cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hajairin
Contact Email
hajairinbima91@gmail.com
Phone
+6285237644315
Journal Mail Official
fundamental.ejournal@umbima.ac.id
Editorial Address
Jl. Anggrek No.16. Ranggo. Kelurahan. Na'e. Kota Bima-NTB
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bima
ISSN : 19789076     EISSN : 27745872     DOI : https://doi.org/10.34304/jf.v13i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Fundamental Universitas Muhammadiyah Bima ini merupakan bagian yang memuat standar dalam penulisan jurnal, Jurnal fundamental dapat dijadikan wadah menulis untuk terbitan berkala atau dua kali dalam satu Tahun, yaitu pada Bulan Januari-Juni dan Juli-Desember setiap tahunnya. Tidak saja dosen di Universitas Muhammadiyah Bima, tetapi Juga Dosen-Dosen di Perguruan Tinggi lainnya yang mempunyai hasil penelitian, analisis putusan maupun kajian ilmiah konseptual dari akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum di seluruh Indonesia seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, dan Hukum Acara, Hukum Islam dan lainya. Aspirasi wawasan Regional, Nasional maupun Internasional terwadahi dalam karya orisinal yang mendasar namun memiliki unsur kebaruan dalam penulisan sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil penalaran sistematis, relevan dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan ilmiah bidang hukum yang ditekuni.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 118 Documents
 8   9   10   11   12 
Pembentukan Holding Company Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pada PT Mining Industry Indonesia (Mind ID): Establishment of Holding Company of State-Owned Enterprises at PT Mining Industry Indonesia (Mind ID) Razikin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.315

Abstract

Pembentukan Holding Company Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2017 tentang Holding BUMN Pertambangan merupakan pelakasana dan berdasar pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Namun sampai saat ini pembentukan Holding Company BUMN tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang tersendiri, akan tetapi sebatas Peraturan Menteri. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pengaturan konsep Holding Company masih sangat terbatas dan belum secara khusus mengatur mengenai konsep dari Holding Company. Dengan begitu, diharapkan praktek monopoli yang tidak akan terjadi serta mampu membentuk Holding Company BUMN yang membawa pengaruh positif pada pendapatan negara dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Holding Company Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Mining Industry Indonesia (MIND ID) dalam meningkatkan Ekonomi Nasional dapat dilihat bahwa Pada akhir tahun 2022, Perusahaan mencatat laba bersih Rp22,5 triliun, lebih tinggi dari target RKAP 2022, meski demikian masih dianggap belum berjalan maksimal kerna menaungi beberapa perusahaan besar seperti PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk.
Penguatan Etika Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia: Strengthening the Ethics of State Administrators as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia Wahyudinsyah; Harmoko; Gufran; Adnan; Nasrullah; Ahmad
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.321

Abstract

Pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, dan bahkan sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Permasalahan korupsi ini adalah kurangnya etika, integritas penyelenggara negara dan kode etik, belum dijadikan sebagai instrument pengontrol perilaku para pejabat dan penyelenggara negara. Oleh karena itu, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh etika terhadap budaya anti korupsi dan menemukan Langkah penguatan etika sebagai Upaya untuk pencegahan korupsi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan-perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian adalah etika (kode etik) sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penyelenggara negara, bila etikanya bagus, maka korupsi bisa di hindari begitu juga sebaliknya. Faktanya kode etik sudah terbentuk hampir disetiap sektor kekuasaan negara. Akan tetapi, etika penyelenggara negara masih ditemukan berbagai kelemahan, olehkarenaya perlu dilakukan penguatan sebagai Upaya untuk mencegah korupsi di Indonesia.
Kewenangan Notaris yang Dinyatakan Pailit Terhadap Keberlakuan Akta yang Telah Dibuat Sayarina, Anitya Arwa; Badriyah, Siti Malikhatun
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i1.304

Abstract

Penerapan Metode Scientific Crime Investigation Pada tindak pidana Pembunuhan Apriliani, Kholilah; Zuhir, Mada Apriandi; Yuningsih, Henny
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i1.308

