the principles of a modern state and the impact of religion-state integration on democratization in post-reform Indonesia. This study aims to understand the role of Islamic politics in forming a modern state, identify the challenges and opportunities in integrating religion and the state, and assess the extent to which Islamic politics can contribute to stability and the sustainability of democracy. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data is collected through literature reviews and document analysis related to political policies, legal regulations, and the development of Islamic politics in Indonesia. The findings indicate that Islamic politics has undergone significant changes in facing the challenges of the modern state. The integration between religion and the state remains a topic of debate between groups advocating Islam as the foundation of the state and those supporting secularism. However, compromises between Islamic values and democratic principles can be observed in legal regulations and government policies in the post-reform era. In conclusion, Islamic politics is crucial in forming a modern state. However, the integration of religion and the state must be balanced to avoid hindering the democratization process. Therefore, inclusive policies are needed to ensure that the role of Islam in politics remains in harmony with democratic principles and the diversity of Indonesian society. [Penelitian ini mengkaji dinamika politik Islam dalam proses pembentukan negara modern dengan fokus pada hubungan antara agama dan negara dalam konteks modernisasi politik pada era reformasi. Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana politik Islam menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan prinsip negara modern, serta dampak integrasi agama dan negara terhadap demokratisasi di Indonesia pasca-reformasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran politik Islam dalam pembentukan negara modern, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam integrasi agama dan negara, serta menilai sejauh mana politik Islam dapat mendukung stabilitas dan kelangsungan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen yang berkaitan dengan kebijakan politik, regulasi hukum, serta perkembangan politik Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Islam mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam menghadapi tantangan negara modern. Integrasi antara agama dan negara tetap menjadi perdebatan antara kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan kelompok yang mendorong sekularisme. Namun, dalam praktiknya, kompromi antara nilai-nilai Islam dan prinsip demokrasi dapat ditemukan dalam regulasi hukum serta kebijakan pemerintahan pasca-reformasi. Sebagai kesimpulan, politik Islam memiliki peran krusial dalam pembentukan negara modern, tetapi integrasi agama dan negara harus dikelola dengan seimbang agar tidak menghambat proses demokratisasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif agar peran Islam dalam politik tetap selaras dengan prinsip demokrasi dan keberagaman di Indonesia].
The Perspectives of Imam An-Nawawi and Imam Ibn al-Hummam on the Purity of Floors Cleansed with a Cloth from Cat Impurities: A Case Study of Medan Pet Cafe Winata, Muhammad Fadli; Marpaung , Aripin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.304

Abstract

It is crucial for Muslims to understand and correctly implement the purification of impurities (najis) in all places, particularly on floors in public spaces, where some are merely mopped with a cloth. In this regard, there is a difference of opinion between Imam An-Nawawi and Imam Ibn al-Hummam regarding the purity of floors that have been mopped with a cloth. This study aims to examine the differing perspectives of Imam Ibn al-Hummam and Imam An-Nawawi on the purification of floors from impurities when cleaned using a mop or cloth. The research employs a normative sociological method with a comparative approach, incorporating field studies and a literature review of relevant references. The findings reveal that Medan Pet Cafe adopts a cleaning method for floors contaminated with cat waste by wiping the affected area with tissue, mopping it with a cloth, and spraying disinfectant. This procedure serves as the standard cleaning protocol in the establishment to ensure hygiene and comfort for visitors. From a fiqh perspective, there is a divergence in opinion between Imam An-Nawawi and Imam Ibn al-Hummam concerning the purification of floors contaminated by impurities. Imam An-Nawawi asserts that if an impurity comes into contact with a shaqil object (a heavy and solid object, in this case, the floor), the floor cannot be purified merely by wiping or mopping; rather, it must be washed with water to ensure complete purification from impurities. Conversely, Imam Ibn al-Hummam argues that simply wiping the floor is sufficient, as floors are shaqil objects that do not absorb impurities, thereby eliminating the necessity of water washing [Sangat penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengerti bagaimana cara mensucikan najis dengan benar di semua tempat, terkhusus lantai di tempat umum, beberapa ada yang dipel dengan kain pel saja. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Al-Hummam mengenai kesucian lantai yang dipel dengan kain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pandangan Imam Ibnu al-Hummam dan Imam An-Nawawi mengenai kesucian lantai dari najis yang dipel dengan kain. Metode penelitian ini adalah sosiologis normatif yang bersifat komparatif, melakukan penelitian lapangan serta melakukan analisis pustaka terhadap referensi yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan penelitian ini menemukan bahwa metode yang digunakan oleh Medan Pet Cafe dalam mensucikan lantai yang terkena kotoran kucing adalah dengan mengusapnya menggunakan tisu, kemudian mengepelnya dengan kain, dan menyemprotkan cairan disinfektan. Prosedur ini menjadi standar pembersihan di tempat tersebut untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan bagi pengunjung. Dari perspektif fikih, terdapat perbedaan pandangan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Al-Hummam terkait kesucian lantai yang terkena najis. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa apabila najis mengenai benda yang shaqil (benda berat dan padat, dalam hal ini lantai), maka lantai tidak dapat menjadi suci hanya dengan diusap atau dipel, melainkan harus disiram dengan air agar benar-benar terbebas dari najis. Sebaliknya, Imam Ibnu Al-Hummam berpendapat bahwa lantai cukup dibersihkan dengan cara diusap saja, karena lantai termasuk benda yang shaqil yang tidak menyerap najis, sehingga tidak memerlukan penyiraman air].
The Use of Inhalers While Fasting from the Perspective of Ibnu Mas’ud Al-Kasani and Ibnu Qudamah: A Case Study in Pegajahan District Erlangga, Muhammad; Sudianto, Sudianto
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.305

