LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in goverment regulation, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: the practice of international law, human rights law, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. The journal sets up specific topic to be covered in each issue which can be analyzed from many perspective of laws as mentioned. However, in each issue we also accommodate latest issue of legal development in general
Articles
150 Documents
<![CDATA[PEMENUHAN HAK POLITIK MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Pakpahan, Gilberd Marada]]>;
<![CDATA[Hidayah, Rahmawati Al]]>;
<![CDATA[Ventyrina, Ine]]>;
<![CDATA[Kotijah, Siti]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v8i1.7017
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal, pertama, dia ingin menjawab dua hal. Pertama, kedudukan masyarakat yang menganut sistem hukum di Indonesia. Kedua, penelitian ini menganalisis pemenuhan hak politik masyarakat yang meyakini pemilihan umum di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan doktrin normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder dan data primer sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah melindungi, mengatur, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak pemeluk agama yang pelaksanaannya berbelit-belit dalam hal administrasi kependudukan yang menghambat pemeluk agama untuk mendapatkan hak politiknya, pemerintah tidak memberikan KTP Elektronik melainkan memberikan Formulir C-4 kepada pemeluk agama. dijadikan sebagai Data Pemilih, serta permasalahan minimnya pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan pemeluk agama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang menganut kepercayaan belum terakomodasi secara maksimal dan penuh hak-hak konstitusionalnya.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI MODERNISASI TEKNOLOGI PERIKANAN TERHADAP MASYARAKAT PANTAI (Kasus Nelayan Orang Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur) ]]>
<![CDATA[Badruddin Nasir]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v7i1.6536
<![CDATA[Fishing communities generally live in coastal areas and are a social group whose lives are often relatively low. The low level of social life of fishing communities by many observers, the cause of which is often blamed on the mentality factor of fishermen as fishermen as fishermen by cultivating open land. The development in the field of fisheries that is carried out with reference to the modernization assumption that development must move forward in the sense that the life of fishermen should be better than before. The government's concern is in its efforts to improve the fate of fishermen by changing the fishing system from traditional to modern ways through a motorization program which is a prodak of modernization in the hope of changing the level of welfare of fishing communities. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. descriptive research aims to describe exactly the traits of a particular individual, circumstance, symptom, or group. The data sources in this study are in accordance with the required data, namely primary data and secondary data. Data collection is carried out by means of observation or direct observation in the field, this technique is carried out by directly observing the phenomena that occur in the field according to the subject matter under study, then in-depth interviews. The results of this study, namely the application of motorization to fishing communities did not get good results because what could change their level of life was only financiers or juragans while working fishermen did not get an improvement in the quality of life, the cause was because fishermen had a mentality that was betting on fate, there was a pattern of relationships between mustard ponggawa or client patrons in their work system, and the profit-sharing system that was applied only based on the agreement but the determinant is from the ponggawa or patron. In general, it can be seen that with the motorization implemented by the Bontang city government, the Bugis people can change their mindset and lifestyle towards a modern fishing community that is always forward-oriented and thinks rationally to be able to change their standard of living towards achieving a better level of welfare.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA GENOSIDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2000 ]]>
<![CDATA[Kunti Widayati]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v2i2.3381
<![CDATA[Serious violations of human rights Genocide is an extraordinary crime that results in material and immaterial losses. The Victims who have experienced crime Genocide often do not get the protection and fulfillment as to the rights owned in accordance with the provisions of applicable legislation under Law No. 26 of 2000 with Government Regulation No. 2 and No. 3 of 2002. Based on the results of the research, it can be seen that victims of human rights violations Genocide has the right to get protection, commensation, restitution, and rehabilitation. Various Efforts that can be carried out by the government to address the fulfillment of the rights of the victims / heirs In this case the role of the Government in fulfilling the implementation of human rights, both in respect, protection and promotion of human rights and the responsibility of the Government to perform the rights and obligations related to pay compensation against the victim. Principally The process of resolving human rights violations of Genocide by means of / stage through Komnas HAM, Human Rights Court, Truth and Reconciliation Commission and Ad Hoc Human Rights Court. While the fulfillment of the rights of victims in the form of compensation as well as: Compensation, Restitution, and Rehabilitation and provide protection for victims and witnesses.]]>
