cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rosyidi Hamzah
Contact Email
jkih.almatani@gmail.com
Phone
+628117522626
Journal Mail Official
jkih.almatani@gmail.com
Editorial Address
Kantor Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani Pekanbaru, Riau, Indonesia
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Published by Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani
ISSN : 29630630     EISSN : 28291980     DOI : 10.55583/jkih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kajian Ilmu Hukum adalah jurnal hukum peer-review yang menyediakan forum untuk karya ilmiah tentang studi hukum. Jurnal ini menerbitkan makalah penelitian asli yang berkaitan dengan beberapa aspek dari penelitian hukum. Jurnal Kajian Ilmu Hukum terbit 2 kali setahun pada bulan Januari dan Agustus. Jurnal ini benar-benar membuka akses pintu bagi para pembaca dan akademisi untuk tetap berhubungan dengan temuan penelitian terbaru di bidang hukum. Jurnal Kajian Ilmu Hukum melingkupi kajian-kajian ilmiah dalam ranah ilmu hukum, hasil-hasil penelitian yang terbaru dan pemikiran-pemikiran progresif. E-ISSN : 2963-0630, P-ISSN : 2829-1980
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 107 Documents
 7   8   9   10   11 
TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP LEGALITAS PERJANJIAN PRANIKAH: PROTEKSI PREVENTIF DALAM HUKUM MODERN Firmansyah Firmansyah; Akbarizan Akbarizan; Akmal Abdul Munir; Hellen Last Fitriani; Irda Misraini
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1390

Abstract

Perjanjian pranikah merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, terutama dalam menghadapi kemungkinan permasalahan yang muncul di masa depan. Dalam perspektif hukum modern, perjanjian ini dianggap sebagai bentuk proteksi preventif terhadap hak-hak pasangan suami istri, khususnya dalam konteks harta bersama dan hak-hak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas perjanjian pranikah dalam perspektif maqasid syariah, dengan fokus pada proteksi preventif yang diberikan terhadap individu dan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur hukum Islam dan hukum positif yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah dapat dianggap sah dan legal dalam pandangan hukum Islam jika memenuhi prinsip-prinsip maqasid syariah, seperti melindungi hak-hak individu, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Selain itu, perjanjian pranikah juga dapat menjadi sarana preventif yang efektif dalam mencegah sengketa di kemudian hari, sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi keharmonisan keluarga.
Penguatan Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia Muhibuddin Zaini
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1395

Abstract

Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan menjadi patokan didalam kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Kegiatan perbankan syariah memiliki banyak segi dan banyak ragam yang melintasi beberapa peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu untuk menguatkan posisi Perbankan Syariah diperlukan sinkroniasasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan kegiatan perbankan syariah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian normative. Hasil dari penelitian ini diperlukan perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang beririsan dengan Perbankan Syariah.
CHILD EXPLOITATION AS A HUMAN RIGHTS VIOLATION: A JURIDICAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW IN INDONESIA Irma Romi Anto
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1406

Abstract

Child exploitation constitutes a grave violation of human rights, directly undermining the dignity, development, and future of children as the nation's next generation. This article presents a juridical analysis of how Indonesian national law and international legal instruments protect children from various forms of exploitation, including economic exploitation, sexual exploitation, and trafficking. Employing a normative legal approach, this study examines relevant Indonesian legislation-such as the Child Protection Act and provisions in the Criminal Code-alongside international frameworks, notably the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC). The findings indicate that despite Indonesia’s ratification of key international treaties and the existence of comprehensive domestic legal norms, significant challenges persist in enforcement, institutional coordination, and victim recovery processes. This paper argues for a more integrated and rights-based legal framework, improved law enforcement capacity, and stronger institutional mechanisms to ensure effective child protection. Strengthening these aspects is essential to align national practices with universally recognized human rights standards and to combat child exploitation more effectively
STUDI PERBANDINGAN BATAS USIA NIKAH DI INDONESIA, TURKI, DAN MAROKO (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PROGRESIF DAN HAM) Rachman Iqbal; Akbarizan Akbarizan; Akmal Abdul Munir
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai peraturan di Negara-negara muslim terkait batas usia pernikahan dari kacamata hukum Islam progresif dan HAM (Hak Asasi Manusia). Dilatar belakangi oleh perbedaan penetapan batas usia pernikahan oleh para ulama dan pada berikutnya menjadi kodifikasi hukum perkawinan di negara-negara muslim kontemporer. Hal ini juga disebabkan tidak ada nas yang menyebut secara eksplisit mengenai batas minimal usia kawin. Negara-negara muslim seperti Indonesia, Turki, dan Maroko telah melakukan unifikasi dan kodifikasi dalam regulasi hukum perkawinan khususnya dalam hal ini adalah batas usia menikah. Penelitian ini merupakan penelitian library research yang menitikberatkan pada sumber-sumber karya ilmiah tertulis. Dalam penelitian ini akan dibahas masing-masing aturan tersebut dengan perspektif hukum Islam progresif dan HAM. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam perspektif hukum Islam progresif, ketiga peraturan dengan ketiga negara berbeda tersebut yang mengatur batas usia nikah adalah bentuk keterbukaan hukum atas perubahan yang telah menjadi suatu keniscayaan terutama atas dorongan isu gender. Dengan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, peraturan tersebut tentu menjadi payung atas jaminan hak-hak kesetaraan baik bagi suami maupun istri. Sedangkan dalam perspektif HAM yang menitik beratkan pada kebebasan dan kemerdekaan individu serta kesetaraan kedudukan, maka ketiga peraturan yang mengatur batas usia minimal nikah di negara yang berbeda tersebut telah sesuai dengan cita-cita jaminan hidup yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA PERBANKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU Vidi Renovri Brigade; Indra Afrita; Yeni Triana
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1447

Abstract

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang Perbankan. Tujuan penelitian ialah Untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; Untuk menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukumnya; Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ialah Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam upaya penegakan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya adalah Pertama, Penegkan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik terutama tahun 2021 sampai 2024. Kedua, Faktor yang menghambat ialah Faktor aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat. Ketiga, Upaya mengatasi hambatan ialah terhadap faktor aparat penegak hukum yaitu menambah jumlah penyidik; Polda Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau meningkatkan koordinasi. Terhadap faktor sarana atau fasilitas yaitu mengajukan penambahan jumlah anggaran; meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instusi kepolisian dan masyarakat setempat; penyidik tidak mendadak menjadwalkan waktu pemeriksaan sanksi pelapor. Terhadap faktor masyarakat yaitu Pelaku dan saksi bersikap kooperatif dalam penyidikan; tetap melanjutkan perkara dalam tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum; korban menyepakati penggantian kerugian sesuai dengan jumlah uang yang digelapkan; pelaku juga memperhatikan kerugian materiil lainnya yang diderita oleh korban dan menyepakati jumlah penggantian kerugian yang diminta oleh korban; pihak bank melakukan pengetatan terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan dan sistem perbankan, kemudian untuk mengembalikan kredibiltas dan nama baiknya supaya membantu pelaku dalam mengembalikan kerugian korban; korban tidak menyulitkan pelaku dalam menyelesaikan penggantian kerugian korban
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU Candra Purnomo; Yetti Yetti; Rudi Pardede
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1455

Abstract

Article 10 paragraph (4) letter f and letter g of Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Indonesian National Police Professional Code of Ethics regulates the prohibition on members and officials of the Indonesian National Police from receiving rewards and promising to pass the selection process for members of the Indonesian National Police and development education. The purpose of this research is to analyze the implementation of this regulation on the selection process for members of the Indonesian National Police at the Rokan Hulu Police; to analyze the inhibiting factors and efforts to overcome these obstacles. The implementation of Article 10 paragraph (4) letter f and letter g of Police Regulation Number 7 of 2022 on the selection process for members of the Indonesian National Police at the Rokan Hulu Police has not been running well from 2023 to 2025, as evidenced by the existence of Indonesian National Police officials who received rewards and promised to pass the selection process for members of the Indonesian National Police at this police station, accompanied by law enforcement that has not been as it should be. The inhibiting factor is the legal factor, efforts to overcome it if there are general criminal reports and violations of the code of ethics simultaneously, then the decision of the code of ethics trial is not influenced by the resolution of general crimes that prioritize restorative justice. The factor of law enforcement officers, efforts to overcome this is that the local police often hold spiritual and mental guidance activities for their members; The local police institution always reminds its members and ranks not to live a hedonistic and luxurious life; all ranks of the police in carrying out their duties, functions, and authorities are based on the Indonesian National Police's professional code of ethics, Tribrata and Catur PrasetyaThe police cooperative provides low-interest loans and easy loan and repayment terms for business capital. Community factors, in order to overcome this, the police continue to provide free coaching and training programs for local communities who wish to participate in the selection process for Polri members and continuously socialize the program; conduct legal socialization to the community regarding the selection process for prospective Polri members; Polri members refuse to accept money from the community; within the Polri, strict sanctions are imposed on officials and their ranks; externally, the Polri provides counseling to the community directly and through social media platforms that to become a Polri member, bribes and insiders are not used. Cultural factors, in order to overcome this, the police conduct legal socialization to the community regarding the prohibition and legal sanctions for people who give bribes to state officials.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TENTANG HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.TLK) Aprinelita Aprinelita; Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i2.1514

Abstract

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, harta bersama (gono-gini) merupakan salah satu aspek penting yang sering menjadi objek sengketa ketika terjadi perceraian. Harta bersama adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa memperhatikan siapa yang mencatatkannya atau siapa yang secara langsung memperolehnya. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang membandingka hukum dengan masalah yang terjadiPembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk, Hakim membagi harta bersama setengah bagian adalah hak penggugat dan juga setengah bagian lagi adalah hak tergugat. Majelis Hakim mengakhiri perkara sengekta harta bersama dengan memberikan putusan akhir yang dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak atau tidak menerima beberapa gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk melalui alasan-alasan dan dasar Hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan ayat Al-Qur‟an, hadist- hadist rasul serta kaidah-kaidah fiqhiyyah.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK Teguh Rama Prasja; Esy Kurniasih
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i2.1553

