Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial
Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial is a journal managed by IAI Ngawi. In addition, the Al-Mabsut journal has two printed and online versions (ISSN:2089-3426 - E-ISSN: 2502-213X). Al-Mabsut is a journal that contains the study of Islamic and Social sciences. Studies that concentrate on the Islamic sciences (Aqidah, Sufism, Tafsir, Hadith, Usul Fiqh, Fiqh and so on) and also contain studies of politics, economics, law, education, history, culture, health, science and technology associated with Islam both in its normative dimensions (as doctrines and teachings) as well as in its historical dimensions (Muslim culture, Muslim communities, Islamic institutions and so on. Currently, Al-Mabsut journal gets SINTA 5 Accreditation based on Certificate Number 85/M/KPT/2020. All manuscripts submitted to the editorial board will be reviewed by the reviewer and the selection of manuscripts is based on considerations of writing quality, originality, and contribution to science.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 1 (2018): MARET"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS PELAPORAN AKUNTANSI SYARIAH DAN FATWA MUI (Telaah pelaporan Akuntansi di lembaga keuangan Syariah di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Hamdani Hamdani]]>
<![CDATA[ Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 12 No 1 (2018): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ngawi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56997/almabsut.v12i1.280
<![CDATA[ABSTRAK Lembaga keuangan Syariah dewasa ini semakin berkembang pesat, bak mikro maupun makro Syariah, semisal BMT, KJKS dan lembaga wakaf mikro. Namun kemajuan tersebut tidak dibarengi dengan pelaporan akuntansi Syariah di lemaga keuangan yang selama ini berlabel Syariah. Mash banyak pelaporan Akuntansi dilemaga keuangan syariah yang tidak menggunakan Akuntansi Syariah sesuai dengan anjuran Fatwa MUI Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Pasal 26 UUPS No. 21 Tahun 2008. Islam telah menggaris bawahi sebagaimana yang Fatwa MUI tentang keharusan menggunakan transaksi keuangan, bisnis dan keuangan syariah dengan pelaporan Akuntasi syarah. Fatwa MUI tersebut sebagai acuan bagi umat islam untuk membuat laporan keuangan dengan akuntansi syariah. Juga PSAK Syariah, No 101, Mei 2002 yang menyatakan tentang penerapan akuntansi syariah di Indonesia. Laporan OJK tahun 2016, masih banyak lembaga keuangan syariah baik bank dan non bank yang belum menggunakan pelaporan akuntansi meski lembaga tersebut berlabel syariah.Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pelaporan akuntansi syariah di lembaga keuangan Syariah di Indonesia setelah adanya fatwa MUI nomer 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang transaksi keuangan, bisnis Syariah. Selama ini  akuntansi Syariah orang-orang atau pihak perusahaan belum popular dengan system syariah dibandingkan akuntansi umum yang lebih dulu popular. Masayarakat tersbiasa mencatat Pelaporan dengan alas an lebih mudah dan tidak rumit. Hal ini yang membuat penerapan akuntansi syariah di lembaga ekonomi belum maksimal sebagai contoh pemegang saham membutuhkan informasi keuangan untuk menilai prestasi kerja manajemen dan menilai penyertaannya dalam perusahaan. Calon investor membutuhkan data keuangan untuk membandingkan berbagai kemungkinan penanaman modal.  Kreditur (pemberi pinjaman), harus mempertimbangkan kemampuan keuangan pemohon kredit, denga system pelaporan akuntansi umum. Semua itu dilihat dari neraca secara umum bukan secara syariah. Kata Kunci : Fatwa MUI, Akuntansi Syariah]]>
<![CDATA[CLASSROOM ACTIVITIES IN COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING ]]>
<![CDATA[Arif Ma'mun Rifa'i]]>
<![CDATA[ Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 12 No 1 (2018): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ngawi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56997/almabsut.v12i1.281
<![CDATA[AbstractsEducation is so important to human life, and it is the inevitable tool in their communication. The demanding using international language is coming urgent, because, currently,  the foreigners’, companies’ and business’ mobility is so increasingly move so high without frontier.This paper explain how the classroom activities in adopting communicative language teaching. It is based on the necessity that language learning and teaching is inseparable with language competence, according to this the situation and condition in the classroom need to be design as appropriate as possible focus on communicative language competence.Everyone deal with the essence of language is communicative. Communicative competence implies both understanding and producing appropriate words and other communication forms in ways that will make sense not only to the speaker/actor but also to others. The language classroom ideally adopts the communicative practice that refers to activities where it practices in using language within a real communicative context is the focus, where real information is exchanged. Key words : Classroom Activities, Communicative competence]]>
