cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elan Jaelani
Contact Email
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Phone
+628157000699
Journal Mail Official
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Editorial Address
Bandung Bandung kota
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Published by CV Widina Media Utama
ISSN : -     EISSN : 29645166     DOI : 10.59818/JPS
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences
Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik dan Pemerintahan (Journal of Social Politics, Government & Law) is a peer-reviewed journal published by the Scientific Research and Publication Division of Widina Publishers since 2022. The Public Sphare Journal is an integrated media for continuous communication related to significant new research findings related to contemporary issues and developments. socio-political and governmental fields, both practical and theoretical. In general, the coverage of the Public Sphare Journal includes: Civil Society Movement, Community Welfare, Social Development, Society & Digital Disruption, Citizenship, Public Policy Innovation, National Security & Defense, Information & Literacy, Politics, and Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
Tanggapan Orang Tua Mengenai Dampak Penggunaan YouTube pada Perkembangan Sosial Emosional Anak (Studi pada Orang Tua Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi) Utami, Firda Annisa; Hidayanto, Syahrul
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.1725

Abstract

This study discusses the impact of YouTube usage on children's social-emotional development. This study aimed to determine parents' responses to elementary school students in Bekasi regarding the impact of YouTube usage on their children's social-emotional development. The approach used by researchers in this study was qualitative research. The data collection techniques chosen were observation, interviews, and documentation. Based on the study's results, using gadgets and social media platforms, especially YouTube, positively and negatively impact children. Parents generally allow their children to use gadgets with certain limitations and supervision. YouTube is considered a medium that helps children obtain information and entertainment, but it also has the potential to affect social-emotional development if not adequately controlled. Parents apply rules for gadget use, such as limiting the duration of use and allowing access to certain social media (only YouTube). However, although YouTube can provide educational benefits, there is a risk of behavioral changes, such as addiction, reduced social interaction, and emotional changes such as irritability and lack of focus in daily activities. YouTube Kids is one of the solutions used by parents to minimize the negative impacts of YouTube. Some parents also try to divert their children's attention from gadgets by introducing traditional games or other more beneficial activities for their social-emotional development.ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai dampak penggunaan YouTube pada perkembangan sosial emosional anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan orang tua siswa Sekolah Dasar di Bekasi mengenai dampak penggunaan YouTube pada perkembangan sosial emosional anak-anak mereka. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipilih yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget dan platform media sosial, khususnya YouTube, memiliki dampak positif dan negatif terhadap anak. Para orang tua umumnya mengizinkan anak-anak mereka menggunakan gadget dengan batasan tertentu dan pengawasan. YouTube dianggap sebagai media yang membantu anak dalam memperoleh informasi dan hiburan, tetapi juga berpotensi memengaruhi perkembangan sosial-emosional jika tidak dikontrol dengan baik. Orang tua menerapkan aturan penggunaan gadget, seperti membatasi durasi pemakaian dan mengizinkan akses ke media sosial tertentu (hanya YouTube). Namun, meskipun YouTube dapat memberikan manfaat pendidikan, ada risiko perubahan perilaku, seperti kecanduan, berkurangnya interaksi sosial, serta perubahan emosi seperti mudah marah dan kurang fokus dalam aktivitas sehari-hari. YouTube Kids menjadi salah satu solusi yang digunakan orang tua untuk meminimalisir dampak negatif YouTube. Beberapa orang tua juga mencoba mengalihkan perhatian anak dari gadget dengan memperkenalkan permainan tradisional atau aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk perkembangan sosial-emosional mereka.
Strengthening the Functional Autonomy of Data Protection Officers Under Indonesia’s PDP Law 2022: A Critical Legal and Institutional Review Wiraguna, Sidi Ahyar
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i3.2317

Abstract

Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection introduces the mandatory appointment of a Data Protection Officer (DPO) as a key mechanism for accountability and compliance. This study critically examines whether Articles 53–54 of the PDP Law sufficiently guarantee the functional autonomy of the DPO in the context of Indonesia’s expanding digital economy and growing risk of data capitalism, where personal data is commodified for economic value. Using a normative-comparative legal method with the GDPR, the analysis demonstrates that although the PDP Law requires professionalism in DPO appointments, it lacks structural safeguards such as protection from interference, conflict-of-interest rules, and guaranteed access to resources—elements expressly regulated under GDPR Article 38. These gaps risk positioning the DPO as a symbolic compliance actor rather than an independent oversight mechanism. The contribution of this research lies in proposing the concept of an institutional firewall as an evaluative framework to assess and strengthen DPO autonomy in Indonesia. The findings imply the need for implementing regulations that institutionalize independence guarantees, reporting hierarchy, and enforcement mechanisms. Strengthening DPO autonomy is essential to ensuring effective privacy governance and realizing the constitutional right to personal data protection.ABSTRAKUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkenalkan penunjukan wajib seorang Petugas Perlindungan Data (DPO) sebagai mekanisme kunci untuk akuntabilitas dan kepatuhan. Studi ini secara kritis mengkaji apakah Pasal 53–54 Undang-Undang PDP cukup menjamin otonomi fungsional DPO dalam konteks perekonomian digital Indonesia yang terus berkembang dan risiko meningkatnya kapitalisme data, di mana data pribadi dikomersialkan untuk nilai ekonomi. Menggunakan metode hukum normatif-komparatif dengan GDPR, analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang PDP mensyaratkan profesionalisme dalam penunjukan DPO, undang-undang tersebut kekurangan jaminan struktural seperti perlindungan dari campur tangan, aturan konflik kepentingan, dan akses terjamin terhadap sumber daya elemen-elemen yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 38 GDPR. Kekurangan ini berisiko menjadikan DPO sebagai aktor kepatuhan simbolis rather than mekanisme pengawasan independen. Kontribusi penelitian ini terletak pada usulan konsep “firewall institusional” sebagai kerangka kerja evaluatif untuk menilai dan memperkuat otonomi DPO di Indonesia. Temuan ini menyiratkan perlunya menerapkan regulasi yang menginstitusionalkan jaminan kemandirian, hierarki pelaporan, dan mekanisme penegakan. Memperkuat otonomi DPO esensial untuk memastikan tata kelola privasi yang efektif dan mewujudkan hak konstitusional atas perlindungan data pribadi.

Page 7 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)