cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Cynthia Hadita
Contact Email
cynthiahadita@gmail.com
Phone
+6281239882327
Journal Mail Official
cynthiahadita@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sei Bertu No.32, Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
Published by Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
ISSN : -     EISSN : 2829906X     DOI : https://doi.org/10.61863/gr.v3i2.39
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GRONDWET Journal of constitutional law and state administrative law is dissemination media of idea, thingking and conceptual study in law and society field, which is not ever published yet to the other media. GRONDWET published by Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara, and published in January and July. The focus and scope of this journal are Constitutional Law and State Administrative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 53 Documents
 2   3   4   5   6 
URGENSI PENATAAN STRUKTUR KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: MEMBENDUNG DOMINASI EKSEKUTIF DAN KOMODIFIKASI POS POLITIK Daniel NP Tampubolon
Grondwet Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v5i2.65

Abstract

Sistem presidensial yang dianut Indonesia menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kewenangan penuh membentuk kabinet. Namun dalam praktiknya, pembentukan kabinet kerap diwarnai oleh logika bagi-bagi kekuasaan politik yang mengaburkan prinsip merit, profesionalisme, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi penataan struktur kabinet dalam sistem presidensial Indonesia guna membendung dominasi eksekutif yang berlebihan dan mencegah komodifikasi pos-pos menteri sebagai komoditas politik koalisi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembengkakan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih hingga 48 kementerian mengindikasikan absennya batas normatif yang tegas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara belum mampu mengekang praktik komodifikasi jabatan menteri. Penataan kabinet yang efektif membutuhkan pembatasan konstitusional jumlah kementerian, penguatan persyaratan kompetensi menteri, serta mekanisme pengawasan DPR yang lebih substantif. Reformasi ini urgen dilakukan untuk mengembalikan sistem presidensial pada rel konstitusionalnya dan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab kepada rakyat
INKONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Nisa Fitriani
Grondwet Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Konstitusi kembali dihadapkan pada permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Uji Konstitusional ini tercatat pada putusan Mahkamah Kontsitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Putusan ini menjadi sorotan karena mengubah ketentuan masa jabatan pimpinan KPK, sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan untuk menyelaraskan dengan lembaga negara independen lainnya dan menjamin efektivitas pelaksanaan tugas. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, namun substansi putusan tersebut menimbulkan perdebatan karena dianggap inkonstitusional yang berpotensi membuka ruang intervensi politik serta menciptakan ruang bagi pemimpin lainnya mengajukan permohonan dengan masa jabatan yang berbeda-beda dengan Lembaga lainnya. Bahwa pemohon sebagai perorangan warga republik indonesia yang dalam hal ini menjabat sebgai wakil pimpinan komisi pemberantasan korupsi periode 2019-2023. Pasal 34 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum secara spesifik bagi Pemohon yang berada pada kedudukan sebagai salah satu Pimpinan KPK periode 2019-2023. Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dalam bentuk hukum atau peraturan atau putusan yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum yang berlaku dengan masalah hukum yang sebenarnya?. Tujuan penelitian ini untuk menganilisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal Pasal 34 Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Tipikor, tidak hanya itu manfaat penelitian ini menambah pemahaman mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang serta implikasinya terhadap prinsip independensi lembaga negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 secara normatif sah dan mengikat, namun dalam pelaksanaannya perlu pengawasan ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun menurunkan independensi KPK dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENANGANAN KORBAN BENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA Devi Yulida; Nita Nilan Sry Rezki Pulungan; Agusmidah; Dinda Adistya Nugraha; Mohammad Ghuffran
Grondwet Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v5i2.67

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga menuntut adanya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban bencana. Tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta menganalisis pelaksanaannya ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan serta didukung oleh data hasil survei di Desa Cempa, Kabupaten Langkat.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab negara telah memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat melalui UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tanggung jawab pemerintah pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala koordinasi antarlembaga, perbedaan kapasitas pemerintah daerah, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya sebagai korban bencana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar tanggung jawab negara dapat diwujudkan secara efektif sesuai dengan amanat konstitusi.

Page 6 of 6 | Total Record : 53

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Juli Vol. 5 No. 1 (2026): Januari Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Januari 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Juli 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Januari 2022