<![CDATA[PERAN ADVOKAT SELAKU PENASEHAT HUKUM TERSANGKA ATAU TERDAKWA ATAS DASAR PASAL 56 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Farahwati Farahwati]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v6i2.5862
<![CDATA[Bantuan hukum merupakan suatu hak yang harus diperoleh tersangkaatau tersangka sebagai suatu implementasi Negara hukum untuk menjaminhak asasi warga negaranya dalam mencapai suatu keadilan dan bantuanhukum merupakan hal fundamental yang harus di dapatkan oleh tersangkaatau terdakwa melihat banyaknya realitas ketimpangan hukum bagiseorang tersangka/terdakwa untuk memperoleh haknya.Penulisan jurnal hukum ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanaperan advokat selaku penasehat hukum didalam perkara pidana yangancaman hukumannya berdasarkan Pasal 56 ayat 1 KUHAP, danmenganalisis akibat hukumnya jika tidak didampingi oleh advokat selakupenasehat hukum tersangka/terdakwa. Sehingga dapat dikaji sejauhmanapenerapan hukum Pasal 56 KUHAP bisa diterapkan kepada tersangka atauterdakwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana. Penulisanjurnal hukum ini penulis menggunakan metode penelitian yuridisnormatif.Kebutuhan akan jasa hukum (bantuan hukum) dari advokat antara lainkonsultasi hukum, legal audit, pendampingan, pembelaan, mewakili baikdi luar maupun di dalam proses pengadilan. Bantuan Hukum yangdiperlukan oleh tersangka/terdakwa atas dasar Pasal 56 ayat (1) KUHAP,merupakan suatu implementasi dari Hak Asasi Manusia dalammemperoleh bantuan hukum dalam proses perkara pidana. Berdasarkanketentuan Pasa1 56 ayat (1) KUHAP mengadopsi pedoman Miranda Ruleatau Miranda Principle, tentang formalistic legal thinking, dapat tercapaidengan kehadiran penasehat hukum yang bersifat imperative dan dapatmenjadikan hak asasi tersangka/terdakwa tetap diperhatikan, danterjaminnya pemeriksaan yang fair dan manusiawi padatersangka/terdakwa, sehingga bila diabaikan akan mengakibatkan hasilpemeriksaan atau hasil di tingkat penyidikan itu menjadi tidak sah (illegal)atau batal demi hukum (null and void). Maka untuk proses selanjutnyapunjuga menjadi tidak sah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE ]]>
<![CDATA[Imron, Indra Kurniawan, Farahwati, dan]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v9i1.7990
<![CDATA[Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini pemanfaatan internet semakin maju seiring dengan perputaran waktu dan perkembangan kehidupan masyarakat. Namun seiring dengan laju pertumbuhan internet menjadi sebuah celah yang sangat terbuka dan efektif untuk mempromosikan situs judi online ditambah dengan hadirnya media sosial seperti aplikasi Instagram. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online dan upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan menggunakan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier berupa buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tindakan pendistribusian konten bermuatan perjudian secara online. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaku selebgram yang mempromosikan situs judi online dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bentuk upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online dilakukan dengan upaya preventif berupa edukasi kepada para selebgram tentang risiko dan dampak negatif dari promosi situs judi online yang dilakukan pihak pemerintah, dan upaya represif berupa penerapan sanksi pidana bagi pelaku selebgram yang mempromosikan situs judi online. Dengan melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa oknum selebgram yang mempromosikan situs judi online secara umum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan segala upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan didukung oleh masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal.]]>
<![CDATA[Perspektif Hukum Tentang Pasar Malam Di Kota Samarinda ]]>
<![CDATA[Fatimah Asyari]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v1i2.2856
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengatasi bebagai permasalahan yang disebabkan berkembang pesatnya pasar malam yang berada di Kota Samarinda. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sosio-legal. Metode sosio-legal digunakan dengan membandingkan prilaku yang terjadi pada masyarakat dengan data literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sukunder.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penataan Pasar Malam adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang diperjualbelikan dengan kesepakatan harga berdasarkan tawar menawar, di suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan pasar malam di Kota Samarinda, maka harus dibentuk peraturan daerah kota Samarinda tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, yang diharapakan dapat menjadi jawaban terhadap semua permasalahan terkait penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, dan akan menciptakan Pasar Malam Rekreasional dan menjadi salah satu tujuan wisata kerakyatan di kota Samarinda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Dengan dasar pertimbangan utama bahwa Peraturan Daerah adalah suatu produk hukum daerah yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa dengan ancaman sanksi dan atau ancaman pidana, sehingga lebih mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, serta power yang cukup untuk menata Pasar Malam di Kota Samarinda.]]>
<![CDATA[HAKEKAT HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN ASPEK HUKUM YANG BERKEADILAN ]]>
<![CDATA[Farahwati Farahwati]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v4i1.4422
<![CDATA[Legal protection is an activity to maintain or maintain relationships in thecommunity in order to achieve justice. An upright law is guaranteeingjustice without justice can be said to be not law, therefore rely on the ruleof law in order to bring about justice for all people.Legal norms are the most dominant rules that are enforced with powerand for their violations subject to certain sanctions established by thestate.The existence of various fields of legal system in society gives rise tocertain legal systems which are also the structure and process of the law.The legal system covers various legal subsystems which then greatlyinfluences the ongoing process of various fields of law.The nature of the law covers the entire legal system wcihc is an activity toimplement and apply justice and take legal action against any violationsor deviations of law committed by legal subjects either through judicialprocedures or through non judicial procedures.]]>
<![CDATA[KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANGUNDANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Ony Rosifany]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v5i2.5112
<![CDATA[One of the triggers for the crime of sexual immorality in this case is the rapid development of information and technology flows. Fornication is an act carried out by someone who is motivated by sexual desire to do things that can arouse lust, thereby causing self-satisfaction. What is troubling society is the criminal act of child sexual abuse, whether it is a boy or a girl. Fornication is an act committed by someone who is motivated by sexual desire.In general, the factors that cause the crime of child sexual immorality can be caused by internal factors as well as external factors.The legal provisions for the crime of child molestation against children are contained in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, stated in Article 76 E and Article 82.]]>
<![CDATA[TINDAKAN KEKERASAN OLEH MASSA TERHADAP ORANG YANG TERTANGKAP TANGAN SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Syamsudin, Siska Pratini, Abdul Rokhim, dan]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v7i2.7587
<![CDATA[Tindak pidana perbuatan main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untukmenghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum, ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan yaitu kurang kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri harus dilaksanakan secara tegas, lugas, dan tepat berdasarkan kepada keadilan nilai kebenaran dan bukan berdasarkan kepada suatu kepentingan. Hal ini sangat berperan penting dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan kedamaian dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing, klasifikasi dan penyusunan data, serta penarikan kesimpulan. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri adalah adanya perasaan kesal terhadap pelaku tindak pidana; adanya pengaruh orang lain yang juga melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana; kekerasan dianggap merupakan suatu sanksi yang tepat; kurangnya pemahaman hukum bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana dan sanksi yang diberikan pengadilan dianggap tidak memberikan efek jera. Ketentuan Pasal 170 KUHP dalam memberikan hukuman kepada pelaku sebenarnya sudah diterapkan ketika masalah tersebut sudah melampaui norma dan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS ]]>
<![CDATA[Sukindar Sukindar]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v2i1.2836
<![CDATA[Doctors are one of the main components of health care providers to the public who are allowed to perform medical actions. One health worker who contributes to the improvement of health status is a nurse, who has limited duty to provide nursing care and has no authority to perform medical actions, except in an emergency and there is a transfer from the doctor. In order to protect the duty of the nurse in performing medical acts, it is necessary to have the delegation of authority in writing as regulated in Law Number 29 Year 2004 concerning Medical Practice, Law Number 38 Year 2014 on Nursing and its implementation regulation is regulated in Article 15 of Decree of the Minister of Health Number 1239 of 2001 Regarding Registration and Nurse Practice and Regulation of the Minister of Health No. 2052 / Menkes / Per / X / 2011 About Practice License and Implementation of Medical Practice.This paper aims to analyze and explain in detail the Legal Protection Against Nurses in Conducting Medical Measures as well as the Doctor's Delegation of Authority Mechanisms to Nurses in Medical Measures. By using normative juridical research methods, the results of this paper are expected to contribute thoughts to Doctors and Nurses to increase knowledge about the law and can provide a detailed explanation regarding the application of roles and functions of the boundaries of the authority of health personnel concerned in accordance with applicable provisions.]]>
