cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sandy Kurnia Christmas
Contact Email
ch.sandykurnia@oso.ac.id
Phone
+6282350044509
Journal Mail Official
noblesseoblige.lawjournal@oso.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Universitas OSO Pontianak Jl. Untung Suropati No.99 – Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Noblesse Oblige Law Journal
Published by Universitas OSO
ISSN : 30640229     EISSN : 30633192     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Noblesse Oblige Law Journal (NOLAN) accepts and encourages all legal researchers to contribute by sending articles related to legal issues, specifically regarding: Criminal Law; Islamic Law; Human Rights Law; Administrative and Constitutional Law; Agrarian Law; International Law; Cyber Law; Environmental Law; Philosophy and Legal Theory; Sociology of Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Malaysia Ega Fitrianto; Sandy Kurnia Christmas; Piramitha Angelina; Budi Hermawan Bangun; Muhammad Fadhly Akbar
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan1120241-13

Abstract

Kalimantan Barat merupakan provinsi di Indonesia yang berhubungan dengan akses lintas batas antara Indonesia-Malaysia, dimana terdapat beberapa kawasan perbatasan seperti Perbatasan Lintas Batas Negara Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kapuas Hulu, Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang dan Paloh Sajingan di Kabupaten Sambas, dimana beberapa lintas batas tersebut mempunyai kelemahan dalam pengawasan karena terdapat beberapa jalan tidak resmi atau disebut dengan “Jalur Tikus”. Jalur ini hanya bisa diakses dengan berjalan kaki dan tidak ada kendaraan yang melewati jalur ini, sehingga menimbulkan permasalahan terkait penegakan hukumnya.  Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dalam pengkajiannya karena akan meneliti berdasarkan sudut pandang undang-undang dan fakta empiris di kawasan perbatasan yang menjadi  lokasi penelitian. Pada kasus penelitian di lapangan melihat pada studi kasus penyeludupan rokok ilegal yang terjadi di kawasan perbatasan. Hasil penelitian ini membahas penegakan hukum pidana tentang penyelundupan rokok ilegal yang ada didaerah perbatasan Indonesia – Malaysia belum optimal dikarenakan masih terdapat pelaku-pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tersebut yang belum di proses didalam sistem peradilan pidana. Adapun Kendala-kendala dalam penegakan hukumnya adalah dari faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya. Dari faktor penegak hukumnya bahkan masih ada oknum kepolisian yang menggunakan rokok ilegal dan ada oknum TNI yang  membawakan barang-barang kebutuhan masyarakat tersebut ke jalur tidak resmi tersebut. selain itu, kurangnya sosialisasi dari rokok ilegal berpengaruh pada faktor masyarakat dan budaya karena mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang hal tersebut.
Epistemologi Pewarisan Garis Patrilineal Masyarakat Adat Batak Dalam Hukum Waris Adat Di Indonesia Laras Winarsih
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan11202414-25

Abstract

Indonesia menganut sistem hukum pluralisme, yaitu menggunakan sistem hukum tertulis dan hukum adat. Penerapan hukum adat di Indonesia diakui dan dapat diterapkan hanya dalam beberapa bidang, seperti hukum waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil dari penelitian membahas eksistensi hukum adat yang walaupun dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis tapi masih tetap diberlakukan di Indonesia karena masyarakat adat yang masih menganut dan mentaati aturan hukum adat tersebut, serta keberadaannya diakui dalam perundang-undangan di Indonesia. Penerapan pembagian waris dalam hukum adat di Indonesia di setiap wilayah akan berbeda-beda dan dapat juga dilihat dari garis keturunan dalam hukum adatnya yang dianut, seperti garis keturunan patrilineal hukum adat masyarakat Batak yang dalam pembagian warisnya hanya kepada anak laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris.
Pengaruh Prinsip Non-Intervensi Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Myanmar Rizki Dwi Adji Prananda; Sandy Kurnia Christmas; Muhammad Fadhly Akbar; Budi Hermawan Bangun; Piramitha Angelina
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan11202426-38