Abstract

This study examines the use of inhalers by individuals observing fasting, a topic that has sparked differing opinions among Islamic scholars. The background of this issue lies in the divergent interpretations and understandings of the concept between Ibnu Mas‘ud Al-Kasani and Ibnu Qudamah. The research employs a normative sociological methodology with a comparative approach. Primary data were obtained directly from the works of Ibnu Mas‘ud Al-Kasani and Ibnu Qudamah, as well as through interviews conducted at the research site. Data analysis was carried out qualitatively using a comparative framework. The findings indicate a significant difference in perspective between the two scholars. Ibnu Mas‘ud Al-Kasani prohibits the use of inhalers during fasting, arguing that it invalidates the fast if the inhaled substance reaches the *jauf* (internal cavity). In contrast, Ibnu Qudamah rejects this view and offers a different interpretation of *jauf*. In Pegajahan District, cases of inhaler use during fasting have been observed, despite varying understandings of its legal basis. This study highlights the need for further public education on the diverse scholarly opinions regarding this matter and encourages dialogue among local religious leaders. [Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan Inhaler pada orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, sebuah masalah yang selama ini menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Latar belakang permasalahan ini adalah perbedaan penafsiran dan pemahaman makna antara Ibnu Mas’ud Al-kasani dan Ibnu Qudamah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis normatif yang bersifat komparatif. Data primer diperoleh secara langsung dari karya-karya Ibnu Mas’ud Al-kasani dan Ibnu Qudamah, serta melalui wawancara dilokasi penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara kedua ulama tersebut. Ibnu Mas’ud Al-kasani tidak membolehkan penggunaan inhaler saat berpuasa karena dapat membatalkan puasa ketika aroma yang dihirup masuk sampai kedalam jauf. Sementara itu, Ibnu Qudamah menolak pendapat tersebut dan memiliki pandangan yang berbeda mengenai jauf. Di Kecamatan Pegajahan, ada kasus mengenai inhaler yang digunakan saat sedang berpuasa, meskipun pemahaman tentang dasar hukumnya berbeda-beda. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi lebih lanjut kepada Masyarakat tentang berbagai pendapat ulama terkait hal ini, dan mendorong dialog antar tokoh agama setempat untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif].
Islamic Banking and Economic Growth: A Case Study in Indonesia Hikmah, Lailatul; Hafizhah, Nur Zakiya; Rusgianto, Sulistya
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.307

