cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dany Sulistiono SH., MH
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : 29853656     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 334 Documents
 28   29   30   31   32 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI DAN KORPORASI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN PENUMPANG TRANSPORTASI ONLINE Etta Dwi Amoria; Louise Theresia; Rizki Setyobowo Sangalang; Aristoteles
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2427

Abstract

Perkembangan transportasi online memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat, namun juga menimbulkan persoalan hukum mengenai batas pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan penumpang. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pengemudi sebagai pelaku langsung, tetapi juga mengenai kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hubungan kemitraan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi. Kekaburan norma terdapat pada batas interpretasi mengenai hubungan kemitraan sebagai “hubungan lain” dalam Pasal 46 serta penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi dan korporasi atas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan penumpang transportasi online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi transportasi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak timbul secara otomatis akibat perbuatan pengemudi, melainkan bergantung pada terpenuhinya unsur pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 46 dan Pasal 48 KUHP. Hubungan kemitraan dapat dikategorikan sebagai “hubungan lain” apabila pengemudi bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup kegiatan usaha korporasi.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT: KAJIAN SOSIOLOGIS Abdul Karim Omar
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2445

Abstract

Pendidikan hukum merupakan instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sebagai fondasi terciptanya kehidupan sosial yang tertib, adil, dan demokratis. Kesadaran hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh proses internalisasi nilai-nilai hukum melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui perspektif sosiologi hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang mengkaji berbagai literatur ilmiah, buku, regulasi, dan hasil penelitian internasional mengenai pendidikan hukum, kesadaran hukum, serta perubahan sosial. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan teori kesadaran hukum, teori pembelajaran sosial, dan teori perubahan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan hukum berperan signifikan dalam membentuk pengetahuan hukum, sikap terhadap hukum, serta perilaku masyarakat dalam mematuhi norma hukum. Efektivitas pendidikan hukum dipengaruhi oleh kualitas kurikulum, kompetensi pendidik, budaya hukum masyarakat, dukungan pemerintah, media massa, dan perkembangan teknologi informasi. Pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum merupakan proses sosial yang berlangsung melalui interaksi antara individu, institusi pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi pendidikan hukum memerlukan kolaborasi berbagai pihak agar mampu membentuk budaya hukum yang berkelanjutan, meningkatkan partisipasi warga negara, serta memperkuat supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI SECARA MELAWAN HUKUM: ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Santika Aprilia; Siti Marwiyah; Dedi Wardana Nasution; Muhammad Yustino Aribawa
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2462

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi sudah meningkatkan pemanfaatan data pribadi didalam bermacam layanan digital, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan danjuga bocornya data pribadi. Kondisi itu memberi dorongan terbentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi selaku dasar hukum yang mengelola perlindungan data pribadi, termasuk pemakaian data pribadi dengan menentang hukum dan pertanggungjawabannya pidana terhadap pelakunya. Tujuan penelitian yakni guna melaksanakan analisis kualifikasi yuridis tindakan pidana pemakaian data pribadi dengan menentang hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi serta melaksanakan analisis permintaan tanggungjawab pidana terhadap pelaku tindakan pidana tersebut. Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) danjuga pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dilaksanakan analisis dengan deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwasanyaa penggunaan data pribadi secara melawan hukum dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui Pasal 65 danjuga Pasal 66 dengan ancaman pidana dalam Pasal 67 serta pidana tambahan dalam Pasal 68. Pertanggungjawaban pidana dilandasi dengan asas geen straf zonder schuld, sehingga pemidanaan hanya bisa dilakukan jikalau terbukti adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, danjuga tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap orang perseorangan maupun korporasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: WAHYU, AKAL, DAN METODE ISTIMBATH SERTA CONTOH KONGKRIT PENERAPANNYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM MODERN DALAM BAHASA INDONESIA Muhammad Imran; Doni Azhari
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2477

Abstract

Epistemologi hukum Islam mengkaji hakikat, asal usul, dan metodologi fiqh serta ushul fiqh. Sebagai sistem hukum yang berorientasi ketuhanan dan kemanusiaan, hukum Islam menggabungkan teks teologis, rasionalitas manusia, serta metodologi sistematis. Penelitian ini memetakan interaksi konstruktif antara wahyu, akal, dan metode istimbath dalam membangun kerangka epistemologis yang responsif terhadap perkembangan zaman. Menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan filosofis dan hermeneutik, hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi hukum Islam berdiri atas tiga pilar utama yang saling melengkapi. Pertama, wahyu sebagai sumber otentik dan otoritatif yang menetapkan nilai universal dan norma dasar. Kedua, akal sebagai instrumen pemahaman untuk menangkap kehendak syariat dan mengartikulasikan maqasid asy syariah. Ketiga, metode istimbath, baik melalui pendekatan kebahasaan (lughawiyyah) maupun penalaran rasional kausatif (ta'liliyyah/qiyasiyyah) adalah sebagai prosedur operasional yang menjembatani wahyu dan akal dalam menghasilkan ketetapan hukum bagi peradaban yang terus berkembang.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DARI WAJIB PAJAK KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Sri Muliana; Wahyu Rasyid; Asrul Hidayat; Asram A. T Jadda
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2485

