cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Cynthia Hadita
Contact Email
cynthiahadita@gmail.com
Phone
+6281239882327
Journal Mail Official
cynthiahadita@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sei Bertu No.32, Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
Published by Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
ISSN : -     EISSN : 2829906X     DOI : https://doi.org/10.61863/gr.v3i2.39
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GRONDWET Journal of constitutional law and state administrative law is dissemination media of idea, thingking and conceptual study in law and society field, which is not ever published yet to the other media. GRONDWET published by Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara, and published in January and July. The focus and scope of this journal are Constitutional Law and State Administrative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN MENJADIKANNYA LEMBAGA EKSAMINATIF STUDI KOMPARATIF DI DENMARK DAN FINLANDIA Tri Mulyani; Fahrizal S.Siagian; Najuasah Putra; Muhammad Khairul Imam
Grondwet Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v3i2.42

Abstract

Permasalahan korupsi di Indonesia harus ditangani secara serius oleh sebuah lembaga khusus yang independen dan didukung oleh seluruh komponen bangsa. Pada penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas berkaitan bagaimana Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Denmark dan Finlandia dan juga, bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Upaya Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan Menjadikannya Sebagai Lembaga Eksak. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan dan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini, pertama, kelembagaan lembaga antikorupsi di Denmark dan Finlandia bersifat independen dan tidak terikat oleh kekuasaan manapun. Kedua, penguatan lembaga pemberantasan korupsi harus dilakukan secara total dan konsisten, salah satunya dengan menjadikan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga pemeriksa yang independensinya terjaga dengan baik.
KEWENANGAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI Muhammad Rafiq Utama
Grondwet Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v3i2.43

Abstract

Akta yang dibuat dihadapan PPAT dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa dikemudian hari bahwa telah dilakukan perbuatan hukum jual beli tersebut serta berfungsi untuk keperluan pendaftaran mengenai pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain ke BPN. Aspek perlindungan hukum bagi PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya menjadi sesuatu yang sangat penting, karena PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya rentan terjerat hukum. penelitian ini akan membahas terkait bagaiamana regulasi mengatur PPAT untuk membuat peralihan ha katas tanah melalui jual beli, tanggung jawab PPAT pada akta tersebut dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak pada peralihan hak tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil data yang di peroleh bahwa pengaturan kewenangan PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah melalui jual beli diatur dalam PERKABAN Nomor 8 Tahun 2012 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 55 PERKABAN Nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Kode Etik PPAT. Bentuk tanggung jawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak pada peralihan hak atas tanah melalui jual beli adalah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum.
KONTRIBUSI PEMIKIRAN TOKOH ACEH TAMIANG DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI PEMILU YANG BEBAS MONEY POLITIK Lukmanul Hakim
Grondwet Vol. 4 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v4i1.45

Abstract

Praktik money politik merupakan tantangan serius dalam sistem demokrasi di Indonesia, termasuk di Aceh Tamiang, yang dapat merusak esensi demokrasi dan memperburuk kualitas pemilu. Dalam hal ini, pemilih cenderung dipengaruhi oleh insentif materi, bukan oleh kualitas kandidat atau visi misi yang ditawarkan, yang berakibat pada tereduksinya integritas pemilu. Selain itu, kesenjangan sosial semakin meningkat karena hanya pihak yang memiliki sumber daya materi yang dapat mendominasi proses pemilihan. Aceh Tamiang, sebagai wilayah dengan penerapan Syariat Islam, memiliki potensi besar untuk membangun demokrasi yang berintegritas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif-Empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi pemikiran dan strategi para tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, pendidikan, dan adat, dalam meminimalkan praktik money politik di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat qanun yang mendukung pemilu yang adil, praktik money politik tetap terjadi, terutama karena faktor kemiskinan dan kurangnya pendidikan politik. Tokoh agama, pendidikan, dan adat di Aceh Tamiang berperan penting dalam mencegah praktik ini, melalui edukasi pemilih, penguatan penegakan hukum, serta transparansi dana kampanye, untuk mewujudkan demokrasi yang bebas dari money politik.
KONSTRUKSI PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Syokron Jazil; Kamiliya
Grondwet Vol. 4 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v4i1.46

Abstract

Melegalkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada pada suatu negara tentu tidak lepas dengan persoalan sistem hukum yang dianutnya. Gagasan dan bentuk pelaksanaan sistem Omnibus law di dalam sistem hukum Indonesia terdapat problematika, karena pada aspek sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah omnibus, sehingga gagasan implementasi metode Omnibus law di dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi pro kontra apakah layak atau tidak untuk diterapkan. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensi Omnibus law dalam peraturan perundang-undangan masih belum diatur dan terkait penerapan Omnibus law pada dasarnya harus dilakukan transplantasi. Hukum melalui aspek resepsi dalam hukum dan resepsi dalam masyarakat yang hal tersebut juga didukung dengan partisipasi, sosialisasi kepada masyarakat dan pengharmonisasian di dalam peraturan perundang-undangan.
PERAN MEDIA MASSA DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK: STUDI KASUS PADA PENGARUH PEMBERITAAN POLITIK TERHADAP PREFERENSI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM Muhammad Bahagia
Grondwet Vol. 4 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana preferensi pemilih dipengaruhi oleh media dalam pemilu, dengan penekanan khusus pada bagaimana media membentuk opini publik dan agenda politik. Studi ini mengkaji berbagai teknik pemberitaan politik yang digunakan oleh media massa tradisional dan media sosial. serta pengaruhnya terhadap proses demokrasi dan representasi politik di masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual dan studi kausu. Pada temuan ini menunjukkan bahwa agenda politik, opini publik terhadap politisi dan isu-isu politik, serta jumlah pemilih semuanya dipengaruhi secara signifikan oleh media massa. Meskipun demikian, dampak media massa juga dapat mengakibatkan ketersediaan informasi yang tidak merata, perpecahan politik, dan skeptisisme terhadap proses demokrasi secara keseluruhan. Untuk mengatasi dampak merugikan dari pengaruh media massa terhadap pemilu, penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan literasi media dan mendorong keberagaman media.
PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL BERBASIS PADA NILAI-NILAI PANCASILA Muhammad Sabiq Balya
Grondwet Vol. 4 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v4i1.48

Abstract

Pembaharuan hukum secara nasional memang sangat diperlukan diera sekarang. Bahkan hingga sekarang, upaya percepatan untuk melakukan suatu reformasi hukum terus dilakukan oleh pemerintah. Namun upaya melakukan pembangunan hukum kerap kali terdapat suatu permasalahan baru yang timbul di kalangan masyarakat. Banyaknya aturan hukum yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi memberikan isyarat bahwa hukum yang diciptakan belum mencerminkan apa yang menjadi tujuan hukum sendiri. Aturan yang dikategorikan inkonstitusional memberikan arti bahwa aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan bahkan secara lebih jauh melanggar ketentuan nilai-nilai pancasila. Sebab UUD 1945 merupakan derivasi nilai dari Pancasila sebagai dasar negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan deskriptif konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai nilai pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional untuk menciptakan keselarasan antara berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan bahagian yang sangat penting untuk di perhatikan. Oleh karena Pancasila telah disepakati untuk menjadi dasar negara, sehingga sudah sepantasnya dalam setiap upaya pembaharuan hukum di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam mengambil suatu kebijakan. Pengintegrasian nilai-nilai pancasila dalam sistem hukum nasional bukanlah persoalan yang gampang. Terdapat tantangan yang di hadapi pada proses pengintegrasian tersebut,seperti pluralisme hukum di Indonesia. Namun hal demikian dapat teratasi dengan melakukan reformasi di dunia pendidikan serta terjalinnya kolaboratif oleh semua pihak.
MENELAAH KEWENANGAN LEMBAGA LEGISLATIF: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN SELANDIA BARU Riski Pardinata Berutu
Grondwet Vol. 4 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v4i1.49

