cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 295 Documents
 21   22   23   24   25 
PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 190/ Pid.B/2024/PN Dgl TENTANG PEMBUNUHAN Muhammad Al Haasyir; Nurhayati Mardin; Hasnawati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2084

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan sanksi dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta teknik analisis interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mencakup dimensi yuridis berupa pembuktian unsur Pasal 338 KUHP melalui penilaian dolus eventualis dari cara penusukan berulang ke area vital korban, dimensi sosiologis berupa pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan, serta dimensi filosofis yang berorientasi pada efek jera dan resosialisasi. Penerapan sanksi penjara 10 tahun secara formal telah memenuhi ketentuan hukum, namun terdapat inkonsistensi argumentatif antara penilaian hakim atas tuntutan yang dianggap terlalu ringan dengan amar yang menjatuhkan pidana dalam jumlah yang sama, serta minimnya pertimbangan aspek noodweer exces dan dimensi rehabilitatif. Evaluasi melalui tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch menunjukkan putusan ini memenuhi aspek kepastian hukum, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek keadilan dan kemanfaatan.
PROSES PRAPERADILAN DAN MASALAH PENAHANAN BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI POSO Moh. Fahmi Idham Lawido; Achmad Aswar Rowa; Muh. Fikri
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2085

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana pelaksanaan pemeriksaaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana pemerkosaan dan juga untuk mengetahui cara penyelesaian dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Poso. Berdasarkan pada prinsip asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) maka hukum acara pidana tidak lagi memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek hukum tetapi sebagai subyek hukum. Hal injuga untuk mengawasi adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka KUHAP telah menciptakan lembaga praperadilan. Adanya lembaga praperadilan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hak-hak tersangka dapat terlindungi. Dengan adanya praperadilan sebagai lembaga yang melindungi hak-hak tersangka ataupun terdakwa, maka penahanan atapun tindakan upaya paksa lainnya yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dapat dimintakan pemeriksaan dan putusan kepada hakim Pengadilan untuk memeriksa tentang tidak sahnya penahanan atau upaya paksa lainnya tersebut. Bahkan tersangka dapat mengajukan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi apabila terbukti secara benar bahwa penahanan dilakukan secara tidak sah.
PROSEDUR BIROKRASI DALAM EFEKTIVITAS PELAYANAN KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG GORONTALO Atikah Kumisi; Yanti Aneta; Rusli Isa
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2088

Abstract

Pelayanan klaim Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memerlukan prosedur birokrasi yang jelas, sederhana, konsisten, dan memberikan kepastian agar pelayanan dapat berlangsung secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh prosedur birokrasi terhadap efektivitas pelayanan klaim Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori. Sampel penelitian berjumlah 100 peserta yang mengajukan klaim Jaminan Hari Tua dan dipilih sebagai responden penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung setiap dimensi prosedur birokrasi terhadap efektivitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan prosedur memberikan pengaruh sebesar 18,95%, kesederhanaan prosedur sebesar 13,75%, kepastian prosedur sebesar 18,50%, dan konsistensi pelaksanaan prosedur memberikan pengaruh terbesar, yaitu 31,30%. Secara simultan, seluruh dimensi prosedur birokrasi mampu menjelaskan efektivitas pelayanan sebesar 82,50%, sedangkan sisanya sebesar 17,50% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prosedur birokrasi, semakin tinggi efektivitas pelayanan yang ditunjukkan melalui ketepatan waktu, kualitas hasil, kelancaran proses, dan kepuasan peserta. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan standar operasional prosedur, penyederhanaan tahapan pelayanan, peningkatan pemanfaatan layanan digital, serta penyampaian informasi yang lebih jelas untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan klaim Jaminan Hari Tua.
PERUBAHAN PANDANGAN GENERASI MUDA TERHADAP TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBING HITAM DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA PUSAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Herni Ramayanti; Muhammad Putrawansyah; Vera Komala; Natasya Adellia; Dinda Amelia; Eem Rahmawati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2095

Abstract

Tradisi penyembelihan kambing hitam merupakan salah satu adat perkawinan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pusar, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tradisi ini dilakukan oleh laki-laki dari luar keturunan Desa Pusar yang akan menikahi perempuan asli keturunan Desa Pusar. Seiring perkembangan teknologi, pendidikan, dan modernisasi, muncul perubahan pandangan terutama di kalangan generasi muda terhadap keberlangsungan tradisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan generasi muda terhadap tradisi penyembelihan kambing hitam serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pandangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian generasi muda masih mendukung pelaksanaan tradisi sebagai bentuk pelestarian budaya dan penghormatan terhadap leluhur. Namun, sebagian lainnya menganggap tradisi tersebut hanya sebagai simbol budaya yang tidak lagi memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat modern. Perkembangan teknologi, pendidikan, dan akses informasi menjadi faktor utama yang memengaruhi perubahan cara pandang generasi muda. Meskipun demikian, tradisi ini masih tetap dilaksanakan karena memiliki nilai budaya, identitas sosial, dan fungsi pemersatu masyarakat Desa Pusar.
MINAT POLITIK GENERASI MUDA DAN POLARISASI KONFLIK DIGITAL DI PROVINSI BANTEN: ANALISIS KUALITATIF BERBASIS SOCIAL NETWORK ANALYSIS Lukman Hakim; Delila Putri Sadayi; Zahra Aulia Mumtaz; Andi Iksan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2097

Abstract

Perubahan ruang digital telah membentuk pola baru sosialisasi politik generasi muda, termasuk di Provinsi Banten. Tingginya akses internet pemuda membuka peluang perluasan minat politik, tetapi pada saat yang sama menghadirkan risiko polarisasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan konflik simbolik. Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi antara minat politik generasi muda dan polarisasi konflik digital di Provinsi Banten melalui perspektif kualitatif berbasis Social Network Analysis (SNA). Metode penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan SNA interpretatif. Data diperoleh dari literatur akademik, dokumen resmi, dan sumber kelembagaan yang relevan, kemudian dianalisis melalui identifikasi node, klasifikasi relasi, penyusunan matriks jejaring, visualisasi sociogram konseptual, dan sintesis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat politik generasi muda dibentuk oleh jejaring akses informasi digital, media sosial, institusi kepemiluan, keluarga, sekolah/kampus, komunitas, dan aktor politik. Namun, jejaring yang sama dapat berubah menjadi arena polarisasi ketika dipengaruhi selective exposure, algoritma platform, echo chamber, kontestasi identitas, dan rendahnya literasi digital politik. Penelitian ini menegaskan bahwa ruang digital di Banten perlu dibaca sebagai arena partisipasi politik sekaligus ruang reproduksi konflik digital. Penguatan literasi digital politik, pendidikan pemilih berkelanjutan, serta kolaborasi antara lembaga pemilu, institusi pendidikan, komunitas, dan platform digital menjadi prasyarat penting untuk menjaga kualitas demokrasi lokal.
TELAAH KRITIS IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP MUHAMMADIYAH 1 BANJARBARU Riduan Iksan; Ihsan Noor; Syaifuddin Sabda
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2109

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru secara kritis dan komprehensif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif lapangan, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap dua guru PAI yang terlibat langsung dalam implementasi kurikulum. Analisis dilakukan melalui empat tataran evaluasi menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product): tataran ide/gagasan, tataran dokumen tertulis, tataran implementasi, dan tataran hasil (outcome). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual Kurikulum Merdeka memiliki keselarasan filosofis dengan nilai-nilai Pendidikan Islam, namun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan signifikan. Pada tataran ide, terjadi problem epistemologis dan dikotomi ilmu. Pada tataran dokumen, ditemukan kesenjangan antara desain kebijakan makro dengan implementasi mikro di sekolah. Pada tataran implementasi, guru menghadapi keterbatasan waktu, heterogenitas peserta didik, dan belum optimalnya pembelajaran berdiferensiasi serta asesmen autentik. Pada tataran hasil, terjadi gap antara aspek knowing, believing, dan doing pada peserta didik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi guru, penyederhanaan beban administratif, dan pengembangan asesmen autentik yang komprehensif.
BIJAK BERMEDIA SOSIAL DALAM MENDUKUNG STABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DI DESA LEKIS REJO Marshanda Lievia; Eva Susanti; Aprilia Lestari; Agata Lively; Avira Miranda; Eem Rahmawati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2128

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Media sosial sebagai salah satu produk perkembangan teknologi memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi, pembentukan opini publik, serta interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Namun, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan literasi digital yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konflik sosial, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Lekis Rejo dalam menggunakan media sosial secara bijak guna mendukung stabilitas tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2026 dengan melibatkan 20 peserta. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, penyampaian materi, diskusi interaktif, dan penyebaran kuesioner kepuasan peserta. Materi disampaikan oleh Eva Susanti, M.Si., Aprilia Lestari, M.I.P dan Marshanda Lievia. Hasil kuesioner menunjukkan tingkat kepuasan peserta sebesar 92% dengan kategori sangat baik. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi literasi digital mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi, menerapkan etika digital, serta memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab.
PERBEDAAN INDIVIDU: TINJAUAN ISLAM & PSIKOLOGI DALAM APLIKASI PENDIDIKAN Rusmini
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2133

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan individu dalam perspektif Islam dan psikologi barat dalam Aplikasi Pendidikan melalui ilmu pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan penelitian yang bersifat library research dengan menggunakan bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, hermeneutik, dan ilmu pendidikan. Hal ini dilakukan mengingat penelitian ini berkenaan dengan konsep pendidikan dalam Islam dan Barat, yang secara filosofis berbeda paradigma, baik dalam tataran teoretis maupun praktis. Oleh karena itu, penulis menganalisis konsep perbedaan individu dalam perspektif Islam berdasarkanAlquran dan Hadis serta riwayat para sahabat, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan konsep tersebut dengan konsep perbedaan individu dalam psikologi barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjelasan tentang perbedaan individu dalam perspektif Islam dan psikologi barat dalam Aplikasi Pendidikan adalah memahami dan mengakui perbedaan individu, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, responsif, dan relevan bagi semua siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan optimal dan pencapaian potensi penuh setiap individu. Pendidikan yang memperhatikan perbedaan ini dapat menerapkan strategi personalisasi pembelajaran, seperti penggunaan materi pembelajaran yang beragam dan metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Pemahaman terhadap perbedaan individu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, merangsang motivasi siswa, dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Dengan melibatkan pendekatan yang responsif terhadap keberagaman siswa, pendidikan dapat memberikan dampak positif dan memberdayakan setiap siswa untuk mencapai keberhasilan akademis dan sosial.
EFEKTIVITAS ABSENSI FINGER PRINT TERHADAP TINGKAT KEDISPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA KUPANG Bernadetha Purnama Daria; Jacob Wadu; Made Ngurah D. Andayana; Hendrik Toda
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2163

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sistem absensi finger print di LPP RRI Kupang yang bertujuan meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), namun masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan kendala teknis dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan absensi finger print dalam meningkatkan disiplin kerja ASN di LPP RRI Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Informan penelitian berjumlah 20 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas pimpinan dan pegawai dari berbagai bidang kerja di LPP RRI Kupang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem absensi finger print mampu meningkatkan objektivitas pencatatan kehadiran, memperkuat pengawasan, meningkatkan kemampuan adaptasi pegawai terhadap sistem kerja berbasis teknologi, serta memperkuat akuntabilitas pegawai dalam menjalankan tugas. Namun, tingkat keterlambatan pegawai masih berfluktuasi sepanjang tahun 2025 dan terdapat hambatan berupa faktor internal, eksternal, serta kendala teknis pada perangkat absensi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penerapan absensi finger print di LPP RRI Kupang cukup efektif dalam meningkatkan disiplin kerja ASN, tetapi efektivitasnya perlu didukung oleh pengawasan yang konsisten, pemeliharaan sistem, dan peningkatan kesadaran disiplin pegawai.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PELANGGARAN KENDARAAN OVER DIMENSION DAN OVER LOADING (ODOL) YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PUBLIK Safitri Wikan Nawang Sari; Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2170

Abstract

Pelanggaran kendaraan over dimension dan over loading (ODOL) masih menjadi permasalahan serius dalam sistem transportasi darat di Indonesia karena berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, serta kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran kendaraan ODOL yang menyebabkan kerugian publik serta mengkaji efektivitas pengaturan hukum yang berlaku dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ODOL dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih lebih berorientasi pada pertanggungjawaban individu, khususnya pengemudi dan pemilik kendaraan, sementara pertanggungjawaban pidana korporasi belum diatur secara komprehensif . Padahal, dalam praktiknya, Pelanggaran ODOL seringkali merupakan hasil kebijakan atau instruksi korporasi yang berorientasi pada efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan. Kondisi ini mengakibatkan belum optimalnya penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat langsung dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran ODOL melalui perumusan norma yang lebih tegas, penerapan sanksi pidana dan administratif yang proporsional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum secara terpadu. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan efek jera, meningkatkan kepatuhan korporasi, serta memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kepentingan dan keselamatan publik.

Page 23 of 30 | Total Record : 295

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026 Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023