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) bagi koperasi sebagai wajib pajak badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta penerapannya pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi berkewajiban melaksanakan pemenuhan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan kewajiban tersebut pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat kendala dalam pemahaman regulasi dan administrasi perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh kepastian hukum, kesadaran wajib pajak, dan pembinaan perpajakan yang berkelanjutan.
KRITERIA KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN PADA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Mahmudah Hasanah; Mulyani Zulaeha
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.1895

Abstract

Keterangan ahli memiliki peranan penting dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam perkara yang memerlukan pengetahuan khusus di luar hukum. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga dalam praktiknya penentuan ahli sering menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum. Permasalahan ini berdampak pada aspek kepastian hukum dalam proses peradilan, terutama terkait objektivitas dan konsistensi penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria keterangan ahli dalam proses peradilan serta mengkaji kedudukannya dalam perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria keterangan ahli dalam hukum acara pidana Indonesia masih bersifat fleksibel dan belum memiliki standar normatif yang tegas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan serta memengaruhi kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan mengenai standar kompetensi ahli yang meliputi aspek pendidikan, keahlian, sertifikasi, dan pengakuan institusional agar keterangan ahli dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mewujudkan kepastian hukum dalam proses peradilan.
KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Agnes Veronica Putri; Anang Shophan Tornado
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2012

Abstract

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan alat bukti baru berupa pengamatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g. Kehadiran alat bukti tersebut merupakan pembaruan dalam sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia yang bertujuan memberikan ruang bagi hakim untuk menilai fakta yang diperoleh melalui pengamatan langsung selama proses persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti pengamatan hakim dalam sistem pembuktian pidana Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis penerapannya terhadap proses pembuktian dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamatan hakim merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Namun demikian, penggunaannya harus tetap dilakukan secara objektif, proporsional, dan didukung oleh alat bukti lain agar tidak menimbulkan subjektivitas dalam pembentukan keyakinan hakim. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas mengenai batasan dan mekanisme penggunaan alat bukti pengamatan hakim guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi para pihak dalam proses peradilan pidana.
ANALISIS TERHADAP ALAT BUKTI VOICE NOTE (PESAN SUARA) PESAN INSTAN DALAM PEMBUKTIAN DI INDONESIA Teedy Kusumawinata; Muhammad Yasir
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2140

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penggunaan voice note (pesan suara) pada aplikasi pesan instan sebagai media komunikasi yang semakin sering dijadikan alat bukti dalam proses peradilan. Keberadaan voice note sebagai informasi atau dokumen elektronik menimbulkan berbagai persoalan hukum mengenai kedudukan, keabsahan, dan kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum voice note sebagai alat bukti elektronik dalam pembuktian pidana di Indonesia serta mengkaji kekuatan pembuktiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa voice note dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik yang sah sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Namun demikian, penggunaan voice note sebagai alat bukti tetap memerlukan proses autentikasi, verifikasi, dan pembuktian terhadap keaslian serta integritas data elektronik agar memiliki kekuatan pembuktian yang optimal di persidangan.
PENERAPAN ASAS TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI (ONDEELBAARHEID) DALAM EKSEKUSI PARSIAL PADA HAK TANGGUNGAN BERPERINGKAT Amalia Rizky Septiany; Muhammad Yusman
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2153

Abstract

Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur dalam pelunasan piutang melalui eksekusi objek jaminan. Salah satu asas fundamental dalam Hak Tanggungan adalah asas tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid), yaitu asas yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap membebani seluruh objek jaminan sampai seluruh utang yang dijamin telah dilunasi. Namun, dalam praktik pembiayaan sering ditemukan pelaksanaan eksekusi parsial terhadap objek Hak Tanggungan berperingkat yang menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan asas ondeelbaarheid serta perlindungan hukum bagi para kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid) dalam eksekusi parsial pada Hak Tanggungan berperingkat serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas ondeelbaarheid merupakan prinsip yang memberikan kepastian hukum bagi pemegang Hak Tanggungan, namun dalam kondisi tertentu pelaksanaan eksekusi parsial dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan maupun mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan eksekusi parsial harus tetap memperhatikan asas kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keseimbangan hak para kreditur agar tidak mengurangi fungsi Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan kebendaan.
KOMPETENSI RELATIF GUGATAN SEDERHANA DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT BERAGUNAN Cynthia Della Aprillisfianti; Rahmida Erliyani
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2154

Abstract

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana merupakan salah satu upaya pembaruan sistem peradilan perdata untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, sengketa wanprestasi yang bersumber dari perjanjian kredit beragunan sering diajukan melalui mekanisme tersebut karena memiliki karakteristik yang relatif sederhana. Namun, penerapan gugatan sederhana masih menimbulkan permasalahan terkait kompetensi relatif pengadilan, khususnya apabila domisili para pihak berbeda, terdapat klausul pilihan forum, atau objek jaminan berada di wilayah hukum yang berlainan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kompetensi relatif dalam gugatan sederhana terhadap perkara wanprestasi perjanjian kredit beragunan serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi relatif dalam gugatan sederhana pada prinsipnya ditentukan berdasarkan domisili tergugat sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata dan Peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dalam sengketa wanprestasi perjanjian kredit beragunan, penerapan kompetensi relatif harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, isi perjanjian para pihak, serta karakteristik objek jaminan agar tidak menimbulkan konflik kewenangan antar pengadilan.

Page 30 of 34 | Total Record : 334

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026 Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023