Garuda - Garba Rujukan Digital

The Relevance of Progressive Law in Legal Reasoning in Indonesia Setyawan, Vincentius Patria
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Legal reasoning in Indonesia often faces challenges in achieving substantive justice due to rigid and textual interpretations of the law. Progressive law, introduced by Satjipto Rahardjo, offers a more dynamic and humanistic legal approach, emphasizing law as a tool for social change rather than merely a set of normative rules. This perspective is particularly relevant in addressing contemporary legal issues in Indonesia, where formalistic legal interpretations sometimes fail to deliver justice. This study aims to analyze the relevance of progressive law in shaping legal reasoning in Indonesia. It seeks to explore how the principles of progressive law can contribute to a more responsive and justice-oriented legal system. This study employs a normative legal research method with a conceptual approach. It examines primary and secondary legal sources, including legal doctrines, jurisprudence, and relevant literature, to understand the theoretical and practical implications of progressive law in Indonesian legal reasoning. The study finds that progressive law provides a necessary paradigm shift in Indonesian legal reasoning by encouraging judges and legal practitioners to go beyond rigid legal texts and consider social realities. It highlights that legal reasoning based on progressive law can bridge the gap between law in books and law in action, fostering legal decisions that better reflect societal needs and justice. However, challenges remain in its application, particularly in balancing legal certainty and judicial discretion. The incorporation of progressive law principles in legal reasoning can enhance the Indonesian legal system’s responsiveness to societal dynamics. Further research and judicial training are needed to optimize its implementation for a more just legal order.

Peran Pemerintah Desa Seponti Jaya Terhadap Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang- Undang Tentang Desa Sriyani, Sriyani; Akbar, Muhammad Fadhly
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembangunan desa yang berkelanjutan menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaannya. Di Desa Seponti Jaya, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, khususnya pada sektor irigasi sawah, masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari aparat desa dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) masih bersifat pasif. Masyarakat umumnya hanya hadir tanpa memberikan tanggapan atau saran konstruktif kepada pemerintah desa. Peran pemerintah desa dalam beberapa aspek telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun pada aspek pembangunan irigasi sawah masih belum diiringi oleh komunikasi dan kolaborasi yang intensif dengan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UU Desa. Sebaliknya, pada sektor penyediaan air bersih, terdapat keterlibatan aktif antara pemerintah desa dan masyarakat meskipun terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan strategi komunikasi dan pemberdayaan oleh pemerintah desa agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih optimal dan merata di seluruh sektor.

Kedudukan Hukum Tenaga Honorer Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Kubu Raya Dionesius, Dionesius; Purwanti, Evi; Azzaulfa, Anisa
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fenomena keberadaan tenaga honorer yang masih menjadi bagian tak terpisahkan dalam dinamika pemerintahan daerah, meskipun status hukumnya tidak lagi diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum tenaga honorer dalam struktur kepegawaian pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengkaji implementasi kebijakan terkait tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana kedudukan hukum tenaga honorer dalam struktur kepegawaian pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana implementasi kebijakan terkait tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dalam kajian perundang-undangan. Hasil penelitian ini melihat kedudukan hukum tenaga honorer dalam pemerintahan daerah Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan regulasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi titik balik penting, dengan hanya mengakui Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), secara implisit menghapus pengakuan terhadap tenaga honorer. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 semakin mempertegas kebijakan penghapusan ini, mewajibkan semua tenaga honorer menyelesaikan status kepegawaiannya paling lambat tahun 2023 melalui mekanisme pengangkatan PPPK. Analisis menyimpulkan bahwa tenaga honorer kini berada dalam posisi transisi menuju penghapusan, tanpa landasan hukum yang kuat dalam sistem kepegawaian negara dan hanya diberikan masa transisi untuk beralih menjadi PPPK atau keluar dari sistem kepegawaian pemerintah.

Perlindungan Konsumen di Era Digital dalam Praktik Bisnis dan Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Transportasi Online(Studi Pengguna Jasa Gojek di Kota Pontianak) Nugraha, Yoga Fajar; Tahir, Muhammad; Azzaulfa, Anisa
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Transportasi darat memegang peranan strategis dalam kehidupan berbangsa, sebab seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari peran transportasi. Sebagaimana fungsinya, transportasi darat dituntut untuk menyediakan layanan yang mendukung aktivitas masyarakat, baik melalui kendaraan bermotor maupun moda lainnya. Namun, perusahaan penyedia layanan transportasi online kerap mengklaim hanya sebagai penyedia platform teknologi yang mempertemukan mitra pengemudi dengan konsumen, sehingga menempatkan diri seolah tidak memiliki tanggung jawab langsung atas risiko yang dialami pengguna jasa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang menjamin hak-hak konsumen transportasi online, serta bentuk tanggung jawab hukum yang dijalankan oleh perusahaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT Gojek sebagai penyedia layanan Go-Ride memiliki tanggung jawab berupa pemberian santunan jika konsumen mengalami kecelakaan, yaitu Rp10.000.000,00 untuk kematian dan Rp5.000.000,00 untuk biaya perawatan di rumah sakit. Meskipun demikian, bentuk tanggung jawab tersebut dinilai belum memenuhi prinsip keadilan dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif Winarsih, Laras; Ahmad, Ridho Sa’dillah; Retnowati, Indra; Noor, Ganis Vitrayanty; Melinda, Elvina
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan isu kompleks yang menyentuh aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Anak jalanan, sebagai kelompok rentan, sering kali terjebak dalam lingkaran pelanggaran hukum bukan karena niat kriminal, melainkan akibat kondisi sosial-ekonomi yang memaksa. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan dengan menitikberatkan pada pendekatan humanis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap studi kasus, peraturan perundang-undangan, dan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang menekankan pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas diversi, serta stigma masyarakat terhadap anak jalanan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas institusi peradilan anak, pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum, serta pendekatan interdisipliner yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Paradigma Keadilan Ekologis dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam: Kritik terhadap Pendekatan Eksploitatif di Indonesia Rhiti, Hyronimus
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Paradigma keadilan ekologis muncul sebagai respons kritis terhadap tata kelola sumber daya alam yang eksploitatif di Indonesia, yang selama ini lebih menekankan keuntungan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran dari pendekatan antroposentris menuju kerangka kerja ekosentris dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan menekankan pentingnya keadilan bagi alam sebagai kewajiban hukum dan moral. Pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana paradigma keadilan ekologis dapat menjadi alternatif transformatif terhadap pendekatan hukum dan kebijakan yang bersifat ekstraktif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan filosofis, studi ini mengkritisi fondasi hukum yang masih melanggengkan kerusakan lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia belum mengakui alam sebagai subjek hukum yang memiliki hak, sehingga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan secara sistemik. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada tawaran rekonstruksi tata kelola sumber daya alam berdasarkan prinsip-prinsip keadilan ekologis—yang menekankan keadilan antar-generasi, nilai intrinsik ekosistem, dan hak partisipatif komunitas terdampak. Dengan membayangkan ulang hukum melalui lensa ekosentris, studi ini mengusulkan model keadilan yang tidak hanya melindungi kepentingan manusia, tetapi juga menjamin keberlangsungan sistem ekologis.

Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai Instrumen Hukum dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia Halim, Chandera
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Meningkatnya laju kerusakan lingkungan di Indonesia menegaskan urgensi penguatan instrumen hukum yang mampu menjamin keadilan partisipatif. Gugatan perwakilan kelompok muncul sebagai mekanisme hukum strategis untuk melindungi hak-hak lingkungan secara kolektif, khususnya ketika kerusakan ekologis berdampak pada komunitas yang luas dan entitas non-manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas gugatan perwakilan kelompok dalam sistem hukum Indonesia sebagai sarana mewujudkan keadilan lingkungan. Dua pokok permasalahan yang dikaji adalah: pertama, sejauh mana mekanisme gugatan perwakilan kelompok selaras dengan prinsip keadilan ekologis; kedua, apa saja hambatan struktural dan prosedural yang menghalangi implementasinya dalam perkara lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun gugatan perwakilan kelompok telah diakui dalam hukum acara Indonesia, potensi strategisnya masih belum optimal karena minimnya yurisprudensi, keterbatasan dukungan kelembagaan, serta sempitnya ruang pengakuan legal standing bagi komunitas terdampak. Kebaruan artikel ini terletak pada usulan rekonstruksi konsep perwakilan kelompok dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekologis dan memperluas pengakuan atas kepentingan lingkungan sebagai subjek hukum kolektif. Penguatan mekanisme ini penting untuk mendorong akses terhadap keadilan dan menjamin keberlanjutan ekologis melalui kerangka hukum yang partisipatif.

Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pontianak Aisyah, Siti
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam putusan cerai gugat di pengadilan agama Pontianak. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa dalam banyak kasus cerai gugat, hak-hak perempuan dan anak seperti nafkah iddah, mut’ah dan hadhanah seringkali tidak terpenuhi secara maksimal, baik karena kelalaian mantan suami maupun lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif belum berjalan secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dengan hakim dan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi putusan perkara cerai gugat di pengadilan agama Pontianak. analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji sejauh mana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak setelah terjadi perceraian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hak-hak perempuan dan anak sudah diatur dalam putusan cerai gugat, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan antara lain adalah faktor internal (seperti kondisi ekonomi mantan suami, kebiasaan buruk, dan kurangnya kesadaran hukum) serta faktor eksternal (sepertinya adanya pihak ketiga atau tekanan keluarga). Selain itu, lemahnya mekanisme pemaksaan hukum dan tidak adanya sanksi tegas bagi mantan suami yang ingkar turut memperparah kondisi ini. Oleh karena itu,diperlukan penguatan mekanisme eksekusi dan sinergi antara Lembaga peradilan dan instansi terkait guna menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Pada Tahun 2024 Islammiah, Sipti Nopiani
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berangkat dari kenyataan bahwa jumlah kasus perceraian cukup tinggi, namun hanya sedikit pasangan yang memilih menempuh jalur mediasi di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran mediator non-hakim dalam memberikan edukasi serta mendampingi para pihak untuk mencapai kesepakatan masih belum berjalan secara optimal. Banyak pasangan yang lebih memilih langsung bercerai tanpa mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi, minimnya keterbukaan antara pihak suami dan istri, serta terbatasnya upaya mediator non-hakim dalam mengelola konflik rumah tangga agar dapat berakhir damai. Akibatnya, tujuan utama mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa sebelum perkara diputus hakim belum tercapai secara maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berupa data-data rekapitulasi perkara mediasi, studi kepustakaan dan wawancara mediator non-hakim serta panitera yang terkait. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan mengukur sejauh mana efektifitas peran mediator non-hakim dalam penyelesaian perkara perceraian pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektifitas peran mediator non-hakim dalam penyelesian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pontianak pada tahun 2024 dapat dikatakan kurang optimal, karena persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2024 hanya mencapai 41,9%. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pendukung (waktu, keterbukaan para pihak, itikad baik para pihak, faktor sosiologis dan kondisi psikologis sosial para pihak, kerohanian dan moral praktisi yang baik) serta penghambat (kurangnya pemahaman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, keinginan kuat untuk bercerai pada awal proses mediasi, adanya pihak ketiga dan perselisisan terus-menerus).

Implementasi Perjanjian Bisnis Food and Beverage Terhadap Kerugian Investor Berdasarkan Kasus Bakoel Saprahan Pontianak Zakariya, Muhammad
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelaksanaan perjanjian bisnis investor di sektor industri food and beverage seringkali menghadapi kesulitan dalam operasionalnya, terutama terkait dengan faktor ekonomi seperti modal, keuntungan, serta kewajiban akan tanggung jawab menjalankan perjanjian. Studi Kasus Bakoel Saprahan Pontianak merupakan contoh konkret pelaksanaan hukum antara investor dan pengelola usaha yang berdampak negatif dan menyebabkan kerugian. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan pendekatan sosio-hukum yang bertujuan mengkaji pelaksanaan hukum melalui praktek dilapangan. Dalam hukum, upaya pelaksanaan perjanjian selalu dilandaskan pada itikad baik dan kesapakatan dalam pacta sunt servanda, namun fakta dilapangan terkadang memaksakan semua konsekuensi dan upaya hukum tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan. Secara hukum, das sollen dan das sein terkadang tidak sesuai, begitu pula dengan implementasi perjanjian yang dilaksakan pada studi kasus Bakoel Saprahan Pontianak. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pihak-pihak yang berperkara mempunyai alternatif untuk menyelesaikan perselisihannya, seperti cara-cara non-litigasi dalam negosiasi dan mediasi, maupun upaya litigasi melalui mekasnisme peradilan. Namun hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara terhadap faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk penyelesaian perselisihannya.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sandy Kurnia Christmas

Contact Email
ch.sandykurnia@oso.ac.id

Phone
+6282350044509

Journal Mail Official
noblesseoblige.lawjournal@oso.ac.id

Editorial Address
Faculty of Law, Universitas OSO Pontianak Jl. Untung Suropati No.99 – Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sandy Kurnia Christmas

Contact Email ch.sandykurnia@oso.ac.id

Phone +6282350044509

Journal Mail Official noblesseoblige.lawjournal@oso.ac.id

Editorial Address Faculty of Law, Universitas OSO Pontianak Jl. Untung Suropati No.99 – Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sandy Kurnia Christmas

Contact Email
ch.sandykurnia@oso.ac.id

Phone
+6282350044509

Journal Mail Official
noblesseoblige.lawjournal@oso.ac.id

Editorial Address
Faculty of Law, Universitas OSO Pontianak Jl. Untung Suropati No.99 – Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA