cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 295 Documents
 22   23   24   25   26 
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN ORANG TERLANTAR OLEH BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 Wiber Oktavianis Lase; Kustiawan; Mukhlis
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan orang terlantar oleh bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tahun 2025 dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data di lakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dengan analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan orang terlantar telah berjalan cukup baik. Faktor komunikasi berjalan efektif melalui koordinasi internal dan eksternal yang mendukung pelaksanaan program. Faktor disposisi menunjukkan komitmen yang kuat dari para pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi struktur birokrasi, pembagian tugas telah jelas dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, faktor sumber daya masih menjadi kendala utama, seperti keterbatasan anggaran, jumlah pegawai, fasilitas pendukung, kurangnya pelatihan kepada petugas. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi kebijakan penanganan orang terlantar dengan mempertimbangkan keberadaan Tim Reaksi Cepat sebagai inovasi dalam percepatan penanganan masalah sosial. Oleh karena itu, di perlukan penguatan sumber daya, peningkatan koordinasi lintas sektor, pelatihan kepada petugas, serta pengembangan program pemberdayaan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI BANJIR DI DESA HELEBEIK, KECAMATAN LOBALAIN, KABUPATEN ROTE NDAO Merlyn Daniella Sinlaeloe; William Djani; Adriana R. Fallo; Cataryn V. Adam
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2175

Abstract

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu kejadian banjir terjadi di Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, sehingga memerlukan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BPBD Kabupaten Rote Ndao dalam menanggulangi banjir di Desa Helebeik pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan berjumlah 12 orang yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan accidental sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman serta diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah melaksanakan sistem peringatan dini, sosialisasi kebencanaan, koordinasi Tim Reaksi Cepat, kaji cepat, penyaluran bantuan kebutuhan dasar, rehabilitasi lingkungan, dan pemberian bantuan tunai stimulan kepada masyarakat terdampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPBD Kabupaten Rote Ndao telah sesuai dengan tahapan manajemen bencana, meskipun masih terdapat keterbatasan berupa belum adanya kajian risiko banjir secara khusus, keterbatasan sarana pendukung, dan bantuan pascabencana yang masih bersifat stimulan.
EVALUASI IMPLEMENTASI JAKPRENEUR DI JAKARTA TIMUR: ANALISIS IPOO ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 Nangroe Kana Nirmala; Riswanda
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2178

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dengan studi kasus di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur. Studi ini dimotivasi oleh posisi strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan oleh kesenjangan implementasi yang terus berlanjut dalam hal pendampingan, komunikasi, dan akses yang adil terhadap fasilitas program. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumen kebijakan, dan diinterpretasikan melalui kriteria evaluasi Dunn dan model evaluasi kebijakan Input-Process-Output-Outcome (IPOO) yang dikembangkan dari kerangka penalaran kebijakan Riswanda. Temuan menunjukkan bahwa peraturan tersebut relevan secara substansial karena memperluas akses kewirausahaan melalui registrasi, pelatihan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, pendampingan, dan fasilitasi modal. Namun, kesiapan implementasi masih terhambat oleh keterbatasan staf pendampingan, alokasi anggaran yang tidak merata, prosedur operasional yang tidak jelas, dan koordinasi yang lemah antara unit pelaksana dan pelaku usaha. Analisis IPOO mengungkapkan bahwa masalah kebijakan utama bukan hanya kesenjangan antara tujuan dan hasil, tetapi juga lemahnya hubungan antara masukan, proses implementasi, keluaran langsung, dan hasil yang berkelanjutan. Riset ini berpendapat bahwa Jakpreneur di Jakarta Timur membutuhkan sistem pendampingan berbasis data yang lebih kuat, standar layanan yang lebih jelas, dan mekanisme umpan balik berkelanjutan untuk memastikan bahwa keluaran kebijakan diterjemahkan menjadi hasil kewirausahaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
KOMUNIKASI TANPA PESAN DALAM INTERAKSI DIGITAL: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG DIAM, GHOSTING, DAN READ RECEIPT (SEEN) Nurhalimah Nafisyah; Nasywa Naila Khansa; Perawati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2189

Abstract

Perkembangan komunikasi digital memunculkan fenomena komunikasi tanpa pesan seperti ghosting, diam digital, dan read receipt yang menciptakan makna sosial dari ketiadaan respons, sering memicu dampak emosional negatif di konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan mensintesiskan literatur untuk mengungkap fungsi simboliknya sebagai komunikasi non-verbal. Menggunakan pendekatan kualitatif literature review, populasi mencakup artikel ilmiah 2021-2025 dari basis data seperti ScienceDirect dan jurnal nasional; sampel purposif berdasarkan saturasi tematik. Instrumen dokumen sekunder dianalisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan implikasi. Hasil menunjukkan ghosting sebagai ostrasisme digital yang mengganggu kebutuhan afiliasi, read receipt memicu ekspektasi respons, dan diam digital kontekstual dalam budaya kolektivis. Kesimpulan merekomendasikan literasi digital etis dan penelitian mixed-methods lokal untuk mitigasi dampak relasional.
PERAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL DI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI ODGJ DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 Lesna Willy Helmi Laia; Kustiawan; Yani Mulitsih Pramukti
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2190