<![CDATA[MAQOSID SYARIAH MAKANAN HALAL ]]>
<![CDATA[Muhamad Takhim]]>;
<![CDATA[Mashudi Mashudi]]>
<![CDATA[ Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 12 No 1 (2018): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ngawi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56997/almabsut.v12i1.282
<![CDATA[Abstrak Dalam hal makanan, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan (kehalalan) makanan yang akan dikonsumsinya. Dengan mengkonsumsinya berarti menjalankan perintah agama dan sekaligus menghindarkan diri dari efek negatif makanan yang yang tidak baik (haram). Maqa>sid syariah makanan halal merupakan kemaslahatan dibalik mengkonsumsi makanan halal yang disyariatkan agama. Ia merupakan tujuan syari’ dalam memerintahkan kepada manusia atas dasar  5 unsur pokok; hifdzud di>n (menjaga agama), hifdzun nafs (menjaga jiwa), hifdzdzul ‘aql (menjaga akal), hifdzun nasl (menjaga keturunan) dan hifdzul ma>l (menjaga harta benda), dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan manusia, dharu>riyya>t (kebutuhan primer), ha>jiya>t (kebutuhan skunder), maupun tahsiniya>t (kebutuhan tersier).Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kemaslahatan atau hikmah dibalik mandatory (kewajiban) mengkonsumsi makanan halal. Dengan metode literatur research menjadikan maqa>sid syariah sebagai alat analisis makanan halal..Maqo>sid syariahmakanan halal memberikan keamanan, stimulus dalam  membentuk pribadi yang sehat, taat, sabar dan sholih serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit, marabahaya, musibah, selamat  dunia dan akhirat.  Kata Kunci:Maqo>sid Syariah, Kemaslahatan, Makanan Halal]]>
<![CDATA[PANDANGAN ISLAM TENTANG TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Farid Afri Nurmansyah]]>
<![CDATA[ Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 12 No 1 (2018): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ngawi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56997/almabsut.v12i1.283
<![CDATA[AbstrakTenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri telah memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia. Negara telah manerima pemasukan devisa yang signitifkan sepanjang tahun 2010 dari penghasilan TKI. Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Informasi (PUSLITFO) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pemasukan devisa dari TKI sepanjang tahun 2010 telah mencapai 8,24 milyar dolar AS (Rp. 80,24 triliyun). Akan tetapi walaupun menghasilkan devisa yang besar bagi negara, persoalan-persoalan TKI sering muncul dipermukaan. Terutama mereka TKI yang perempuan sering terjadi kasus tindak kriminal yang mereka alami di negara-negara tempat mereka bekerja. TKW yang dikirim keluar negeri sering membawa kabar yang kurang baik. Banyak kasus penganiayaan, pembunuhan dan kekerasan lainnya terhadap para tenaga kerja Indonesia akibat pemerintah yang kurang bisa memberi pemahaman, perlindungan dan meng-advokasi para TKI yang berakibat banyak nya kasus kekerasan yang berdampak pada hukuman mati yang akhirnya meninggalkan kabar duka bagi keluarga bukan malah kesejahteraan dari hasil kerja. Dari fenomena tersebut tulisan ini akan membahas bagaimana pandangan Islam menanggapi masalah pengiriman tenaga kerja wanita keluar negeri. Keyword : TKW, kebijakan pemerintah, Islam]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERDASARKAN KURIKULUM NASIONAL DI SMA NEGERI 1 SINE ]]>
<![CDATA[Luluk Muasomah]]>
<![CDATA[ Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 12 No 1 (2018): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ngawi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56997/almabsut.v12i1.284
<![CDATA[ABSTRAK Luluk Muasomah, Fakultar Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam, tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Kurikulum Nasional di SMA Negeri I Sine.Penelitian ini berupaya memaparkan bagaimana pemahaman guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri I Sine terhadap kurikulum Nasional?, serta bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam berdasarkan kurikulum Nasional?, serta hambatan yang ditemui oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanan pembelajaran?Penelitian ini  mengambil latar di SMA Negeri I Sine. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-naturalist pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri I Sine.Dari hasil penelitian ini dapat dipaparkan bahwa: 1) Paradigma guru terhadap proses pembelajaran, guru adalah motivator, fasilittor bagi siswa serta guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri I Sine berpendapat bahwa yang terpenting dalam Kurnas ini adalah pencapaian target kompetensi, serta Pendidikan Agama Islam dalam Kurnas menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik dengan mendasarkan pada aspek kognitif 2) Dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam guru PAI membaginya kepada tiga tahapan yaitu pertama, tahap persiapan dengan membuat program tahunan, pembuatan silabus, rencana pembelajaran, agenda harian, dan penjabaran alokasi waktu. kedua, tahap pelaksanaan sebagai tahap inti dalam proses pembelajaran. Dalam penyampaian materi pelajaran guru selalu menggunakan metode yang bervariasi. ketiga, tahap evaluasi/penilian. Penilaian yang dilakukan guru adalah penilaian berbasis kelas, mulai dari proses paling awal sampai pada proses paling akhir. 3) Hambatan-hambatan yang ditemui guru PAI adalah kurangnya fasilitas pendukung berupa buku-buku pelajaran agama. Kata Kunci : Pembelajaran PAI dan Kurikulum Nasional.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MODERN MELALUI MADRASAH NIZAMIYAH ]]>
<![CDATA[Anita Solihatul Wahidah]]>
<![CDATA[ Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 12 No 1 (2018): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ngawi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56997/almabsut.v12i1.286
<![CDATA[AbstrakMadrasah merupakan ciri khas dalam pendidikan dunia Islam. Banyak orang yang memandang sebelah mata apabila dikenalkan nama pendidikan Islam. Menurut sebagian orang, pendidikan Islam kalah kualitas dibandingkan pendidikan umum. Padahal pertengahan abad ke-8 masehi atau abad kedua hijriyah, merupakan masa-masa keemasan Islam (The Golden Ages of Islam). Fokus Pembahasan dalam jurnal ini adalah pengertian madrasah, lembaga-lembaga pendidikan islam, sejarah madrasah Nizamiyah, perkembangan madrasah Nizamiyah, tujuan madrasah Nizamiyah, kurikulum madrasah Nizamiyah dan keruntuhan madrasah Nizamiyah. Tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui kesuksesan madrasah Nizamiyah dalam mendidik para pelajar waktu itu dan untuk menghilangkan pandangan sebelah mata tentang madrasah. Dari hasil analisis, dapat dijelaskan bahwa madrasah Nizamiyah muncul untuk membendung ajaran syi’ah yang begitu kuat. Selain itu, madrasah Nizamiyah menjadi inspirasi madrasah-madrasah Islam saat ini serta merupakan prototype fakultas-fakultas yang sekarang banyak ditiru di lembaga pendidikan zaman sekarang. Kata Kunci : Lembaga Pendidikan Islam, Madrasah Nizamiyah]]>
<![CDATA[UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Anjarlea Mukti Sabrina]]>
<![CDATA[ Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 12 No 1 (2018): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ngawi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56997/almabsut.v12i1.287
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini membahas masalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum terlihat hasilnya sampai saat ini. Bahkan semakin berkembang tidak hanya di tingkat pusat tetapi semakin menyebar ke tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif kriminologi dan upaya untuk mencegah atau mengatasi tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi bersifat multidimensi, Kedua, upaya non-penal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu: mendesain ulang pelayanan publik, transparansi, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi, menyeimbangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Iman dan Taqwa, melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan masalah korupsi, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah baik secara represif maupun reprentif, meningkatkan kualitas keimanan individu masing-masing, menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi, menerapkan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi, penyederhanaan sistem pemerintahan, menumbuhkan sikap jujur dalam bermasyarakat, menumbuhkan sikap tanggung jawab akan tugas dan kewajibannya.Kata Kunci: Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi, Kriminologi]]>
<![CDATA[SANKSI PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENGADILAN ANAK DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Sya'idun Sya'idun]]>
<![CDATA[ Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 12 No 1 (2018): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ngawi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56997/almabsut.v12i1.288
<![CDATA[AbstrakBagi anak-anak tidak berlaku hukuman qisas, hukuman hudud, melainkan adalah ta’zir. Tidak diterapkannya qisas dan hudud karena anak-anak belum mukalaf, sedangkan ta’zir diterapkan dengan syarat bersifat hukuman untuk pendidikan/pengajaran. Kedua konsep hukum tersebut terdapat persamaan dan perbedaan antara Undang-undang Pengadilan Anak dengan aturan kejahatan anak dalam hukum Islam. Persamaan yaitu hukuman yang diberikan adalah sifatnya mendidik. Pemberian hukuman di Indonesia, penjara merupakan pilihan terakhir bagi pidana anak dan pemberiannya separuh hukuman bagi orang dewasa. Penjara dengan bahasa yang dipakai sekarang Lembaga Pemsyarakatan Anak (lapas anak), memiliki dua fungsi yaitu pendidikan sekaligus penjeraan. Oleh sebab itu menjadi harapan kepada hakim Pengadilan Negeri jika anak pelaku kejahatan ringan dan usianya masih muda jika masih dapat dididik diluar lapas seharusnya hakim memberi kesempatan anak tersebut memperbaiki kesalahannya tanpa masuk penjara. Anak diserahkan kembali kepada orang tua dan pengasuhnya dengan syarat-syarat tertentu, dititip kelembaga sosial anak. Jadi memasukkan anak ke lembaga pemasyarakatan harus dijadikan sebagai perbaikan paling terakhir bagi anak. Hukum Islam, dalam hal ini hukuman penjara sudah dikenal semenjak Rasulullah, hal serupa ditemukan di masa Umar dan sahabat lainnya. Para ulama mazhab menjustifikasi penjara sebagai salah satu bentuk hukuman ta’zir. Hanya saja tidak ditemukan suatu dalil anak-anak dipenjara. Pendapat yang menyatakan adanya penjara bagi anak diperoleh dari ulama kontemporer seperti Abu Zahrah dan Abdul Qadir Audah. Ini menunjukkan bentuk hukuman bagi anak masuk kepada lapangan fiqih. Kata kunci : sanksi pidana, anak, Undang-undang Pengadilan Anak dan Hukum Islam]]>
<![CDATA[URGENSI MAQASHID SYARI’AH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Lina Nur Anisa]]>
<![CDATA[ Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 12 No 1 (2018): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ngawi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56997/almabsut.v12i1.294
<![CDATA[Abstrak      Seorang mujtahid tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami benar tujuan Alloh dalam menetapkan perintah-perintah dan larangan-Nya. Bahasan maqashid al syari’ah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusnya dalam mensyariatkan hukum. Untuk itu maqashid al syari’ah harus diketahui dan dipahami oleh para mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak disebut secara eksplisit oleh al-Qur’an dan Sunnah, karena Maqashid al syari’ah menjadi tolak ukur bagi para mujtahid untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum masih bisa diterapkan pada suatu kasus atau tidak layak lagi dterapkan karena tujuan hukum atau illat yang mendasarinya tidak seperti semula lagi. Serta seorang mujtahid dalam meng-istinbath dan menerapkan hukum Islam pada obyeknya harus senantiasa mengacu kepada maqashid al-syari’ah, karena konsep dari maqashid al syari’ah adalah memberi ruang yang luas untuk mengadaptasikan syari’ah kedalam dunia yang modern, serta dapat membantu dalam melakukan perubahan.Kata Kunci: Maqashid Syari’ah, Madzhab, Petunjuk jalan Perubahan]]>
<![CDATA[GENDER DALAM PENDIDIKAN PESANTREN ]]>
<![CDATA[Anik Faridah]]>
<![CDATA[ Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 12 No 1 (2018): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ngawi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56997/almabsut.v12i1.295
<![CDATA[AbstrakPendidikan pesantren dan gender adalah dua hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan, sebab penggagas pendidikan untuk perempuan adalah melalui didirikannya Madrasah diniyah yang diselenggarakan di lembaga pendidikan pesantren, sehingga kini, kita bisa melihat kiprah perempuan disegala sector, sekarang perempuan sudah mulai memiliki jabatan dan kedudukan, baik dalam ranah kultural maupun structural, serta kontribusi gerakan perempuan Islam di Indonesia kini juga mulai patut diperhitungkan. Dalam arti, jika dahulu ada anggapan bahwa perempuan adalah orang kedua, maka sekarang anggapan tersebut sudah tidak relevan lagi.Namun jika kita telisik lagi, munculnya tokoh-tokoh perempuan di arena public bahkan hanya sering terdengar sebagai ikon persamaan kesempatan, dan bukan sebagai manifestasi yang konsisten dari kebijakan berbasis kesetaraan gender.Pada titik inilah “bias gender†dirasakan masih kental ditemukan dalam berbagai segmen kehidupan masyarakat.Dinamika kesetaraan gender melalui pendidikan dan pengajaran di Pesantren (bahkan di sekolah umum), merupakan isu –isu yang yang selalu hangat untuk didiskusikan.Untuk itu itu diperlukan tolak ukur yang jelas untuk dapat melihat persoalan pokok secara lebih jelas.Karena itu, isu eksistensi perempuan (Islam) di Indonesia, khususnya isu terhadap kesetaraan gender melalui pendidikan dan pengajaran di sekolah (terutama di pesantren).Belakangan muncul secara signifikan dan menarik, terutama bila dibanding dengan gerakan para kaum laki-laki.Dalam bebrapa aktivitasnya, gerakan perempuan berada dibawah bayang-bayang dimana organisasi tersebut dilahirkan.Permasalahan tersebut dapat diperluas lagi dengan mempertanyakan tentang kedudukan dan peran yang telah dimainkan kaum perempuan, terutama dilingkungan lembaga pendidikan pesantren di Nusantara. Keywords: pesantren, pendidikan dan gender]]>
