cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elan Jaelani
Contact Email
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Phone
+628157000699
Journal Mail Official
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Editorial Address
Bandung Bandung kota
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Published by CV Widina Media Utama
ISSN : -     EISSN : 29645166     DOI : 10.59818/JPS
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences
Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik dan Pemerintahan (Journal of Social Politics, Government & Law) is a peer-reviewed journal published by the Scientific Research and Publication Division of Widina Publishers since 2022. The Public Sphare Journal is an integrated media for continuous communication related to significant new research findings related to contemporary issues and developments. socio-political and governmental fields, both practical and theoretical. In general, the coverage of the Public Sphare Journal includes: Civil Society Movement, Community Welfare, Social Development, Society & Digital Disruption, Citizenship, Public Policy Innovation, National Security & Defense, Information & Literacy, Politics, and Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
EFEKTIVITAS PENANGANAN PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Puanandini, Dewi Asri; Oktaviani, Nabilla; Setyani, Nurul Endah
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.1038

Abstract

This journal explores the effectiveness of integrated law enforcement in eradicating criminal acts of corruption and money laundering in Indonesia. Corruption and money laundering are two crimes that are interrelated and have a detrimental impact on the economy and public trust. Integrated law enforcement, which involves collaboration between various law enforcement agencies, government, and civil society, is expected to increase effectiveness in dealing with these two types of crime. In this analysis, we identified various challenges faced in law enforcement, including weak monitoring systems, lack of coordination between institutions, as well as a culture of corruption that is still entrenched. The latest release of the Corruption Perception Index (IPK) shows that Indonesia is still facing serious challenges in eradicating corruption, with many cases going unsolved and perpetrators not being fairly punished. In addition, money laundering is often carried out in sophisticated ways, taking advantage of gaps in existing regulations and financial systems. This journal also discusses various strategies that have been implemented at the global level and how these strategies can be adapted for the Indonesian context. Through a comprehensive and collaborative approach, it is hoped that integrated law enforcement can provide better results in eradicating criminal acts of corruption and money laundering. This journal concludes that the success of law enforcement does not only depend on legal aspects, but also on active community participation and strong political commitment to create an environment free from corruption. Thus, integrated law enforcement can be the key to creating social justice and encouraging sustainable development in Indonesia.ABSTRAKJurnal ini mengeksplorasi efektivitas penanganan penegakan hukum terpadu dalam memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Tindak pidana korupsi dan pencucian uang merupakan dua kejahatan yang saling terkait dan memiliki dampak yang merugikan terhadap perekonomian dan kepercayaan publik. Penegakan hukum terpadu, yang melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kedua jenis kejahatan ini. Dalam analisis ini, kami mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, termasuk lemahnya sistem pengawasan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta budaya korupsi yang masih mengakar. Hasil rilis terbaru dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam memberantas korupsi, dengan banyak kasus yang tidak terungkap dan pelaku yang tidak dihukum secara adil. Selain itu, pencucian uang sering kali dilakukan dengan cara yang canggih, memanfaatkan celah dalam regulasi dan sistem keuangan yang ada. Jurnal ini juga membahas berbagai strategi yang telah diterapkan di tingkat global dan bagaimana strategi tersebut dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan penegakan hukum terpadu dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Jurnal ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan komitmen politik yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Dengan demikian, penegakan hukum terpadu dapat menjadi kunci dalam menciptakan keadilan sosial dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN Puanandini, Dewi Asri; Sukita, Acep Candra; Nurullah, Erizki Satya
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.1051

Abstract

Corruption needs to be prevented and tackled not only because of its foul, but also economically cause financial losses to the state and is a violation of the rights of the social and economic community. The results showed that the number of corruption is still increase caused by factors such as lack of understanding of the law enforcement officers on duties and responsibilities, lack of morality of apparatus, as well as the lack of a functioning supervisory institutions. In completing a corruption case, should be implemented sincerely, careful meticulous in making the concept of charges and match with the formulation of the offense and the principles of the criminal, before the case was transferred to the court. It should also improve the quality and improve the mental attitude of law enforcement officers, because of the integrity are critical in law enforcement.ABSTRAKTindak pidana korupsi perlu dicegah dan ditanggulangi bukan saja karena sifat ketercelaannya, tetapi juga karena secara ekonomis menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa meningkatnya jumlah kasus korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang tugas dan tanggung jawabnya, rendahnya faktor moral aparat, serta kurang berfungsinya lembaga pengawasan. Dalam menyelesaikan suatu perkara korupsi, hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh, hati-hati teliti dalam membuat konsep dakwaan dan mencocokkan dengan rumusan delik dan asas-asas pidana, sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Perlu pula meningkatkan kualitas dan memperbaiki sikap mental aparat penegak hukum, karena faktor integritas sangat menentukan dalam penegakan hukum.
SOSIOLOGI HUKUM : PENINGKATAN INTERAKSI SEBAGAI PENDORONG MODERNISASI DI PEDESAAN Putra, Irman; Lubis, Arief Fahmi
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.850

Abstract

This research aims to analyze the role of law as an instrument of modernization in sustainable rural development in Indonesia. The problem faced is the lack of legal protection for rural communities, especially vulnerable groups such as women and children, as well as the inability of existing legal policies to be effectively implemented in the field. This research uses a qualitative method with a juridical sociological approach, collecting data from document analysis of laws and policies related to village development. The results show that the involvement of village communities and the support of NGOs are essential to improve the effectiveness of legal protection and development sustainability. In conclusion, strong legal protection and government and NGO collaboration are needed to create inclusive and sustainable rural development.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum sebagai instrumen modernisasi dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia. Persoalan yang dihadapi adalah kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat desa, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, serta ketidakmampuan kebijakan hukum yang ada untuk diterapkan secara efektif di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, mengumpulkan data dari analisis dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat desa dan dukungan NGO sangat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan keberlanjutan pembangunan. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang kuat dan kolaborasi pemerintah serta NGO diperlukan untuk menciptakan pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.
KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA: ANALISIS DAMPAK DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM Puanandini, Dewi Asri; Maharani, Vita Suci; Anasela, Putri
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.1173

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has a broad impact on various aspects of life, including economic, political, social and legal. Corrupt practices not only harm state finances but also create injustice, weaken government institutions, and hamper national development. This article aims to comprehensively analyze the impact of corruption, both on an individual and systemic scale, and evaluate the effectiveness of law enforcement efforts that have been implemented. The research method used is a literature review with a normative and empirical approach, integrating statistical data and significant corruption cases. The results of the study show that despite various eradication efforts, such as strengthening anti-corruption institutions, regulatory reform, and increasing transparency, corruption remains a major challenge due to weak law enforcement, political resistance, and lack of public participation. To address this problem, a holistic strategy involving institutional reforms, anti-corruption education, and multi-sector collaboration between the government, communities, and international organizations is needed. With a more integrative and sustainable approach, corruption as an extraordinary crime can be significantly reduced, supporting the creation of clean governance and integrity.ABSTRAKKorupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan, melemahkan institusi pemerintahan, dan menghambat pembangunan Nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi secara komprehensif, baik dalam skala individu maupun sistemik, serta mengevaluasi efektivitas upaya penegakan hukum yang telah diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan normatif dan empiris, mengintegrasikan data statistik serta kasus-kasus korupsi yang signifikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya pemberantasan, seperti penguatan lembaga antikorupsi, reformasi regulasi, dan peningkatan transparansi, korupsi masih menjadi tantangan besar akibat lemahnya penegakan hukum, resistensi politik, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi holistik yang melibatkan reformasi kelembagaan, edukasi antikorupsi, serta kolaborasi multisektor antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional. Dengan pendekatan yang lebih integratif dan berkelanjutan, korupsi sebagai kejahatan luar biasa dapat ditekan secara signifikan, mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
DAMPAK PENYALAHGUNAAN KEKUASAN DALAM PERSPEKTIF PIDANA KORUPSI SEBAGAI BUDAYA DIKALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA Puannandini, Dewi Asri; Simanjuntak, Yesicca Risma Shinta; Nurhasan, Muhammad
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.1045

