cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elan Jaelani
Contact Email
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Phone
+628157000699
Journal Mail Official
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Editorial Address
Bandung Bandung kota
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Published by CV Widina Media Utama
ISSN : -     EISSN : 29645166     DOI : 10.59818/JPS
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences
Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik dan Pemerintahan (Journal of Social Politics, Government & Law) is a peer-reviewed journal published by the Scientific Research and Publication Division of Widina Publishers since 2022. The Public Sphare Journal is an integrated media for continuous communication related to significant new research findings related to contemporary issues and developments. socio-political and governmental fields, both practical and theoretical. In general, the coverage of the Public Sphare Journal includes: Civil Society Movement, Community Welfare, Social Development, Society & Digital Disruption, Citizenship, Public Policy Innovation, National Security & Defense, Information & Literacy, Politics, and Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 97 Documents
 6   7   8   9   10 
GAGASAN DAN PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENDIDIKAN Nurkholiq, Agus; Nasrullah, Fathonah; Wahyuni, Neneng Sri; Hidayatuloh, Abdul Aziz; Sobariah, Sobariah; Hasan, Muhammad
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 1 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v%vi%i.1997

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gagasan dan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam bidang pemerintahan dan pendidikan melalui pendekatan library research. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang membawa pembaruan pemikiran di era Reformasi dengan menekankan prinsip demokrasi, pluralisme, dan penegakan hak asasi manusia. Dalam bidang pemerintahan, ia menegaskan pentingnya demokrasi partisipatif yang menghormati keberagaman serta menolak segala bentuk diskriminasi. Langkah-langkah konkret yang dilakukan, seperti pembubaran Departemen Penerangan dan penerapan otonomi daerah melalui dialog, menjadi bukti komitmen beliau terhadap keterbukaan politik dan keadilan sosial. Sementara dalam bidang pendidikan, Gus Dur menawarkan paradigma modern yang mengintegrasikan tradisi pesantren dengan ilmu pengetahuan kontemporer. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat pembebasan, multikultural, dan inklusif, yang tidak hanya fokus pada tafaqquh fi al-din, tetapi juga menguasai ilmu umum, teknologi, dan keterampilan praktis. Dengan konsep tersebut, pendidikan Islam diarahkan untuk melahirkan generasi yang toleran, kritis, mandiri, serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan Gus Dur tetap relevan hingga kini, baik dalam membangun sistem pemerintahan demokratis maupun pendidikan yang berkeadilan dan berdaya saing di tengah masyarakat plural.ABSTRAKThis study aims to explore the ideas and thoughts of KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) in the fields of governance and education through a library research approach. Gus Dur is recognized as a reformist figure who emphasized the principles of democracy, pluralism, and human rights during Indonesia’s Reform Era. In the field of governance, he advocated for participatory democracy that upholds diversity and rejects all forms of discrimination. His concrete actions, such as dissolving the Ministry of Information and promoting regional autonomy through dialogue, demonstrate his commitment to political openness and social justice. In the field of education, Gus Dur proposed a modern paradigm that integrates traditional Islamic values with contemporary knowledge. He promoted a liberating, multicultural, and inclusive education model that not only focuses on tafaqquh fi al-din (religious understanding) but also equips students with general sciences, technology, and practical skills. This integrative approach reflects his vision to prepare a generation that is tolerant, critical, independent, and adaptive to global challenges. The findings of this study highlight that Gus Dur’s ideas remain highly relevant for strengthening democratic governance and advancing an inclusive and competitive educational system in today’s plural society.
HAKI DALAM PERSFEKTIF ISLAM (Hak, Sifat dan Kedudukan Ibtikar) Ramadan, Deden faldi; Attsani, Adi Purnomo; Astarudin, Tatang; Kholid, Muhammad
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 1 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i1.1874

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) in Islamic economic law are known as Ibtikar. IPR are specific rights granted through regulations or laws to individuals or organizations for their creations. Based on research findings, in Islamic law, copyright is referred to as Haq Al-Ibtikar, which is the right to the first work created. Fiqh scholars agree that the mubtakir's right of ownership to the results of his thoughts and creations is a material right of ownership. However, if the ibtikar right is related to tabi'at mal, which can be transacted, then it can be inherited if the owner dies. If a painting protected by copyright contradicts Islamic values, then the painting is not identified as a painting protected by copyright and there is no form of protection for the painting. Intellectual property rights protection in Islam has conditions,including: a). Does not contain haram elements b). Does not harm society c). Does not contradict Islamic rules. ABSTRAKHak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hukum ekonomi Islam dikenal dengan Ibtikar, HAKI merupakan hak tersendiri yang diberikan melalui peraturan atau undang-undang kepada seseorang atau organisasi manusia atas ciptaannya. Berdasarkan temuan penelitian menunjukan bahwa dalam ranah hukum Islam hak cipta disebut Haq Al-Ibtikar, yaitu hak atas karya yang pertama kali dibuat. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hak kepemilikan mubtakir terhadap hasil pemikirannya dan ciptaanya adalah hak milik yang bersifat material, namun demikian apabila hak ibtikar tersebut dikaitkan dengan tabi’at mal dapat ditransaksikan, maka ia dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia. Jika sebuah lukisan yang dilindungi hak cipta bertentangan dengan nilai-nilai Islam maka lukisan tersebut tidak teridentifikasi sebagai lukisan yang dilindungi hak cipta dan bahkan tidak ada bentuk perlindungan terhadap lukisan tersebut. Perlindungan HAKI dalam Islam memiliki syarat diantaranya; a). Tidak mengadung unsur haram b). Tidak merugikan masyarakat c). Tidak bertentangan dengan aturan Islam.
PENGARUH KEMAMPUAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PASIEN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA Acum Setiawan; Ade Iskandar; Dian Herlina
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.2836

Abstract

This study was motivated by various operational challenges in primary health care, such as an unbalanced workload, limited accessibility in remote areas, and unreliable data. These issues are exacerbated by low compliance with standard operating procedures and a lack of innovation among staff. The objective of this study is to analyze the influence of employees’ work competence and work motivation—both partially and simultaneously—on the quality of patient care at the Cisayong Community Health Center (UPTD Puskesmas) in Tasikmalaya Regency. The research method used was quantitative with an associative approach. Data were analyzed using multiple linear regression and path analysis to examine the causal relationships among the variables. The results indicate that work competence and work motivation play a crucial role in determining service quality. Employees’ technical skills and emotional drive were found to contribute almost equally to service performance. Synergy between competence and work enthusiasm is the key to delivering excellent service, alongside other supporting factors such as the availability of facilities and infrastructure. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kendala operasional pada pelayanan kesehatan tingkat dasar, seperti ketidakseimbangan beban kerja, rendahnya aksesibilitas di wilayah terpencil, serta ketidakvalidan data informasi. Permasalahan diperparah oleh rendahnya kepatuhan terhadap standar prosedur operasional dan kurangnya inisiatif inovasi staf. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja pegawai, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kualitas pelayanan pasien di UPTD Puskesmas Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data diolah menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis jalur untuk membedah hubungan sebab-akibat antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kerja dan motivasi kerja memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pelayanan. Kecakapan teknis dan dorongan emosional pegawai ditemukan memiliki bobot yang hampir seimbang dalam memberikan kontribusi terhadap performa layanan. Sinergi antara kompetensi dan semangat kerja menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan prima, di samping faktor pendukung lainnya seperti ketersediaan sarana prasarana.
URGENSI PENGATURAN PROSEDUR SELEKSI ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM Muhamad Dikri Purnama; Dian Rachmat Gumelar; Wawan Kurniawan
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.2829

Abstract

The Election Organizers’ Honorary Council (DKPP) is an ethics body that plays a strategic role in upholding the integrity and professionalism of election organizers in Indonesia. However, Law No. 7 of 2017 on General Elections does not yet comprehensively regulate the selection procedures for DKPP members, particularly those representing community leaders, thereby creating a legal vacuum that has the potential to undermine the principles of transparency, accountability, and institutional independence. This study aims to analyze the provisions regarding DKPP membership in election laws and to examine the urgency of establishing procedures for selecting its members. The novelty of this study lies in its analytical focus on the procedural gaps in the selection of DKPP members as they relate to the principles of the rule of law and meritocracy—topics that have not been extensively discussed in previous studies. The research method used is normative legal analysis with a legislative and conceptual approach, utilizing primary and secondary legal sources. The results of the study indicate that the provisions regarding DKPP membership in the election law remain general in nature and do not yet regulate the selection mechanism in detail, thus failing to align with the principles of the rule of law and meritocracy in the filling of public offices. Therefore, more comprehensive provisions are needed in the election law to regulate the selection procedures for DKPP members in a manner that is transparent, objective, and competency-based. ABSTRAKDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga etika yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu di Indonesia. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengatur secara komprehensif mengenai prosedur seleksi anggota DKPP, khususnya yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan keanggotaan DKPP dalam undang-undang pemilu serta mengkaji urgensi pengaturan prosedur seleksi anggotanya. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap kekosongan norma prosedural dalam seleksi anggota DKPP yang dikaitkan dengan prinsip negara hukum dan teori meritokrasi, yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keanggotaan DKPP dalam undang-undang pemilu masih bersifat umum dan belum mengatur mekanisme seleksi secara rinci, sehingga tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam undang-undang pemilu yang mengatur prosedur seleksi anggota DKPP secara transparan, objektif, dan berbasis kompetensi guna memperkuat legitimasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM PASAL 88 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI STRATEGI ALTERNATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI POLDA GORONTALO Salsabila Malitza Laliyo; Suwitno Yutye Imran; Julius T. Mandjo
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3063

Abstract

Human trafficking crimes targeting children are complex offenses that violate human rights; however, the process of proving the elements of these offenses in law enforcement practice often faces significant practical challenges. This study aims to examine the law enforcement mechanisms, the rationale for its application, as well as the obstacles and effectiveness of Article 88 of Law No. 35 of 2014 on Child Protection as an alternative strategy in handling TPPO cases at the Gorontalo Regional Police. The research method employed was a normative-empirical legal approach using both a statutory approach and a factual approach, through the collection of primary data from interviews at Sub-Directorate IV Renakta of the Gorontalo Regional Police, as well as secondary data in the form of literature reviews and court decision documents. The results of the study indicate that investigators at Sub-Directorate IV Renakta of the Gorontalo Regional Police apply Article 88 of the Child Protection Law as an alternative strategy through the construction of layered presumptions to overcome the difficulty of proving the rigid transactional elements in the Trafficking in Persons Law, as implemented in Gorontalo District Court Decision No. 71/Pid.Sus/2024/PN Gto. Despite facing multidimensional challenges—such as limited evidence, a scarcity of eyewitnesses, and cultural factors within the community—this provision has proven effective as a legal safety net to prevent impunity for perpetrators. The application of Article 88 of the Child Protection Law as an alternative strategy at the Gorontalo Regional Police Headquarters has strong legal relevance based on the theory of concurrence to ensure substantive justice and maximum protection for child victims of exploitation. ABSTRAKTindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyasar anak merupakan kejahatan kompleks yang merampas hak asasi manusia, namun proses pembuktian unsur-unsur pasalnya dalam praktik penegakan hukum sering kali menghadapi kendala materiil yang berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penegakan hukum, alasan penerapan, serta kendala dan efektivitas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif dalam penanganan perkara TPPO di Kepolisian Daerah Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fakta (fact approach), melalui pengumpulan data primer hasil wawancara di Subdit IV Renakta Polda Gorontalo serta data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Subdit IV Renakta Polda Gorontalo menerapkan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif melalui konstruksi persangkaan berlapis guna mengatasi kesulitan pembuktian unsur transaksional yang kaku pada UU TPPO, seperti yang diimplementasikan pada Putusan PN Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto. Meskipun dihadapkan pada kendala multidimensional seperti keterbatasan alat bukti, minimnya saksi mata, dan faktor budaya masyarakat, pasal ini terbukti efektif sebagai legal safety net untuk mencegah impunitas pelaku. Penerapan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif di Polda Gorontalo memiliki relevansi yuridis yang kuat berdasarkan teori konkurrensi untuk menghadirkan keadilan substantif dan perlindungan maksimal bagi anak korban eksploitasi.
KONSEP PENGATURAN HUKUM YANG IDEAL TERHADAP TINDAK PIDANA SEXTORTION DI INDONESIA: KAJIAN KOMPARATIF DAN PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA Rafli H. Husain; Dian Ekawaty Ismail; Mohamad Rivaldi Moha
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3046

Abstract

The absence of specific regulations governing the criminal offense of sextortion in Indonesia has resulted in fragmented provisions across the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Law on Sexual Violence Crimes, creating legal uncertainty, inconsistent law enforcement, and inadequate victim protection. This study aims to formulate an ideal legal framework for regulating sextortion in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches by examining the legal frameworks of Utah (United States) and the Philippines. The findings indicate that an ideal regulatory framework should encompass five key elements: a comprehensive definition of the offense, an expanded concept of benefit covering non-material gains, gender-based victim protection, strengthened digital forensic capacity, and integration of legal norms into the national legal system. The study concludes that establishing a specific offense of sextortion is essential to ensuring legal certainty, effective victim protection, and responsive criminal law reform for gender-based digital crimes.  ABSTRAKKetiadaan pengaturan khusus mengenai tindak pidana sextortion di Indonesia menyebabkan fragmentasi pengaturan dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS yang berdampak pada ketidakpastian hukum, inkonsistensi penegakan, dan belum optimalnya perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal terhadap tindak pidana sextortion di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum terhadap regulasi di Utah (Amerika Serikat) dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengaturan yang ideal mencakup lima elemen utama, yaitu perumusan delik sextortion yang komprehensif, perluasan makna keuntungan hingga mencakup aspek nonmaterial, penguatan perlindungan korban berbasis perspektif gender, peningkatan kapasitas forensik digital, serta integrasi norma ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan delik khusus sextortion merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan korban, dan pembaruan hukum pidana yang responsif terhadap kejahatan digital berbasis gender.
PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF SOCIAL EDUCATION: ANALISIS KASUS DAN CARA PENYELESAIANNYA La Ode Sabirila Jayalangi; ade putra amane; Fistalia Manasai; Moh. Alif Alghifari Taini; Nur Aulia Juliasti; Ahmad Rian Saputra; Kirana Salzabil Maghfirah. A; Vanessa N. Gani; Aldeis Sagindole
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 1 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i1.2929

Abstract

The Luwuk Religious Court serves not only as a venue for conflict resolution but also as a tool for social education. This research employed qualitative methods with a sociological-legal approach, through a literature review and analysis of divorce data from 2019 to 2023. Research findings indicate a 34.7% increase in the divorce rate over the past five years. The main factors leading to divorce are marital incompatibility, financial problems, third-party interference, and domestic violence. The high divorce rate reflects the public's limited understanding of family law and premarital education. This study concludes that Religious Courts play a crucial role in providing legal and social education through mediation, legal counseling, and fair case resolution to mitigate the social impact of divorce. ABSTRAKPengadilan Agama Luwuk berfungsi tidak hanya sebagai tempat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai alat untuk mendidik masyarakat secara sosial. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum melalui kajian literatur dan analisis data perceraian periode 2019 hingga 2023. Temuan penelitian menunjukkan adanya peningkatan tingkat perceraian sebesar 34,7% dalam lima tahun terakhir. Faktor utama yang menyebabkan perceraian adalah ketidakcocokan dalam rumah tangga, masalah finansial, intervensi pihak ketiga, serta kekerasan dalam rumah tangga. Tingginya angka perceraian mencerminkan minimnya pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga serta pendidikan sebelum menikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peradilan Agama memiliki peranan krusial dalam memberikan pendidikan hukum dan sosial lewat mediasi, penyuluhan hukum, serta penyelesaian kasus secara adil untuk mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh perceraian.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS DAN REHABILITASI HAK TERDAKWA:ANALISIS PUTUSAN NO 3/PID.PRA/2025/PN Amb DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Sumantri Ritonga; Imam Yazid
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3182

Abstract

Acquittal verdicts in criminal cases are not always followed by the optimal restoration of the defendant's rights, particularly in cases of error in persona (mistaken identity), which consequently continues to give rise to issues concerning justice and the accountability of law enforcement officials. The problem arises when the mechanisms of rehabilitation and compensation provided to the defendant have not been fully capable of restoring the losses incurred as a result of the actions of law enforcement officials. This research aims to analyze the judges' considerations in Decision Number 3/Pid.Pra/2025/PN Amb, the implementation of the restoration of the defendant's rights following the acquittal, and its relevance from the perspective of Islamic criminal law. This research constitutes a normative legal study employing a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach, analyzed qualitatively using descriptive analytical techniques. The data sources comprise court decisions, legislation, and literature on both national criminal law and Islamic criminal law, all analyzed qualitatively. The findings indicate that the judges' considerations in imposing the acquittal were based on the failure to fulfill the elements of proof as required under criminal procedural law. Although the judge granted rehabilitation and material compensation to the defendant, the restoration of immaterial losses and the accountability of law enforcement officials have not yet fully delivered a sense of justice. From the perspective of Islamic criminal law, the act of wrongful arrest which causes harm to an individual contradicts the principles of justice, the protection of human honor (hifzh al-'irdh), and the principle of liability (dhaman). This research contributes by offering an analysis that integrates the perspectives of positive law and Islamic criminal law in assessing the effectiveness of the restoration of the rights of victims of procedural error. Therefore, the restoration of the rights of victims of procedural error should not be limited to the rehabilitation of reputation alone, but must also involve accountability mechanisms against the party responsible for the loss.AbstrakPutusan bebas dalam perkara pidana tidak selalu diikuti dengan pemulihan hak terdakwa secara optimal, terutama dalam kasus kesalahan proses hukum (error in persona), sehingga masih menimbulkan persoalan keadilan dan pertanggung jawaban aparat penegak hukum. Permasalahan muncul ketika mekanisme rehabilitasi dan ganti kerugian yang diberikan kepada terdakwa belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Amb, pelaksanaan pemulihan hak terdakwa setelah putusan bebas, serta relevansinya menurut perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Sumber data penelitian berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur pembuktian sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pidana. Meskipun hakim telah memberikan rehabilitasi dan ganti kerugian materiil kepada terdakwa, pemulihan terhadap kerugian immateriil dan pertanggungjawaban aparat penegak hukum belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan salah tangkap yang merugikan individu bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan kehormatan manusia (hifzh al-'irdh), serta prinsip tanggung jawab (dhaman). Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan analisis yang mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menilai efektivitas pemulihan hak korban kesalahan proses hukum. Oleh karena itu, pemulihan hak korban kesalahan proses hukum tidak hanya berupa rehabilitasi nama baik, tetapi juga membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban terhadap pihak yang menyebabkan kerugian.
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA ASET DAERAH TERHADAP BARANG MILIK DAERAH BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Reni Yulianti; Zuhraini Zuhraini; Erik Rahman Gumiri
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.2987

