cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rezza Meirani
Contact Email
tjlnestor@gmail.com
Phone
+6285386796004
Journal Mail Official
tjlnestor@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daya Nasional No. 1 Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Nestor Tanjungpura Journal Of Law
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 3031044X     DOI : https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Nestor: Tanjungpura Journal Law (Nestor: TJL) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terbitan Nestor dimulai pada tahun 2022 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam satu tahun (Juni,Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2022)" : 6 Documents clear
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN PEMERINTAH DAERAH Maestro, Primastya Dryan; Hamdani, Hamdani; Bangun, Budi Hermawan
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69920

Abstract

Abstrak Penegakan hukum lingkungan seperti terhadap kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak dapat diserahkan menjadi urusan satu bidang hukum tertentu saja, akan tetapi diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai lembaga. Tulisan ini membahas mengenai Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Karhutla yang dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah serta faktor yang mempengaruhinya, khususnya di Kabupaten Ketapang. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa pelaksanaan Gakkumdu Karhutla di Kabupaten Ketapang dilakukan melalui tindakan secara preemptif, preventif dan represif. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Gakkumdu Karhutla di Kabupaten Ketapang adalah: biaya penanganan kasus Karhutla yang minim; kondisi lahan yang gambut ditambah cuaca yang ekstrim; waktu penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang begitu lama; sulitnya pencarian alat bukti dan saksi kasus Karhutla; keterbatasan personil; dan danya semacam tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, pihak Gakkumdu Karhutla Kabupaten Ketapang telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait dengan kasus Karhutla.
PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN BENGKAYANG Siagian, Frits Orlando; Syafei, Muhammad; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69922

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bengkayang, kendala-kendala yang dihadapi serta strategi yang diupayakan kepolisian dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Dalam upaya penanggulangan kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang, Kepolisian berusaha melakukan upaya preventif, dengan melakukan himbauan kepada masyarakat yaitu seperti dalam dan melakukan razia secara berkala Selain itu juga dilakukan upaya represif yaitu penindakan dan penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya organisasi Kepolisian, kebijakan sektoral yang bersifat parsial dan tidak holistik dalam penegakan hukum, serta budaya hukum masyarakat menjadi beberapa faktor penghambat upaya penanggulangan kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang. Untuk itu, pihak Kepolisian juga melakukan langkah dan strategi melalui peningkatan upaya pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan memperketat upaya pengawasan terhadap usaha pertambangan serta mendorong pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk berwawasan lingkungan.
PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT Dedi, Uray; Bangun, Budi Hermawan Hermawan; Mawardi, Mawardi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69923

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui Unit Pelayanan Teknis Panti Sosial Anak. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum bersifat internal maupun ekternal. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan, baik internal maupun eksternal, dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah dan strategi sebagai berikut: Berupaya memanfaatkan segala macam fasilitas yang ada dengan optimal untuk menutupi kekurangan dari sarana yang dimiliki.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH POLISI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG MURAH DAN CEPAT (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA KALBAR) Rianto, Agus; Aswandi, Aswandi; Ramli, M Noor
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69908

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas pengaruh penerapan restorative justice oleh Kepolisian dalam rangka terwujudnya penyelesaian perkara yang murah dan cepat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan studi di wilayah hukum Polda Kalbar. Dengan diterapkannya restorative justice dalam penyelesaian perkara atau kasus yang memungkinkan untuk diselesaikan dengan konsep tersebut membuat lebih cepat penyelesaian perkara serta memakan anggaran biaya yang relatif kecil, atau dengan kata lain lebih efektif dan efisien. Adapun penerapan restorative justice oleh penyidik Kepolisian dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang membuat Kepolisian melakukan berbagai upaya untuk mendorong penerapan restorative justice dalam penyidikan perkara-perkara yang ditanganinya agar keadilan bisa dirasakan lebih awal yang pada akhirnya akan makin menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat
PERAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH Abdul, Abdul; Patra, Rommy; Turiman, Turiman
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69928

Abstract

Abstrak Penelitian ini berkaitan dengan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriftif analisis dalam menganalisis data-data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, kuesioner dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada peraturan perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah secara menyeluruh masih belum maksimal. Kurangnya personil Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dalam keterampilan serta sinergitas, mentalitas dan profesionalitas. Terdapat peraturan-peraturan yang masih kurang efektif sehingga perlu melakukan diskusi dengan para akademisi. Belum diinventarisirnya sarana-prasarana dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMILIKI IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU Oktavianus, Faldo Yefri; Hermansyah, Hermansyah; Suhardi, Suhardi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69917

Abstract

Abstrak Ketergantungan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu terhadap sektor kehutanan termasuk pemanfaatan kayu hutan cukup signifikan namun dalam pemanfaatannya sering tanpa disertai dengan izin. Tulisan ini membahas mengenai faktor yang menyebabkannya dan upaya pencegahannya. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pemanfaatan hasil kayu hutan tanpa izin dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ketidakmengertian terhadap kewajiban memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) serta yang kedua adalah ketidakjelasan dalam mekanisme pengajuan IUPHHK. Upaya pencegahan penebangan dan pengerusakan hutan tanpa izin oleh masyarakat dilakukan terutama oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan melalui sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan bahkan melakukan sosialisasi ke desa-desa dan kecamatan yang ada kawasan hutannya, serta melakukan patroli secara rutin di kawasan hutan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2024) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2023) Vol 1, No 1 (2022)