Abstract

The purpose of making this journal is to find out about the impact of abuse of power carried out by state apparatus or civil servants on the state or its own agency and this act is a clear act that is unlawful. The creation of this journal uses a quantitative method which means that the source of data is obtained from literature and also legislation, the problems studied in this research The purpose can be formulated first to find out the provisions for the abuse of authority of corruption crimes regulated in Law No. 31 of 1999 jo, Law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption crimes and also to know the impact caused by the abuse of power and authority and positions in the government are only for personal purposes.ABSTRAKTujuan Pembuatan Jurnal ini untuk mengetahui mengenai dampak penyalahgunaan kekuasaan yang di lakukan oleh aparatur negara atau pegawai negeri sipil terhadap negara ataupun instansinya sendiri dan perbuatan ini merupakan perbuatan jelas yang bersifat melawan hukum. Pembuatan Jurnal ini menggunakan Metode kuantitatif yang artinya Sumber data diperoleh dari literatur dan juga perundang undangan, permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini Tujuannya dapat dirumuskan pertama untuk mengetahui ketentuan penyalahgunaan wewenang kejahatan terkait korupsi yang di atur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga mengetahui dampak yang di timbulkan dari penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan jabatan di pemerintah hanya untuk keperluan pribadi.
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA : IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN Puanandini, Dewi Asri; Nurhayati, Shely; Mukri, Yusril Al
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.1060

Abstract

Corruption and money laundering crimes are not only detrimental to the State's economy, but also cause violations of human rights. Both crimes have far-reaching impacts that impede social and economic progress, and add to the hardship of the most affected communities. This research aims to examine the relationship between corruption and money laundering crimes and human rights violations, as well as to analyze the impact of laws and policies implemented in addressing these issues. The approach used in this research is qualitative with empirical normative analysis, which examines the regulations and policies applicable in Indonesia. The results show that despite various efforts to tackle corruption and ML, the implementation of the law still faces a number of obstacles, especially in terms of applying effective sanctions and protecting victims' rights. The legal implications of these two crimes include the ineffectiveness of the law as a deterrent, as well as limited public access to justice. In terms of policy, there is a need to improve coordination between relevant institutions, strengthen the capacity of law enforcement agencies, as well as an approach that focuses more on restoring victims' rights. This research recommends the importance of policies that emphasize the protection of human rights in the eradication of corruption and ML.ABSTRAKTindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bukan hanya merugikan perekonomian  Negara, tetapi juga menyebabkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua jenis kejahatan ini memiliki dampak luas yang menghambat kemajuan sosial dan ekonomi, serta menambah kesulitan bagi masyarakat yang paling terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU dengan pelanggaran HAM, serta untuk menganalisis dampak hukum dan kebijakan yang diterapkan dalam menangani masalah ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis normatif empiris , yang mengkaji regulasi dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun sudah ada berbagai upaya untuk menanggulangi korupsi dan TPPU, pelaksanaan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal penerapan sanksi yang efektif dan  perlindungan terhadap hak korban. Implikasi hukum dari kedua tindak pidana ini termasuk ketidak efektifan hukum sebagai pencegah, serta terbatasnya akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Dari sisi kebijakan, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kebijakan yang lebih menitik beratkan pada perlindungan HAM dalam pemberantasan korupsi dan TPPU.
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Puanandini, Dewi Asri; Rismawati, Neng; Putri, Devia Noviani Sundari
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.957