Abstract

This research analyzes the influence of total assets, total financing, and total sharia banking deposits on economic growth in Indonesia, as measured by Gross Domestic Product (GDP). Secondary data is used from the first quarter of 2015 to the last quarter of 2023, using the Vector Error Correction Model (VECM) method to identify long-term and short-term relationships between these variables. The research results show that total Islamic banking assets have a positive and significant effect on GDP in the long term, but have a negative effect in the short term. Total financing does not show a significant effect in the short term and even has a negative impact in the long term. On the other hand, total deposits have a significant positive effect on GDP in the long term. These findings highlight the importance of efficiency in asset management and Sharia banking financing as well as the need for policies that support stability and public trust in Sharia banking. The contribution of this research lies in providing empirical evidence regarding the role of Islamic banking in Indonesia's economic growth, especially through the analysis of the long-term and short-term relationship between total assets, total financing, and total deposits to GDP. These findings enrich the literature regarding the effectiveness of sharia banking in the national financial system and provide implications for policies aimed at increasing the efficiency of asset management and sharia financing. In addition, this research provides insight for regulators and banking practitioners in designing strategies that can increase the contribution of Sharia banking to the economy in a sustainable manner. [Penelitian ini menganalisis pengaruh total aset, total pembiayaan, dan total deposito perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Data sekunder digunakan dari kuartal pertama 2015 hingga kuartal terakhir 2023, dengan menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM) untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB dalam jangka panjang, namun berpengaruh negatif dalam jangka pendek. Total pembiayaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam jangka pendek dan bahkan berdampak negatif dalam jangka panjang. Sebaliknya, total deposito berpengaruh positif signifikan terhadap PDB dalam jangka panjang. Temuan ini menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan aset dan pembiayaan perbankan syariah serta perlunya kebijakan yang mendukung stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris mengenai peran perbankan syariah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya melalui analisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara total aset, total pembiayaan, dan total deposito terhadap PDB. Temuan ini memperkaya literatur terkait efektivitas perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional serta memberikan implikasi bagi kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan pembiayaan syariah. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan bagi regulator dan praktisi perbankan dalam merancang strategi yang dapat meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian secara berkelanjutan].
Family Involvement in Managing Work–Life Balance for Elderly Safety: A Case Study of Harapan Kita Nursing Home, Ogan Ilir, Indonesia Herlina, Herlina
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i2.242

Abstract

Abstract The transfer of the care, treatment, and upbringing of elderly parents to nursing homes has become a trendy phenomenon today. Most of the reasons for this care are due to the busy work and routine activities of the family, especially children, so that the intensity of attention and affection for the parents who are entrusted. However, this reason is not justified in Islamic law as long as children and families are still able to take care of elderly parents. Many cases of neglect of the elderly in care or being cared for by others and maintenance do not meet physical and mental health standards. There needs to be intensive supervision of elderly people who are entrusted to nursing homes, especially physical, psychological, and spiritual security. This article examines how to control quality, efficient, and effective time so that the intensity and frequency of family visits, especially children to nursing homes, can be carried out properly. The analysis and measurement of research data uses a qualitative approach with a descriptive level of explanation and is field research. Cases that occur in the field reflect the need for quality, efficient, effective time management of routine activities and family work so that visiting activities can consistently be carried out every week. This is because attention and affection from children and family play an important role in the lives of the elderly. Time management must be arranged in such a way that children and families have a frequent schedule to visit parents who are entrusted to the nursing home. The remaining time must be utilized by children and parents so that the blessing of life is maintained properly and nobly. [Pengalihan pemeliharaan, perawatan dan pengasuhan orang tua lanjut usia ke panti jompo telah menjadi fenomena tren pada saat ini. Sebagian besar alasan penitipan ini dikarenakan oleh kesibukan bekerja dan aktivitas rutin keluarga, khususnya anak sehingga berkurangnya intensitas perhatian dan kasih sayang terhadap orang tua yang dititipkan. Namun, alasan tersebut kurang dibenarkan dalam syariat Islam selama anak dan keluarga masih mampu mengurusi orang tua lansia. Banyak kasus penelantaran lansia di penitipan atau dirawat oleh orang lain dan pemeliharaan kurang memenuhi standar kesehatan fisik serta mental. Perlu adanya pengawasan yang intensif terhadap orang tua yang dititipkan di panti jompo, terutama keamanan fisik, psikis, dan spiritual. Artikel ini meneliti tentang cara mengendalikan waktu yang berkualitas, efisien dan efektif agar intensitas serta frekuensi kunjungan keluarga, khususnya anak ke panti wredha dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Analisis dan pengukuran data penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif dengan tingkat eksplanasi Deskriptif dan bersifat Field Research. Kasus yang terjadi di lapangan mencerminkan perlu adanya manajemen waktu yang berkualitas, efisien, efektif terhadap aktivitas rutinitas dan kerja keluarga agar kegiatan berkunjung secara konsisten dapat dilakukan setiap minggu. Hal ini mengingat perhatian dan kasih sayang dari anak dan keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan lansia. Manajemen waktu harus diatur sedemikian rupa sehingga anak dan keluarga memiliki jadwal yang sering untuk mengunjungi orang tua yang dititipkan di panti jompo. Waktu yang tersisa harus dimanfaatkan oleh anak dan orang tua agar keberkahan hidup tetap terjaga dengan baik dan mulia.] 

Page 12 of 17 | Total Record : 164

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 2 (2019) More Issue