cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Realism
Contact Email
realismlawreview@gmail.com
Phone
+6285726365956
Journal Mail Official
realismlawreview@gmail.com
Editorial Address
Villa Jasmine 1 Blok H No 13 Sidoarjo
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Realism: Law Review
Published by Perkumpulan Sabat Ilmu Aditya
ISSN : 29878411     EISSN : 29872766     DOI : https://doi.org/10.71250/rlr.v1i1.4
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus of Realism: Law Review is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law Science. Realism: Law Review aims to provide a forum for lectures and researchers on applied law science to publish the original articles. The scope of Realism: Law Review is Criminal Law, Civil Law, International Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Civil Procedural Law, Economic Law, Adat Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
AMBIVALENSI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONSTELASI HUKUM MODERN DI INDONESIA Effendi, Sultan Fadillah; Arsyah, Nabila Aulia; Faradila, Mutia
Realism: Law Review Vol. 1 No. 3 (2023): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v1i3.19

Abstract

Dalam prinsip HAM, negara adalah sebagai pemangku HAM (duty bearer) dan setiap individu adalah dalam naungan yurisdiksinya merupakan pemegang HAM (rights holder). Hak kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu bagian dari HAM diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 28E Ayat 3. Permasalahan yang terjadi pada dewasa ini adalah terdapatnya regulasi dan implementasi yang sifatnya kontrakdiktif dengan konsep hak kebebasan berpendapat yang hakiki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe sistematika hukum dan asas-asas hukum. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa terdapat ambivalensi dari hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan adanya regulasi tersendiri yang dapat dijadikan pedoman yang secara rinci membahas terkait hak kebebasan berpendapat secara keseluruhan
PENGARUH KETOKOHAN PEMUKA AGAMA DALAM POLITIK ELEKTORAL DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Gea Putra Disna Mahardika; Fariqh Khatami, Muhammad
Realism: Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v1i2.20

Abstract

Pengaruh ketokohan tokoh agama atau yang biasa disebut Tuan Guru di NTB dalam politik elektoral memang berdampak besar terhadap dunia politik daerah. Tokoh agama berperan penting karena memiliki Jemaah yang sangat patuh pada perkataan Tuan Guru nya. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif-empiris hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari tahun ketahun tidak ada perubahan signifikan yang mampu menyaingi ketokohan Tuan Guru.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCANTUMAN IDENTITAS ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM Vito Sheridan Prayitno; Fanny Tanuwijaya; Sapti Prihatmini
Realism: Law Review Vol. 1 No. 3 (2023): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v1i3.21

Abstract

Kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum ialah salah satu hak yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menjaga nama baik anak karena anak masih memiliki hidup yang panjang dan merupakan pilar-pilar untuk memajukan bangsa Indonesia. Untuk melindungi hak anak tersebut negara telah menciptakan aturan yang melindungi hak dan juga kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum Dalam prakteknya sendiri masih sering terdapat pencantuman identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan pengadilan yangmana hal ini tentunya tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku sehingga hal ini merugikan anak yang berhadapan dengan hukum. Terlebih ketika pengungkapan identitas anak yang berhadapan ini terdapat dalam putusan pengadilan sehingga pelaku dari pengungkapan identitas anak ini merupakan pejabat dalam struktural pengadilan dan merupakan aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan membawa pengaturan terkait kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat dihasilkan pengkajian berkaitan dengan siapa yang bertanggungjawab terhadap penghitaman dan pengaburan informasi yang wajib dikaburkan dalam putusan pengadilan dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SOSIAL MEDIA Ponten, Sungguh
Realism: Law Review Vol. 1 No. 3 (2023): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v1i3.22

Abstract

Indonesia memiliki populasi pengguna internet yang besar, dengan lebih dari 175 juta pengguna internet aktif pada tahun 2021 sampai 2023. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk perkembangan media sosial di negara ini . Penggunaan smartphone yang semakin meluas di Indonesia juga telah berdampak pada perkembangan media sosial. . Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang dan regulasi terkait penggunaan media sosial, termasuk perlindungan data pribadi dan penanganan konten yang melanggar. Salah satu tantangan dalam transaksi jual beli melalui media sosial adalah keamanan dan kepercayaan. Karena transaksi ini sering kali dilakukan antara individu yang tidak saling mengenal, penting untuk berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap penjual atau pembeli sebelum melakukan transaksi. Hukum Konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen). UU Konsumen ini memberikan landasan hukum dan perlindungan kepada konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, baik secara konvensional maupun melalui media sosial.
STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUNJUNGAN Saneraro Fakdawer, Nuh; Boari, Yoseb; Yunus Manginte, Shofia; Walilo, Maikel
Realism: Law Review Vol. 1 No. 3 (2023): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v1i3.24

Abstract

This research explores the tourism potential of Lake Love in Jayapura, Papua Province, with an emphasis on the crucial role of natural tourism in the country's tourism industry. While the uniqueness of this destination attracts interest, its development represents several challenges that require special attention. The first main obstacle is the need for environmental maintenance, because the beauty of Lake Cinta is very dependent on the preservation of the surrounding environment, where a lack of maintenance can reduce its tourist attraction. The second barrier covers local economic and development potential, requiring effective management to maximize economic benefits for local communities, including the development of tourism infrastructure. The lack of tourism promotion is an additional obstacle, requiring greater efforts to increase the visibility of Jayapura City as an attractive destination in Indonesia, which has the potential to increase tourist visits. This research aims to design a strategy for developing Love Lake tourism in Jayapura and identify obstacles and challenges in developing Love Lake tourism in Jayapura. The method used is a descriptive analysis approach. Research results show that 1). environmental preservation and cleanliness of tourist areas. 2). infrastructure development is needed, 3). promotion and marketing, 4). strategies involving the development of diverse tourism activities, 5). training and education for tour guides and local residents, 6). active collaboration with local communities, 7). Investment diversification, and 8). feedback and evaluation from visitors.
PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT BIAK PAPUA Prasetio, Dicky Eko
Realism: Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v2i1.25

Abstract

The Biak Customary Law Community in Papua has unique customary rights, particularly with regard to water aspects. The recognition and protection of the Biak Customary Law Community encounters problems when it is compared to the spaceport in Papua which is in the territory of the Biak Customary Law Community. Apart from that, from a juridical perspective, there is also a legal vacuum regarding regulations related to the Biak Customary Law Community, especially in Biak Numfor Regency. The legal issues analyzed in this study are related to the legal vacuum regarding the recognition and protection of the customary rights of the Biak Customary Law Community. This research is a normative legal research that focuses on the analysis of legal issues in the form of a legal void in the recognition and protection of the Biak Customary Law Community by using a concept and statutory approach. The results of the study confirm that the legal implication of the existence of a regulatory legal vacuum regarding the recognition and protection of the Biak Indigenous People, Papua, namely customary rights, traditions and local wisdom has the potential to no longer be enforceable due to the existence of a spaceport project in Biak. Future arrangements related to efforts to recognize and protect the Biak Customary Law Community, especially in terms of their customary rights, namely through the establishment of a Regional Regulation of the Biak Numfor Regency related to the Biak Customary Law Community, Papua and at the national level need to ratify the Indigenous Law Community Bill. Keywords: Ulayat Rights, Biak Customary Law Society, Recognition and Protection of Customary Law Communities.
ASPEK TEORITIK TENTANG RELEVANSI KAJIAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sipayung, Baren; Hamongpranoto, Sarosa; Arifudin, Nur
Realism: Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v2i1.28

Abstract

Penelitian ini mengulas relevansi teoritis kajian hukum perundang-undangan dalam pembentukan peraturan. Hasilnya menyimpulkan peran strategis kajian hukum dalam memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan keberlanjutan sistem hukum negara. Selain itu, kajian hukum juga memastikan kebijakan pemerintah sesuai kepentingan rakyat, mengatasi masalah hukum, mengatur proses pembentukan hukum, dan menciptakan kepastian hukum serta stabilitas sosial. Tantangan dalam pembangunan hukum negara mencakup kompleksitas perubahan hukum, keterbatasan sumber daya, aksesibilitas hukum yang lebih baik, dan peran teknologi dalam kajian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kerjasama antara akademisi, birokrat, dan profesi hukum untuk membentuk sistem hukum negara yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan hukum maksimal bagi warga negara.
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION FOR ACTORS IN THE CREATIVE ECONOMY BASED ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT Joice Soraya; Muhammad Ansy Althafzufar
Realism: Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v2i1.30

Abstract

Intellectual property rights (IPR) are rights that are born as a result of a person's intellectual labor; hence, IPR is a legal structure of intellectual property protection as a result of the work performed by the creator or inventor. This research approach combines normative and empirical legal research with descriptive research characteristics. According to the study's findings, there is still a lack of public awareness, particularly among creative economy players, in terms of preserving their inventions and not being registered, resulting in many infringements of their works. The existence of IPR may be a source of increased income for participants in the creative economy. Intellectual Property Rights are governed by the Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 2014 on Copyright and the Government Regulation (PP) No. 56 of 2021 on the Management of Song and/or Music Copyright Royalties. As a result, anyone who infringes Intellectual Property Rights will face legal consequences.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KAKEK SAMIRIN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Maha Putra, Eduard Awang; Ossita S , Gea; Muhammad Azwar , Lalu
Realism: Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v2i1.31

Abstract

AbstractThis research aims to analyze the law enforcement of the case against Grandfather Samirin from the perspective or view of Legal Sociology, as well as what kind of settlement mechanism can provide a sense of legal justice for poor people like Grandfather Samirin. This research method applies normative legal research methods, using statutory, conceptual, and case approaches. The results showed that the law enforcement used by law enforcers in the case of Grandfather Samirin was solely oriented towards a positivistic legalistic approach so that the actions taken by Grandfather Samirin were violations of the law as regulated in Article 107 letter d of the Plantation Law. However, in the view of legal sociology, the case of Samirin's grandfather is a small case with a small material value, even though it is carried out by a marginalized social group, poor and illiterate people, therefore, the presence of state law instead of giving birth to legal justice, on the contrary, creates legal injustice. Therefore, legal cases affecting the poor should use a more sociological and humanist approach. In the case of a law violation committed by Grandfather Samirin, he should not be prosecuted but can be resolved through a restorative justice approach. Keywords: Law Enforcement, Sociology of Law, Legal Positivism. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus yang menimpa Kakek Samirin dalam perspektif atau pandangan Sosiologi Hukum, serta mekanisme penyelesaian seperti apa yang dapat memberikan rasa keadilan hukum bagi masyarakat miskin seperti Kakek Samirin. Metode Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penilitian menunjukan bahwa penegakan hukum yang digunakan para penegak hukum pada kasus Kakek Samirin hanya semata-mata berorientasi pada pendekatan legalistik positivistik sehingga tindakan yang dilakukan Kakek Samirin ialah pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 huruf d UU Tentang Perkebunan. Namun dalam pandangan sosiologi hukum, kasus Kakek Samirin adalah perkara kecil dengan nilai meterial yang kecil, pun demikian dilakukan oleh kelompok sosial yang marginal, warga miskin yang buta bukum, karena itu, hadirnya hukum negara bukannya melahirkan keadilan hukum, justru sebaliknya menimbulkan ketidakadilan hukum. Karena itu, kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin sebaiknya lebih menggunakan pendekatan yang lebih sosiologis dan humanis. Dalam kasus pelanggaran hukum yang dilakukan Kakek Samirin tidak semestinya dituntut secara hukum melainkan bisa dilakukan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restorative justice. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sosiologi Hukum, Positivisme Hukum.
PENERAPAN ASAS TRANSITOIR ATAU ASAS LEX FAVOR REO PADA PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIVONIS PIDANA MATI SAAT PERALIHAN KUHP Nurdin, Mochamad Febrian
Realism: Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v2i1.32

Abstract

ABSTRACT At the beginning of 2023, Indonesia officially passed its new Criminal Code, namely Law No. 01 of 2023 concerning the Criminal Code. Although this New Criminal Code has been passed in January 2023, this New Criminal Code does not immediately take effect, but is valid from 3 years after its promulgation, so that everyone knows about it (Article 624 of the New Criminal Code). At the time the new penal code was passed, it was a coincidence that Indonesia was in the midst of a major case involving a former police general who was sentenced to death in a court of first instance. So that raises questions among the public about whether the New Criminal Code can be an obstacle to the execution of death row criminals. Because of this, the author takes the formulation of the problem: 1) What is the difference from the Transitoir Principle or the Lex Favor Reo Principle in the Old Criminal Code and the New Criminal Code? 2) What is the juridical analysis of criminal offenders sentenced to death during the transition process from the old Criminal Code to the new Criminal Code? This research uses normative juridical, with a statutory approach. Keywords: Transitoir Principle, Lex Favor Reo Principle, Death Penalty, New Criminal Code. ABSTRAK Pada awal bulan 2023 kemarin, Indonesia secara resmi mengsahkan KUHP nya yang baru yakni UU No. 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun KUHP Baru ini telah disahkan pada Januari 2023, akan tetapi KUHP Baru ini tidak serta merta langsung berlaku, akan tetapi berlaku terhitung sejak 3 tahun setelah diundangkannya, agar setiap orang mengetahuinya (Pasal 624 KUHP Baru). Pada saat KUHP Baru ini disahkan, merupakan suatu kebetulan di Indonesia sedang dilanda kasus besar yang melibatkan mantan jendral polisi yang divonis pidana mati pada pengadilan tingkat pertama. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat tentang apakah KUHP Baru bisa menjadi penghalang bagi eksekusi pidana mati pelaku tindak pidana. Karena hal tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah: 1) Apa Perbedaan Dari Asas Transitoir atau Asas Lex Favor Reo Yang Ada Pada KUHP Lama dan KUHP Baru? 2) Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Divonis Pidana Mati Pada Saat Proses Peralihan dari KUHP Lama ke KUHP Baru? Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Kata kunci: Asas Transitoir, Asas Lex Favor Reo, Pidana Mati, KUHP Baru.

Page 2 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Realism: Law Review Vol. 3 No. 1 (2025): Realism: Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Realism: Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Realism: Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Realism: Law Review Vol. 1 No. 3 (2023): Realism: Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): Realism: Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): Realism: Law Review