cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 393 Documents
 36   37   38   39   40 
Peran Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake Sebagai Percontohan Di Kalimantan Timur: Penelitian Arbainah Saidi; Muhammad Habibi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.424

Abstract

Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Asta Cita atau 8 (delapan) Cita atau Misi Pembangunan sebagai upaya perwujudan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dimana salah satu cita-cita tersebut adalah Swasembada Pangan Berkelanjutan. Untuk itu diperlukan Sebagai strategi untuk melaksanakan amanah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk pemerataan ekonomi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan. Inpres tersebut ditujukan kepada para Menteri dan Kepala Badan terkait serta Para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk mengambil konkret membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan salah satunya adalah Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake Kota Samarinda yang dengan segala kesiapan ditetapkan sebagai Koperasi Merah Putih (KMP) Mock up (percontohan) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis eksploratif untuk menggali dan menjelaskan secara mendalam mengenai Peran Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake Sebagai Percontohan Di Kalimantan Timur, dengan berfokus pada Manajemen Koperasi (KDKMP) yang di ideal, Model ideal yang bisa di replikasi ke seluruh wilayah, dan Dukungan penguatan oleh pemerintah daerah. KKMP Lempake di dirikan sesuai dengan Instruksi Presiden (inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk pemerataan ekonomi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan. Para perjalanannya, setelah didirikan para pengurus KKMP Lempake segera mengurus legalitas sebagaimana persyaratan sah keberadaan koperasi di Indonesia. Semangat melaksanakan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan kelengkapan administrasi pendirian, dasar hukum berupa Akta Notaris, Keputusan Menteri Hukum, hingga kelengkapan dokumen perijinan berusaha OSS memberi penghargaan berupa ditetapkannya KKMP Lempake sebagai KDKMP percontohan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan tersebut juga memandang bahwa KKMP Lempake sebagai KDKMP dengan manajemen yang ideal untuk menjadi percontohan. Selain itu KKMP Lempake memiliki semangat juang dalam membangun KMP dengan memadukan unit bisnis mandatory dan unit bisnis berbasis potensi lokal sehingga menjadi model yang ideal yang dapat direplikasi ke seluruh KDKMP se-Kalimantan Timur. Sebagai KDKMP yang menjadi percontohan tentu saja berhak atas dukungan penguatan kelembagaan dari Pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur.
Pengelolaan Sumber Air Bersih Berbasis Masyarakat di Desa Kutambaru Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo Thresa Karyn Ireland; Zoraya Alfathin Rangkuti
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.440

Abstract

Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia secara adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sumber air bersih berbasis masyarakat di Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih telah menerapkan pendekatan partisipatif, holistik, keadilan sosial dan ekonomi, serta keberlanjutan ekologis. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, belum meratanya akses air bersih, serta keterbatasan pendanaan. Oleh karena itu diperlukan penguatan kelembagaan pengelola, peningkatan partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.
Autoencoder Based Anomaly Detection of Indonesia's Leading Banks: Penelitian Neni Nur Laili Ersela Zain
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.441

Abstract

This study This study builds and tests an autoencoder model that hunts for multivariate anomalies inside the financial data of Indonesia's banking sector. Three issuers anchor the analysis, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) and PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). The goal is not fraud detection in the narrow sense but something broader, isolating financial behavior that breaks the pattern investors expect and that might signal deeper trouble. The method layers three techniques. Correlation analysis maps how variables move together. Z Score standardization exposes univariate outliers. An autoencoder trained on an 80 to 20 split between training and test data hunts for anomalies that only reveal themselves across several variables at once. On the test set, BMRI and BCA produced zero anomalies and earned a low-risk label. BBRI stood apart. It logged two anomalies out of thirteen test observations, a rate of 15.38 percent that places it in the moderate risk bracket. Both anomalous quarters, the fourth quarter of 2008 and the first quarter of 2011, trace back to sharp swings in the Z Scores for Revenue, Net Income, Operating Cash Flow, Investing Cash Flow and Financing Cash Flow. The results argue for the autoencoder as a genuinely capable tool for multivariate anomaly detection in financial data. They offer real insight into how issuer risk profiles differ. Still, the test set is small. That limits how far these conclusions should be generalized.
Relevansi Hifz al-Nasl terhadap Fenomena Childfree dalam Hukum Perkawinan Islam Abdurahman Syayuthi; John Kennedy; Renny Fusvitasari; Edi Purnawan; M. Hasbi Umar
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.444

