cover
Contact Name
Popon Srisusilawati
Contact Email
po2nss@gmail.com
Phone
+6281323262669
Journal Mail Official
amwaluna@unisba.ac.id
Editorial Address
Syariah Faculty, Universitas Islam Bandung Jalan Tamansari No. 24-26 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
ISSN : 25408399     EISSN : 25408402     DOI : 10.29313/amwaluna
Core Subject : Economy,
Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah is an academic journal published twice annually (January-July) by Syariah Faculty of Universitas Islam Bandung in cooperation with Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI). This journal publishes original researches in multi concepts, theories, perspectives, paradigms and methodologies on syariah economic studies. The scope of Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah are (but not limited to): (1) Islamic banking; (2) Syariah Financial; (3) Muamalah; (4) Economic Islam ;(5) Economic ;(6) Accounting; (7) Finance. Any submitted paper will be reviewed by reviewers. Review process employs Double-blind Review that the reviewer does not know the identity of the author, and the author does not know the identity of the reviewers. Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah has become a CrossRef Member since the year 2017.
Articles 122 Documents
Peran Nasabah dalam Perkembangan Perbankan Syariah Wijayanti, Intan Manggala
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 (2019): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i1.6367

Abstract

Perbankan syariah memerlukan berbagai upaya dalam mencapai target market share sebesar 20% dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dimana tahun 2018 market share baru mencapai 5,44%. Tentunya upaya melalui berbagai program maupun proses pemasaran harus terancang dengan baik. Saat ini dana murah yang dikelola di lembaga perbankan syariah proporsinya hanya 8 persen, selebihnya merupakan dana mahal, hal ini memaksa perbankan dalam mengeluarkan dana lebih dalam pembayaran nisbah bagi hasil kepada nasabah. Nasabah dalam hal ini hendaknya memberikan kontribusi kepada perbankan syariah dimana memulai dengan berinvestasi melalui produk simpanan di bank syariah namun nasabah perlu meningkatkan kepercayaan atas performa dari bank atas pengelolaan dana simpanan tersebut dengan meminimalisasi proses negosiasi nisbah bagi hasil atas simpanannya. Pengeluarkan dana bagi hasil yang cukup besar berdampak terhadap pembebanan penetapan margin pembiayaan. Penetapan margin yang “overprice” menjadikan bank syariah tidak bisa ikut bersaing dalam pasar perbankan syariah yang tentunya bisa menghambat bank syariah berkembang dengan baik dari sisi pengembangan asset maupun market share.
Tinjauan terhadap Strategi Pemasaran Pada Tabungan Haji dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor) Akbar, Nuryadi
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 (2019): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i1.6368

Abstract

Tinjauan terhadap strategi pemasaran pada tabungan haji dalam akad mudharabah studi kasus Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini adalah terkait dengan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan penerapan analisis swot pada strategi pemasaran pada produc tabungan haji mabrur. Penelitian ini dilakukan untuk mengatahui strategi pemasaran dan penerapan analisis swot pada produk tabungan haji mabrur di Bank Syariah mandiri KCP Sudirman, Bogor. adapun data skunder yang bersumber dari naskah, catatan, dokumen dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif. Proses yang ditempuh menggunakan metode wawancara, dengan staf marketing dari Bank SyariahMandiri KCP Sudirman, Bogor. Analisa data yang digunakan yaitu Reduksi data, yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor mengguanakan target pasar yang dituju yaitu segmentation khusus secara segi daerah atau wilayah, segi usia, dan segi status nasabah. Selain itu Bank Syariah Mandiri menggunakan bauran pemasaran (Marketing mix) yang mengandung unsur 4P, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi saluran distribusi, dan strategi promosi. Dalam strategi promosi menggunakan promosi berupa periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan dan publisitas. Berkaitan dengan analisis swot yang dilakukan oleh peneliti yaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dana ncaman (threats). Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuatan memiliki poin lebih besar daripada kelemahan, sehingga peluang untuk Produk Tabungan Haji Mabrur lebih besar daripada ancamannya.
Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Badruzaman, Dudi
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 (2019): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i1.6369