Abstract

Penelitian menganalisis Penerapan Metode Scientific Crime Investigation pada Tindak Pidana Pembunuhan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ilmu pengetahuan melalui metode Scientific Crime Investigation (SCI) adalah sebagai terobosan dalam proses pembuktian dalam penanganan tindak pidana. Perbedaan pembuktian secara ilmiah dengan pembuktian secara langsung terhadap tersangka ataupun saksi, yang mana saksi itu manusia, cenderung memberikan keterangan palsu, berbeda dengan pemeriksaan secara Scientific Crime Investigation (SCI) yang berbasis ilmu pengetahuan Pembuktian perkara pidana secara Scientific Crime Investigation (SCI) tidak lepas dari bantuan pihak Laboratorium Forensik yang menjadi tempat pengecekan barang bukti menggunakan ilmu pengetahuan. Serta, terdapat Kendala belum adanya Produk UU terkait Metode SCI,Penyidik yang kurangnya Pengalaman, sarana dan Prasarana tidak memiliki pemeriksaan pengujian tes DNA dan keluarga korban yang tidak mengizinkan dilakukannya autopsi.
Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Rizka; Dimas Aji Novianto
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i1.329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dilatarbelakangi oleh ditetapkannya UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dibahas adalah: 1. Dasar hukum yang mengatur terkait beredarnya obat tradisional illegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) 2. Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran obat tradisional Ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Metode penelitian ini bersifat yuridis-normatif sehingga penelitian hukum normatif dapat mempergunakan hukum sebagai satu-satunya pedoman untuk menilai benar tidaknya suatu peristiwa. Penelitian ini menghasilkan: 1. Substansi peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai pengawasan dan sanksi yang diberikan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung BKO. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan pengusaha yang bersangkutan dengan menggunakan bukti akurat. 2. Pemerintah memiliki peran besar terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung BKO. Di Indonesia masih terdapat kasus penggunakan BKO pada obat tradisional yang membuktikan bahwa penegakan hukum dengan ancaman penjara dan denda kurang memberi efek jera kepada pelaku usaha.
Praperadilan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Yang Menjadi Sorotan Publik Sukardiawan, I Wayan; Syamsuddin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i1.356

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan praperadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada peranannya dalam melindungi hak-hak individu dan mengontrol kebijakan hukum pidana yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang melibatkan analisis terhadap putusan-putusan praperadilan yang menjadi sorotan publik, serta literatur terkait dengan hukum acara pidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun praperadilan memiliki peran penting dalam mengawasi prosedur penangkapan, penahanan, dan penyidikan, praperadilan sering terbatas pada pengujian aspek formil, tanpa mempertimbangkan substansi hak asasi manusia yang lebih luas. Hal ini mengarah pada ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil keputusan praperadilan yang sering kali dipengaruhi oleh faktor politik. Penelitian ini merekomendasikan perluasan kewenangan praperadilan untuk menguji aspek substansial, reformasi prosedur, peningkatan transparansi, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan praperadilan lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia dan keadilan substantif.
Konstruksi Etika Islam Sebagai Aktualisasi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Kehidupan Bernegara Iksan; Mardiah, Nurul Izati; Munir
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i1.402

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkonstruksi etika islam sebagai sebagai basis etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai aktualisasi nilai Pancasila khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam sebagai agama yang paripurna yang tidak hanya mengatur soal hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan antara sesama, termasuk hubungan manusia dalam bernegara. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa meski terjadi dialektika yang cukup tajam antara islam dengan Pancasila namun keberterimaan Pancasila sebagai dasar negara sudah sangat bagus dan Pancasila sangat bersesuaian dengan ajaran agama islam selama bukan yang berkaitan dengan aspek aqidah, karena Pancasila adalah implementasi dari ajaran islam terakhir yaitu akhlak/muamalah. Kedua, bahwa dalam konteks bernegara aktualisasi nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama ketuhanan yang maha esa, yang berbasis pada nilai-nilai etika keislaman merupakan perpanjangan tangan dari hablu minannas. Konteks hablu minannas dalam pemahaman etika islam artinya berbuat baik tidak hanya ditujukan untuk sesama agama tetapi untuk semua ummat beragama demi mewujudkan visi kebangsaan dan kenegaraan. Oleh sebab itu, berislam dan bernegara bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan karena agama islam adalah agama universal yang mengatur semua aspek kehidupan termasuk etika bernegara sebagai satu nilai yang bisa memberikan kedamaian dan ketentraman sehingga terwujud negara yang multireligius.
Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Perspektif Konstitusi Indonesia Syamil, Muhammad Irsyad; Fatammubina, Rohendra
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i1.403

Abstract

Sistem pemilu proporsional terbuka telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004 sebagai bagian dari agenda reformasi untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi langsung. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk memilih langsung calon legislatif, sehingga meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Secara hukum, sistem ini diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan telah mendapatkan legitimasi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Kajian ini menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945, seperti pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam implementasinya, sistem ini menghadapi tantangan serius seperti dominasi modal politik, praktik politik uang, serta lemahnya kontrol ideologis partai politik. Meskipun secara normatif sistem ini telah memenuhi asas konstitusional, diperlukan penguatan terhadap regulasi kampanye, transparansi dana politik, serta reformasi internal partai dan pendidikan politik agar sistem ini benar-benar menjadi instrumen demokrasi yang substantif. Kata Kunci: Pemilu, demokrasi, reformasi
Pengaturan “Buatulo Toulongo” Pada Sistem Hukum Tata Negara Adat Gorontalo Moonti, Roy Marthen; Akili, Rustam Hs.; Lukman, Lutfiana
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i1.291

Abstract

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan “Buatulo Toulongo” Pada Sistem Hukum Tata Negara Adat Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis empiris atau sosio-legal reseach yaitu penelitian lapangan yang terjadi dalam kelompok masyarakat yakni lembaga adat dan pemerintah. Pengaturan/konsep “buatulo toulongo” merupakan bentuk, model penyelenggaraan hukum tata negara adat kerajaan (“pohala-pohala”) di Gorontalo, sebelum abad ke-14 terbentuk dua lembaga yang dikenal dengan “buatulo dulongo”, pengaruh masuknya agama Islam di Gorontalo mempengaruhi pengaturan lembaga-lembaga kerajaan menjadi “Buatulo Toulongo” yaitu “Buatulo Bubato bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan, “buatulo bala” melaksanakan urusan pertahanan dan keamanan kerajaan dan “Buatulo Syara’a” bertanggunjawab mengurus agama. Masyarakat etnik Gorontalo taat dan patuh terhadap bentuk dan model pengaturan ini walaupun belum dibuat dalam bentuk aturan secara tertulis. Saat ini sudah dibuatkan aturan tertulis dalam bentuk surat keputusan bupati, camat dan keputusan kepala desa.
Aspek Geopolitik dan Geostrategi Pemindahan Ibu Kota Negara Akili, Rustam Hs; Moonti, Roy Marthen; Ali, Asfariyani
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i1.292

Abstract

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui aspek geopolitik dan geostrategi pemidahan ibu kota negara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan sebagai suatu peneilitian dasar guna menemukenali bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau masalah tertentu yakni berhubungan dengan masalah hukum. Pertimbangan geopolitik dan geostrategis juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara didasarkan pada penyelidikan yang menyeluruh. Sebenarnya, geopolitik adalah bidang keilmuan yang melihat sistem politik yang terikat pada tempat Anda berada. Akibatnya, geopolitik juga dapat dipahami sebagai sistem politik atau regulasi berupa kebijakan dan strategi nasional yang dipengaruhi oleh letak suatu negara. Setiap negara, termasuk Indonesia, mengharapkan Urusan Internasional untuk memutuskan kerangka perbaikan politik publik, yang bergantung pada situasi dan kondisi geologis dalam mencapai tujuan negara. Akibatnya, geografi kepulauan Indonesia dikenal sebagai Wawasan Nusantara.

Page 11 of 12 | Total Record : 118

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue