GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
GRONDWET Journal of constitutional law and state administrative law is dissemination media of idea, thingking and conceptual study in law and society field, which is not ever published yet to the other media. GRONDWET published by Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara, and published in January and July. The focus and scope of this journal are Constitutional Law and State Administrative Law.
Articles
43 Documents
<![CDATA[PENGGUNAAN FRASA “DIATUR DENGAN” DAN FRASA “DIATUR DALAM” DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Irwansyah Irwansyah]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, ada dua sumber kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu secara atribusi dan secara delegasi. Dalam pendelegasian peraturan perundang-undangan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah pada dasarnya menggunakan frasa “diatur dengan” atau frasa “diatur dalam”. Namun, dalam prakteknya sering terjadi kekeliruan dalam penggunaan frasa-frasa tersebut. Frasa “diatur dengan” seyogianya digunakan apabila materi yang didelegasikan dipandang perlu diatur dalam satu peraturan perundang-undangan sedangkan frasa “diatur dalam” digunakan jika dianggap materi yang didelegasikan dapat digabung dengan delegasi yang dianggap dapat digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[MENGGAGAS UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Budiman N.P.D Sinaga]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Saat ini bahkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu permasalahan perlindungan Kekayaan Intelektual tidak lagi menjadi urusan satu negara saja tetapi sudah menjadi urusan internasional. Sering sekali pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Kekayaan Intelektual terutama Undang-Undang berdasarkan perjanjian internasional. Padahal secara umum diterima pandangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang harus berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan masalah yang diteliti maka metode penelitian yang sesuai adalah metode penelitian hukum normatif. Peneliti melakukan penelitian terhadap berbagai sumber data sekunder terutama peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ternyata dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditemukan beberapa materi muatan yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual antara lain dalam Pasal 25A, 32, dan 33 sehingga Undang-Undang Dasar 1945 dapat dinamakan Konstitusi Kekayaan Intelektual. Pada masa datang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang mengenai Kekayaan Intelektual sudah seharusnya mencantumkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi materi muatan mengenai Kekayaan Intelektual. ]]>
<![CDATA[DEMOKRATISASI DALAM PROSES REKRUTMEN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tri Sandi Muji Areza]]>;
<![CDATA[Faisal Akbar]]>;
<![CDATA[Edy Ikhsan]]>;
<![CDATA[Mirza Nasution]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan tentang bagaimana penerapan proses rekrutmen kepengurusan partai politik dalam mencari pengurus dalam pelaksanaanya yang merujuk kepada undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011, secara umum partai politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan suatu sistem perpolitikan negara, dan kunci terpentingnya adalah rekrutmen kader dan pengurus partai politik, yang merupakan suatu indikator yang penting untuk melihat perubahan dan pembangunan suatu partai politik dalam membangun sistem politik pada pemerintahan suatu negara. Tujuan penelitan ini adalah mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan hukum tentang rekrutmen partai politik didalam proses rekrutmen mencari kepengurusan. Metode Penelitian penelitian yang digunakan adalah deskritif analitis. Hasil Penelitian, menelaah dari sisi hukum berdasarkan aturan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, dalam penelitian ini membuat kesimpulan bahwa seperti dalam rekrutmen mencari jabatan pengurus masaih banyak partai politik melakukannya dengan cara yang tidak demokratis, seperti jabatan yang pempuyai pengaruh signifikan di tubuh partai politik, seperti jabatan Ketua DPD, Ketua DPC, Bendahara, Sekjen partai sampai Ketua umum partai politik. Sehingga berimplikasi pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis.]]>
<![CDATA[HISTORIS KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Fajar Masriadji]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan kedudukan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang pernah berubah secara hierarki dalam beberapa kali penetapan MPR. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini UU dan Perppu memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP TRANSISI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI DESA ADAT ]]>
<![CDATA[Rizky Darmawansyah Sihombing]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan desa adat di Indonesia merupakan suatu fenomena yang ada sejak dulu kala. Masyarakat masyarakt asli di Indonesia yang hidup sebelum kedatangan Belanda adalah bentuk keberadaan desa adat. Selain itu pula, banyaknya daerah daerah di Indonesia membuat status penetapan desa di Indonesia masih dapat berubah. Seperti beberapa daerah di Kalimantan yang akan menetapkan sebagain desanya menjadi desa adat. Hal ini tentunya tindakan yang konstitusionalitas. Sebab eksistensi keberadaan desa adat dapat dilihat dari Pasal 18B UUD 1945 yang menjadikan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai Undang Undang turunannya. Banyaknya keberadaan desa adat di Indonesia tetapi juga menimbulkan problematika hukum dimana kita harus dapat mengetahui seberapa besar peraturan perundang undangan memberikan kekuatan hukum terhadap keberadaaan desa adat. Lebih lanjut lagi adalah bagaiman mekanisme transisi yang harus dilalui untuk dapat merubah suatu desa menjadi desa. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum normative dan dengan pendekatan perundang undangan (statute approach). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana undang undang mengatur tentang keberadaan desa adat dan bagaimana proses transisi perubahan status desa menjadi desa adat.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HUNIAN BERIMBANG DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ilham Hermawan]]>;
<![CDATA[Febri Meutia]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengaturan tentang hunian berimbang untuk menghindari terciptanya lingkungan perumahan dengan pengelompokan hunian yang dapat mendorong terjadinya kerawanan sosial. Selain itu, perlunya kesetiakawanan diantara berbagai kelompok masyarakat, sehingga dimungkinkan kelompok masyarakat mampu membantu masyarakat yang kurang mampu. Konsep hunian berimbang banyak disalahpahami sebagai hanya sekedar mengurangi backlog, padahal filosofi utamanya adalah menjaga keserasian sosial dalam masyarakat melalui hidup berdampingan diantara beragam strata sosial dalam satu lingkungan hunian. Dengan pertimbangan tidak berjalannya konsep hunian berimbang, pada akhirnya diubahlah pengaturan hunian berimbang yang diatur dalam UU Nomor 1/2011 tentang PKP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Adapun tujuan perubahan tersebut selain sebagai evaluasi terhadap pelaksana konsep hunian berimbang juga sebagai upaya mencari format baru pengaturan hunian berimbang yang ideal. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi solusi yang efektif permasalahan hunian berimbang yang terjadi selama ini, dengan konversi dana maka dapat memberikan kemudahan bagi pelaku pembangunan tanpa menghilangkan esensi dari hunian berimbang itu sendiri.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Abdul Munir Nasution]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>;
<![CDATA[M Ekaputra]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kekhawatiran Internasional terhadap narkotika serta pencucian uang melahirkan sesuatu konvensi yang disebut sebagai International Legal Regime to Combat Money Laundering serta apalagi terdapat kecenderungan kalau pencucian uang dilakukan dengan sangat rumit. Pencucian uang adalah tindak pidana yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana lain. Tindak pidana asal (predicate crime) sesuai dengan pasal dua (2) ayat satu (1) UU No. 8 Tahun 2010. Setelah dilakukannya tindak pidana asal lalu pelaku tindak pidana tersebut melakukan placement (penempatan) agar uang hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui bahwasannya dari hasil tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (Library Research). Kesimpulan dalam tesis ini adalah semestinya perkara tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dan perkara tindak pidana pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diajukan dalam satu surat dakwaan, sebab proses penyidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, namun secara konkreto diajukan secara terpisah olen Penuntut Umum, tentunya kondisi seperti ini akan merugikan Terdakwa sebab kecendrungan melanggar Hak Asasi dari Terdakwa, karena akan menimbulkan kesulitan bagi Terdakwa dalam rangka membela diri, dan apalagi sekiranya diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang berbeda berakibat akan menjatuhkan pidana penjara melebihi 20 (dua puluh tahun).]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN DISKRESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Indra Kurniawan]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan asas negara hukum dan asas kedaulatan rakyat, segala bentuk keputusan dan/atau tindakan lembaga penyelenggara negara (sebagaimana diputuskan) harus berdasarkan hak dan kedaulatan rakyat yang merupakan cerminan dari Pancasila sebagai ideologi negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Dalam situasi saat ini, pemerintah memiliki kebijakan tidak ada upaya untuk mengkriminalisasi terhadap bersifat politis (tegas) dalam pelaksanaan proyek strategis nasional karena menghambat pembangunan negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Negara (UUAP) lahir dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap pengambilan keputusan dan/atau tindakan (opsional) dari lembaga dan/atau pejabat pemerintahan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan seenaknya menggunakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, UUAP memberikan hak diskresi dalam ruang lingkup, persyaratan, tata cara penggunaan dan konsekuensi hukum tanggung jawab. ]]>
<![CDATA[KETIDAKPATUHAN vs KEKUATAN PUBLIC SUPPORT, SEBERAPA BERANI MK? ]]>
<![CDATA[Fajar Laksono Suroso]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Repetisi dari doktrin bahwa penegakan putusan MK menggantungkan pada self-respect dan kesadaran hukum adressat putusan membuat bayang-bayang ketidakpatuhan selalu menghantui putusan MK. Banyak studi dilakukan, namun hasilnya cenderung merekomendasikan upaya paksa atau sanksi terhadap adressat putusan yang tidak patuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Belum banyak yang mengeksplorasi peran dan kontribusi MK sendiri dengan sejumlah langkah potensial, salah satunya model pendekatan public support Vanberg sebagi effort untuk menjaga putusannya. Untuk menuju hal tersebut, perlu pra-kondisi, yaitu (a) publik menghargai reputasi MK; (b) publik memandang kepatuhan terhadap putusan MK merupakan sesuatu hal sangat penting; dan (c) keberanian mengungkap fakta ketidakpatuhan terhadap putusan MK. Jika itu sudah dilakukan, tinggal seberapa berani MK untuk (i) menerapkan decision non-execution, (ii) memproduksi “putusan yang bisa berbicara dengan sendirinya”; (iii) mengubah narasi paksaan dan sanksi menjadi kontrubusi, (iv) kepatuhan dijadikan institutional interest; (v) publikasi adanya fakta ketidakpatuhan, dan (vi) menyiapkan divisi khusus memantau pelaksanaan putusan.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN KAMPANYE POLITIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ]]>
<![CDATA[Fidyan Hamdi Lubis]]>;
<![CDATA[Putri Ramadayanti Nasution]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kampanye menjelang pemilu sudahlah sangat sering dilakukan oleh berbagai partai politik.Namun ada aturan-aturan yang harus di taati saat melakukan kampanye,salah satu aturannya adalah tidak di perbolehkannya melakukan kampanye menggunakan fasilitas pendidikan seperti yang tertuang pada Pasal 280 ayat 1 huruf h UU pemilu.Metode yang digunakan pada penilitian ini yaitu yuridis normative dengan melakukan studi kepustakaan.Data yang di gunakan yaitu data sekunder merupakan data-data yang sudah ada sebelumnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum kampanye yang dilakukan di Universitas bersandar pada pasal 280 ayat 1 huruf h UU pemilu yang isinya melarang melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah,fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.Jadi dari isi UU tersebut bisa di tarik kesimpulan bahwa melakukan kampanye di larang atau tidak di perbolehkan oleh Negara.]]>
