cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zufri Hasrudy Siregar
Contact Email
rudysiregar7@gmail.com
Phone
+628116221919
Journal Mail Official
jurnalnormatif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pintu Air IV No.214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20142
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal NORMATIF
Published by Universitas Al Azhar Medan
ISSN : 27973670     EISSN : 27973689     DOI : https://doi.org/10.54123/jn.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Normatif adalah wadah menerbitkan artikel penelitian yang asli dibidang Ilmu Hukum, Hukum Bisnis dan Hukum Acara. Jurnal ini dekelola oleh Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan terbit 2 kali setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Tim editorial bertujuan untuk mempublikasikan penelitian dan inovasi yang kreatif, berkualitas tinggi dengan mengangkat berbagai hasil riset atau penelitian maupun studi kasus yang terjadi dilapangan dari berbagai aspek dan perspektif yang berkembang dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
Mekanisme klaim kesehatan terhadap pengguna BPJS kesehatan di tinjau dari peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan nomor 3 tahun 2017 Bina Era Dany; Azhari AR; Gema Rahmadani
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran BPJS Kesehantan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Hal ini mengingat BPJS Kesehatan, secara mendasar melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh out of pocket payment, mengarah kepada sistem pembiayaan yang lebih tertata berbasiskan asuransi kesehatan sosial, serta memberi keringanan bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan fasilitas lengkap yang dapat digunakan di Rumah Sakit manapun, walaupun harus mengikuti beberapa prosedur, yang sudah ditetapkan dalam Panduan Praktis Administrasi Klaim Faskes BPJS Kesehatan maupun Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Mentri. Sehingga tidak ada lagi pandangan tidak baik dalam mekanisme klaim BPJS Kesehatan baik Perusahaan dengan peserta, peserta dengan Rumah Sakit Atau Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan. Diharapkan Rumah sakit mengadakan sosialisasi kepada petugas terkait proses persyaratan klaim BPJS di Rumah Sakit sehingga sistem pengelolah integrative dari semua unsur dalam organisasi baik pelaksana maupun perangkat pendukung dari tahapan perencanaan pengorganisasian pengkoordinasian, pengontrolan, sehingga pelaksanaannya dapat sistematis, efesien dan produktif
Konsep Cyber Notary dalam perspektif asas tabellionis officium fideliter exercebo menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia Satrio Arung Samudera; Saidin Saidin; Rudy Haposan Saihaan
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Materi Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah memunculkan konsep cyber notary. Cyber notary merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas dan kewenangan Notaris. Tetapi dalam ilmu kenotariatan terdapat asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. Asas tersebut menyatakan bahwa seorang Notaris harus bekerja secara tradisional. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penulisan ini ingin menganalisa Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo dalam sistem peraturan perundang-undangan Notaris di Indonesia, Penerapan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya dan korelasi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo dengan Konsep Cyber Notary terkait dengan kewenangan Notaris. Metode Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pembahasan ini menggunakan 4 teori hukum yaitu teori law as a tool of social engineering, teori hukum progresif, teori efektif dan berhasilnya penegakan hukum serta teori kepastian hukum. Hasil penelitian dan pembahasan penulisan ini ialah Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo masih dianut didalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat didalam KUH Perdata, UU Jabatan Notaris, UU Informasi dan Teknologi Elektronik serta UU Perseroan Terbatas. Penerapan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo oleh notaris merupakan pencerminan dari KUH Perdata, UU Jabatan Notaris, UU ITE maupun UU Perseroan Terbatas. Korelasi antara Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo dengan konsep cyber notary pada praktik perundang-undangan notariat saat ini tidak saling bertentangan, bahkan mendukung dan menunjang pembuatan akta oleh notaris
Hak Asasi Manusia Internasional dalam perlindungan warga negara di luar negeri pada masa Pandemi Covid-19 Elvira Dewi Ginting
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara yang memegang peranan dalam mengatur hak-hak dasar ini dalam kehidupan warga negaranya untuk memastikan hak-hak ini bisa terpenuhi dengan baik serta tidak ada pelanggaran di dalamnya karena itu dibuatkan dalam instrumen hukum baik instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Kewajiban yang dimaksud diatur dalam Pasal 4 ayat 3 ICCPR yang mengatur kewajiban negara untuk segera melapor ke Sekretaris Jenderal PBB atas klaim mereka terhadap keadaan darurat negaranya disertai dengan alasan mengapa mereka menyatakan tersebut. Tidak satu pun negara yang terkena dampak paling parah, seperti China, Italia, Spanyol, dan Amerika Serikat, telah memberikan pemberitahuan, namun mereka jelas telah mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajiban mereka di bawah ICCPR. Dengan tidak memberikan pemberitahuan, negara melanggar kewajiban Hak Asasi Manusia meskipun kebijakan tertentu yang dilakukan dapat diterima secara wajar. Pada Prakteknya, tertanggal 7 Februari 2020. Indonesia terutama masyarakat pada level ekonomi menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena adanya penutupan besar-besaran sejumlah toko, pabrik, tempat usaha dan sebagainya yang tentu saja berdampak pada kegiatan ekonomi di tengah masyarakat dan tentunya mengakibatkan banyak sejumlah orang yang terpaksa harus diberhentikan dari pekerjaanya atau kehilangan pekerjaan
Analisis Yuridis mengenai kejahatan asal usul perkawinan menurut pasal 279 KUHPidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 2923/Pid.B/2018/Pn.Mdn) Ervina Sari Sipahutar; Indra Gunawan Purba; Fitriani Fitriani
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum negara maupun Hukum Islam jelas melarang wanita menikah lagi padahal masih terikat perkawinan sebelumnya karena perkawinan tersebut diangap ilegal dan melangar hukum. Tujuan dilarangnya perkawinan poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan jangan bercampur dan kepastian hukum seorang anak, karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan- keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak. Dengan demikian dari segi hukum waris islam, kepastian hak waris seorang anak ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan, tidak adanya kepastian hukum, disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersama menjadi suami dari ibu yang melahirkan anak tersebut. Ikatan perkawinan yang putus maka akan menimbulkan permasalahan, maka disinilah peran dari pada negara untuk melindungi hak-hak dari pada negaranya
Peran Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut hukum adat Aceh (Studi Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh) Fattaqun Fattaqun; Rosnidar Rosnidar; Idha Aprilyana
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Tuha Peut merupakan lembaga adat yang menjadi salah satu bagian dari struktur pemerintahan gampong di Aceh. Kedudukannya sangat penting terhadap keberlangsungan roda pemerintah Gampong dan menjadi referensi bagi keuchik dalam merumuskan kebijaksanaannya Wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama, maupun umum. Untuk mengetahui peranan Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf, mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf oleh Tuha Peut, dan upaya preventif dan represif yang dilakukan Tuha Peut terkait sengketa tanah wakaf di kecamatan lueng bata kota Banda Aceh. Maka diadakan penelitian. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang mengunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, untuk melengkapi data dilakukan wawancara langsung dengan sejumlah informan dan narasumber serta dilakukan juga studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Tuha Peut dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah waqaf di Kecamatan Lueng Bata kota Banda Aceh yaitu mengontrol proses sengketa sejak awal sampai akhir, ia menfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negoisasi, membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan menyelesaikan sengketa, serta memutuskan penyelesaian sengketa tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah waqaf oleh Tuha Peut berawal dari adanya pelaporan dari pihak yang merasa di rugikan kepada Tuha Peut, kemudia Tuha Peut mencari kebenaran tentang isu persengketaan, jika benar adanya maka perangkat gampong termasuk Tuha Peut akan mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan bermusyawarah dengan pihak yang bersengketa hingga di temukan kesepakatan bersama, jika tidak ditemukan kesepakatan maka akan di lakukan banding ke tingkat mukim dan akan di serahkan pada imuem meunasah untuk di temukan kesepakatan dalam penyelesaian sengkata tersebut, tetapi jika sama sekali tidak ditemukan kesepakatan maka pihak yang dirugikan berhak membawa sengketa tersebut pada pihak Mahkamah Syariah. Upaya Preventif dilakukan Tuha Peut terkait sengketa tanah wakaf di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh mensosialisasikan kepada masyarakat perihal pentingnya sertifikat tanah khususnya sertifikat tanah wakaf dalam forum keagamaan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh Tuha Peut dengan memberikan sanksi yang disepakati kepada nazhir, biasanya sanksi tersebut berupa pengucilan dari masyarakat gampong.
Hambatan dan Tantangan Notaris dalam menjalankan jabatannya di Kecamatan (Studi Pada Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara) Gika Aradela; Budiman Ginting; Rosnidar Sembiring; Suprayitno Suprayitno
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Status Notaris sebenarnya merupakan dasar untuk memperoleh keyakinan hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat Notaris diberi wewenang sebagai penyelenggara negara untuk berhasil mengadakan suatu proses otoritatif. Jabatan Notaris adalah pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan kuasa dan mempunyai wewenang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan formasi jabatan notaris dalam menyelenggarakan jabatannya menurut nomor perminkham. 19 tahun 2021? 2. Bagaimana ruang lingkup perbuatan hukum notaris di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan? 3. Apa kendala dan tantangan notaris dalam menjalankan jabatannya di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum prinsip dan jenis penelitian hukum eksperimen. Penelitian forensik standar adalah jenis penyelidikan hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan jenis penelitian forensik eksperimental adalah jenis penelitian sosio-hukum dan dapat disebutkan melalui penelitian lapangan melalui wawancara dengan pelapor untuk mengetahui apa yang berlaku untuk ketentuan hukum dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada formasi jabatan notaris berdasarkan Permenkumham No. 19 Tahun 2021, yaitu pada penerapan formasi jabatan untuk menjalankan tugasnya dan untuk memperluas pemerataan pelayanan hukum notaris kepada masyarakat luas. atas Indonesia. Penjelasan tentang ruang lingkup perbuatan hukum terhadap notaris masyarakat di Wilayah Kisaran, Kabupaten Kisaran, Timur, sangat penting untuk membangun bukti tertulis yang otentik dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Kewenangan Notaris dalam kedudukannya dalam ruang tersebut tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUJN. Kendala pembentukan jabatan notaris dan kategori teritorial belum hilang karena kurangnya pengakuan hukum terhadap pembentukan jabatan notaris dalam menjalankan tugasnya di masyarakat, khususnya di Kecamatan Kisara Timur. Pada saat yang sama, tantangan notaris harus mencerminkan konsep hukum dalam membentuk statusnya dalam arti menciptakan proses berwibawa untuk memberikan pemahaman hukum, memberikan kesejahteraan serta kedisiplinan bagi masyarakat
Analisis yuridis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/PID.B/2021/PN.CLP) Muhammad Adlan Nasution; Rosnidar Sembiring; Mahmud Mulyadi; Suprayitno Suprayitno
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris/PPAT adalah suatu profesi dalam masyarkat yang berkecimpung dalam bidang hukum dan memiliki peranan dalam hal membangun kepercayaan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kebutuhan akan tanggung jawab individu dan sosial, terutama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum positif dan kemauan untuk mematuhi aturan etika profesi, bahkan lebih penting dalam memperkuat prinsip-prinsip hukum positif yang ada. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa pelanggaran dalam hal notaris/PPAT dalam hal akta palsu? 2. Apa tanggung jawab hukum pidana bagi notaris/PPAT dalam membuktikan suatu perbuatan yang sebenarnya salah? 3. Bagaimana analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp?. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian forensik standar adalah metode penelitian hukum yang digunakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi asas-asas atau asas-asas hukum, berikut ini yang merupakan hal-hal yang paling mendasar dalam hukum. Hasil penelitian adalah bahwa melakukan suatu kejahatan atau melakukan suatu kejahatan yang berhubungan dengan suatu kejahatan berarti adanya rangsangan dalam diri pelakunya. Notaris dikenakan hukum pidana karena kejahatan membuktikan keaslian palsu. Jika notaris melakukan tindak pidana pemalsuan berdasarkan Undang-Undang Kuasa, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris diatur dalam KUHP. Analisis Hukum 44/pid.b/2021/pn.clp, dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap No., terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif. Paragraf Kitab Hukum (1) 264. Pelanggaran Pasal 263 ayat (1) atau ketentuannya KUHP
Songket Melayu Batubara kini, kajian perubahan dalam aspek ekonomi dan sosial budaya (Study Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara) maswita maswita
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Songket merupakan hasil tenunan tangan yang terbuat dari berbagai jenis benang dan dihiasi dengan motif yang beragam. Songket dapat ditemukan di beberapa daerah di Indonesia sebagai jenis kerajinan rakyat yang mencirikan khas daerah masing-masing, di samping itu tenunan songket juga merupakan salah satu mata pencaharian penduduk setempat. Batubara adalah Kabupaten yang berdiri secara otonom pada tahun 2006, yang sebelumnya adalah bahagian dari Kabupaten Asahan. Kajian ini fokus kepada perubahan fungsi budaya dan keperluan ekonomi masyarakat setempat dalam perkembangan tenunan songket Batubara. Dalam rangka mengumpulkan informasi secara lengkap, kajian ini menggunakan teknik wawancara intensif dalam beberapa waktu di tahun 2021, dan juga melakukan study literatur. Kajian ini menghasilkan bahwa songket Batubara mengalami perubahan fungsi pemakaian, corak, warna, motif dan kwalitas bahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan itu termotivasi dengan permintaan pemesan dan kenyamanan pemakaian songket dalam beberapa aktifitas
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pengusaha mendaftarkan merek dalam meningkatkan kepercayaan konsumen pada usaha sepatu di Medan Eka Umi Kalsum; Ervina Sari Sipahutar
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pengusaha mendaftarkan merek dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Pelaksanaan penelitian ini di Kecamatan Medan Denai kota Medan Sumatera Utara, dengan sampel 35 orang pengusaha sepatu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kesadaran pengusaha sepatu dalam mendaftarkan merek di Kecamatan Medan Denai masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengusaha sepatu yang mendaftarkan mereknya. Faktor penyebab dari hal tersebut adalah permintaan dari distributor yang memang tidak mau menggunakan merek pada sepatu tersebut, pendapatan yang mereka peroleh tidak sesuai dengan biaya pendaftaran merek, prosedur pengajuan registrasi merek dianggap sulit, belum adanya sosialisasi mengenai pendaftaran merek dari pemerintah setempat. Akibat dari tidak adanya merek pada produk akan mengakibatkan kepercayaan konsumen pada produk tersebut berkurang
Analisis hukum pidana terhadap kejahatan penelantaran anak oleh orang tua menurut Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Warsiman Warsiman; Jumiati Jumiati; Rika Andriani; Indara Gunawan Purba
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak harus selalu dilindungi karena ia adalah misi dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki harkat, martabat, dan hak yang melekat sehingga hak asasi manusia sebagai manusia harus dilindungi. Hak anak adalah hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Ordonansi Perlindungan Anak adalah UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang mengatur bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan tidak melepaskan kehendak anak-anaknya. Pasal 13 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa semua anak berhak atas perlindungan dan perlakuan selama mengasuh orang tua, wali, atau orang lain dan mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka. Diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan pelanggaran lainnya

Page 2 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2024): 30 Juni 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics Vol. 1 No. 1 (2021)