Abstract

Regional Asset Management (Barang Milik Daerah/BMD) plays a strategic role in promoting transparent, accountable, and public-oriented governance, yet its implementation continues to face legal and administrative challenges. This study aims to analyze the responsibilities of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bandar Lampung City in managing regional assets under Article 28 of Regional Regulation No. 4 of 2018 and to examine its implementation from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. A qualitative field research approach was employed using interviews, documentation, and descriptive data analysis. The findings reveal that BPKAD has systematically implemented regional asset management through the SIPASDA digital system, standard operating procedures, and partnerships for asset utilization, although 158 land assets remain uncertified. The study concludes that BPKAD's responsibilities reflect the principles of amanah and hifdz al-mal, which are consistent with the doctrine of tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah.. ABSTRAKPengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aspek strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala legalitas aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan BMD berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD telah melaksanakan pengelolaan aset secara sistematis melalui digitalisasi SIPASDA, penerapan SOP, dan kerja sama pemanfaatan aset, meskipun masih terdapat 158 aset tanah yang belum bersertifikat. Disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab BPKAD telah mencerminkan prinsip amanah dan hifdz al-mal yang sejalan dengan konsep tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil maslahah.
ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA KHUSUS Putri, Chelsy Trisya Salsabilah; Imran, Suwitno Yutye; Mustika, Waode
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3060

Abstract

The prevalence of sexual violence against children in Indonesia has not been matched by law enforcement that prioritizes the victims, particularly regarding their right to material recovery through restitution mechanisms. This study aims to conduct an in-depth analysis of the determining factors underlying the disparity in judicial rulings regarding the fulfillment of restitution rights for child victims of sexual intercourse. Using a normative legal research method with legislative, case-based, and conceptual approaches, this study examines the ratio decidendi of three different judicial jurisdictions: Judgment No. 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Judgment No. 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, and Judgment No. 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. The results of the study reveal massive inconsistencies in the fulfillment of children’s rights to restitution, influenced by four main factors: the passive role of the public prosecutor as dominus litis in filing and overseeing restitution documents; the antinomic tension between formal legal certainty and substantive justice; technical obstacles in proving immaterial damages; and the low degree of internalization of the principle of the best interests of the child among judges, as reflected in the total denial of restitution in the case of a 14-month-old toddler victim in Jeneponto. The study’s conclusions affirm that the main problem in ensuring restitution lies not in the absence of legal norms, but rather in the lack of consistency in implementation due to a law enforcement paradigm that remains offender-oriented. A regulatory overhaul is needed to grant judges ex officio authority to order minimum restitution in order to ensure the fair and optimal restoration of the rights of child victims. ABSTRAKMaraknya kekerasan seksual pada anak di Indonesia belum diimbangi dengan penegakan hukum yang berpihak pada korban, terutama terkait hak pemulihan material melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor faktor determinan yang melatarbelakangi terjadinya disparitas putusan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban persetubuhan. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji ratio decidendi dari tiga yurisdiksi peradilan yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, dan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi masif dalam pemenuhan hak restitusi anak yang dipengaruhi oleh empat faktor utama: pasifnya peran penuntut umum sebagai dominus litis dalam mengajukan dan mengawal dokumen restitusi; ketegangan antinomi nilai antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif; hambatan teknis pembuktian kerugian immaterial; serta rendahnya derajat internalisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) di sanubari hakim, tecermin dari penolakan total restitusi pada kasus korban balita berusia 14 bulan di Jeneponto. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa problem utama pemenuhan restitusi bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya konsistensi implementasi akibat paradigma penegak hukum yang masih bersifat offender oriented. Diperlukan rekonstruksi regulasi yang memberikan wewenang ex officio kepada hakim untuk menetapkan restitusi minimal demi menjamin pemulihan hak korban anak secara adil dan optimal. 

Page 8 of 10 | Total Record : 97

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 5, No 1 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) More Issue