Abstract

Corruption in Indonesia has become a chronic problem in the country's legal system, where this act has existed for a long time and occurs in various countries, both developed and developing, including Indonesia. Over time, corruption in Indonesia has become more complex and systemic, penetrating all levels of society. Initially, the crime of corruption was regulated in the Criminal Code. However, the development of society encourages legal changes to be more specific through the application of the lex specialis principle, which is further regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. This research offers novelty in the form of an in-depth analysis of the effectiveness of lex specialis implementation in the eradication of corruption, especially in the context of handling high-ranking officials elected through political parties. In addition, this study reveals how the obligation to return state losses as a criminal sanction in the GCPL Law acts not only as a form of economic responsibility, but also as a social instrument to build public trust in the legal system. This study is expected to contribute to the strengthening of legal policies that are more effective in preventing and eradicating corruption in Indonesia. In practice, corruption is often committed by high-ranking officials who are generally elected through political parties. Under the GCPL Law, corruptors are required to compensate the state as a form of responsibility for the economic and social impacts caused. Increasing criminal penalties for perpetrators of corruption aims to provide a deterrent effect and is expected to reduce the number of corruptions in Indonesia.ABSTRAKKorupsi di Indonesia telah menjadi masalah kronis dalam sistem hukum negara, di mana tindakan ini telah ada sejak lama dan terjadi di berbagai negara, baik yang maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Seiring perkembangan waktu, korupsi di Indonesia menjadi lebih kompleks dan sistemik, menembus seluruh lapisan masyarakat. Awalnya, tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, perkembangan masyarakat mendorong perubahan hukum menjadi lebih spesifik melalui penerapan prinsip lex specialis, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menawarkan novelty berupa analisis mendalam terhadap efektivitas implementasi lex specialis dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks penanganan pejabat tinggi yang terpilih melalui partai politik. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bagaimana kewajiban pengembalian kerugian negara sebagai sanksi pidana dalam UU PTPK berperan tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Pada praktiknya, korupsi sering dilakukan oleh pejabat tinggi yang umumnya terpilih melalui partai politik. Berdasarkan UU PTPK, koruptor diwajibkan mengganti kerugian negara sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Peningkatan hukuman pidana bagi pelaku korupsi bertujuan memberikan efek jera dan diharapkan mampu menekan angka korupsi di Indonesia.
Manajemen dan Kontribusi Intelektual Kristiani di Indonesia dalam Memberantas Korupsi Samosir, Maniar Arnida
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.1258

Abstract

Corruption, as a manifestation of ethical deviations in public service and the economic sector, has infiltrated Indonesia’s social and political structures, threatening sustainable development. This study aims to examine the intellectual contributions derived from a Christian perspective in the fight against corruption in Indonesia, a country with vast cultural diversity. This research employs data analysis and a comprehensive literature review on anti-corruption strategies and the impact of the Christian community. The findings indicate a gradual improvement in Indonesia’s Corruption Perceptions Index (CPI) over time, signifying progress in policy formulation and implementation in combating corruption. Christian intellectual contributions are reflected in various initiatives such as ethics education, integrity training, and support for anti-corruption institutions. Additionally, Christian churches play a crucial role in instilling moral values and promoting transparency within society. Overall, Christian intellectual contributions, rooted in ethical and moral principles, have become a vital pillar in the fight against corruption in Indonesia. Cross-sector collaboration involving the government, civil society organizations, and religious groups serves as a key factor in driving progress in this effort.ABSTRAKKorupsi, sebagai bentuk penyimpangan etika dalam pelayanan publik dan sektor ekonomi, telah menyusup ke dalam tatanan sosial dan politik Indonesia, mengancam keberlanjutan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran intelektual yang berasal dari perspektif Kristiani dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sebuah negara dengan keanekaragaman budaya yang luas. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data dan kajian literatur yang menyeluruh terkait strategi antikorupsi serta pengaruh yang diberikan oleh komunitas Kristen. Temuan penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia dari waktu ke waktu, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam kebijakan dan implementasi pemberantasan korupsi. Kontribusi intelektual Kristen tercermin dalam berbagai upaya seperti pendidikan nilai etika, pelatihan integritas, serta dukungan terhadap lembaga-lembaga antikorupsi. Selain itu, gereja-gereja Kristen memainkan peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai moral dan mendorong transparansi di tengah masyarakat. Secara keseluruhan, kontribusi intelektual Kristiani, yang berakar pada prinsip etika dan moralitas, telah menjadi elemen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kolaborasi lintas-sektor yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok keagamaan menjadi faktor kunci dalam mendorong kemajuan dalam upaya ini.
Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia Wiraguna, Sidi Ahyar
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.1390