Abstract

Penelitian ini membandingkan badan legislatif Indonesia dan Selandia Baru dari aspek struktur, sistem pemilu, hubungan dengan eksekutif, dan efektivitas kerja. Indonesia menganut sistem bikameral semu yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sementara Selandia Baru menggunakan sistem unikameral dengan satu lembaga legislatif, yaitu Parliament. Tentunya dari perbedaan tersebut dapat terlihat nantinya kewenangan lembaga legislative diantara kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, dengan pendekatan studi perbandingan. Terlihat bahwa hubungan legislatif-eksekutif di Indonesia didasarkan pada sistem presidensial, sedangkan Selandia Baru menerapkan sistem parlementer yang lebih terintegrasi. Pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional berbasis daerah pemilihan, sementara Selandia Baru mengadopsi sistem Mixed Member Proportional (MMP). Struktur unikameral Selandia Baru menghasilkan proses legislasi yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan dengan kompleksitas sistem bikameral semu di Indonesia. Selain itu, Selandia Baru menunjukkan representasi gender yang lebih seimbang meskipun tanpa kuota khusus. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan historis, politik, dan budaya kedua negara, dengan Selandia Baru menonjol dalam efisiensi dan kesederhanaan legislatif, sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam harmonisasi fungsi legislatif dan fragmentasi politik.
ANALISIS YURIDIS PENYALURAN PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA: STUDI PERBANDINGAN BERDASARKAN HUKUM KEUANGAN NEGARA DALAM KONTEKS NEGARA-NEGARA OKI Arfitiya Nasution, Annisa
Grondwet Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v4i2.50

Abstract

Indonesia termasuk salah satu negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam perkembangannya, tentunya memberikan implikasi terhadap pengelolaan keuangan dengan sistem syariah. Penelitian ini juga bertujuan membandingkan kerangka hukum keuangan negara yang mengatur pembiayaan syariah di kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia dan  menyoroti efektifitas, tantangan, serta peluang harmonisasi regulasi dalam konteks OKI. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan otoritas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia memiliki struktur regulasi yang lebih terintegrasi, dual banking system, serta pengawasan tersentralisasi di bawah Bank Negara Malaysia, sehingga penyaluran pembiayaan syariah berlangsung lebih stabil dan efisien. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan berkat populasi Muslim yang besar, namun masih menghadapi kendala seperti fragmentasi regulasi, literasi hukum yang kurang, serta keterbatasan infrastruktur hukum. Perbandingan ini mengindikasikan perlunya peningkatan sinergi dan harmonisasi regulasi antarnegara OKI demi menciptakan sistem pembiayaan syariah yang lebih efektif dan berkeadilan. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas hukum, peningkatan literasi, serta optimalisasi peran regulator agar tata kelola pembiayaan syariah semakin adaptif terhadap tantangan global.
POLITIK HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI TINDAKAN (DOUBLE TRACK SYTEM) DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Kajian Sosiologi Hukum) Rumondang Siagian, Putri
Grondwet Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v4i2.51

Abstract

Pencemaran lingkungan hidup dewasa ini sudah sangat memprihatinkan, untuk itu diperlukan instrumen hukum yang mengatur tentang sanksi terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik sanksi penindakan maupun sanksi pidana penjara. Penerapan sistem jalur ganda dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup dengan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Melalui kajian sosiologi hukum diharapkan sistem jalur ganda dapat diterapkan secara efektif terhadap para pelaku pencemaran lingkungan hidup. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris atau yuridis sosiologis (socio legal research). Hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan double track system berupa sanksi pidan dan sanski tindakan perlu dilakukan guna menghindari semakin parahnya kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan. upaya tindakan dilakukan guna mengembalikan lingkungan yang telah tercemar dan sanksi pidana dijalankan guna memberikan efek jera bagi setiap pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
PENDEKATAN MAQASID SYARIAH MUHAMMAD AT-THAHIR BIN ASHUR DALAM MENGEMBALIKAN CITRA KEKUASAN LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA Zainuri, Ahmad; Hermawan, Hosnan
Grondwet Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v4i2.52

Abstract

Kepercayaan lembaga legislatif di tengah-tengah masyarakat saat ini mengalami penurunan, hal itu dibuktikan dengan berbagai survei yang menunjukkan lembaga legislatif eksistensinya turun di masyarakat sehingga perlu dikembalikan kepercayaan tersebut melalui  suatu pendekatan dengan metode maqashid syariah Ibnu Ashur. Penelitian ini menggunakan penelitan hukum normatif (normatif legal research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan study kasus (case study). Dari penelitian ini menunjukkan hasil penelitian ini adalah bahwa hendaknya partai politik melakukan kebijakan slektif dalam merekrut calon anggota legislative. Selain itu, perlu adanya rekonstruksi kewenangan dengan mendekatkan pada konsep maqashid syariah Ibnu Ashur.

Page 4 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Januari Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Januari 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Juli 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Januari 2022