cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hajairin
Contact Email
hajairinbima91@gmail.com
Phone
+6285237644315
Journal Mail Official
fundamental.ejournal@umbima.ac.id
Editorial Address
Jl. Anggrek No.16. Ranggo. Kelurahan. Na'e. Kota Bima-NTB
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bima
ISSN : 19789076     EISSN : 27745872     DOI : https://doi.org/10.34304/jf.v13i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Fundamental Universitas Muhammadiyah Bima ini merupakan bagian yang memuat standar dalam penulisan jurnal, Jurnal fundamental dapat dijadikan wadah menulis untuk terbitan berkala atau dua kali dalam satu Tahun, yaitu pada Bulan Januari-Juni dan Juli-Desember setiap tahunnya. Tidak saja dosen di Universitas Muhammadiyah Bima, tetapi Juga Dosen-Dosen di Perguruan Tinggi lainnya yang mempunyai hasil penelitian, analisis putusan maupun kajian ilmiah konseptual dari akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum di seluruh Indonesia seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, dan Hukum Acara, Hukum Islam dan lainya. Aspirasi wawasan Regional, Nasional maupun Internasional terwadahi dalam karya orisinal yang mendasar namun memiliki unsur kebaruan dalam penulisan sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil penalaran sistematis, relevan dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan ilmiah bidang hukum yang ditekuni.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 127 Documents
 9   10   11   12   13 
Pertanggungjawaban Pidana Streamer TikTok atas Tayangan yang Tidak Dipahami Bermuatan Perjudian Lasmono, Raka Putra Ade
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.449

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi streamer TikTok yang menayangkan nama akun bermuatan perjudian tanpa memahami bahwa unsur tersebut merupakan bentuk promosi aktivitas ilegal. Kajian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta asas kesalahan yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan literatur akademik yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemunculan otomatis nama akun yang identik dengan situs judi tetap dapat memenuhi unsur perbuatan “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik bermuatan perjudian, sepanjang tayangan tersebut terbuka untuk publik. Unsur kesalahan ditentukan melalui penilaian atas kemampuan streamer mengendalikan fitur siaran langsung serta tingkat kewajaran untuk mengenali risiko penyalahgunaan identitas akun. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila ditemukan kealpaan atau kesengajaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum positif.
Penegakan Hukum Pajak terhadap Tax Avoidance oleh Korporasi Multinasional: Studi Kasus Tax Avoidance PT CCI Ibrahim, Akilah Putri; Andita Amelia; Fathia Aisya Zahra; Zaky, Muhammad Arsya
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.455

Abstract

Penghindaran pajak adalah salah satu tantangan utama dalam sistem pajak modern, terutama di tengah meningkatnya aktivitas perusahaan multinasional yang beroperasi lintas yurisdiksi. Praktik ini dilakukan melalui perencanaan pajak agresif dengan memanfaatkan celah hukum yang secara formal tidak melanggar peraturan, tetapi secara substansial berpotensi menggerogoti basis pajak negara dan bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penghindaran pajak dan menilai efektivitas penegakan hukum pajak di Indonesia melalui studi kasus sengketa pajak antara PT Coca-Cola Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi literatur yang mencakup peraturan pajak, doktrin hukum pajak, dan putusan Pengadilan Pajak serta Mahkamah Agung terkait kasus PT Coca-Cola Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional sering dilakukan melalui alokasi biaya antar grup yang tidak mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya, khususnya dalam konteks biaya promosi dan periklanan. Penegakan hukum pajak dalam kasus PT Coca-Cola Indonesia menunjukkan penerapan prinsip substansi di atas bentuk dan prinsip arm's length sebagai instrumen penting untuk menembus formalitas transaksi. Keputusan pengadilan yang menguatkan koreksi fiskal Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa hukum pajak Indonesia mulai bergerak menuju keadilan substantif, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal kompleksitas pembuktian dan lamanya proses penyelesaian sengketa. Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Sengketa Pajak
Konflik Pengambilalihan Secara Paksa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Poco Leok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur Darmono, Kris
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.457

Abstract

Konflik pengambilalihan tanah ulayat masyarakat adat Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, muncul seiring dengan penetapan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5–6 sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini dilaksanakan tanpa adanya pelepasan hak atas tanah ulayat dan tanpa penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), sehingga memicu penolakan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat adat Poco Leok dalam proyek PSN serta mengkaji kualifikasi hukum atas tindakan pengambilalihan tanah adat yang dilakukan oleh negara dan PT PLN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan prinsip hukum yang relevan, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen perizinan berupa Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi, Izin Panas Bumi, Penetapan Lokasi, dan status PSN tidak dapat dijadikan dasar penguasaan yang sah atas tanah ulayat karena tidak menghapus hak asal-usul masyarakat adat. Pengambilalihan tanah ulayat tanpa persetujuan adat dan tanpa FPIC dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak konstitusional masyarakat adat dan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan pengakuan formal masyarakat adat melalui peraturan daerah, penerapan FPIC sebagai syarat wajib dalam proyek berbasis lahan, peninjauan ulang regulasi PSN, serta penyelesaian konflik yang berbasis keadilan dan pemulihan hak ulayat
Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Event Organizer dengan Pengelola Klub Malam dalam Perspektif KUHPerdata Al Fayyadh, Yasser
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.460

Abstract

Cooperation agreements between event organizers and nightclub venues are contractual relationships used in nightlife events, often leading to legal issues regarding rights, obligations, and risk allocation. This study analyzes such agreements under the Indonesian Civil Code, evidencing their legal validity if they comply with contract requirements. It identifies weaknesses in contractual clauses related to liability, force majeure, and dispute resolution. Recommendations include creating clear, balanced agreements based on good faith and establishing standardized contracts to enhance legal certainty and protection for both parties.
Tinjauan Yuridis PHK Sepihak Berdasarkan HAM: Kajian Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk Sabillilah, Arfan Yanayir Akbar; Sugiyanto; Putra, Muhammad Juhaidi; Nur, Ahmad Ghozali Mulia; Rohaini
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.461

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak adalah manifestasi relasi kuasa timpang yang mengancam hak asasi manusia (HAM) pekerja. Hak konstitusional atas pekerjaan dan perlakuan adil sering terdegradasi oleh praktik sewenang-wenang pemberi kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis kritis perlindungan hukum pekerja dalam PHK sepihak dari perspektif HAM, serta mengevaluasi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk. Metode penelitian ini yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan diskrepansi serius antara jaminan perlindungan de jure dan realitas de facto. Perjanjian kerja sering gagal melindungi pekerja akibat ketidaksetaraan posisi tawar, menjadikan kebebasan berkontrak semu. PHK sepihak yang mengabaikan prosedur ultimum remedium tidak hanya cacat yuridis, tetapi juga mencederai martabat kemanusiaan (human dignity). Dalam Putusan 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, ditemukan hakim cenderung terjebak pada formalisme hukum dan mengabaikan keadilan substantif. Pertimbangan hakim gagal mengintegrasikan kewajiban positif negara (positive obligation) untuk melindungi HAM pekerja dari pelanggaran oleh korporasi. Pergeseran regulasi pasca-UU Cipta Kerja yang mengedepankan fleksibilitas pasar juga teridentifikasi memperburuk kerentanan pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum ketenagakerjaan memerlukan reorientasi paradigmatik. Diperlukan judicial activism dari hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk menafsirkan hukum secara progresif, memastikan HAM menjadi benteng terakhir bagi pekerja dalam memperoleh keadilan.
Hak Tanggungan: Kunci Perlindungan Hukum bagi Kreditur dan Debitur Nur'Aida, Sanabila Adha; Sumiati
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.463

Abstract

Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang melibatkan agunan berupa hak atas tanah. Keberadaan Hak Tanggungan memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam praktik perjanjian kredit, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama terkait eksekusi dan pengalihan piutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Hak Tanggungan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta kajian akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Tanggungan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur melalui kedudukan preferen dan kemudahan eksekusi. Di sisi lain, Hak Tanggungan juga memberikan perlindungan bagi debitur melalui pengaturan prosedur eksekusi, pengalihan piutang, serta penerapan prinsip proporsionalitas guna menjaga keseimbangan kepentingan para pihak.
Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Putri Erlambang, Amelya Yuniar
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.478

Abstract

Pemenuhan hak pekerja perempuan merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia di bidang ketenagakerjaan. Perempuan memiliki kondisi biologis dan peran reproduktif yang membutuhkan perlindungan khusus agar tidak menimbulkan ketimpangan dan diskriminasi dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemenuhan hak pekerja perempuan, bentuk perlindungan hak-hak khusus pekerja perempuan, serta implementasi dan penegakan sanksi atas pelanggaran hak tersebut dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hak pekerja perempuan telah diatur secara komprehensif dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta peraturan terkait lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, terutama terkait lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pengusaha yang melanggar hak pekerja perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan komitmen semua pihak untuk memastikan terpenuhinya hak pekerja perempuan secara adil dan berkelanjutan.

Page 13 of 13 | Total Record : 127

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue