cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hajairin
Contact Email
hajairinbima91@gmail.com
Phone
+6285237644315
Journal Mail Official
fundamental.ejournal@umbima.ac.id
Editorial Address
Jl. Anggrek No.16. Ranggo. Kelurahan. Na'e. Kota Bima-NTB
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bima
ISSN : 19789076     EISSN : 27745872     DOI : https://doi.org/10.34304/jf.v13i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Fundamental Universitas Muhammadiyah Bima ini merupakan bagian yang memuat standar dalam penulisan jurnal, Jurnal fundamental dapat dijadikan wadah menulis untuk terbitan berkala atau dua kali dalam satu Tahun, yaitu pada Bulan Januari-Juni dan Juli-Desember setiap tahunnya. Tidak saja dosen di Universitas Muhammadiyah Bima, tetapi Juga Dosen-Dosen di Perguruan Tinggi lainnya yang mempunyai hasil penelitian, analisis putusan maupun kajian ilmiah konseptual dari akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum di seluruh Indonesia seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, dan Hukum Acara, Hukum Islam dan lainya. Aspirasi wawasan Regional, Nasional maupun Internasional terwadahi dalam karya orisinal yang mendasar namun memiliki unsur kebaruan dalam penulisan sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil penalaran sistematis, relevan dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan ilmiah bidang hukum yang ditekuni.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 118 Documents
 7   8   9   10   11 
Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara di Bidang Kesehatan Muhammad Emil Kesuma; Iza Rumesten RS; Suci Flambonita
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.250

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara melalui BPJS Kesehatan, namun bagi manusia gerobak belum dapat merasakan pelayanan dikarenakan ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi, tentunya hal ini bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Tujuan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pengaturan hak konstitusional warga negara di bidang kesehatan khususnya manusia gerobak. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Normatif di dukung dengan Data Empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik. Hasil Penelitian diperoleh kesimpulan Pengaturan mengenai manusia gerobak di bidang kesehatan belum diatur secara khusus, aturan yang ada belum mampu menjamin manusia gerobak untuk memperoleh jaminan kesehatan. Saran dari penulis untuk pemerintah agar membuat aturan yang mempermudah akses kesehatan bagi warga negara seperti KTP yang bisa dijadikan untuk akses berobat di seluruh wilayah Indonesia
Pelaksanaan Pelayanan Publik Akibat Kepala Daerah Berhalangan Tetap Pratama, Doski Aditia Pratama; Iza Rumesten RS; Suci Flambonita
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.253

Abstract

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan tindakan pelayan yang penting untuk selalu dilaksanakan kepada masyarakat walaupun dengan keadaan kepala daerah yang berhalangan tetap yang mengakibatkan adanya kekosongan jabatan kepala daerah. Adapun permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini yaitu mengenai kewenangan kepala daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah dan bagaimana solusi yang diperlukan apabila terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah akibat berhalangan tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan kepala daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta pengunaan diskresi diharapkan menjadi solusi yang diperlukan apabila kepala daerah berhalangan tetap dan penunjukan penjabat sementara memiliki keterbatasan kewenangan.
Legal Analysis of Represive Actions of The Polri in Facing Demonstrations in The City of Bima Irawansah, Didik; Ridwan; Kasmar; Muhammad Amin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.264

Abstract

Repressive actions against demonstrators have become hot news among the public. This action is considered a form of violence against demonstrators and is considered not in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) in security and order. This article aims first, to describe the form of repressive police action against demonstrations in Bima City secondly, describing the Authority of the Indonesian National Police in Handling Demonstrations. Empirical Legal Research Methods, socio-legal approach, data collection through interviews and documentation and drawing narrative conclusions. The results of the research show: Security measures taken by the Bima City Police were found in several demonstrations which were deemed to disrupt security or public order with various procedures and standards regulated according to statutory regulations. public, destruction of facilities, throwing stones and/or disturbing other public order security, however the actions taken by the police are measurable and standardized while in terms of regulations, this form of security and order action refers to the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2012 and National Police Regulation Number 16 of 2006 concerning Crowd Control.
Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi Hajairin; Ilham; Aman Ma'arij; Sanusi, Gufran
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.265

