cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 3046787X     EISSN : 30467179     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Science, Education, Social,
Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law dengan nomor ISSN terdaftar 3046-787X (Cetak - Print) dan 3046-7179 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Sains, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2. Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas, 3. Hukum, Sosial, Politik, Budaya, Antropologi 4. Akuntansi, Ekonomi, Bisnis, Manajemen SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan April & Oktober
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 325 Documents
 24   25   26   27   28 
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang Saragih, Tatiadinata; Muhtaj, Majda El
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5422

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak fatal bagi kehidupan seseorang sehingga perlu perhatian dan tindakan dari pihak berwenang yaitu Kepolisian. Angka kecelakaan yang bertambah dalam per tahun baik didunia dan di Indonesia membuat penulis ingin meneliti mengenai Upaya dan Hambatan serta Solusi dari Polresta Deli Serdang mengenai Penanganan kecelakaan lalu lintas pada kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Lubuk Pakam meningkat per tahun nya. Pada tahun 2022 angka kecelakaan mencapai 61 kasus, pada tahun 2023 mencapai 68 kasus, dan pada 2024 sampai bulan juni ditemukan 38 kasus kecelakaan lalu lintas. Penanganan kecelakaan lalu lintas di Lubuk Pakam sudah terjalankan dengan baik mengikuti pedoman SOP, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Upaya preemtif, preventif, dan represif juga terjalankan dengan baik. Hambatan yang dialami ialah kurangnya saksi/tidak ada yang mau jadi saksi, prasarana lalu lintas yang kurang memadai, kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat. Solusinya yaitu peningkatan kinerja, peningkatan layanan, peningkatan fasilitas guna mencapai tujuan.
Tantangan dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics; Rasji, Rasji; Revina, Revina
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5924

Abstract

Penyelesaian sengketa administratif melalui PTUN masih menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural, sehingga perlu penguatan lembaga, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kesadaran hukum agar fungsi PTUN sebagai penjaga keadilan administratif dapat berjalan optimal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa administrasi, serta berbagai solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan keadilan administratif yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif berdasarkan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan pendekatan kasus, dan perundang-undangan, yang akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Secara keseluruhan, efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi sangat dipengaruhi oleh kompleksitas regulasi, keterbatasan kelembagaan, serta rendahnya akses dan pemahaman hukum masyarakat, sehingga diperlukan reformasi menyeluruh untuk memastikan peran PTUN sebagai penjamin keadilan administratif benar-benar terwujud. PTUN menyelesaikan sengketa administrasi melalui mekanisme upaya administratif, mediasi partisipatif, eksekusi putusan, dan digitalisasi layanan, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan yang berorientasi pada kepentingan umum. PTUN menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan administratif, namun meresponsnya melalui reformasi normatif, struktural, dan teknologi untuk memperkuat akses, efektivitas, dan keberpihakan pada hak warga negara dalam menghadapi kekuasaan. Penguatan PTUN bukan sekadar pembenahan teknis, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara untuk memastikan keadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk) Akbar, Muhammad Ardan Aldika Rahmat; Zaini, Zulfi Diane
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5276

Abstract

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sesorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan akan dapat dikenakan sanksi untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana tersebut. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat yakni tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Penipuan merupakan tindakan seseorang yang menggunakan tipu muslihat, kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu untuk menguntungkan diri sendiri tanpa hak. Permasalahan dalam penulisan ini yakni faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan atas perjanjian investasi usaha kerjasama tambang batu bara dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan atas perjanjian investasi usaha kerjasama tambang batu bara berdasarkan Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancaara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya kesempatan yang dilakukan kepada korban, dimana korban telah tertipu atas investasi usaha batu bara. Selain itu adanya kelalaian oleh korban yang tidak melihat secara langsung usaha batu bara yang dijalankan oleh Terdakwa dan korban juga tidak mengecek dokumen-dokumen kepemilikan usaha batu bara milik terdakwa. Korban telah percaya akan tipu daya dari terdakwa dengan di iming-imingi keuntungan 5% atau sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan atas investasi usaha batu bara. Korban percaya akan tipu daya dari Terdakwa sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian hingga mencapai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan didalam persidangan dengan melihat alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dikarenakan di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majaelis Hakim memberikan putusan Pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
Problematika dan Tantangan Penegakan Putusan Litigasi Kenegaraan dalam Sistem Hukum Indonesia Natanael, Joel; Sari, Marshella Putriana
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5904

Abstract

The enforcement of state litigation rulings in Indonesia continues to face significant challenges, particularly when the state, as the losing party, refuses to comply with court decisions. This study aims to analyze the core problems in enforcing such rulings and to formulate normative recommendations to strengthen their executory power. Using a qualitative approach and literature review, the research identifies key obstacles such as high levels of corruption, limited resources among law enforcement institutions, and unequal access to justice between the wealthy and the poor. One proposed solution is the reinforcement of Law No. 5 of 1986 on Administrative Court as a normative foundation to ensure state compliance with judicial rulings. The study highlights the importance of institutional support and a strong legal culture to establish a fair, effective, and democratic judicial system.
Analisis Komparatif Soal Pilihan Ganda LOTS dan HOTS dalam Mengukur Kreativitas Ilmiah Siswa dalam Pelajaran Fisika Melalui Google Form Hasibuan, A Rivaldi; Manik, Agnes Viola; Zuraida, Novita; Baringbing, Samuel; Mihardi, Satria; Bunawan, Wawan
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5676

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas soal pilihan ganda berbasis Lower Order Thinking Skills (LOTS) dan Higher Order Thinking Skills (HOTS) dalam mengukur kreativitas ilmiah siswa pada mata pelajaran fisika menggunakan Google Form. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain studi komparatif. Data diperoleh dari 32 siswa kelas XI yang mengerjakan soal LOTS dan HOTS melalui Google Form. Analisis dilakukan berdasarkan validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar soal memiliki tingkat kesukaran dalam kategori mudah hingga sedang, dengan daya beda yang baik hingga sangat baik. Skor rata-rata siswa pada soal LOTS lebih tinggi dibandingkan dengan soal HOTS, yang mengindikasikan bahwa mereka lebih terbiasa dengan soal yang menguji pemahaman dasar daripada soal yang menuntut analisis dan evaluasi. Google Form terbukti efektif sebagai media evaluasi digital yang fleksibel dan efisien dalam pengumpulan data serta analisis hasil asesmen.
Peran PTUN dalam mewujudkan Good Governance Kimberly, Vanessha Louise; Budidarsono, Anya Sitara
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5952

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan penting dalam menyelesaikan sengketa administratif antara pejabat pemerintahan dan masyarakat, termasuk individu maupun badan hukum perdata. PTUN juga berperan dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi serta permohonan rehabilitasi, yang menjadikannya sebagai lembaga yudikatif strategis dalam menjaga keadilan dan perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terutama peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Temuan penelitian menekankan pentingnya pemahaman mengenai perbedaan antara kewenangan dan wewenang dalam konteks penerapan prinsip good governance, khususnya di era digital yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara lebih aktif.
Implementation of E-Learning Media Assisted by Google Sites in Increasing Studesnts’ Scientific Literacy Capability Agustina, Rizka Putri; Al Hakim, Yusro; Sriyono, Sriyono
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5886

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana e-learning berbantuan Google Sites dapat diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan pengembangan ADDIE. Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Petanahan dengan jumlah siswa 5 orang untuk uji coba terbatas dan 34 orang untuk uji coba luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Media pembelajaran e-learning berbantuan Google Sites dinilai valid berdasarkan hasil validasi ahli materi dan ahli media. 2) Skor angket respon siswa sebesar 98%, hasil observasi aktivitas sebesar 97%, dan hasil implementasi modul ajar sebesar 98% termasuk dalam kategori praktis. 3) Hasil uji t berpasangan menunjukkan keefektifan media; nilai t sebesar 0,00 berarti H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan bahwa penggunaan media e-learning berbantuan Google Sites telah meningkatkan kemampuan literasi sains siswa.
Penerapan Civic Skills Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dI SMAN 5 Kota Serang Andriani, Wilda; Jamaludin, Ujang; Legiani, Wika Hardika
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5546

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait, (1) Bagaimana penerapan civic skills melalui kegiatan ekstrakurikuler palang Merah Remaja di SMAN 5 Kota Serang (2) Jenis civic skills apa saja yang ditanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja di SMAN 5 Kota Serang (3) Faktor apa saja yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler palang Merah Remaja di SMAN 5 Kota Serang. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subyek dalam penelitian ini yaitu Pembina PMR, Pelatih PMR, dan Anggota PMR. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi.
Nilai Pancasila Dalam Lagu Adat Manuk Dadali Ridwan, Faza
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i1.2203

Abstract

Lagu Manuk Dadali berasal dari Jawa Barat, menggambarkan betapa gagahnya burung garuda. Kemampuan terbangnya yang tinggi melesat ke udara, paruhnya melengkung tajam dan kakinya mampu mencengekram. Manuk Dadali dalam bahasa Indonesia bermakna burung garuda. Garuda Pancasila menjadi lambang Negara Indonesia. Lagu "Manuk Dadali" diciptakan oleh Sambas Mangundikarta. Lagu ini bernuansa nasionalisme, dengan irama lagu khas Sunda, burung garuda terbang menggambarkan keindonesiaan. yang memiliki napas nasionalisme dengan kemasan nada-nada dinamis dan atraktif. Nilai kebangsaan yang dimiliki lagu Manuk Dadali semestinya terpatri dalam generasoi milenia saat ini sebagai lambing toleransi dan persatuan dalam keberagaman.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil UU Cipta Kerja Rasji, Rasji; Purwanti, Puja Ayu; Saputri, Sherlyana Indah
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5939

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang melalui studi kasus Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang melakukan uji materiil, tetapi juga berperan penting dalam menilai kesesuaian proses pembentukan undang-undang dengan ketentuan konstitusional. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah dalam putusan tersebut menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat akibat tidak terpenuhinya prinsip partisipasi publik yang bermakna dan prosedur legislasi yang tepat. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan hukum di Indonesia dan mempertegas posisi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengawal demokrasi.

Page 26 of 33 | Total Record : 325

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 2, No 1 (2025): April 2025 Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 1, No 1 (2024): April 2024