cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 450 Documents
 39   40   41   42   43 
Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menjamin Kesejahteraan Guru Honorer Tri Dian Aprilsesa
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.510

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan guru honorer serta mengidentifikasi konsekuensi hukum apabila kewenangan tersebut tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan di bidang pendidikan yang disertai tanggung jawab hukum untuk menjamin kesejahteraan guru honorer melalui kebijakan, pengalokasian anggaran, perlindungan hukum, peningkatan kompetensi, dan dukungan kesejahteraan. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat perbedaan kapasitas fiskal, ketidaksinkronan regulasi, dan variasi kebijakan antardaerah, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum administrasi serta menghambat pemenuhan hak guru honorer. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi pusat dan daerah, peningkatan akuntabilitas, serta optimalisasi kebijakan daerah untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan guru honorer secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.
Penguatan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PPU-XXIII/2025 Nuraini; Masriyani; Tresya; Mhd. Ansori
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.512

Abstract

Penelitian ini membahas penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Sebelum putusan tersebut, rekomendasi Bawaslu dalam perkara pelanggaran administrasi Pilkada hanya bersifat tidak mengikat dan masih harus diperiksa kembali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitas pengawasan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 telah merekonstruksi kedudukan rekomendasi Bawaslu menjadi putusan yang bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Putusan tersebut memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum administrasi pemilu, serta menegaskan posisi Bawaslu sebagai organ penegak hukum administratif pemilu yang menjalankan fungsi quasi-judicial. Namun demikian, implementasi putusan masih memerlukan harmonisasi regulasi, penyesuaian peraturan teknis, dan penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu serta KPU agar reformasi sistem pengawasan pemilu dapat berjalan secara optimal.
Transformasi Konsep Maslahah dari Teori Klasik ke Paradigma Hukum Islam Modern: Analisis Epistemologi dan Implementasinya: Penelitian Muchammad Abdul Basir
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.516

Abstract

Transformasi konsep maslahah menjadi paradigma hukum Islam modern merupakan isu penting karena menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Perkembangan pemikiran ulama memperlihatkan adanya perluasan fungsi maslahah dari sekadar metode istinbāṭ hukum klasik menjadi landasan epistemologis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi konsep maslahah dari teori klasik menuju paradigma hukum Islam modern melalui pendekatan epistemologis dan implementatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) berbasis metode analisis isi (content analysis) terhadap pemikiran hukum ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep maslahah telah bertransformasi dari instrumen pelengkap ijtihad yang defensif dalam menjaga kepentingan dasar (al-ḍarūriyyāt al-khams) menjadi filosofi hukum yang operasional, progresif, dan dinamis berbasis maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan baru ini terbukti efektif secara konseptual dan empiris dalam merespons kompleksitas isu modern yang tidak dibahas eksplisit dalam fikih klasik, seperti ekonomi digital, kecerdasan buatan, bioetika, hingga reformasi kebijakan publik, sekaligus menjaga elastisitas hukum Islam di era global. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada otoritas keagamaan, lembaga fatwa, dan akademisi untuk segera merumuskan panduan metodologi ijtihad multidisipliner yang baku serta merekonstruksi kurikulum hukum Islam agar integratif dengan perkembangan sains dan teknologi demi menghasilkan produk hukum yang lebih aplikatif dan berorientasi pada kemaslahatan publik.
Hukum Pidana dalam Perspektif Global: Analisis Komprehensif Perbandingan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Dunia: Penelitian Rian Prayudi Saputra
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.517

Abstract

Studi perbandingan hukum pidana memegang peranan krusial di era globalisasi guna memahami dinamika sistem peradilan dan penegakan keadilan di pelbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif hakikat, urgensi, klasifikasi keluarga hukum (legal families), metodologi, serta perbandingan hukum pidana materiil dan formal di tingkat global. Metode penelitian yang digunakan berlandaskan pada pendekatan fungsional, historis-kontekstual, serta pemetaan makro dan mikro perbandingan. Hasil pembahasan menunjukkan perbedaan mendasar antara rumpun hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam, dan Hukum Sosialis dalam merumuskan sumber hukum, konsep kesalahan (mens rea vs schuld), doktrin pembelaan diri, hingga tata cara persidangan (inkuisitorial vs adversarial). Studi ini menyimpulkan bahwa tidak ada satu pun sistem hukum yang memegang monopoli kebenaran mutlak; masa depan perbandingan hukum pidana kian mengarah pada konvergensi hukum demi membentuk sistem peradilan domestik yang berkepastian hukum, humanis, dan responsif.
Pengaruh Komunikasi Internal dan Gaya Kepemimpinan Komunikatif terhadap Kinerja Karayawan PT. Griya Pratama Mery Budiawati; Rizki Surya Tawaqal
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.518