Abstract

Penelitian ini di fokuskan pada perlidungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, Penelitian ini bertujuanuntuk meneliti: 1) Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. 2) Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. 3) bentuk penyelesaian sengketa dan perbedaan unsur premi asuransi syari’ah dengan dan konvensional. Hasil dari penilitian tersebut adalah: 1) Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, apabila pihak penanggung wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis asuransi. 2) Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa sudah diatur dalam beberapa ketentuan hukum baik dalam UU Perlindungan Konsumen, Kitab Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan dalam UU Tentang Usaha Perasuransian. 3), bentuk penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase sesuai dengan klausula dalam polis, akan tetapi apabila dalam polis tersebut tidak ditentukan lembaga mana yang menyelesaikan sengketa maka dapat mengajukan upaya hukum di PA maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Peran Koperasi Karyawan UIKA (KIKA) dalam Mensejahterakan Anggota (Studi Kasus pada Koperasi KIKA Universitas Ibn Khaldun Bogor) Ikbaludin, Ikbaludin
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 (2019): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i1.6370

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses kegiatan koperasi karyawan UIKA, dan untuk mengetahui peran koperasi karyawan uika (KIKA) dalam mensejahterakan anggota. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, interview (waancara) dan dokumentasi. Sedangkan informan di ambil secara purposive sampling. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Koperasi Karyawan Universitas Ibn Khaldun Bogor mampu menunjukan perannya sebagai alat perjuangan dan dapat menesejahterakan anggota.
The Effect of Supervision on Product Quality with Employee Competence as A Moderating Variable in The Garment Industry Of The Sewing Department in West Java Imbrani, Hari; Setiawan, Iwan; Irfansyah, Zenith
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 9 No. 1 (2025): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v9i1.2991

Abstract

Based on the results of a pre-survey conducted by researchers in the garment industry at the Sewing Department in West Java, it is indicated that the production process has not fully run well, there are still several problems such as processes that are still not in accordance with standard operating procedures, there are still employees who lack focus, and there are still products that are not in accordance with the standards that pass the finishing section. The population in this study was 271. The technique used in determining the sample is using the solvin formula so that the sample results total 73 sample. The analysis used is linear regression, correlation, coefficient of determination, and hypothesis testing with the t test. Based on the results of the correlation test value obtained, it has a coefficient correlation is 0.367 can be concluded the between supervision and product quality with employee competence as a moderating variable the level relationship is low. The results obtained from the linear regesion analysis of the value of Y = 43.601+0.003X which means that every addition to the supervisory value moderated by employee competence, the product quality value will increase by 0.003. For hypothesis testing used in this study is to use a two-way t test. The hypothesis test using the t test obtained a calculated t value of 3.321 and t table determined is 1.993, accepted which means that supervision has an influence on product quality with employee competence as a variable moderating.
The Emerging Role of Sharia Compliance to Enhance Public Trust in Islamic Cooperatives with Good Cooperative Governance as a Mediating Factor Rahmat, Biki Zulfikri; Ramadhani, Indi; Zahra, Qiny Shonia Az
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 9 No. 1 (2025): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v9i1.3201

Abstract

This research examines the role of sharia compliance and label in enhancing public trust in sharia cooperatives in Tasikmalaya, with Good Cooperative Governance (GCG) acting as a mediating factor. Employing a quantitative approach, data were collected through surveys distributed to cooperative members and analyzed using regression analysis of mediating variables (product of coefficient method). The findings reveal that sharia compliance and sharia label alone is insufficient to build trust; rather, strong governance mechanisms play a crucial role in reinforcing public trust. The mediation analysis confirms that GCG significantly strengthens the relationship between sharia compliance and trust and also between sharia label and trust, highlighting the need for cooperative managers to integrate governance best practices with Islamic financial principles. The study contributes to the literature on Islamic microfinance by demonstrating the critical function of governance in trust-building and offers practical recommendations for cooperative leaders to enhance sustainability. Future research should explore qualitative insights into member perceptions and expand the study to other regions to improve generalizability.  
Zakat Regulation Review: Badan Amil Zakat Nasional’s Regulation Review Concerning the Validity of BAZNAS Cianjur Nugraha, Ahmad Lukman; Ridwan , Achmad; Athoillah, Mohamad Anton; Ridwan, Ahmad Hasan
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 9 No. 1 (2025): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v9i1.3950

Abstract

This study examines the implementation of BAZNAS Regulation No. 1 of 2019, which governs the procedures for the appointment and dismissal of BAZNAS leaders at both the provincial and regency levels. The primary objective of this research is to provide strategic recommendations for evaluating the regulation, thereby fostering a shared understanding between regional authorities and BAZNAS RI. The study adopts a qualitative research methodology, employing a sociological legal approach. Data collection was conducted through observational studies at BAZNAS Cianjur. The findings reveal that the implementation of BAZNAS Regulation No. 1 of 2019 has resulted in divergent interpretations, particularly concerning the authority of regional heads in appointing BAZNAS leadership candidates. The Cianjur Government maintains that regional heads possess exclusive authority in this process, free from external influence, including that of BAZNAS RI. In response to these interpretational differences, this study proposes several recommendations to harmonize the appointment process. First, the selection procedure should include formal discussions between leadership candidates and regional heads. Second, regional heads should conduct an additional factual verification process and maintain records on prospective candidates. However, in cases where a candidate is deemed legally ineligible, BAZNAS RI retains the authority to disqualify the individual and issue a formal Letter of Consideration. Third, candidates for BAZNAS leadership should hold certification as amil zakat practitioners. Lastly, the profession of amil zakat should be formally integrated into the Indonesian National Work Competency Standards. These recommendations aim to enhance the clarity and effectiveness of regulatory implementation, thereby promoting a more structured and coherent approach to leadership appointment within BAZNAS.  
Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya Sukma, Febri Annisa; Refki Kurniadi, Akbar; Azizah, Nuri Nur; Juliani, Giri Putri
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 (2019): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.6890

Abstract

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dimasyarakat yang direalisasikan dalam bentuk akad qardh/qardhul hasan atau pinjaman kebajikan di mana sumber dananya berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Akad Qardhul Hasan dalam Fikih Muamalah dan mengetahui Implementasi serta Praktik Akad tersebut di Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengidentifikasi dari beberapa sumber antara lain buku, jurnal, website, Al-Qur’an dan Hadits sehingga dapat digambarkan bahwa Implementasi dan Praktik Akad Qardhul Hasan sudah sesuai dengan Konsep Akad Qardhul Hasan dalam Fikih Muamalah. Dari hasil penelitia ini dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dalam mengimplementaskan akad Qardh Hasan tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat.
Konsep Keadilan bagi Nasabah dalam Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah di Bank Syari'ah Ifghania, Farras Yola Else
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 (2019): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.6891

Abstract

The principle of wakalah is applied in murabahah financing products, namely murabahah bil wakalah. The bank acts as a representative in buying goods and the bank submits money to customers to become a representative. For the customer's work, there is even injustice between the Islamic bank and the customer. As happened in the product of service in general, banks as parties that are given the mandate to get fees from customers. However, in the practice of murabahah financing, customers who become representatives do not receive fees from the bank as muwakkil. The formula for this research is (1) How is the application of the murabahah bil wakalah contract to Islamic banks? and (2) What is the justice for customers in the murabahah bil wakalah contract for Islamic banks? The method used is a qualitative research method. The type of research used in this study is library research, which is a form of methodology for collecting data and information with the help of books in the library, and other library materials. The results of this study are in practice the purchase of murabahah objects can be done by the customer as a representative of the bank with a wakalah contract. The customer acts for and on behalf of the Islamic bank to purchase the murabahah object. After the wakalah contract is completed, the murabahah object in principle has become the property of the Islamic bank so that the next contract can be carried out, namely the murabahah contract. Judging in the murabahah bil wakalah contract the value of justice is still not evenly distributed, so that from the relationship between the customer and the bank, the bank benefits more.
Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Dzubyan, Daffa Muhammad
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 (2019): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.6892

Abstract

Perkembangan industri perbankan syariah yang begitu pesat mensyaratkan para ahli ekonomi islam dan pelaku industri perbankan syariah untuk lebih inovatif. Salah satu bentuk tindakan tantangan ini adalah munculnya kontrak/Akad baru yaitu perjanjian kontrak/akad Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT). Akad ini merupakan kombinasi dari akad ijarah (sewa menyewa) dengan akad murabahah (jual-beli). Akad ini menjadi terobosan baru dan memberikan banyak kemudahan bagi pelaku ekonomi, tetapi Akad IMBT masih diragukan oleh banyak pihak. Pada umumnya, mereka mempertanyakan bagaimana dasar hukum IMBT baik Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dalam perspektif Hukum Islam, IMBT dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip, pilar dan syarat-syarat dalam akad. Para pemikir ekonomi kontemporer banyak yang berpendapat bahwa hukum IMBT diperbolehkan. Bila dilihat dari sudut pandang Hukum Positif Indonesia, kontak/akad IMBT termasuk dalam perjanjian tidak bernama pada KUH Perdata (Pasal 1319) yang timbul dari prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338) dan IMBT juga memenuhi persyaratan perjanjian yang sah (Pasal 1320) sebagai serta perjanjian elemen. Konsekuensi hukum yang timbul dari IMBT perjanjian kontrak/akad adalah hak dan kewajiban mereka untuk melakukannya.

Page 9 of 13 | Total Record : 122