Abstract

The objectives of this research are, first, to examine the legal regulations regarding the use of electric bicycles in Indonesia from the perspective of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and other relevant regulations, and second, to analyze the forms of legal protection for consumers of electric bicycles in the event of accidents or losses caused by product defects or negligence of business actors.The research method employed is normative juridical, using a statutory approach and a case approach concerning the use of electric bicycles and the scope of consumer protection for their users.The findings of this research indicate, first, that the regulation of electric bicycles in Indonesia remains incomplete, as it is only partially regulated under Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020. The absence of explicit provisions in higher-level legislation, such as the Road Traffic and Transportation Law (UU LLAJ), creates a legal vacuum that results in uncertainty regarding the status of electric bicycles in traffic law and consumer protection.Second, a clear legal framework within statutory regulations is essential to provide legal certainty, ensure product feasibility standards in accordance with SNI, and guarantee consumer protection against potential losses and safety risks. Without adequate regulation, consumers remain vulnerable to harm, both in terms of product quality and road safety.
KORBAN PINJAM ONLINE DAN PENCEGAHANNYA Mohamad Kholid
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i2.1586

Abstract

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan terjangkau oleh masyarakat. Kemudahan dalam peminjaman online tersebut tidak menjamin masyarakat dapat terhindar dari berbagai aksi penipuan oleh oknum yang tak bertanggung jawab terhadap para nasabahnya. Masalah yang dihadapi maraknya korban pinjam online saat ini harus dilihat secara koprehensif, yang tidak hanya penegakan hukum dan pemberantasan terhadap perusahaan-perusahaan jasa pinjam online illegal, melainkan masalah ekonomi, social dan budaya sebagai hak masyarakat dan kesejahteraannya, dan juga masalah korban pinjam omline tidak hanya terhadap peruhanaan jasa pinjam online illegal, melainkan juga terhadap jasa perusahaan pinjam online legal pun masyarakat dapat menjadi korban pinjam jika masyarakat tidak bijak dalam melakukan peminjaman. Faktor korban pinjam online sangat beragam dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya disamping keadaan dan kondisi krisis ekonomi, dan juga program perkonomian yang tidak tepat sasaran, serta sebagai alasan klasik bahwa faktor korban pinjam online yaitu faktor kemiskinan, pengetahuan hukum, serta pengetahuan legalitas perbankan dalam menjalankan operasinya. Faktor lainnya, terutama karena kemajuan teknologi informatika, dimana masyarakat mudah menjangkaunya dengan mudah akses pinjam online. Dismping faktor kemudahan akses tehnologi informatika, seperti faktor pinjam untuk menutupi pinjaman lainnya, faktor karena ingin kaya dengan cara instan. Pencegahan maraknya korban pinjam online, perlu adanya uapaya meningkatkan pengetahuan hukum, kesadaran hukum masyarakat, mengenal sistem perbankan dan hukumnya, guna mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, khususnya lembaga keuangan bukan bank, khususnya perusahaan jasa pinjam online. Mencegah terjadinya korban pinjam online tersebut berangkat dari sistem legalitas perusahaan jasa pinjam online, setidaknya mengetahui telah berizin atau belum, serta program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yang efektif, ketersedianya lapangan kerja dan program kewirausahaan masyarakat yang tangguh yang terus didukung pemerintah.
Legal Certainty of Land Registration as a Form of Protection of Citizens' Constitutional Rights Fakhry Firmanto; Hafiz Sutrisno
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v5i1.1661

Abstract

This study examines the implementation of land registration services as a mechanism for protecting constitutional rights to legal certainty, focusing on the practice of the National Land Agency (BPN) of Kampar Regency under Government Regulation Number 18 of 2021. Using an empirical juridical approach, this research combines primary data obtained from interviews with BPN officials and land registration applicants with secondary data derived from statutory regulations, legal doctrines, and official documents. The findings reveal that, although land registration has formally functioned as an instrument of legal protection through the issuance of land certificates, its effectiveness in realizing constitutional legal certainty remains limited. Normative constraints arise from regulatory disharmony between the Basic Agrarian Law and Government Regulation Number 18 of 2021, while empirical obstacles include low public legal awareness, limited institutional capacity, and delays in land measurement procedures. These conditions indicate a gap between the normative objectives of land registration reform and its practical implementation at the local level. This study argues that the protection of constitutional rights in land administration cannot be achieved solely through regulatory reform, but requires regulatory harmonization, institutional strengthening, and sustained legal education to ensure the consistent application of legal certainty and substantive justice.

Page 9 of 11 | Total Record : 107

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum