cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
Contact Email
lustitia@umsj.ac.id
Phone
+62331-335728
Journal Mail Official
lustitia@umsj.ac.id
Editorial Address
Jl. Sriwijaya No.32, Kali Oktak, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Lex Et Lustitia
Published by Universitas Moch. Sroedji
ISSN : -     EISSN : 30645484     DOI : https://doi.org/10.70079/lel
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal publishes manuscripts of research results in Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Customary Law, Tax Law, State Financial Law, Environmental Law, Legal Politics and other sections related to contemporary issues in the field of legal science.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Tinjuan Yuridis Tentang Visum Et Repertum Dokter Dalam Menggungkap Tindak Pidana Kasus Ronald Tanur: Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 1466K/PID/2024 Iriyanto, Gatot
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tinjauan Yuridis tentang Visum et Repertum Dokter dalam Mengungkap Tindak Pidana Kasus Ronald Tanur (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 1466K/PID/2024) membahas kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis peran Visum et Repertum dalam proses pembuktian di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum, sebagai laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah, memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti surat dan/atau keterangan ahli sesuai dengan KUHAP dan Staatsblad 1937 No. 350. Dalam kasus Ronald Tanur, Mahkamah Agung menggunakan Visum et Repertum sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menghukum terdakwa, menyoroti signifikansi alat bukti ini dalam mengungkap kebenaran materil dan menentukan keadilan dalam perkara pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa Visum Et Repertum berperan krusial dalam sistem peradilan pidana sebagai alat bukti yang mendukung penegakan hukum dan pencarian kebenaran materil.
Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pengemudi dalam Memperlambat Kendaraan pada Kondisi Lalu Lintas dan Cuaca Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun Afandi, Alfan; Fatikhatul Choiriyah, Ana Laela; Karyudi , Bintang Mandala
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban pengemudi dalam memperlambat kendaraan dalam kondisi tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) butir c. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pengemudi serta pengguna jalan lainnya, terutama dalam situasi lalu lintas padat, hujan, atau terdapat genangan air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait kewajiban memperlambat kendaraan, dampak hukum bagi pengemudi yang melanggar ketentuan ini, serta implikasinya terhadap keselamatan berlalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada sanksi hukum serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dan kepatuhan dari pengemudi guna menciptakan kondisi berkendara yang aman dan tertib.
Sinkronisasi Regulasi Ekonomi Syariah Di Indonesia: Upaya Harmonisasi Antara Fiqh Muamalah Dan Hukum Nasional Yunari, Afrik; Hidayat , Freddy; Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas problematika dualisme regulasi dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia, yang muncul akibat belum maksimalnya sinkronisasi antara norma fikih muamalah dan hukum nasional. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan regulasi dari OJK, masih terdapat ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan antara substansi hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya harmonisasi regulasi ekonomi syariah harus memperhatikan prinsip maqashid syariah dan menjembatani perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam secara konstruktif, agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia.
Tanggungjawab Negara terhadap Pemenuhan Program Tabungan Perumahan Rakyat dalam Kajian Welfare State amalina, zaskiya; Karyudi, Bintang Mandala; Istikhomah, Istikhomah; Roby Anantha, Ahmad Rizal; Oktaviana, Mega Putri
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tabungan Perumahan Rakyat merupakan program jaminan sosial yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak. Pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat bertujuan sebagai perwujudan atas pembangunan nasional berupa akses kepemilikan rumah terjangkau bagi masyarakat. Meskipun realisasi penyelenggaraan program Tabungan Perumahan Rakyat secara keseluruhan dilakukan pada tahun 2027 mendatang, akan tetapi penyelenggaraan program Tabungan Perumahan Rakyat mengalami beberapa tantangan seperti kritisi dari publik terkait transparansi pengelolaan dana iuran, likuidasi harga rumah dimasa mendatang, serta kewajiban pemotongan upah sebesar 3% sebagai iuran peserta yang dinilai memberatkan. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi maupun tanggung jawab pemerintah terhadap penyelenggaraan Program Tabungan Perumahan Rakyat serta mengkaji pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyar ke dalam prinsp-prinsip welfare state. Lebih lanjut metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk menganalisa hubungan antara regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan demi mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial. Kata Kunci: Tabungan Perumahan Rakyat; Tanggung Jawab; Welfare State.
Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Kasus Pencabulan: Studi Kasus Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2018/Pn Amr Jihaduddin, Fikri
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pembuktian dalam perkara pidana pencabulan serta ketepatan putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Amurang melalui Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Amr. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) apakah prosedur pembuktian dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian pidana; dan (2) apakah putusan bebas tersebut telah tepat ditinjau dari pertimbangan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembuktian dalam perkara tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, karena alat bukti yang dihadirkan tidak mencapai jumlah minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Di sisi lain, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi dan visum et repertum, tidak saling bersesuaian dan tidak cukup kuat membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip in dubio pro reo dan ketentuan Pasal 183 KUHAP, putusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dinilai tepat secara yuridis. Penelitian ini menegaskan pentingnya ketelitian hakim dalam menilai alat bukti dan mempertimbangkan nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga wajib menggali nilai-nilai keadilan demi menjamin hak asasi terdakwa dan kepentingan korban dalam peradilan pidana.
Konsep Strict Liability dalam Tindak Pidana Kelalaian di Sektor Konstruksi Tunggala Putra, Yudha Bagus; Tarigan, Frandy Risona; Derka, Icha Tatrisya
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan konsep strict liability dalam tindak pidana kelalaian di sektor konstruksi Indonesia. Peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur menghadirkan risiko keselamatan yang signifikan bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Namun, penegakan hukum pidana terhadap pelaku kelalaian di sektor konstruksi masih terkendala pembuktian unsur kesalahan (schuld), sehingga sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Konsep strict liability dapat menjadi alternatif pertanggungjawaban pidana tanpa mensyaratkan pembuktian kesalahan, cukup dengan menunjukkan akibat berbahaya yang terjadi dari kegiatan konstruksi. Pendekatan ini dinilai lebih selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum, karena memberi akses perlindungan yang lebih cepat dan efektif bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, serta studi kasus kecelakaan konstruksi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strict liability di sektor konstruksi belum diakomodasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, sehingga perlu reformasi regulasi yang mengatur strict liability secara jelas agar perlindungan hukum terhadap korban dapat terwujud optimal.
Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Ppatk Dalam Deteksi Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Mata Uang Kripto Prasetyo, Andie; Fahamsyah , Ermanto; Tanuwijaya , Fanny
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat mendorong transformasi sistem keuangan global, termasuk munculnya mata uang kripto sebagai instrumen transaksi modern yang bersifat anonim, desentralistik, dan sulit dilacak. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terutama karena celah regulasi dan keterbatasan kewenangan lembaga pengawas seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Meskipun aset kripto telah diakui sebagai komoditas di Indonesia, penyalahgunaannya dalam aktivitas ilegal seperti pendanaan terorisme, perdagangan narkoba, dan korupsi semakin marak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perluasan kewenangan PPATK dalam menghadapi kompleksitas pencucian uang berbasis teknologi, serta menganalisis kebutuhan regulasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko guna memperkuat sistem deteksi dini, pemantauan transaksi mencurigakan, dan koordinasi internasional. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat posisi hukum PPATK sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dari ancaman kejahatan siber dan pencucian uang berbasis aset kripto.
Paradoks Legalitas Terhadap Pemblokiran Rekening Dan Batas Kekuasaan Negara Fajar Rezki, Moch. Gufron; Dwi Miarsa, Fajar Rachmad
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradoks legalitas dalam praktik pemblokiran rekening oleh negara, suatu isu yang berada di persimpangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas legalitas, sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum modern, menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, pemblokiran rekening kerap dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan awal tanpa putusan pengadilan, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan pribadi dan kebebasan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah norma hukum positif, teori kekuasaan negara, serta instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemblokiran rekening memiliki landasan hukum, tindakan tersebut sering kali rawan melampaui prinsip praduga tak bersalah dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Paradoks muncul ketika hukum yang seharusnya menjadi pembatas kekuasaan justru memberi peluang bagi ekspansi negara ke ranah privat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol yudisial yang efektif, batas waktu pemblokiran, serta prosedur yang transparan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam mencegah kejahatan keuangan dan perlindungan hak individu. Dengan menempatkan asas legalitas bukan hanya sebagai aturan formal, melainkan sebagai prinsip keadilan substantif, negara dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara.
Efektivitas Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Nur, Muhammad Alief; Wulandari, Rahma Kuvita; Qoilun, Nur
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian penyelesaian bisnis di Indonesia dengan fokus pada dua unsur utama, yaitu peran lembaga arbitrase dalam memberikan proses penyelesaian yang cepat, efisien, dan rahasia, serta efektivitas pelaksanaan penyelesaian arbitrase dalam praktik. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis yang menimbulkan kebutuhan akan penyelesaian alternatif di pengadilan eksternal. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris, penelitian ini menganalisis keunggulan arbitrase dibandingkan proses litigasi, termasuk permulaan pemilihan arbiter, kerahasiaan sidang, dan karakter putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, efektivitas arbitrase ternyata masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama dalam proses eksekusi eksekusi dan mekanisme penghentian sebagaimana diatur dalam Pasal 70–73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pembatalan diperlukan sebagai kontrol negara terhadap potensi ketidakadilan, namun juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan keunggulan signifikan, penguatan regulasi, peningkatan kualitas arbiter, serta konsistensi pengadilan dalam eksekusi dan pembatalan putusan sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penyelesaian bisnis melalui arbitrase di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kasus Deforestasi Di Kawasan Sumatera Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Good Governance Roby Ananta, Ahmad Rizal; Tri Ahmadi, Rere Elsinta; Da Costa, Aprelia Veronica; Bachtiar, Riyan
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deforestasi yang terus meningkat di Sumatera menunjukkan belum optimalnyapenerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai pertanggungjawaban pemerintahsebagai penyelenggara administrasi negara. Penelitian ini penting dilakukan untukmenilai sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan ekologisyang muncul akibat lemahnya pengawasan, ketidaktepatan prosedur perizinan, sertaberbagai bentuk maladministrasi yang terjadi pada sektor kehutanan. Denganmenggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis normatifterhadap kerangka hukum kehutanan dan hukum administrasi negara dengan kajianempiris mengenai kondisi sosial-ekologis di Sumatera. Hasil kajian menunjukkanbahwa ketidakharmonisan regulasi, rendahnya transparansi, tidak efektifnyamekanisme pengawasan, serta minimnya partisipasi publik menjadi faktor yang memperburuk kerusakan hutan. Pemerintah juga dinilai belum secara penuhmelaksanakan kewajiban konstitusional dalam menjamin lingkungan hidup yang baikdan sehat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan indikasi adanyapenyimpangan kewenangan dan kelalaian administratif yang berpotensidikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secaramenyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas, peningkatanefektivitas pengawasan, serta perluasan partisipasi masyarakat. Upaya ini diperlukanagar kebijakan dan praktik administrasi publik selaras dengan prinsip-prinsip good governance serta mampu menjamin keberlanjutan lingkungan di Sumatera.

Page 2 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): Desember Vol. 2 No. 1 (2025): JUNI Vol. 1 No. 2 (2024): Desember Vol. 1 No. 1 (2024): Juni