Abstract

This study stems from the growing need for effective and efficient legal research methods in Indonesia. Its main objective is to analyze the application of normative and empirical approaches in legal research, including identifying their advantages and disadvantages, as well as providing practical guidance for legal researchers to select and implement the most appropriate method. The scope of the research includes an in-depth study of various legal research methods in Indonesia, with a particular focus on the normative juridical approach. The research method used is normative juridical by utilizing secondary legal sources, such as legal literature, journals, books, and other legal documents. In addition, qualitative analysis was applied to evaluate the advantages and disadvantages of each approach. The findings show that the normative approach excels in providing a clear and structured legal framework, but has limitations in capturing social and empirical dynamics in society. In contrast, the empirical approach is able to provide data directly from the field and offer in-depth insights into real legal practices, although it often faces challenges regarding data validity and reliability. From the results, it is suggested that a combination of both approaches can be an optimal solution to improve the quality of legal research in Indonesia. This approach allows the utilization of each method's advantages while minimizing its weaknesses. This study also provides practical guidance for legal researchers to determine which method is appropriate for their research objectives and context. In conclusion, normative and empirical approaches, when combined, can produce more comprehensive and quality legal research.ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari kebutuhan yang terus meningkat akan metode penelitian hukum yang efektif dan efisien di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menganalisis penerapan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum, termasuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan panduan praktis bagi peneliti hukum untuk memilih dan mengimplementasikan metode yang paling sesuai. Ruang lingkup penelitian meliputi studi mendalam tentang berbagai metode penelitian hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya. Selain itu, analisis kualitatif diterapkan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap pendekatan. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan normatif unggul dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, namun memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika sosial dan empiris di masyarakat. Sebaliknya, pendekatan empiris mampu memberikan data langsung dari lapangan dan menawarkan wawasan mendalam tentang praktik hukum yang nyata, meskipun sering kali menghadapi tantangan terkait validitas dan reliabilitas data. Dari hasil tersebut, disarankan bahwa kombinasi kedua pendekatan dapat menjadi solusi optimal untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia. Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan normatif dan empiris tidak hanya meningkatkan kualitas penelitian hukum, tetapi juga memberikan dasar yang lebih kuat bagi penyusunan kebijakan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Korelasi Keterbatasan Pendanaan Partai Politik terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Yuridis-Empiris Farhan, Mochammad; Jaelani, Elan
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i1.1561

Abstract

This research examines the impact of limited political party funding on the quality of democracy in Indonesia through a juridical-empirical approach. Data is collected from literature studies and party financial audit reports. The findings show that funding limitations worsen the quality of regeneration, political participation, and party financial transparency and accountability. Policy recommendations include the need for more transparent state funding and an independent audit system to strengthen electoral democracy in Indonesia.ABSTRAKPenelitian ini mengkaji dampak keterbatasan pendanaan partai politik terhadap kualitas demokrasi di Indonesia melalui pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan dari studi literatur dan laporan audit keuangan partai. Temuan menunjukkan bahwa keterbatasan dana memperburuk kualitas kaderisasi, partisipasi politik, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Rekomendasi kebijakan mencakup perlunya pendanaan negara yang lebih transparan dan sistem audit independen untuk memperkuat demokrasi elektoral di Indonesia.

Page 5 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)