cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zufri Hasrudy Siregar
Contact Email
rudysiregar7@gmail.com
Phone
+628116221919
Journal Mail Official
jurnalnormatif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pintu Air IV No.214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20142
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal NORMATIF
Published by Universitas Al Azhar Medan
ISSN : 27973670     EISSN : 27973689     DOI : https://doi.org/10.54123/jn.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Normatif adalah wadah menerbitkan artikel penelitian yang asli dibidang Ilmu Hukum, Hukum Bisnis dan Hukum Acara. Jurnal ini dekelola oleh Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan terbit 2 kali setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Tim editorial bertujuan untuk mempublikasikan penelitian dan inovasi yang kreatif, berkualitas tinggi dengan mengangkat berbagai hasil riset atau penelitian maupun studi kasus yang terjadi dilapangan dari berbagai aspek dan perspektif yang berkembang dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
Analisis hukum atas tanggung jawab lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Ervina Sari Sipahutar; Warsiman Warsiman; Apri Amalia
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v2i2.229

Abstract

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak, sebab wanita dianggap sebagai kaum yang lemah, Upaya normatif dari negara untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara tegas dan luas merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini dan juga kejamnya tindakan yang dilakukan terhadap korban maka, kepentingan korban sangat perlu diperhatikan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri maupun anak, diperlukan juga suatu pemulihan korban, yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pengaturan pemberian kredit pada dunia perbankan di indonesia Indra Gunawan Purba; Anjani Sipahutar; Irwansyah Irwansyah
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v2i2.230

Abstract

Bank merupakan kembaga intermediasi, fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Menyalurkan dana ke masyarakat artinya dalam bentuk kredit. Kredit dalam dunia perbankan sangat penting pernanya, oleh karena itu dalam menyalurkan kredit bank dibatasi oleh aturan-aturan. Pengaturan pemberian kredit di dunia perbankan untuk menjaga penyalahgunaan kewenangan yang diberikan bank dalam mengelola uang yang dititpkan masyarakat kepadanya. Penyalahgunaan kekuasaan yang dalam memberikan kredit memiliki konsekuensi antara lain diatur dalam Undang-undang perbankan yang dapat dipidana. Oleh karena itu mengetahui pengaturan pemberian kredit pada usaha perbankan memicu peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini berjudul Pengaturan Pemberian Kredit pada dunia perbankan di Indonesia
Hukum Penguasaan Tanah Garapan Di Desa Marindal Ii Patumbak Deli Serdang Sumatera Utara Dahris Siregar; Mospa Darma; Karolina Sitepu; Elyani Elyani
Jurnal Normatif Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v3i1.269

Abstract

Karena perlunya tanah untuk manusia terus meningkat, kelangkaan lahan. Tanah ini memiliki kebutuhan ekonomi, sosial, dan teknologi. Tanah tidak hanya sumber bagi kepentingan hidup manusia, tetapi juga tempat manusia hidup dan berkembang. Sebab terbatasnya tanah, nilai jual tanah meningkat karena permintaan tanah untuk fasilitas umumnya seperti hotel, rumah sakit, dan restoran serta fasilitas individu seperti rumah atau villa, dll. Setiap tahun, ada banyak sengketa tanah yang diputuskan di pengadilan atau diselesaikan secara kolektif melalui persetujuan masyarakat. Ini karena dampak besar tanah terhadap hidup masyarakat Indonesia, baik untuk tanah apakah itu pertanian atau non-pertanian, dan kebun serta perumahan. Tanah memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan rakyat Indonesia, terutama bagi peternak pedesaan, karena Indonesia adalah negara agraris. Tanah tidak hanya memberikan penghidupan bagi warga masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai tempat mereka tinggal. Kata kunci : Tanah, Komunitas, Kehidupan, Negara
Analisis yuridis tindak pidana pencemaran laut menurut Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Warsiman Warsiman; Maswita Maswita; Anjani Sipahutar; Jarnawi Hadi Saputra Tanjung
Jurnal Normatif Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v3i1.271

Abstract

Permasalahan lingkungan telah menjadi salah satu isu penting dalam dunia, dimana suatu permasalahan lingkungan yang terjadi di suatu negara telah menjadi tanggungjawab dunia internasional. Permasalahan lingkungan yang terjadi meliputi pencemaran lingkungan, degradasi sumber daya dan pemanasan global. Pencemaran lingkungan adalah salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan atau aktivitas manusia ataupun secara alami, selain pencemaran tanah dan udara, pencemarn air laut juga menjadi salah satu masalah yang banyak di hadapi oleh beberapa negara di dunia. Pencemaran laut dapat didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan atau penyebaran organisme invasive (asing) ke dalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya. Dalam sebuah kasus pencemaran, banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang dasar yang sebagian besar adalah pengurai ataupun filter feeder (menyaring air). Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia hanya memiliki undang-undang yang mengatur tentang kelautan yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014. Di dalam undang-undang tersebut digunakan untuk mengontrol dan mengawasi semua jenis kegiatan di perairan Indonesia. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Kelautan disebutkan bahwa laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk ilmiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.. Undang-undang Kelautan juga menjelaskan mengenai perlindungan lingkungan laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup khususnya di bidang kelautan sangat dibutuhkan dan memang harus diterapkan segala peraturan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dikarenakan agar terjaganya kestabilan perekonomian khususnya yang berkediaman di pesisir laut dan tentu akan terjaganya ekosistem kelautan.
Analisis Yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan pegawai notaris (studi putusan PN Karanganyar NO.36/PID.B/2021/PN.KRG) Regina Yaninta Tarigan; Alvi Syahrin; Hasim Purba; Tony Tony
Jurnal Normatif Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v3i1.272

Abstract

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum positif di Indonesia. Terdakwa VA dalam Putusan PN No.36/Pid.B/2021/PN.Krg, VA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu dan memakai surat palsu dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana surat palsu yang dimaksud adalah Surat Keterangan Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020. VA selaku pegawai notaris TA, seharusnya dapat membantu notaris TA dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya dan melakukan sesuai dengan yang diperintahkan notaris TA, akan tetapi sebaliknya Terdakwa VA justru melakukan tindakan di luar perintah notaris TA dan perbuatan Terdakwa VA yang memalsukan surat keterangan (covernote) notaris menimbulkan kerugian bagi pihak PT.BPR AMS dan Notaris TA. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, dengan metode pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan untuk kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Tanggung jawab pegawai notaris dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatan notaris berupa tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas administrasi kantor notaris, tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan akta serta notaris tanggung jawab sebagai saksi instrumentaire dalam pengesahan suatu akta notaris. Pegawai notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP, jika pegawai notaris tersebut melakukan perbuatan yang membuat surat keterangan (covernote) palsu atau memalsukan surat keterangan (covernote), yang dibuat untuk dipergunakan pegawai notaris seolah-olah surat keterangan (covernote) adalah benar dikeluarkan oleh pihak yang biasanya mengeluarkan surat tersebut yakni notaris, dimana penggunaan surat keterangan (covernote) palsu tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Putusan hakim dalam Putusan PN Karanganyar No.36/PID.B/2021/PN.KRG dapat diketahui bahwa Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa VA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” dan “memakai surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP, akan tetapi beberapa pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut dinilai tidak didasarkan pada kebenaran yuridis, fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, khususnya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP (Dakwaan Kesatu)
Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah dengan mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) (Studi Kasus: PT Coffindo dan Bank Muamalat Cabang Medan Sudirman) Yosua Putrananda Tarigan; Hasballah Thaib; Utary Maharani; Zamakhsyari Zamakhsyari
Jurnal Normatif Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v3i1.273

Abstract

Penelitian ini merupakan studi kasus antara PT.Coffindo melawan Bank Muamalat Cabang Medan Sudirman. PT. Coffindo mengagunkan barang dagangannya berupa biji kopi dan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Bank Muamalat. Bentuk akad pembiayaannya disebut “Akad Pembiayaan Murabahah”, yang dimulai pada bulan Januari 2013 s.d. 2014. Fasilitas pembiayaan murabahah yang diterima PT. Coffindo adalah sebesar Rp. 30 miliar. Permasalahan pokok dalam penelitian ini : 1) Pengaturan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah dengan mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) menurut prinsip pembiayaan syariah; dan 2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat dengan mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh debitur PT. Coffindo. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Putusan pengadilan sebagai data sekunder didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Agama Medan
Tinjauan filosofis tentang adat bersendikan syarak - syarak bersendikan kitubullah hakim dalam memutus perkara pidana diantara azas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat Irwansyah Tanjung
Jurnal Normatif Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v3i1.274

Abstract

Azas legalitas sifat dari hukum pidana kita yang menyebutkan, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan di lakukan. Dan ketentuan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang - undang Pidana. Hal demikian menjadi otoritas Kekuasaan Hakim dimana hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari ketiga Rambu - rambu diatas memerlukan kecerdasan Ruhaniah Hakim dalam proses pengambilan keputusan akhir yang seadil adilnya, oleh sebab itu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. agar tujuan penegakan keadilan sesuai dengan azas dan tujuan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang satu diantaranya adalah Nilai - nilai Kearifan Religius. Memahami Relasi Adat- Syarak-Kitubullah sebagai tinjauan yuridis oleh hakim guna menjembatani antar asas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana jenis penelitian Kepustakaan dilakukan melalui pendekatan penelitian Normatif dan filosofi hukum. Bahwa pembenaran hukum tidak dapat dilihat secara yuridis formal atas perbuatan tetapi juga mempertimbangkan sikap batin kenapa seseorang bisa melakukan tindak pidana
Perlindungan hukum konsumen dalam layanan purna jual Produk Sharp Indonesia Eka Ummi Kalsum; Ervina Sari Sipahutar; Indra Gunawan Purba
Jurnal Normatif Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v3i1.275

Abstract

Semakin tingginya permintaan pasar akan produk elektronik menuntut para pengusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayananannya dibidang pemasaran agar konsumen tertarik untuk membeli produk mereka. Layanan purna jual merupakan salah satu langkah yang mereka lakukan demi perbaikan dan peningkatan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Layanan purna jual merupakan layanan yang wajib diberikan oleh produsen kepada konsumenya, tetapi hak yang semestinya diberikan ini tidak selalu terlaksana dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa layanan purna jual yang diberikan produsen Sharp Indonesia kepada konsumen berupa pemberian garansi dan layanan service center berbasis sistem Artificial Intelligence (AI), yang dinamakan Sharp Artificial Intelligence Virtual Assistant (SALLI).
Analisis Yuridis Akta Perdamaian Perjanjian Kerjasama Penglolaan Barang Milik Negara (Perjanjian Antara Pusat Koperasi TNI Angkatan Darat Dengan PT Luwiwan Megah Perkasa) Azli Akbar Albanna; Maria Kaban; Suatiarnoto Suatiarnoto; Abd Harris
Jurnal Normatif Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v3i2.313

Abstract

The focus of this research is a case that happened between Koperasi TNI Angkatan Darat (Indonesian Army Cooperative) and PT Luwiwan Megah Perkara in connection with the management of Sriwijaya Sports Centre which fall under the category of state-owned assets. The assets stand on a state-owned land with management rights in the form of Right to Use Certificate on the name of Ministry of Defense of the Republic of Indonesia. The management of the asset was in the form of Build Operate Transfer (BOT) agreement. The Koperasi TNI Angkatan Darat (Indonesian Army Cooperative) itself is an independent legal entity and not structurally under the auspice of the Indonesian army. The main problems on this research are: 1) the legal standing of Koperasi TNI Angkatan Darat (Indonesian Army Cooperative) in entering into a management agreement of state-owned assets; and 2) Legal analysis of the claim submitted by PT Luwiwan Megah Perkasa against Koperasi TNI Angkatan Darat (Indonesian Army Cooperative). This research is normative legal research, with the nature of descriptive analysis research. The approach used is the statutory approach. The theory of agreement, theory of authority, and legal protection theory are used to analyze the main problems in this research
Kepastian Hukum dalam Penetapan Kriteria Money Politik menjelang Kampanye Pemilu 2024 Umi Khairiah; Ervina Sari Sipahutar; Irwansyah Tanjung
Jurnal Normatif Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v3i2.314

Abstract

The implementation of elections or regional elections is very vulnerable to corruption. Money politics is the origin of political corruption. Money politics is a serious problem in elections and elections in Indonesia, starting from the election of village heads, regional heads, legislative members, and the Regional Representative Council (DPD) to the President and Vice President, it is vulnerable to the practice of buying and selling votes. One recent example of allegations of money politics was the discovery of a case of giving away milk during the CFD on December 3 2023 by Vice President Gibran which according to Bawaslu was not an election violation and the case of distributing envelopes bearing the PDIP logo at a mosque in Sumenep amounting to IDR 300 thousand. Again, Bawaslu stated that it could not investigate the case in terms of violations of money politics provisions. This is because the Election Law only regulates the prohibition of money politics during the campaign period. Therefore, there needs to be a clear determination in determining the criteria for money politics. The type of research used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. There is a gap for the practice of money politics to occur in the upcoming 2024 elections due to the weakness of the regulations governing money politics. This weakness is not only in terms of material, such as if there are subjects of criminal acts who are not organizers, participants, and campaign teams who practice money politics during the campaign and quiet periods, then these perpetrators cannot be punished under the Election Law. Only election organizers, participants, and campaign teams are prohibited from engaging in money politics. Transactions giving money are sometimes not carried out by candidates directly but through intermediaries with the success team or parties who have an interest in the candidate. Legal uncertainty was also seen during the campaign period which only lasted 75 days. So if forms of money politics are carried out by candidates and their teams outside the campaign period, they are not included in the category of money politics

Page 4 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2024): 30 Juni 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics Vol. 1 No. 1 (2021)