cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 295 Documents
 23   24   25   26   27 
KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERBIT OTOMATIS MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Amelia Rizka Anshari; Muhammad Yasir
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.1893

Abstract

Perkembangan teknologi digital dalam sistem pemerintahan telah mendorong penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebagai sarana perizinan berusaha berbasis elektronik di Indonesia. Sistem ini memungkinkan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara otomatis tanpa intervensi langsung pejabat administrasi dalam setiap prosesnya. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait kedudukan, keabsahan, serta kekuatan pembuktian KTUN yang diterbitkan secara otomatis apabila diuji dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian KTUN otomatis melalui OSS-RBA dalam proses peradilan tata usaha negara serta implikasinya terhadap prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTUN yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam hukum administrasi pemerintahan, serta tetap dapat diuji keabsahannya dalam PTUN. Dengan demikian, otomatisasi tidak menghilangkan tanggung jawab administrasi negara, melainkan hanya mengubah mekanisme penerbitan keputusan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PROMOSI JASA SANTET MELALUI MEDIA SOSIAL Ridha Fitrianie Putri; Nurunnisa
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.1894

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyebarluaskan berbagai bentuk informasi melalui media elektronik maupun media sosial. Salah satu fenomena yang muncul adalah promosi jasa santet melalui media yang dilakukan secara terbuka dengan menawarkan kemampuan supranatural untuk mencelakakan orang lain demi memperoleh keuntungan ekonomi. Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena dapat mengganggu ketertiban umum, menimbulkan keresahan di masyarakat, serta berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi jasa santet melalui media serta mengkaji dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi jasa santet melalui media dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan mengenai penawaran atau pemberian jasa yang mengklaim memiliki kekuatan gaib untuk menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan terhadap orang lain demi memperoleh keuntungan. Pertanggungjawaban pidana diberikan berdasarkan adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, pengaturan mengenai larangan promosi jasa santet merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat serta upaya preventif dalam menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum di Indonesia.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH: (STUDI KASUS KOTA BANDUNG DAN KOTA CIMAHI) Muhammad Iqbal Nur Hakim; Rini Irianty Sundary; Hasyim Adnan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.1951

Abstract

Permasalahan sampah perkotaan di Indonesia terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga menuntut pengelolaan yang efektif dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab dan kendala pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di kedua daerah, sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling dengan informan utama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Kota Cimahi. Instrumen penelitian berupa studi dokumentasi, wawancara semi terstruktur, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pemerintah daerah telah melaksanakan tanggung jawab hukum, administratif, teknis, dan sosial dalam pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi, program edukasi masyarakat, pengembangan bank sampah, serta pemanfaatan teknologi RDF. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, ketergantungan pada TPA Sarimukti, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya dukungan regulasi. Kesimpulannya, keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP DAUR ULANG NOMOR TELEPON SELULER DI INDONESIA Anatasya Christina Pattipeilohy; Rizki Setyobowo Sangalang; Satriya Nugraha; Indang Sulastri
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2174

Abstract

Pengaturan daur ulang nomor telepon seluler di Indonesia dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional masih menyisakan celah esensial, karena hanya membatasi masa tenggang 60 hari tanpa mewajibkan pembersihan data (data cleansing) dan pemutusan tautan (unlinking). Hal ini memunculkan kekosongan norma (leemten in het recht) yang membuka celah terjadinya kejahatan penyalahgunaan data pribadi pengguna lama secara sistemik. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan mengualifikasikan tindak pidana yang timbul serta membedah batasan pertanggungjawabannya. Hasil analisis menemukan bahwa eksploitasi nomor daur ulang memenuhi tiga kualifikasi pidana: tindak pidana siber (akses ilegal dan manipulasi data), perolehan data pribadi secara melawan hukum, dan penipuan. Batasan pertanggungjawaban didistribusikan secara proporsional: pengguna baru dipidana sebagai pelaku utama (dader) atas dasar kesengajaan sebagai maksud (dolus directus) atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) sementara operator seluler dijerat pidana korporasi atas dasar kelalaian berat (culpa lata) dan diposisikan sebagai pencipta peluang kejahatan (gelegenheidschepper). Penelitian ini merekomendasikan pengkonstruksian ketiga kualifikasi tindak pidana tersebut secara kumulatif sebagai landasan normatif utama, serta perlunya konstruksi pembaruan regulasi (legal reform) yang memuat norma imperatif pembersihan data (data cleansing) dan pemutusan tautan (unlinking) guna menutup celah kelalaian berat (culpa lata) pada pertanggungjawaban pidana korporasi telekomunikasi.
Legal Reform to Address the Regulatory Gap on Deepfakes as a Digital Manipulation Tool that Threatens Civil Rights Based on a Legal Philosophy Perspective Yovid; I Made Juni Artawan; Zainal Arifin Hoesein
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2210

Abstract

Advances in artificial intelligence (AI) technology have given rise to deepfake technology, which is capable of realistically manipulating images, videos, and audio, thereby posing a potential threat to the civil rights of the public. The misuse of deepfakes can result in violations of the rights to privacy, personal identity, good name, reputation, and economic rights regarding one’s own image. The primary issue faced is the absence of specific regulations regarding deepfakes within the Indonesian legal system, resulting in a legal vacuum (rechtvacuum) and legal uncertainty (rechtsonzekerheid). This study aims to analyze the legal issues surrounding the use of deepfakes, examine the regulatory gaps in the Indonesian legal system, and formulate legal reforms based on a legal philosophy perspective. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the provisions in the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, the Copyright Law, and the Civil Code have not been able to provide comprehensive protection against the misuse of deepfakes. Legal reform is necessary through the establishment of specific regulations governing definitions, legal liability, takedown mechanisms, and the restoration of victims’ rights to achieve justice, legal certainty, and public interest.
Reforming the Legal Regulation of the Indonesian National Armed Forces’ Involvement in Handling National Cyber Threats Based on Legal Certainty and Democratic Rule of Law Principles Agusra Yendri; Zainal Arifin Hoesein
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2211

Abstract

The development of information technology has given rise to cyber threats as a form of non-conventional threat that has the potential to disrupt national sovereignty, security, and defense. This study seeks to analyze the legal framework of the Indonesian National Armed Forces' involvement in responding to national cyber threats, assess the extent to which the current framework provides legal certainty, and develop recommendations for legal reform consistent with the principles of legal certainty and a democratic rule-of-law state. The research method employed is normative juridical, with both legislative and conceptual approaches. The results indicate that current legal regulations do not explicitly address cyber threats as a national defense threat, do not provide a legal definition of cyber warfare, and do not clearly define the limits of the Indonesian National Armed Forces' authority in cyber defense operations. This situation creates a legal vacuum, overlapping authority between institutions, and legal uncertainty in addressing national cyber threats. Legal reform is needed through the reconstruction of regulations governing cyber threats as a national defense threat, affirmation of the Indonesian National Armed Forces' authority in cyber defense operations, strengthening inter-institutional coordination mechanisms, and establishing a system of oversight and accountability that guarantees the protection of human rights and the principle of civil supremacy in a democratic state governed by the rule of law.
Reconstruction of the Limits of Advocates' Immunity Rights in Assistance in Corruption Cases to Prevent Professional Abuse and Ensure Legal Certainty Chitto Cumbhadrika; Zainal Arifin Hoesein
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2212

Abstract

This study aims to analyze the problematic regulation of advocate immunity rights in assisting corruption cases and formulate a reconstruction of the limits of advocate immunity rights based on legal certainty. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the regulation of advocate immunity rights, as regulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XI/2013, still contains unclear norms, particularly regarding the phrase "good faith" and the limits of professional actions that receive legal protection. This situation creates legal uncertainty and opens opportunities for abuse of the advocate profession in cases of corruption, including bribery, obstruction of justice, money laundering, concealment of assets obtained through corruption, and witness tampering. The proposed legal reconstruction involves formulating indicators of good faith, affirming the limits of the legal profession, adopting the concept of the crime-fraud exception, and amending Article 16 of the Advocates Law to emphasize that the right to immunity does not apply to actions taken by advocates to commit, assist, facilitate, or conceal corruption. This reconstruction aims to balance the independence of the legal profession with effective corruption eradication to ensure legal certainty, justice, and benefit.
Updating the Legal Regulations on Land Acquisition for Public Interest in Achieving a Balance between the Protection of Community Rights and the Acceleration of National Development Hendro Widodo; Zainal Arifin Hoesein
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2213

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions for land acquisition for public interest in the Indonesian legal system, identify various legal problems that have resulted in the lack of balance between the protection of community rights and the acceleration of national development, and formulate a concept for equitable legal reform as a form of ius constituendum. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that although land acquisition regulations have been regulated through Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest as adjusted through Law Number 6 of 2023 and Government Regulation Number 19 of 2021, in practice, various problems are still found in the form of an imbalance in the bargaining position between the government and the community, limited community participation, compensation disputes, the use of consignment mechanisms that have the potential to reduce the protection of community rights, and suboptimal protection for vulnerable groups. Legal reform is needed through strengthening the principle of meaningful participation, refining compensation mechanisms to cover both physical and non-physical losses, limiting the use of consignment, and harmonizing the public interest and human rights protection to create a land acquisition system that is fair, legally certain, and supports sustainable national development.
Legal Reform on the Supervisory Mechanism of Supreme Court Judges in Realizing Accountable Judicial Independence Based on Legal Certainty Ismu Bahaiduri Febri Kurnia; Zainal Arifin Hoesein
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2214

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions of the Supreme Court's supervisory mechanism, identify problems that hinder the realization of accountable judicial independence, and formulate legal reforms for the supervision of Supreme Court judges based on legal certainty. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings of the study suggest that the oversight of Supreme Court judges is governed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on Judicial Power, the Law on the Supreme Court, and the Law on the Judicial Commission. This oversight is implemented through both internal and external supervisory mechanisms. However, various problems remain in the form of overlapping authority between the Supreme Court and the Judicial Commission, unclear boundaries between ethical and technical judicial supervision, weak institutional coordination, and less than optimal effectiveness of follow-up on supervisory results, resulting in legal uncertainty and declining public trust in the judiciary. Legal reforms need to be carried out through regulatory harmonization, affirmation of the division of supervisory authority, strengthening the position of Judicial Commission recommendations, increasing transparency of the supervisory process, and establishing an integrated supervisory system capable of maintaining a balance between the independence and accountability of judges. These reforms are expected to strengthen judicial integrity and ensure legal certainty in the administration of judicial power.
Legal Reconstruction of the Notary Supervision Mechanism in Preventing Document Forgery as a Basis for Making Authentic Deeds in Indonesia Kartika; Zainal Arifin Hoesein
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2216

Abstract

This study aims to analyze the legal framework governing the notary supervision mechanism in preventing document forgery as the basis for the preparation of authentic deeds in Indonesia, identify legal weaknesses in the current supervision system, and formulate a legal framework capable of ensuring legal certainty. The study employs a normative legal methodology using both a statutory and a conceptual approach. The findings reveal that notary supervision is regulated under Law No. 2 of 2014 on the Office of the Notary through the Supervisory Board and the Notary Honorary Board; however, it has not yet been able to effectively prevent the use of forged documents in the preparation of authentic deeds. These weaknesses include a lack of regulations regarding legal due diligence, unclear obligations regarding document verification, the absence of national standards for document authenticity checks, limited notary access to government databases, and a supervisory system that remains repressive in nature. The proposed legal reforms include strengthening identity and document verification requirements, regulating notary legal due diligence, integrating the notary system with the national database, developing an electronic verification system, implementing an early warning system, and establishing a cyber notary supervision model. These reforms are expected to strengthen legal certainty, legal protection, and the effectiveness of notary supervision in the face of digital technology advancements and the increasing number of document forgery cases.

Page 25 of 30 | Total Record : 295

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026 Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023