Abstract

Pedoman pemidanaan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan upaya untuk membatasi kebebasan hakim. Padahal dalam tindak pidana khusus, telah menganut ancaman pidana minimum dan maksimum, sedangkan dalam tindak pidana umum didominasi oleh system ancaman pidana maksimum. Konstruksi pemidanaan diatas, menunjukan bahwa hakim memiliki kekuasaan dan kebebasan asal tidak berada diluar konsep pemidanaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu yaitu metode doctrinal untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan beberapa pendekatan pertama Pendekatan Perundang-Undangan. Kedua Pendekatan historis, Ketiga Pendekatan perbandingan. Temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama bahwa Pedoman Pemidanaan Hakim Dalam Sudut Pandang Kebebasan Hakim, menjadi tidak relevan, sebab hakim di kerangkeng melalui pedoman pemidanaan. Meskipun gagasan pedoman pemidanaan yang dikembangkan secara proporsional diharapkan dapat membantu hakim dalam menentukan lamanya dan beratnya hukuman yang tepat. Implikasinya dari segi kepastian hukum, pedoman ini masih berfungsi karena masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap pedoman pemidanaan, namun sulit mewujudkan keadilan. Kedua Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi dapat dipahami bahwa persidangan dipengadilan merupakan akhir dari proses penegakan hukum, artinya dia tidaklah berdiri sendiri, tetapi terintegrasi sampai pada putusan pengadilan. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan menghendaki pertimbangan hakim dibatasi dalam menjatuhkan putusan, oleh karena ancama pidana kita menganut batasan maksimum dan minimum dalam tindak pidana khusus dan batasan maksimum pada tindak pidana umum, meski demikian kebebasan hakim merupakan eksplorasi dari kekuasaan kehakiman.
Kolonisasi Lifeworld: Telaah Teori Kritis Jürgen Habermas atas Kerusakan Lingkungan di Bima Nusa Tenggara Barat Ardiansyah, Irfan; Hardinandar, Fajrin; Ridwan; Firmanto, Taufik
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis penyebab kerusakan lingkungan dengan menggunakan kacamata teori kritis Jürgen Habermas dan hubungan kolonisasi lifeworld oleh sistem dengan transformasi ekonomi politik yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Kabupaten Bima. Metode penelitian menggunakan pendekatan filosofis dan normatif-empiris. Temuan kami menunjukkan bahwa, kerusakan lingkungan disebabkan upaya pemerintah meningkatkan produksi pertanian, khususnya jagung. Program PUAP, PNPM, UPSUS, GRATIEKS mendorong perluasan lahan, mengakibatkan perambahan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan (PBPH) dibuat untuk memberikan batasan terhadap pemanfaatan hutan, namun secara paradoksal memungkinkan perambahan hutan untuk proyek strategis Nasional dan pemulihan ekonomi. Akhirnya, kami menemukan korespondensi yang kuat antara Teori Habermas, di mana sistem kapitalistik-libertarian telah mengkolonisasi dunia kehidupan (lifeworld) masyarakat Kabupaten Bima untuk merambah hutan dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Dispensasi Kawin dan Tingginya Angka Perceraian di Bima Pasca Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Ridwan; Irawansah, Didik; Ilham; Wulandari, Ainun; Khulqiyah, Husnul; Maulana, M. Rizky; Heryanto, Anas; Mustiawan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.273

Abstract

Masalah: Pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya. Akhirnya pemerintah pada oktober 2019 telah mengesahkan Undang-undang No 16 tahun 2019 yang isinya membahas tentang perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hasil revisinya memuat sepakat mengganti batas usia minimal perempuan dan laki laki menikah menjadi 19 tahun. Oleh karena itu, Tujuan penelitian ini: pertama, untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pernikahan dini berdasarkan Per UU di Indonesia (Menurut KUHPerdata dan UU Perkawinan 01/1974); kedua, untuk mendeskripsikan presentase tingginya angka pernikahan dini dan perceraian di Kota Bima. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian Non Doktrinal (empiris) pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual perundang-undangan dan sosiolegal, jenis data yang digunakan data primer berbasis wawancara, dokumentasi, dan observasi dan dipadukan berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang relevan berdasarkan objek yang diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semistruktur yang artinya wawancara mendalam berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis perspektif, dan penarikan kesimpulan deduktif ke induktif. Hasil penelitian: Dalam data permohonan Dispensasi nikah yang kami dapatkan lima tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2023, yang dimana pada tahun 2019 terdapat sejumlah 93 permohonan Dispensasi Nikah, tahun 2020 sebanyak 240 permohonan Dispensasi, tahun 2021 sebanyak 230 permohonan dispensasi, tahun 2022 sebanyak 268 permohonan dispensasi, dan tahun terakhir yaitu 2023 sebanyak 302 permohonan dispensasi. Faktor utama yang mendominasi tinggi angka permohonan dispensasi kawin pada tahun 2023 ini adalah Hamil diluar nikah.
Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pasien: The Use of Electronic Medical Records in Realizing Legal Protection of Patient Personal Data Security Saputra, Tri Eka
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.276

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi peran rekam medis elektronik dalam upaya mewujudkankan perlindungan hukum mengenai keamanan data pribadi pasien. Unsur yang ada didalam rekam medis elektronik berupa data pribadi milik pasien yang sangat rentan atas penyalahgunaan data pribadi berbasis elektronik sehingga memerlukan kajian hukum untuk menjawab persoalan tersebut. Batasan dalam artikel ini adalah penggunaan rekam medis elektronik serta konseptual pemberian perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pasien dalam penggunaan rekam medis elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan rekam medis elektronik saat ini wajib diterapkan oleh pemberi fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis. Pemberian perlindungan hukumnya tetap memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam penerapan ketentuan ini tidak dapat dilepaskan dari pemberlakukan pertanggung jawaban oleh pihak pemberi fasilitas pelayanan kesehatan ketika terjadi penyalahgunaan data rekam medik elektronik.
Keabsahan dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam: Validity and Legal Consequences of Marriage Agreements According to Compilation of Islamic Law Harisman; Tanjung, Dhiauddin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.277

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak dilarang dalam hukum Islam. Tapi dalam prakteknya perjanjian perkawina sering dipertanyaan dan bahkan sering diperdebatkan pula mengenai keabsahan dan akibat hukum keberlakuannya ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu dilakukanlah penelitian hukum dengan pendekatan hukum normatif melalui pengkajian pada ketentuan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam.dan termasuk pula dari berbagai literatur terkaitan dengan pembahasan ini. Bahan yang dipakai pada penelitian normatif ini ialah bahan sekunder yang bersumber pada kepustakaan. Dikumpulkannya bahan kepustakaan lalu kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya dideskriptifkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapatlah diuraikan bahwa keabsahan perjanjian perkawina didasarkan pada terpenuhinya syarat formal sebagaimana telah ditetapkan dalam KHI. Adapun yang menjadi syarat formal perjanjian perkawinan, yaitu: pembuatannya harus ditulis, didaftarkan serta harus mendapatkan pengesahan dari Pegawai Pencatatan Nikah, dan apa yang diperjanjikan dilarang berlawanan dengan ketentuan hukum, agama, dan susila. Begitu pula dengan maksud untuk melakukan pencabutan perjanjian perkawinan dianggap sah setelah didaftarkan pada Kantor Pegawai Pencatatan Nikah. Dengan terpenuhinya syarat formal tersebut menyebabkan terikatnya para pihak yang membuatnya secara hukum, dan termasuk pula bagi pihak ketiga. Lebih jauh lagi dengan tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan maka istri dapat mengajukan sebagai alasan untuk meminta pembatalan perkawinan.
Aspek Hukum Lahan Sawah Dilindungi dan Tata Ruang: Legal Aspects of Protected Rice Land and Spatial Planning Firman Nur Robbi, Yogya; Sadino; Suartini
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.278

Abstract

This research discusses the regulation and process of resolving discrepancies in using Protected Rice Fields (LSD) by Indonesian laws and regulations. LSD has an important role in protecting strategic food resources and ensuring national food security. The purpose of this study is to examine the regulatory framework governing LSD and identify challenges in the resolution process, as well as present steps that can be taken to improve LSD management. This research uses a normative research approach with an analysis of applicable regulations and procedures related to LSD in Indonesia. The research results highlight the need for increased coordination between central and regional governments in determining and monitoring LSD, strict law enforcement, regular updating of LSD data, outreach to the community, providing incentives to farmers, and increasing investment in agricultural infrastructure. These steps are expected to increase the effectiveness of LSD management, which will ultimately support national food security and farmer welfare.
Kearifan Lokal “Ngaha Aina Ngoho“ dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Bima: Local Wisdom “Ngaha Aina Ngoho” in Protection and Environmental Management of Flood-Prone Areas in Bima District Juhriati; Erham
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.280

Abstract

Kabupaten Bima mempunyai tingkat kerusakan lahan paling tinggi di provinsi NTB, Permasalahan saat ini di Kabupaten Bima adalah pemanfaatkan kawasan hutan sebagai ladang pertanian komoditi jagung berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan hidup dan rawan bencana banjir. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal “Ngaha Aina Ngoho” dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bima. Lokasi Penelitian yaitu di Kabupaten Bima pada 3 Kecamatan kawasan rawan bencana banjir yaitu kecamatan sanggar, tambora dan madapangga.Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal “Ngaha Aina Ngoho” dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bima. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggambarkan bagaimana upaya masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana banjir menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal Ngaha Aina Ngoho.Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai analisis yang disajikan secara deskriptif, Adapun informan peneletian ini adalah masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan sanggar, tambora dan madapangga.

Page 9 of 12 | Total Record : 118

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue