Articles
54 Documents
<![CDATA[Kedudukan hukum pekerja kontrak terhadap penyimpangan perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ditinjau undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (PUTUSAN MA NO. 716 K/PDT.SUS-PHI/2021) ]]>
<![CDATA[Apri Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Anak harus selalu dilindungi karena ia adalah misi dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki harkat, martabat, dan hak yang melekat sehingga hak asasi manusia sebagai manusia harus dilindungi. Hak anak adalah hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Ordonansi Perlindungan Anak adalah UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang mengatur bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan tidak melepaskan kehendak anak-anaknya. Pasal 13 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa semua anak berhak atas perlindungan dan perlakuan selama mengasuh orang tua, wali, atau orang lain dan mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka. Diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan pelanggaran lainnya]]>
<![CDATA[Drawing up of deed of minutes of electronic general meeting of shareholders (e-rups) of public company by notary based on POJK No.15/POJK.04/2020 and POJK No.16/POJK.04/2020 ]]>
<![CDATA[Riyan Indris Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebelum ditetapkannya POJK No.15/POJK.04/2020 dan No.16/POJK.04/2020, aturan mengenai mekanisme RUPS suatu perusahaan saham gabungan adalah RUPS patungan dilaksanakan secara elektronik. tidak diketahui adanya RUPS elektronik (e-RUPS) karena tidak diatur dalam UUJN dan termasuk dalam UUJN, namun UUJN sendiri tidak memberikan justifikasi hukum yang kuat. Pelaksanaan sertipikat kepabeanan berupa akta catatan yang berkaitan dengan Musyawarah Umum yang diselenggarakan secara elektronik oleh notaris termasuk dalam pasal 12 ayat (3) POJK No. 16/POJK.04/2020. Untuk kliring yang mencantumkan hasil RUPS secara elektronik, salinan cetaknya harus dikirimkan ke notaris. Akta pemindahan adalah akta prosedural berdasarkan apa yang telah dilihat dan disaksikan oleh notaris dari awal sampai akhir. Pelaksanaan e-RUPS dan pembuatan protokol RUPS berdasarkan POJK dan UUJN tidak sejalan. Hal ini dikarenakan UUJN tidak memberikan dasar hukum yang cukup untuk pelaksanaan e-RUPS beserta protokol e-RUPS yang harus ditandatangani oleh notaris]]>
<![CDATA[Analisis hukum terhadap perjanjian hutang piutang emas dengan jaminan tanah (Studi Putusan Nomor 9/PDT.G.S/2020/PN.BKL) ]]>
<![CDATA[Efriyanti Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Rosnidar Rosnidar]]>;
<![CDATA[Idha Aprilyana]]>;
<![CDATA[Maria Kaban]]>
<![CDATA[ Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu atau pasti. Di dalam grosse akta pengakuan utang itu oleh notaris mempunyai titel eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini diantaranya, kekuatan hukum dari surat pengakuan utang yang dibuat dihadapan notaris, permasalahan praktik utang emas yang dibayarkan dengan uang tunai dengan jaminan surat hak milik atas tanah dalam surat pengakuan utang yang dibuat dihadapan Notaris dan analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 9/Pdt.G.S.2020/PN.Bkl yang mengadili perkara praktik Utang Piutang Emas dengan Jaminan surat hak milik atas Tanah dalam surat pengakuan utang yang dibuat dihadapan Notaris.Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam tesis ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan setiap permasalahaan dalam penelitian ini. Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan Notaris merupakan suatu Akta Autentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Utang emas yang dibayarkan dengan uang tunai dengan jaminan surat hak milik atas tanah yang dituang dalam akta pengakuan utang berpotensi menimbulkan permasalahan untuk melakukan eksekusi jaminan hak milik atas tanah, dikarenakan eksekusi akta pengakuan utang dinilai tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena debitur telah membantah atau menyangkal jumlah utang yang harus dibayarnya kepada kreditur. Masih ada perbedaan dan perselisihan jumlah utang. Dalam permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima, sehingga pihak kreditur dimohon agar mengajukan gugatan baru yaitu gugatan perdata biasa. Dalam putusan No. 9/Pdt.G.S/2020/PN.Bkl, Majelis Hakim menolak eksekusi sita jaminan hak atas tanah yang dimohonkan oleh penggugat dengan dasar pertimbangan tidak adanya persangkaan atau alasan yang disyaratkan pada pasal 227 ayat (1) HIR dianggap kurang tepat. Putusan tersebut membuat kepentingan penggugat tidak terlindungi haknya untuk mendapatkan kompensasi pengembalian utang emas yang diberikannya kepada tergugat. Hal ini hanya menjadikan penggugat semata-mata hanya menang diatas kertas]]>
<![CDATA[Pemberatan pemidanaan terhadap aparat penegak hukum sebagai pengedar/bandar narkotika ]]>
<![CDATA[Paian Tumanggor]]>;
<![CDATA[Ediwarman Ediwarman]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Meningkat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika, bukan hanya di masyarakat saja tetapi sudah mulai mengarah kepada aparat penegak hukum khususnya kepada anggota Kepolisian. Sanksi pidana dengan pemberatan diberikan kepada aparat penegak hukum yang terlibat sebagai bandar Narkotika dan menjadi bagian dari jaringan pengedar Internasional. Munculnya pemberatan pemidanaan tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Aturan hukum mengenai pemidanaan dan pemberatan terhadap pemidanaan khususnya narkotika diatur didalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aparat penegak hukum yang terbukti menjadi pengedar/Bandar narkotika akan dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, selain itu juga akan dikenakan sanksi administratif. Kebijakan hukum pidana terhadap aparat penegak hukum sebagai Bandar narkotika dibagi atas 2 (dua) yaitu Pertama, Kebijakan Penal yang mana lebih menitikberatkan pada sifat repressive sesudah kejahatan tindak pidana narkotika terjadi, sedangkan Kedua, Kebijakan Non Penal yang mana lebih menitik beratkan pada sifat preventive sebelum kejahatan tindak pidana narkotika terjadi]]>
<![CDATA[Peran Kementerian Luar Negeri terhadap perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri pada masa pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Elvira Dewi Ginting]]>
<![CDATA[ Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Covid-19 merupakan bencana alam yang berhasil mengacaukan tatanan bernegara mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya dan lain sebagainya. Keadaan ini berhasil melumpuhkan aktivitas manusia diberbagai negara yang memaksakan seluruh aktivitas manusia beralih yang semula tatap muka (offline) menjadi dalam jaringan (online). Kekacauan tatanan ini diperparah dengan kewajiban negara yang harus memenuhi kebutuhan warga negara baik didalam maupun luar negeri. Karenannya negara perlu melakukan skema baru dalam menjawab persoalan yang ada, salah satu skema yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam melindunmgi hak-hak warga negaranya baik didalam maupun luar negeri adalah memenuhi kebutuhan primer seperti kebutuhan pangan dan obat-obatan. Kebutuhan itu berlaku tidak hanya bagi warga negara yang ada didalam negeri namun juga warga negara yang berada diluar negeri. Pemenuhan kebutuhan itu seyogyanya harus disalurkan oleh negara melalui kemlu sebagai dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berimbas pada pendapatan seseorang. Melindungi hak-hak warga negara yang sedang berada diluar negeri menajadi bagian tanggung jawab Kementerian Luar Negeri sebagai perwujudan kehadiran negara dalam mengayomi masyarakatnya. Tentu dalam menjalankan tugasnya terdapat tantangan yang terjadi khususnya ditengah pandemi covid-19, Karenanya perlu strategi penyelesaian kasus yang senantiasa merujuk pada peraturan yang berlaku tanpa menghilangkan esensi tugas Kementerian Luar Negeri sebagai institusi perpanjangan tangan yang merepresentasikan negara]]>
<![CDATA[Analisis terhadap kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah (Studi Putusan Nomor : 190/Pdt.G/2017/PN.BTM dan putusan kasasi Register Nomor : 2091 K/Pdt/2011) ]]>
<![CDATA[Suheri Angga]]>;
<![CDATA[Ningrum Natasya Sirait]]>;
<![CDATA[Hasim Purba]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54123/jn.v2i2.224
<![CDATA[Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan prosesnya melalui Swakelola dan Penyedia. Hubungan hukum Pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah surat perintah kerja (SPK). SPK adalah adalah surat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. Keberadaan SPK muncul sebagai bagian dari proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat dari surat perintah kerja menurut hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta menggunakan analisis data yakni data kulitatif. SPK merupakan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para pihak dengan memberikan adanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia. Kata Kunci : Kekuatan Hukum Mengikat dan Surat Perintah Kerja]]>
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Jo Putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN IDM) ]]>
<![CDATA[Silfia Agustina]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Edi Yunara]]>;
<![CDATA[Dedi Harianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54123/jn.v2i2.225
<![CDATA[Perdagangan orang yang terjadi di Indonesiadapat dikatakan sebagai tindak pidana. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang berbentuk kejahatan modern dengan bentuk perbudakan manusia dan dapat terjadi secara luar biasa, baik dari segi kuantitasnya maupun dari aspek kualitasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta analisis data yang digunakan yakni metode analisis data kualitatif. Tujuan dilakukan penelitian ini adanya perbedaan putusan dalam pemberian restitusi. Dalam Putusan Kupang, tidak diberikan restitusi dan mengedepankan hukuman pidana penjara, sedangkan Putusan Indramayu memberikan restitusi dan memperberat hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. ]]>
<![CDATA[Tanggung jawab developer dalam perolehan Sertifikat Hak Milik satuan rumah susun berdasarkan PPJB (studi apartement City Deli Medan) ]]>
<![CDATA[Putri Mardiah Harahap]]>;
<![CDATA[Muhammad Yamin Lubis]]>;
<![CDATA[Zaidar Zaidar]]>;
<![CDATA[Maria Kaban]]>
<![CDATA[ Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54123/jn.v2i2.226
<![CDATA[Pembangunan sistem perumahan susun atau apartemen juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah-daerah yang berpenduduk padat dan luas tanah yang terbatas. Pembangunan superblok Podomoro City Deli Medan, PT Sinar Menara Deli mengatakan serta memastikan pembangunan dan serah terima unit apartemen kepada konsumen untuk terus berlangsung. Proses serah terima pada proyek yang dikembangkan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk. sebelumnya pelanggaran kendala dalam hal penyerahan sertifikat yang menjanjikan oleh pengembang kepada pembeli belum terlaksana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.Permasalahan yang terjadi adalah walaupun sudah ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara pihak pengembang/pengembang selaku penjual dan pihak pembeli rumah, tetapi pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak pengembang. Hak pembeli untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah rumah tidak dipenuhi sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.Metode penelitian pada penelitian ini adalah yuridis empiris, bersifat deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer yaitu wawancara dengan Manajer Bagian Legal Apartemen Podomoro (Developer) dan juga kepada pihak pembeli dengan nama inisial AM dan JM, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi ke Apartemen Podomoro dan melakukan wawancara. Analisa data dengan cara pengumpuland ata, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kekuatan ikatan pengikatan jual beli antara pihak developer dengan pihak konsumen dalam jual beli apartemen mempunyai kekuatan hukum serta mengikat apabila mengikatkan pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum dan perlindungan hukum konsumen akibat terjadinya wanprestasi perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) antara developer dengan konsumen terhadap penerbitan shm apartemen podomoro dapat ditinjau melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat terealisasi berkat adanya pemenuhan hak dan kewajiban baik dari pelaku usaha kepada konsumen atau dari konsumen kepada pelaku usaha.]]>
<![CDATA[Kedudukan objek jaminan dengan dibebani hak tanggungan yang dipersengketakan oleh pihak ketiga (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 858 K/Pdt/2021 ]]>
<![CDATA[Winni Winni]]>;
<![CDATA[Zaidar Zaidar]]>;
<![CDATA[Suprayitno Suprayitno]]>;
<![CDATA[Edi Yunara]]>;
<![CDATA[Maria Kaban]]>
<![CDATA[ Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54123/jn.v2i2.227
<![CDATA[Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah dalam pembayaran utang tertentu untuk diberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tertentu dengan kreditur lainnya, yang artinya apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur sebagai pemegang hak. tanggungan mempunyai hak untuk mengeksekusi barang melalui pelelangan. umum hak atas. tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut. Rumusan masalah yang dalam tesis ini yaitu bagaimana. kedudukan objek jaminan yang dibebani dengan hak tanggungan dipersengketakan oleh pihak ketiga, bagaimana perlindungan hukum penerima hak tanggungan (bank) terkait objek hak. tanggungan dipersengketakan oleh pihak ketiga. bagaimana tanggungjawab debitur (pemberi hak tanggungan) terhadap objek jaminan yang diberikan diperseketakan oleh pihak ketiga.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan. penelitian hukum yaitu. yusridis normatif yang sifatnya deskriptif analitis merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan objekatau kejadian tanpa maksud untuk menarik kesimpulan secara umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan study kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan objek jaminan yang dibebani dengan hak tanggungan yang dipersengketakan oleh pihak ketiga dalam kasus putusan Nomor 858 K/Pdt/2021 bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab debitur yang menjaminkan hak tanggungan memiliki hak atas sertifikat hak milik secara sah dan pada saat diletakkan hak tanggungan objek sertifikat hak milik sudah atas nama debitur. Perlindungan hukum penerima hak tanggungan (bank) terkait objek hak tanggungan dipersengketakan oleh pihak ketiga jika debitur menggugat objek jaminan, maka Bank memiliki hak terhadap pelunasan utang dari debitur. Tanggungjawab debitur (pemberi hak tanggungan) atas perjanjian. kredit yang dijaminkan. hak tanggungan adalah debitur bertanggung jawab atas pelunasan hutang yang telah diberikan oleh pemberi kredit sesuai. peraturan yang telah. disepakati. oleh para pihak. didalam perjanjian. Debitur wajib memberikan keseluruhan. sertifikat tanah yang telah dijaminkan dan yang tidak dalam sengketa, tidak dalam jaminan, yang bebas dari sitaan, tidak sedang disewa atau diperjualbelikan kepada pihak lain]]>
<![CDATA[Tinjauan yuridis tentang penganiayaan akibat rasa sakit hati (Kajian Kepada Putusan nomor : 2142/Pid.B/2021/PN Medan) ]]>
<![CDATA[maswita maswita]]>;
<![CDATA[M. Sakti Pulungan]]>;
<![CDATA[Indra Gunawan Purba]]>
<![CDATA[ Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54123/jn.v2i2.228
<![CDATA[Rasa sakit hati dapat berakhir dengan perlakuan tindak pidana penganiayaan, padahal rasa sakit hati itu hanya dipicu oleh perkataan ataupun kejadian yang sangat sederhana. Rasa sakit hati sebenarnya juga dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pemupakatan. Kajian Kepada Putusan nomor: 2142/Pid.B/2021/PN Medan ini dilakukan bertujuan, untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penganiayaan di Indonesia, dan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penganiayaan di dalam Putusan Perkara Nomor 2142/Pid.B/2021/PN Mdn. Melalui studi pustaka dan studi dokumen keputusan pengadilan negeri medan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang undangan]]>
