cover
Contact Name
La Jaali
Contact Email
lajaali1974@gmail.com
Phone
+6282346654876
Journal Mail Official
admin_jurnal@stiaalazka.ac.id
Editorial Address
Jl. YPMM. Air Besar, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon, Provinsi Maluku
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
Hipotesa
ISSN : 08528977     EISSN : 28071581     DOI : https://doi.org/10.69774/hipotesa
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Hipotesa Ilmu-Ilmu Sosial Memuat tulisan atau hasil penelitian dari para dosen baik dosen internal maupun dosen ektsernal yang ingin mempublikasikan tulisannya atau hasil penelitiannya. Jurnal Hipotesa ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan bulan November tahun berjalan.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 19 No 1 (2025): HIPOTESA" : 8 Documents clear
Insentif Dan Semangat Kerja Pegawai: Sebuah Integrasi Teoritis Dari Perspektif Klasik Dan Kontemporer Madubun, Hadijah
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 19 No 1 (2025): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengembangkan Integrated Incentive Theory (IIT) sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori-teori klasik dan kontemporer tentang insentif dan semangat kerja pegawai. Menggunakan pendekatan integrative literature review, artikel ini menelaah kontribusi Teori X & Y, Teori Dua Faktor, Reinforcement Theory, Expectancy Theory, Self-Determination Theory, Equity Theory, dan Job Characteristics Model untuk merumuskan model insentif yang menggabungkan dimensi finansial, non-finansial, perceived fairness, personal fit, dan konteks organisasi. IIT menyajikan proposisi mengenai peran moderasi/perantara antara tipe insentif dan semangat kerja serta implikasi praktis untuk desain kebijakan insentif yang adaptif. Kontribusi utama artikel ini adalah penyediaan landasan konseptual bagi penelitian empiris selanjutnya dan panduan implementasi kebijakan SDM yang seimbang antara motivasi intrinsic dan ekstrinsik.
Akuntabilitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sirimau Kota Ambon Watianan , Suleman
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 19 No 1 (2025): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja pegawai permerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap pegawai pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenagan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing pegawai (Simbolon, 2010:1). Berdasarkan instruksi tersebut, dilakukanlah penelitian dengan judul “Akuntabilitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sirimau Kota Ambon” dengan perolehan data mencakup: (a) ketaatan terhadap pelaksanaan tugas/tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan dikerjakan dengan optimal, (b) ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan (c) kualitas yang baik terlihat dari hasil pekerjaan yang dihasilkan, (d). keberhasilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
Implementasi Smart Contract Dalam Bisnis Digital: Prespektif Hukum Perdata Dan Perlindungan Pihak Terlibat Umar , Munazar
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 19 No 1 (2025): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi blockchain telah menghadirkan terobosan berupa smart contract, yaitu protokol digital yang secara otomatis melaksanakan isi suatu perjanjian. Kendati menawarkan efisiensi dan keamanan dalam transaksi, penerapan smart contract menghadirkan tantangan hukum, khususnya dalam konteks hukum perdata indonesia yang masih mengacu pada kuh perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian smart contract dengan unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 kuh perdata, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang layak bagi para pihak yang terlibat. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat landasan hukum yang memadai untuk mendukung implementasi smart contract secara optimal. Tidak adanya regulasi khusus, ketimpangan dalam penguasaan teknologi, serta keterbatasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang bersifat progresif melalui penyusunan regulasi khusus, penetapan standar transparansi algoritmik, serta penguatan sistem e-court dan online dispute resolution demi menjamin kepastian dan keadilan hukum di era digital.
Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Sebagai Utopia/Distopia (Studi Hermeneutika Kekuasaan) Roos, David. O.
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 19 No 1 (2025): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The MBG program has significant potential to improve children's health, the agricultural sector, and the local economy, as well as increase student academic achievement and school attendance. However, program implementation faces various challenges, including budget sustainability, regulations, stakeholder synergy, the risk of diversion of funds, and compliance with nutrition and food safety standards. Strengthening regulations and stable funding are crucial to ensure the sustainability of the MBG program.
Strategies For Improving The Quality Of Public Services Through Village Digitalization: A Case Study In Sohuwe Village Warahuwena, Lenci Yakoba; Sipahelut, Semuel Willem; Wokanubun, Paulina
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 19 No 1 (2025): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze strategies for improving the quality of public services through digitalization in Sohuwe Village, East Taniwel District, West Seram Regency. Digitalization is seen as a solution to the low efficiency, transparency, and accessibility of village public services, which are still predominantly manual. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results indicate that digitalization has not been optimally implemented due to infrastructure constraints, low digital literacy among village officials and residents, and a lack of technological devices. However, there is a strong commitment from the village government to accelerate digital transformation. Strategic recommendations include improving digital infrastructure, enhancing digital literacy training, providing technological equipment, and strengthening multi-stakeholder collaboration, including through CSR programs. These strategies are expected to foster faster, more efficient, and more transparent public services.
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sebagai Wujud Otonomi Asli Desa Di Desa Wamlana Kecamatan Fenaleisela La Dimuru, Ali Hadi; Madjid, La
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 19 No 1 (2025): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berperan penting dalam memperkuat otonomi asli desa, mendorong kemandirian dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan tradisi lokal. Undang-Undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk merumuskan kebijakan, mengatur keuangan, serta mengembangkan potensi daerah dengan melibatkan partisipasi aktif warga. Meskipun kebijakan ini membuka peluang besar, pelaksanaannya juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, risiko penyalahgunaan anggaran, potensi konflik kepentingan dengan pemerintah daerah, dan minimnya partisipasi masyarakat. Dengan implementasi yang tepat, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 diharapkan dapat menciptakan desa yang mandiri, transparan, dan berkelanjutan, serta berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Desa sebagai wujud otonomi asli desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan variabel-variabel yang diteliti.
Upaya Mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan (Studi Literatur) Selly, Rina Nuraini
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 19 No 1 (2025): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal guna mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang efektif dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat, dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan laporan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat itu sendiri, dan juga swasta. Kesimpulannya, pperan masyarakat dalam berpartisipasi aktif, melakukan pendekatan berbasis kebutuhan lokal, pelatihan keterampilan, dan dukungan infrastruktur, sinergi dan kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pemberdayaan. Saran yang diajukan adalah perlunya sinergi antar-pemangku kepentingan serta pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program.
Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Kota Ambon Hutuely, In
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 19 No 1 (2025): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Ambon. Fokus penelitian diarahkan pada aspek responsivitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan ASN kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden penelitian terdiri dari ASN yang bertugas di instansi pelayanan publik serta masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ASN di Kota Ambon masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan. Meskipun demikian, terdapat upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas ASN, penerapan standar pelayanan minimal, serta penguatan pengawasan kinerja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kinerja ASN dalam pelayanan publik di Kota Ambon sudah menunjukkan perkembangan positif, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek kecepatan, transparansi, dan konsistensi pelayanan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pengembangan kapasitas aparatur, penguatan sistem evaluasi kinerja, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik.

Page 1 of 1 | Total Record : 8