Abstract

Fenomena childfree dalam perkawinan Muslim menjadi isu kontemporer yang memunculkan perdebatan karena berkaitan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, khususnya prinsip hifz al-nasl sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi hifz al-nasl terhadap fenomena childfree dalam hukum perkawinan Islam serta mengkaji kedudukan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, fikih, dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab fikih, buku ilmiah, dan artikel jurnal. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hifz al-nasl merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang menempatkan keberlangsungan keturunan sebagai bagian penting dari tujuan perkawinan. Meskipun demikian, hukum Islam tidak mewajibkan setiap pasangan untuk memiliki anak sehingga praktik childfree tidak dapat dinilai secara mutlak. Keputusan childfree dapat dipahami secara kondisional apabila didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat, dilakukan atas kesepakatan suami istri, serta tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan perkawinan. Dengan demikian, konsep hifz al-nasl tetap relevan sebagai landasan normatif dalam merespons dinamika reproduksi dan keluarga Muslim di era modern.
Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan Capaian Retribusi Parkir: Penelitian Fajariah
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.446

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah bertujuan mewujudkan kemandirian daerah, salah satunya melalui penguatan kapasitas fiskal. Dalam konteks tersebut, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama periode 2021–2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus meningkatkan target PAD setiap tahun. Namun, capaian tersebut baru mampu meningkatkan tingkat kemandirian fiskal dari kategori sangat rendah menjadi rendah, dengan rasio sebesar 18,81%. Upaya meningkatkan kemandirian fiskal dilakukan melalui optimalisasi PAD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pada sektor retribusi parkir, rendahnya kontribusi terhadap PAD disebabkan belum tergarapnya seluruh potensi retribusi parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut dirumuskan tiga alternatif kebijakan, yaitu Integrasi Basis Data dan Pemetaan Potensi Retribusi Parkir berbasis Geographic Information System (GIS), Penataan Terintegrasi Retribusi Parkir melalui Sistem E-Parkir dan QRIS, serta Penguatan Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), alternatif Penguatan Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan terpilih sebagai rekomendasi kebijakan. Implementasinya memerlukan kolaborasi lima perangkat daerah, yaitu Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Inspektorat, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Peran Regulasi Emosi terhadap Marriage Readiness pada Perempuan Emerging Adulthood: Penelitian Angelica Cou; Agoes Dariyo; Hanna Christina Uranus
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.448

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran regulasi emosi terhadap marriage readiness pada perempuan emerging adulthood. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden perempuan berusia 18–25 tahun yang belum menikah dan diperoleh melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan instrumen Criteria for Marriage Readiness Questionnaire (CMRQ) untuk mengukur kesiapan menikah dan Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) untuk mengukur regulasi emosi. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi emosi berperan signifikan secara positif terhadap marriage readiness pada perempuan emerging adulthood (p = 0,000 < 0,05; t = 7,655). Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,372 mengindikasikan bahwa regulasi emosi memberikan kontribusi sebesar 37,2% terhadap variasi tingkat kesiapan menikah, sedangkan 62,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hubungan positif ini menandakan bahwa semakin baik kemampuan regulasi emosi yang dimiliki oleh perempuan dewasa awal, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesiapan mereka dalam menghadapi transisi peran menuju kehidupan pernikahan. Temuan ini menegaskan pentingnya pengintegrasian modul pengelolaan emosi dalam program bimbingan pranikah untuk membantu calon pengantin membangun ketahanan keluarga yang stabil.
Peran Komitmen Karier Terhadap Psychological Well-Being Karyawan yang Mengalami Relationship Breakup di Jakarta: Penelitian Della Putri Cherlya Utami; Agoes Dariyo; Hanna Christina Uranus
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komitmen karier terhadap psychological well-being (PWB) pada karyawan yang mengalami relationship breakup di Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui Google Form dengan menerapkan teknik purposive sampling hingga diperoleh 200 responden karyawan di wilayah DKI Jakarta. Karakteristik partisipan meliputi pekerja aktif berusia 19–25 tahun, telah mengalami perpisahan hubungan asmara dalam kurun waktu maksimal dua tahun terakhir, dan saat ini berstatus tidak sedang menjalin hubungan romantis yang serius. Instrumen pengumpulan data menggunakan adaptasi Ryff’s Psychological Well-Being Scale (18 item) dan modifikasi Career Commitment Measure (9 item) dengan rentang penskoran skala Likert 1–4. Teknik analisis data diselesaikan melalui uji regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran positif dan signifikan dari komitmen karier terhadap psychological well-being karyawan pasca-perpisahan (F = 4145,649; p = 0,000). Nilai koefisien korelasi (R = 0,977) mengindikasikan hubungan positif yang sangat kuat, sementara nilai koefisien determinasi (R2 = 0,954) menunjukkan bahwa komitmen karier berkontribusi sebesar 95,4% terhadap variasi psychological well-being, sedangkan 4,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Setiap peningkatan satu satuan skor komitmen karier diikuti oleh kenaikan PWB sebesar 1,920 poin pada konstanta 1,499. Temuan ini mengonfirmasi bahwa keterikatan profesional yang kuat berfungsi sebagai buffer psikologis dan mekanisme regulasi diri yang dominan bagi pekerja muda urban dalam menjaga kestabilan mental dari duka perpisahan personal.
Hubungan Antara Toxic Friendship dengan Kualitas Komunikasi Interpersonal pada Pasangan Menikah Ine Sofiati Sy Ali; Zahro Varisna Rohmadani
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.492

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara toxic friendship dengan kualitas komunikasi interpersonal pada pasangan menikah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Sebanyak 169 responden pasangan menikah dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua skala psikologis, yaitu Skala Toxic Friendship yang disusun berdasarkan aspek dari Amyuir, Wajdi, dan Syukri (2020) dan Skala Kualitas Komunikasi Interpersonal yang disusun berdasarkan lima aspek DeVito (2018). Data dikumpulkan secara daring melalui Google Form dan dianalisis menggunakan SPSS versi 26.0 for Windows. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data kedua variabel tidak berdistribusi normal, sehingga uji hipotesis dilakukan menggunakan korelasi Spearman's rho. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,056 dengan nilai signifikansi 0,468 (p>0,05), yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara toxic friendship dengan kualitas komunikasi interpersonal pada pasangan menikah. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya hubungan negatif antara kedua variabel tersebut ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas komunikasi interpersonal dalam pernikahan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan relasi pernikahan itu sendiri, dibandingkan pengalaman toxic friendship yang pernah dialami sebelumnya.
Reorientasi Pengaturan Jasa Pendidikan Tinggi di Indonesia: Menakar Impak GATS: Penelitian M. Aidil Akbar; Maretta Trimirza
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.499

Abstract

Keterikatan Indonesia pada General Agreement on Trade in Services (GATS) memicu ketegangan normatif antara komitmen perdagangan bebas internasional (pacta sunt servanda) dan kewajiban konstitusional negara (state obligation) dalam menjamin hak atas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis komitmen GATS terhadap kedaulatan regulasi pendidikan tinggi di Indonesia serta merumuskan konsep reorientasi hukum yang ideal dalam pengaturan Perguruan Tinggi Asing (PTA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perjanjian internasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi normatif antara kehendak GATS yang mendorong komersialisasi pasar pendidikan dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang secara eksplisit mewajibkan operasionalisasi PTA berprinsip nirlaba. Lebih lanjut, fleksibilitas regulasi dalam UU Cipta Kerja dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pendidikan berpotensi memperlebar komersialisasi dan mengancam pendidikan sebagai barang publik (public goods). Sebagai bentuk reorientasi hukum berbasis Teori Monisme Primat Hukum Nasional dan Social Engineering, Indonesia perlu mempertahankan regulasi protektifnya sekaligus membentuk aturan khusus dan terpisah (lex specialis) bagi PTA. Regulasi ini wajib memuat tiga pilar utama: keharusan kemitraan strategis (mandatory joint venture), proteksi kedaulatan kurikulum nasional, serta skema beasiswa afirmatif minimal 20% bagi mahasiswa kurang mampu demi menjaga kerangka aksesibilitas (4As Framework).
Analisis Pengaruh Persediaan (Inventory) dan Leadtime Delivery Terhadap Kepuasan Pelanggan di PT Aisan Nasmoco Industri Muhammad Alfin Ilham; Niantoro Sutrisno; Dadang Surya Kencana
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.500

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persediaan dan waktu tunggu pengiriman (*delivery lead time*) terhadap kepuasan pelanggan di PT Aisan Nasmoco Industry, Kabupaten Bekasi. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu metode penelitian yang sistematis, terukur, dan objektif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa angka (numerik) untuk menguji hipotesis, menemukan hubungan antarvariabel, atau mendeskripsikan pola tertentu menggunakan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persediaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai t = 2,092 dan sig = 0,043. Waktu tunggu pengiriman memiliki pengaruh yang lebih kuat dengan nilai t = 4,741 dan sig = 0,000. Secara simultan, variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai sig = 0,000. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 79,10% menunjukkan kontribusi persediaan dan waktu tunggu pengiriman terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan 20,90% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Saran bagi perusahaan adalah untuk meningkatkan akurasi dalam perencanaan persediaan dan mempercepat proses pengiriman guna menjaga tingkat kepuasan pelanggan yang optimal.

Page 39 of 40 | Total Record : 393

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023 More Issue