cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sandy Kurnia Christmas
Contact Email
ch.sandykurnia@oso.ac.id
Phone
+6282350044509
Journal Mail Official
noblesseoblige.lawjournal@oso.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Universitas OSO Pontianak Jl. Untung Suropati No.99 – Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Noblesse Oblige Law Journal
Published by Universitas OSO
ISSN : 30640229     EISSN : 30633192     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Noblesse Oblige Law Journal (NOLAN) accepts and encourages all legal researchers to contribute by sending articles related to legal issues, specifically regarding: Criminal Law; Islamic Law; Human Rights Law; Administrative and Constitutional Law; Agrarian Law; International Law; Cyber Law; Environmental Law; Philosophy and Legal Theory; Sociology of Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
The Relevance of Progressive Law in Legal Reasoning in Indonesia Setyawan, Vincentius Patria
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal reasoning in Indonesia often faces challenges in achieving substantive justice due to rigid and textual interpretations of the law. Progressive law, introduced by Satjipto Rahardjo, offers a more dynamic and humanistic legal approach, emphasizing law as a tool for social change rather than merely a set of normative rules. This perspective is particularly relevant in addressing contemporary legal issues in Indonesia, where formalistic legal interpretations sometimes fail to deliver justice. This study aims to analyze the relevance of progressive law in shaping legal reasoning in Indonesia. It seeks to explore how the principles of progressive law can contribute to a more responsive and justice-oriented legal system. This study employs a normative legal research method with a conceptual approach. It examines primary and secondary legal sources, including legal doctrines, jurisprudence, and relevant literature, to understand the theoretical and practical implications of progressive law in Indonesian legal reasoning. The study finds that progressive law provides a necessary paradigm shift in Indonesian legal reasoning by encouraging judges and legal practitioners to go beyond rigid legal texts and consider social realities. It highlights that legal reasoning based on progressive law can bridge the gap between law in books and law in action, fostering legal decisions that better reflect societal needs and justice. However, challenges remain in its application, particularly in balancing legal certainty and judicial discretion. The incorporation of progressive law principles in legal reasoning can enhance the Indonesian legal system’s responsiveness to societal dynamics. Further research and judicial training are needed to optimize its implementation for a more just legal order.
Peran Pemerintah Desa Seponti Jaya Terhadap Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang- Undang Tentang Desa Sriyani, Sriyani; Akbar, Muhammad Fadhly
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan desa yang berkelanjutan menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaannya. Di Desa Seponti Jaya, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, khususnya pada sektor irigasi sawah, masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari aparat desa dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) masih bersifat pasif. Masyarakat umumnya hanya hadir tanpa memberikan tanggapan atau saran konstruktif kepada pemerintah desa. Peran pemerintah desa dalam beberapa aspek telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun pada aspek pembangunan irigasi sawah masih belum diiringi oleh komunikasi dan kolaborasi yang intensif dengan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UU Desa. Sebaliknya, pada sektor penyediaan air bersih, terdapat keterlibatan aktif antara pemerintah desa dan masyarakat meskipun terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan strategi komunikasi dan pemberdayaan oleh pemerintah desa agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih optimal dan merata di seluruh sektor.
Kedudukan Hukum Tenaga Honorer Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Kubu Raya Dionesius, Dionesius; Purwanti, Evi; Azzaulfa, Anisa
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena keberadaan tenaga honorer yang masih menjadi bagian tak terpisahkan dalam dinamika pemerintahan daerah, meskipun status hukumnya tidak lagi diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum tenaga honorer dalam struktur kepegawaian pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengkaji implementasi kebijakan terkait tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana kedudukan hukum tenaga honorer dalam struktur kepegawaian pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana implementasi kebijakan terkait tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dalam kajian perundang-undangan. Hasil penelitian ini melihat kedudukan hukum tenaga honorer dalam pemerintahan daerah Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan regulasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi titik balik penting, dengan hanya mengakui Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), secara implisit menghapus pengakuan terhadap tenaga honorer. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 semakin mempertegas kebijakan penghapusan ini, mewajibkan semua tenaga honorer menyelesaikan status kepegawaiannya paling lambat tahun 2023 melalui mekanisme pengangkatan PPPK. Analisis menyimpulkan bahwa tenaga honorer kini berada dalam posisi transisi menuju penghapusan, tanpa landasan hukum yang kuat dalam sistem kepegawaian negara dan hanya diberikan masa transisi untuk beralih menjadi PPPK atau keluar dari sistem kepegawaian pemerintah.
Perlindungan Konsumen di Era Digital dalam Praktik Bisnis dan Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Transportasi Online(Studi Pengguna Jasa Gojek di Kota Pontianak) Nugraha, Yoga Fajar; Tahir, Muhammad; Azzaulfa, Anisa
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportasi darat memegang peranan strategis dalam kehidupan berbangsa, sebab seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari peran transportasi. Sebagaimana fungsinya, transportasi darat dituntut untuk menyediakan layanan yang mendukung aktivitas masyarakat, baik melalui kendaraan bermotor maupun moda lainnya. Namun, perusahaan penyedia layanan transportasi online kerap mengklaim hanya sebagai penyedia platform teknologi yang mempertemukan mitra pengemudi dengan konsumen, sehingga menempatkan diri seolah tidak memiliki tanggung jawab langsung atas risiko yang dialami pengguna jasa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang menjamin hak-hak konsumen transportasi online, serta bentuk tanggung jawab hukum yang dijalankan oleh perusahaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT Gojek sebagai penyedia layanan Go-Ride memiliki tanggung jawab berupa pemberian santunan jika konsumen mengalami kecelakaan, yaitu Rp10.000.000,00 untuk kematian dan Rp5.000.000,00 untuk biaya perawatan di rumah sakit. Meskipun demikian, bentuk tanggung jawab tersebut dinilai belum memenuhi prinsip keadilan dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif Winarsih, Laras; Ahmad, Ridho Sa’dillah; Retnowati, Indra; Noor, Ganis Vitrayanty; Melinda, Elvina
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan isu kompleks yang menyentuh aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Anak jalanan, sebagai kelompok rentan, sering kali terjebak dalam lingkaran pelanggaran hukum bukan karena niat kriminal, melainkan akibat kondisi sosial-ekonomi yang memaksa. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan dengan menitikberatkan pada pendekatan humanis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap studi kasus, peraturan perundang-undangan, dan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang menekankan pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas diversi, serta stigma masyarakat terhadap anak jalanan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas institusi peradilan anak, pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum, serta pendekatan interdisipliner yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024