Abstract

Dalam sebuah negara ada Undang-Undang yang mengatur perencanaan dalam masyarakat salah satunya pelayanan terhadap warga yang kehidupannya jauh dari segi kelayakan. Dalam hal ini pemerintah mendirikan satu organisir kedinasan yaitu dinas sosial yang di dalamnya memikiki bidang rehabilitas sosial yang berperan dalam pelayanan diatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan apa yang menjadi peran bidang rehabilitas sosial kota Tanjungpinang dalam menangani ODGJ khususnya di kota Tanjungpinang. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian  kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pemilihan informan secara teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menemukan bahwa ada beberapa yang menjadi peran bidang rehabilitas sosial dalam menangani ODGJ khususnya di Kota Tanjungpinang ada tiga hal  yakni ;1) peran aktif; 2) peran partisipasi; 3) peran pasif. Ketiga hal diatas memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang tertera dalam UUD yang berlaku.
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN SURAT KETERANGAN DI KANTOR KELURAHAN BATU Rezki Fitriah Ananda Aziz; Nurjannah Nonci; Muh. Akbar Ali
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2192

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan E-Government terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik pada pembuatan surat keterangan di Kantor Kelurahan Batu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memperoleh pelayanan pembuatan surat keterangan selama 2 bulan penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis deskriptif, uji normalitas, analisis regresi linear sederhana, koefisien determinan, dan uji t dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Government berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada pembuatan surat keterangan di Kantor Kelurahan Batu. Hal ini dibuktikan nilai t hitung sebesar 17,096 dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Hasil koefisien determinan menunjukkan nilai R Square sebesar 0,913 yang berarti bahwa sebesar 91,3% kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh penerapan E-Government, sedangkan sisanya sebesar 8,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, penerapan E-Government terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kemudahan akses informasi, kecepatan pelayanan, efisiensi, serta peningkatan responsivitas aparatur kepada masyarakat.
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH KOTA PAREPARE TERHADAP UMKM YANG MELAKUKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Suhadi Syahisna Bayu; Wahyu Rasyid; Asrul Hidayat
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2194

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas dinamika pasar daerah, adanya indikasi pengaturan harga, dominasi pelaku usaha tertentu, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi dan mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris melalui kajian peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui pemantauan pasar, pembinaan pelaku usaha, dan koordinasi dengan lembaga terkait, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya prosedur operasional yang spesifik, minimnya sistem informasi pasar, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Parepare dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi guna mewujudkan iklim usaha yang adil, transparan, dan kompetitif.
URGENSI FORMULASI SANKSI TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MENJALANKAN PIDANA KERJA SOSIAL Elita Inas Putrihartiwi; Diana Haiti
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.1829

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi formulasi sanksi terhadap terpidana yang tidak menjalankan pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif. Namun demikian, pengaturan mengenai konsekuensi hukum bagi terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial belum diatur secara tegas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas pelaksanaan pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya formulasi sanksi yang jelas terhadap terpidana yang tidak menjalankan pidana kerja sosial mengakibatkan lemahnya kepastian hukum serta berpotensi menghambat pencapaian tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang secara tegas mengatur bentuk dan mekanisme pemberian sanksi terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial guna menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, mewujudkan kepastian hukum, serta mendukung pembaruan hukum pidana di Indonesia.
PENYESUAIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MENJADI PERUMDA ATAU PERSERODA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH: (STUDI DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) Susie; Yulia Qamariyanti
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.1830

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai penyesuaian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta implementasinya di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan bentuk badan hukum BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha daerah, serta memberikan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyesuaian BUMD menjadi Perumda atau Perseroda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Namun demikian, implementasi penyesuaian tersebut di Kabupaten Katingan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesiapan regulasi daerah, aspek kelembagaan, serta penyesuaian anggaran dasar dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk menyempurnakan regulasi serta mempercepat proses penyesuaian BUMD agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip good corporate governance.
TANGGUNG JAWAB PELANGGAR HAK CIPTA ATAS KOMERSIALISASI LAGU MODIFIKASI KECERDASAN BUATAN TANPA IZIN PERSPEKTIF ASAS LIABILITY BASES ON FAULT Desy Anwar; Saprudin
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.1892

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memberikan kemudahan dalam menciptakan maupun memodifikasi karya musik melalui proses adaptasi aransemen, perubahan karakter suara, hingga imitasi gaya penyanyi tertentu. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi tersebut menimbulkan permasalahan hukum ketika lagu hasil modifikasi AI dikomersialkan tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai komersialisasi lagu modifikasi AI tanpa izin serta bentuk tanggung jawab pelanggar berdasarkan perspektif asas liability based on fault. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komersialisasi lagu hasil modifikasi AI tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan asas liability based on fault, pertanggungjawaban hukum lahir apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab karena hanya berfungsi sebagai alat teknologi, sehingga tanggung jawab hukum berada pada pengguna AI yang secara sengaja atau lalai memanfaatkan lagu hasil modifikasi untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti kerugian dan penghentian penggunaan karya, maupun secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 24 of 30 | Total Record : 295

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026 Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023