LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in goverment regulation, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: the practice of international law, human rights law, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. The journal sets up specific topic to be covered in each issue which can be analyzed from many perspective of laws as mentioned. However, in each issue we also accommodate latest issue of legal development in general
Articles
150 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENGESAHAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH ]]>
<![CDATA[Elvi Yanti Dwi Mas, Kholis Sulung P, Abdul Rokhim, dan]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v7i2.7592
<![CDATA[Pernikahan merupakan media untuk mencapai tujuan Syari‟at Islam yang salahsatunya adalah bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan (hifzh an-nasl), demimelestarikan keturunan dan menghindari esyubhatan (tercemar) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum atau zina di luar pagar pernikahan. Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga adalah hal yang sangat diinginkan. Anak merupakan penyambung keturunan, di mana keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan sah menurut agama tentunya yang diharapkan. Namun, pada kenyataannya sering ditemui suatu keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah. Seorang perempuan dalam keadaan tertentu juga dapat melahirkan seorang anak luar kawin, apabila perkawinan dilangsungkan secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat kasus anak luar kawin yang saat ini berkembang di masyarakat akan dibatasi pada pengakuan dan pengesahan anak luar nikah yang tunduk pada KUHPerdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, data atau informasi diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Permasalahannya adalah proses pengesahan anak yang lahir di luarnikah dan status hukum anak yang lahir di luar nikah setelah pengesahan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Syarat dan proses pencatatan pengakuan danpengesahan anak dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Syarat untuk mendapatkan akta pengakuan dan pengesahan anak yaitu surat keterangan dari RT/RW yang diketahui oleh kepala desa/lurah, fotocopy kutipan akta kelahiran, fotocopy KTP dan KK serta surat keterangan telah terjadi perkawinan agama. Syarat bagi yang beragama Islam ditambah dengan putusan pengakuan atau pengesahan dari Pengadilan Agama dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Tetapi status ini akan berubah setelah adanya proses pengakuan dan pengesahan melalui putusan pengadilan menjadi secara resmi mempunyai seorang laki laki sebagai ayahnya dan seorang wanita yang melahirkan sebagai ibunya, jadi dengan demikian anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan terhadap ayahnya dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkan anak tersebut dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibu yang melahirkan sebagai orang tuanyaterhadap anak yang dilahirkan.]]>
<![CDATA[OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) DI PUSAT DAN DAERAH UNTUK MERAIH WTP TERKAIT MASALAH PELANGGARAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Fatimah Asyari]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v2i1.2846
<![CDATA[The obyective of this research is to know the handle of the handcatch operation (OTT) not only in the central governent but also in the regional ones.The method of this is qualitative by library research and taking the news from either magazine or regional , national daily news papers and other mass media .The results of the research are (1). The capture of the BPK auditor and staff are surprise;(2).The OTT distruction of the reputation of BPK;(3).This incident in this department is the first one.(4).The activity of will largely efect to the regional;(5).The result of OTT will bigger and bigger in the future,(6).The involved becomes more and more until to the regional;(7).Generally the heads of the Department from Political parties it is, therefore , they are not experts and controlled by the political party concerned. (8).The getting of the WTP in the regions have to be ditected ; The suggestions are (1).The OTT action has to be minimalizd by working honestly;(2).The OTT acion should be the last one for BPK;(3).The OTT action will not be happened in other institutions;(4). The OTT action by KPK KPK will be the red notice.]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT KASIR TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KELALAIANNYA DI MATAHARI DEPARTEMENT STORE MALL LEMBUSWANA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Khairunnisah Khairunnisah]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v3i2.4116
<![CDATA[In accordance with the 1945 Constitution, the Indonesian economy isstructured based on economic democracy, where business units or theeconomy are formed based on joint ventures and kinship with the networkmust be fostered a sense of shared responsibility for the business processso that interested parties get results that are worth the effort each one.Agreement is an event in which someone promises to another person or anevent in which someone promises to carry out in a matter in this eventarises a relationship between these two people which is called anengagement.According to article 1601 a Civil Code the employment agreement is anagreement whereby the one party namely the laborer binds himself to theother party (the employer) binds himself to employ one party (labor) bypaying a stipulated wage.The system that occurs at Mall Matahari Department Store where beforethe cashier's work is preceded by the existence of a work agreement in theform of a written agreement, the contents of the agreements are onlydetermined / made unilaterally, but the officer and employer agree. Sothat the officials felt like it or not had to implement the agreement made,because the agreement was binding. For an agreement between theemployer and the screen officer, the researcher uses the term workagreement which states that this agreement is about work, that is, theexistence of a work agreement arises from a party to work. What is clearin the agreement must be clear to both parties. So that one of them cannotget out of the agreement that has been agreed upon. And the agreementmust not harm one party or only benefit the other party (in this case theemployer / company).]]>
<![CDATA[HAK IMUNITAS ADVOKAT BERDASARKAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT JO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XI/2013, TANGGAL 14 MEI 2014 ]]>
<![CDATA[Imron Imron]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v5i2.5033
<![CDATA[Advocates are people who work in providing legal services, both inside and outside the court, advocates are also a noble or honorable profession, advocates have a role that is no less important than other law enforcers and has the same position as a law enforcer so that it is natural for lawyers to have the right of immunity, namely the right of immunity to the work of his profession.Advocates in carrying out their profession, cannot be prosecuted both civil and criminal in carrying out their professional duties in good faith for the benefit of the client's defense outside or in court, but in practice there are many cases involving advocates when carrying out their profession in the field up to the verdict until the verdict criminal.The problem raised in this paper is whether the lawyer is immune to the law with the existence of an advocate's immunity rights and how the legal protection of the advocate's immunity rights in carrying out his profession. This type of research is normative juridical research, library research with the problem approach used in writing this thesis is the statute approach.With the enactment of laws and regulations governing the rights of advocates of immunity, that advocates are not immune from the law but because the tasks or work done by advocates constitute the work or noble profession, then he is given special authority, namely the right of immunity or the right to immunity in law carrying out his professional duties]]>
<![CDATA[PENERAPAN PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN ]]>
<![CDATA[Andrai Setiyadi, Ferry Fathurokhman, dan Reine Rofiana]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v8i2.7460
<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakinmeningkat dari waktu ke waktu dan apabila dibiarkan dampaknya dapat mengancamdan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak,juga mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu pemerintah memberikan pemberatan hukuman kepada pelakukekerasan seksual pada delik persetubuhan dengan menambakan hukuman berupatindakan kebiri kimia. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimanapenerapan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadapap anak diIndonesia dan bagaimana penerapan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksualterhadap anak ditinjau dari teori pemidanaan.Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori Penegakan Hukum dan TeoriPemidanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif denganpendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakanadalah sumber dara sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian,yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan datamenggunakan penelitian pustaka.Hasil Penelitian yang didapat yaitu pada proses penerapan hukuman kebiri diIndonesia terdapat hambatan dari dua faktor yaitu dari faktor undang-undang dan faktorsarana prasarana. Ditinjau dari teori pemidanaan hukuman kebiri kimia sesuai denganteori gabungan hal tersebut dikarenakan karena hukuman kebiri kimia berisi suatutindakan pembalasan dari pemerintah untuk memberikan efek jera terhadap si pelakudan juga berisi upaya pemerintah memperbaiki si pelaku melalui rehabilitasi untukmembuat si pelaku kembali ke jalan yang benar serta mempersiapkannya untuk kembalihidup bermasyarakat. Kesimpulan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasanseksual terhadap anak sudah pantas guna melindungi keamanan dan ketentraman anakpada umumnya. Saran perlunya meningkatkan usaha-usaha dalam arti luas melaluisosialisasi kepada seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakanhukum untuk berani memutus atau manjatuhkan hukuman tersebut dan menjalankanputusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan ]]>
<![CDATA[Mia Kusuma Fitriana]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v1i1.2418
<![CDATA[Appealing cases towards teachers are recently became controversy within educational sphere. Teacher and so it called often got reported by the parent on behalf of the student of conducting violence toward their student during the school hours. Meanwhile regulations related to the protection of teacher conducting their professionals duties are already mentioned and stipulated within the Law and Act. And irony occur, even though those legal instruments already regulated but the Police department seems reluctant to use those regulation to prevent teachers from criminalized. Therefore in this writing will be deeply analyzed the legal protection that will work effectively in order to provide legal protection towards teachers and other educators in running their professional duties.]]>
<![CDATA[DUGAAN BELUM DIKEMBALIKANNYA BARANG MILIK NEGARA OLEH EKS PEJABAT NEGARA ]]>
<![CDATA[Reine Rofiana]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v3i1.3674
<![CDATA[State officials have a mandate from the people to run their positions inaccordance with their duties. In order to perform their duties, stateofficials are given the authority to use state facilities to facilitate theirwork. But what happens if state officials allegedly misuse the state'sfacilities. The crowd's enthusiasm was recently shocked by the news of thealleged not yet returned of the use of state assets by ex state officials.This Assets’ State is intended as a facility for state officials in runningtheir basic daily tasks and functions (instrumental values). If it is indeedtrue that there are state officials who have allegedly not returned theAssets’ State even though their term of office has expired, then this is nolonger in line with its instrumental value because the purpose of usingAssets’ State has deviated from what it should be.This paper is more focused on normative writing that is by reviewing somereferences related to the Assets’ State is connected by legal theories andregulations according to the author's perspective, based on the ethictheory, criminal perspective, etc. The authors suggest that another exofficial state should have awareness so as to prevent similar cases willhappen in the future and for be more sensitive and responsible inmanaging this country.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA TV KABEL MENDIRIKAN USAHA PADA SARANA FASILITAS UMUM DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Eni Rahmawati dan Ekawati]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v5i1.4728
<![CDATA[This research was conducted at Samarinda City, East Kalimantan Province, Indonesia. This study aims to determine the regulation and legal liability of cable TV business operators who establish businesses in public facilities in Samarinda City. The method that used in this research is a normative legal method that is studying document studies, using various legal materials such as statutory regulations, non-legal materials and in the form of opinions from scholars. The legal material in this study is sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials.From the results of this study it can be concluded that the legal arrangements for businesses that set up cable TV businesses in public facilities in Samarinda City are contained in Law No.30 of 2009 concerning Electricity Article 48 Paragraph (1). The legal responsibility of cable TV business operators who establish businesses in public facilities in Samarinda against the Samarinda city government is that if an adverse incident occurs that results in pollution and / or environmental damage is considered an illegal act. To overcome various legal issues regarding cable TV business operators, the Samarinda City Regional Government should make a regional regulation specifically regulating the supervision of Cable TV business licensing in Samarinda City because with the regional regulation it is expected to minimize the number of violations of the law, and should Cable TV business operators no longer use electricity network supporting poles which are public facilities owned by the city government, it is far better if cable cable business operators are planted on the ground level, so as to minimize the existence of electrical zippers, fires due to short electrical current and do not disturb the aesthetic of this city.]]>
<![CDATA[SANKSI PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN SIRI ]]>
<![CDATA[Rofiana, Reine]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v8i1.7018
<![CDATA[Perkawinan siri atau pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak tercatat berdasarkan ketentuan di dalam Undang Undang Perkawinan. Menurut ketentuan Agama adalah sah, sedangkan secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum. Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan mesti tercatat. Sehingga terhadap pasangan kawin siri dalam hukum positif tidak mendapatkan hak haknya serta tidak mendapatkan perlindungan hukum. Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka pelaku hanya di jatuhi pidana yang terdapat di dalam KUHP yang sanksi pidananya lebih ringan dibandingkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hukum positif terhadap pernikahan siri dan sanksi pidana apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam nikah siri. Dengan metodependekatan yaitu yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki legalitas dan kekuatan hukum. Melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk yakni setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, disertai sanksi berupa denda jika melanggar. Perkawinan siri tidak tercatat dan tidak memperoleh akta perkawinan, tidak adanya bukti akta perkawinan menyebabkan anak maupun istri dari nikah siri tidak mempunyai status hukum (legalitas) oleh negara. Apabila terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak dapat diterapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sehingga korban tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Sosialisasi serta pemahaman mengenai dampak nikah siri sangatlah penting, sehingga diperlukan peran serta dari pemerintah kepada masyarakat agar perkawinan dicatatkan sehingga lebih tertib administratif serta sebagai upaya perlindungan hukum bagi mereka.]]>
<![CDATA[KAJIAN AKADEMIK TENTANG USAHA PENGINAPAN HOTEL MELATI, GUEST HOUSE DAN KOST KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Fatimah Asyari]]>;
<![CDATA[Amin Slamet]]>;
<![CDATA[Maisyarah .]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v7i1.6515
<![CDATA[Academic studies on business arrangements for budget hotels, guest houses and boarding houses are carried out as a form of formulating or identifying legal problems that arise related to the booming business of budget hotels, guest houses and boarding houses in Samarinda City.The stages of the study carried out in a coherent and orderly manner are: (1) Identification of problems related to business arrangements for jasmine hotels, guest houses and boarding houses; (2) Inventory of required legal materials related to business regulations for jasmine hotel lodging, guest houses and boarding houses; (3) Systematization of Legal Materials; and (4) Analysis of legal materials.The number of jasmine hotel lodgings, guest houses and boarding houses in the city of Samarinda is relatively large, in practice jasmine hotel lodgings, guest houses and boarding houses are in some cases used by irresponsible people to support prostitution / online prostitution or free sex, child trafficking minors, drug abuse. Then, the existence of jasmine inns, guest houses and boarding houses also reaped reactions from five-star hotel entrepreneurs who indicated that the existence of jasmine hotel inns, guest houses and boarding houses had an economic impact that threatened hospitality investment.Special arrangements in the form of Regional Regulations regarding Business Arrangements for Budget Hotels, Guest Houses and Boarding Houses need to be established immediately. The urgency of the establishment of a Regional Regulation concerning Business Arrangements for Budget Hotels, Guest Houses and Boarding Houses is to ensure legal certainty and protection, peace and social order for the community as well as a legal umbrella for the implementation of all forms of efforts related to Business Arrangements for Budget Hotels, Guest Houses and Boarding Houses in Indonesia. Samarinda City.]]>