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya komunikasi internal dan gaya kepemimpinan komunikatif dalam meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan ritel. Komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang komunikatif diyakini mampu menciptakan koordinasi kerja yang baik, meningkatkan motivasi, serta mendorong tercapainya tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi internal dan gaya kepemimpinan komunikatif terhadap kinerja karyawan PT. Griya Pratama, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik probability sampling dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 65,31%, gaya kepemimpinan komunikatif berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 65,53%, sedangkan kinerja karyawan berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 75,09%. Secara parsial, komunikasi internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kontribusi sebesar 21,67%, sedangkan gaya kepemimpinan komunikatif berpengaruh positif dan signifikan dengan kontribusi sebesar 34,62%. Secara simultan, kedua variabel memberikan pengaruh sebesar 63,2% terhadap kinerja karyawan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas komunikasi internal dan penerapan gaya kepemimpinan komunikatif dapat menjadi strategi yang tepat bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Barang dalam Jual Beli Online pada Platform Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Penelitian Helmi Mutawalli; Agus Prihartono, P.S; Anne Gunawati
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.519

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap sistem perdagangan di Indonesia, khususnya melalui platform e-commerce seperti Shopee. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, transaksi jual beli secara daring juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen dengan deskripsi produk yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus ketidaksesuaian barang pada transaksi di Shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online di Shopee dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui sistem Shopee Guarantee, kebijakan pengembalian barang, dan perlindungan data pribadi pengguna, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internal dan kompensasi ganti rugi. Namun, efektivitas penerapan perlindungan hukum tersebut masih terbatas akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum konsumen, dan belum adanya regulasi khusus tentang tanggung jawab platform digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi e-commerce serta peningkatan peran pemerintah dan penyelenggara platform untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen di era digital.
Transformasi Digital Pelayanan Publik Berbasis Maqashid Syariah: Telaah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir pada Mobile JKN: Penelitian Riski Alwi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.521

Abstract

Transformasi digital telah mengubah mekanisme pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN. Penelitian ini bertujuan menganalisis Mobile JKN sebagai inovasi pelayanan publik berdasarkan kaidah fikih al-masyaqqah tajlib al-taysir serta relevansinya terhadap pencapaian maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-nafs dan hifz al-mal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur kaidah fikih dan Maqashid Syariah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi BPJS Kesehatan, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk pelayanan digital Mobile JKN, memetakan masyaqqah dalam pelayanan konvensional, menganalisis taysir yang dihasilkan, dan menginterpretasikannya berdasarkan prinsip maslahah dan Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mobile JKN dapat dipahami sebagai bentuk taysir apabila mampu mengurangi kesulitan berupa jarak, waktu, biaya, antrean, dan beban administratif. Kemudahan tersebut berkontribusi terhadap maslahah, terutama hifz al-nafs melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dan hifz al-mal melalui pengurangan beban ekonomi. Namun, keterbatasan literasi digital, akses teknologi, jaringan, dan kendala sistem dapat menciptakan masyaqqah baru. Penelitian ini menawarkan kerangka masyaqqah–taysir–maslahah–Maqashid Syariah sebagai perspektif alternatif dalam menilai transformasi digital pelayanan publik.
Implementasi Smart Business dalam Meningkatkan Kinerja Bisnis Ritel di Era Digital: Studi Kasus pada Alfamart (2020–2025) Irma Shantilawati; Ibnu Suryadi; Yulianti Yulianti
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.523

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi perusahaan ritel dengan konsumen, termasuk cara konsumen mencari informasi, melakukan transaksi, menerima promosi, dan memperoleh layanan. Dalam kondisi tersebut, Smart Business dapat dipahami sebagai pendekatan yang mengintegrasikan teknologi digital, data, analitik, pengelolaan hubungan pelanggan, serta proses bisnis untuk mendukung penciptaan nilai dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Smart Business pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) dan keterkaitannya dengan perkembangan kinerja bisnis selama 2020–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan memanfaatkan data sekunder berupa laporan tahunan, laporan keuangan, laporan keberlanjutan, serta publikasi perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi digital Alfamart berkembang dari penguatan kanal penjualan online pada masa pandemi menuju integrasi omnichannel yang menghubungkan Alfagift, toko fisik, program loyalitas, data pelanggan, dan aktivitas promosi. Pada 2022, Alfagift telah digunakan oleh lebih dari 10 juta pengguna, sementara analisis big data terhadap lebih dari 10 juta pelanggan dimanfaatkan untuk menghasilkan penawaran yang lebih relevan dan personal. Pada akhir 2022, lebih dari 40% pendapatan penjualan dilaporkan berasal dari pelanggan loyal yang tergabung dalam program CRM. Pada 2024, transaksi digital melalui Alfagift tumbuh 44,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, pendapatan neto perusahaan meningkat dari Rp84,90 triliun pada 2021 menjadi Rp126,74 triliun pada 2025. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Smart Business merupakan salah satu kapabilitas strategis yang mendukung penguatan pengalaman pelanggan, integrasi kanal, dan daya saing Alfamart. Meskipun demikian, peningkatan kinerja tidak dapat diatribusikan hanya kepada digitalisasi karena ekspansi gerai, pertumbuhan pasar, strategi harga dan promosi, serta efisiensi operasional juga berperan dalam membentuk kinerja perusahaan.
Proving of Crypto Assets in the Crime of Money Laundering Mohammad Rachman Asa; Tashya Panji Nugraha
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.524

Abstract

The development of crypto assets as digital instruments presents new challenges, particularly in proving money laundry. The pseudonymous, cross -border nature of crypto assets, and their use of blockchain technology, complicates the evidentiary process for law enforcement. This study aims to analyze the evidence base for crypto assets in money laundering cases. The approach used in this study is statutory regulatory approaches. The data used in this study is secondary data sourced from primary and secondary legal materials. This study utilizes a literature review. The data analysis the method in this study is guided by qualitative methods to generate descriptive analytical information. The results show that proving crypto assets in money laundering crimes can be achieved through crypto assets tracking technology, which can be achieved through digital forensics, on-chain tracking, blockchain explorers, machine unsupervised learning​ clustering methods, and deep learning. Proving crypto assets in money laundering crimes can be done by reverse proof as regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, specifically Articles 77 and 78, and Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, namely Articles 37 and 38. Article 235 paragraph (1) of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code regarding evidence. Article 5 of the Electronic Information and Transactions Law regarding evidence . In cases of money laundering crimes through crypto assets, the burden of proof carried out by the prosecutor and by the defendant must be carried out equally. Cooperation between institutions including Indonesian Financial Transaction​ Reports and Analysis Center, Authority Service​ Finance, Commission​ Eradication Corruption, Commodity​ Futures Trading Regulatory, Police Agency​ Republic of Indonesia, and the Prosecutor's Office, plays an important role in eradicating money laundering crime through crypto assets.
Perlindungan Konsumen terhadap Klausul Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Ferdiansyah F. Adipu
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.310

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, beserta kelemahan regulasi dan pertanggungjawaban hukum yang muncul. penelitian ini bersifat normatif dengan data lapangan sebagai penyelidikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan kontekstual. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari bersifat umum ke khusus.Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dapat dinyatakan tidak sah secara hukum apabila merugikan hak konsumen. Regulasi vigentes memiliki kelemahan, yakni minimnya mekanisme pengawasan terhadap klausula baku, ketidakproporsionalan sanksi dalam UUPK, serta rendahnya literasi hukum pelaku usaha dan konsumen. Kedua, pertanggungjawaban hukum dapat dimekaniskan secara perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata, secara khusus melalui UUPK dan POJK Nomor 22 Tahun 2023, serta secara terkait pidana praktik penipuan. Solusi terpadu diperlukan melalui edukasi, standardisasi klausula, dan penegakan hukum guna terciptanya hubungan pelaku usaha dan konsumen yang berkeadilan.

Page 41 of 45 | Total Record : 450

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023 More Issue