Abstract

Prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang secara universal diterima dalam hukum internasional dan ditingkat regional ASEAN prinsip ini tercantum diberbagai perjanjian dan kerangka hukum yang ada. Prinsip ini menjadi salah satu faktor yang merekatkan namun juga menjadi kendala bagi ASEAN khususnya dalam menangani kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Myanmar terkait tentang perlakuan Junta Militer Myanmar.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif. Sumber data yang dijadikan dasar hukum yaitu Piagam ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukan penerapan prinsip non-intervensi yang sangat kaku oleh ASEAN telah membuat penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sering kali menjadi tidak maksimal. Hal ini membuat peranan ASEAN sangat minim dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Peran ASEAN dan AICHR sebagai lembaga HAM tentu sangat dibutuhkan dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Perlu adanya gagasan perubahan terhadap prinsip tersebut salah satunya adalah dengan keterlibatan yang fleksibel, dengan adanya gagasan tersebut diharapkan adanya pelunakan dalam penerapan prinsip non-intervensi khususnya pada penanganan pelanggaran HAM.
Prinsip Non-Refoulement dalam Optimalisasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Bagi Perlindungan Hak-Hak Pengungsi Aisyah Nurannisa Muhlisa; Sandy Kurnia Christmas
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan11202439-52

Abstract

Permasalahan pengungsi internasional hadir di Indonesia menjadi permasalahan yang sering terjadi karena posisi negara Indonesia yang strategis bagi para pengungsi untuk transit.  Di Indonesia sendiri regulasi mengenai pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 yang turut memberikan perlindungan dan tugas-tugas yang diamanatkan meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi. Permasalahan penelitian ini secara khusus bertujuan menganalisis praktek prinsip tidak memulangkan (non-refoulement) perlindungan dan bantuan hak-hak pengungsi serta perlindungan yang diberikan oleh Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Penelitian ini dikaji dengan metode penelitian yuridis-empiris dengan melakukan pengkajian fakta-fakta berdasarkan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. Adapun kajian penelitian ini juga didasari pada teori perlindungan hukum serta prinsip hukum internasional. Hasil penelitian ini ditemukan sebuah permasalahan di Rumah Detensi Imigrasi dimana terdapat hak-hak yang terabaikan oleh pengungsi. Permasalahan terhadap perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia ini dikatakan tidak efektif karena Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi yang menjadi dasar kebijakan hukum internasional terhadap pengungsi, serta adanya tekanan dari masyarakat Indonesia yang berpendapat beberapa pengungsi yang ada di Indonesia justru menimbulkan keresahan di masyarakat.
Mekanisme Penyelesaian Konflik Suami-Istri Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Pada Desa Sukamaju Dalam Perspektif Hukum Islam Muhammad Fadhly Akbar; Nur Holifah Ihtisya Maharani; Rizki Rivaldi
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan11202453-66

Abstract

Pasangan suami istri di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki caranya tersendiri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri. Penyelesaian konflik melibatkan tokoh adat untuk menjadi mediator antara suami dan istri yang saling berkonflik. Peran tokoh adat dirasa lebih penting ketimbang keluarga besar. Tujuan penelitian ini sebagai salah satu usaha dalam pembentukan ketahanan keluarga dan keluarga hebat di wilayah perbatasan, dimana menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kasus. Data dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Proses pengambilan data, peneliti langsung turun ke masyarakat Desa Sukamaju untuk melakukan wawancara dan observasi. Adapun hasil penelitian adalah pihak yang didatangkan pada saat penyelesaian konflik hanya antara suami, istri, dan kepala adat. Hal ini dimaksudkan agar hal-hal yang dirahasiakan oleh kedua belah pihak yang berkonflik tidak tersebar ke masyarakat. Tujuannya  adalah agar menjaga nama baik suami, istri dan keluarga, oleh karena itu secara tidak langsung upaya ini juga bersesuaian dengan maqashid syari’ah pada poin menjaga keturunan. Dari sisi intensitas dan kualitas pelaksanaan, penyelesaian konflik suami istri pada keluarga di Desa Sukamaju tergolong ‘urf karena dilakukan berulang kali dan tidak mengandung unsur yang melanggar syari’ah. Terdapat perbedaan yang sangat jelas terkait konsep penyelesaian konflik suami istri antara hukum islam dengan apa yang terjadi pada keluarga di Desa Sukamaju. Berdasarkan hukum Islam pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik rumah tangga antara suami dan istri berasal dari keluarga besar dan hanya diperlukan ketika sudah sampai syiqaq. Sedangkan konsep yang ada pada keluarga di Desa Sukamaju, pihak ketiga tidak perlu menunggu sampai syiqaq serta diperbolehkan bukan berasal dari pihak keluarga yaitu kepala adat.
Implikasi dan Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penghitungan Suara Ulang Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Sekadau Agung Anugrah Hidayawan; Sandy Kurnia Christmas; Yudith Evametha Vitranilla
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan12202467-76

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan kontestasi demokrasi yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin daerah. Seringkali proses demokrasi ini menimbulkan perselisihan, sehingga memerlukan penyelesaian secara hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa hasil pemilu dan pilkada, salah satunya perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terjadi di Sekadau. Penelitian ini merupakan menggunakan metode penelitian normatif, dimana pengkajian didasarkan pada pendekatan perundang-undangan yang terfokus pada peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi.  Hasil peneltitian ini menunjukan bahwa Hakim Konstitusi dalam putusan yang memerintahkan untuk dilakukannya penghitungan suara ulang pada proses pemilihan tersebut mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan demokrasi. Putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Sekadau. Pemberian kesempatan untuk penghitungan suara ulang memberikan harapan baru bagi pihak yang merasa dirugikan sekaligus menegaskan komitmen terhadap integritas pemilihan.
Implementasi Pertanggungjawaban Negara Terhadap Rekrutmen Dan Penggunaan Tentara Anak Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional Natalia Natalia
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan12202477-97

Abstract

Konflik bersenjata sering kali menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya adalah perekrutan tentara anak yang dilakukan Rusia dengan melibatkan anak-anak dari Ukraina. Anak-anak ini menerima pelatihan militer, didoktrin, dan dipaksa terlibat dalam konflik, dimana tindakan ini bertentangan dengan instrumen hukum internasional, baik tentang hukum perang maupun tentang perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan terhadap anak pada rekrutmen dan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina menurut hukum internasional dan bentuk pertanggungjawaban negara secara hukum internasional berdasarkan kasus tersebut.  Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan sesuai dengan kaidah hukum internasonal yang berlaku, serta pendekatan kasus pada konflik Rusia-Ukraina tersebut. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa hukum internasional secara tegas melarang perekrutan anak sebagai tentara, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, serta instrumen internasional lainnya seperti Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO No. 182, dan Statuta Roma 1998.  Perekrutan tentara anak dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan kejahatan perang. Negara memiliki tanggung jawab penuh sebagai subjek hukum internasional atas tindakan pelanggaran hukum atau pembiaran yang mengakibatkan pelanggaran terhadap norma internasional. Berdasarkan teori tanggung jawab negara, negara wajib mempertanggungjawabkan tindakan tersebut dengan memberikan pemulihan kepada korban melalui restitusi, kompensasi, dan pemuasan. Selain itu, pelaku individu tetap dapat dituntut tanggung jawab pidananya, meskipun bertindak sebagai organ negara, untuk mencegah impunitas.
Mekanisme Penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penggunaan White Phosphorus Bomb Dalam Konflik Israel-Palestina Dania Tri Wulandari
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan12202498-114

Abstract

Penggunaan bom fosfor putih di wilayah penduduk sipil Gaza pada tahun 2023 dianggap telah melanggar hukum humaniter internasional. Hal ini menimbulkan perdebatan karna Israel menganggap penggunaan senjata tersebut adalah legal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teori, kasus, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan bom fosfor putih dalam konflik bersenjata antara Israel-Palestina tidak melanggar Protokol Gas Jenewa 1925 maupun Konvensi Senjata Kimia 1993, namun dinyatakan melanggar Protokol III Konvensi Senjata Konvensional 1980 yang kemudian diperkuat dengan pendapat dari Palang Merah Internasional. Hal ini dianggap pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 1949 sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang kemudian didasarkan pada Statuta Roma 1998. Maka dari itu, mekanisme terhadap penyelidikan dapat dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional yang mempunyai kekuasaan untuk mengadili pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel berdasarkan kasus penggunaan bom fosfor putih.
Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Bullying Pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Kubu Raya Anisyaputri Anisyaputri
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan122024115-134

Abstract

Perundungan di kalangan anak adalah masalah sosial yang rumit yang membutuhkan strategi hukum yang bersifat rehabilitatif dan bukan hanya strategi hukum yang bersifat menghukum. Pelaksanaan diversi dianalisis dengan menggunakan metode penelitian sosio-hukum yang berpegang pada beberapa teori, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual pendekatan kasus, dan pendekatan yang berfokus langsung kepada pihak terkait untuk mengetahui efektivitas penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada mekanisme penanganan kasus perundungan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan diversi, dan dampak yang ditimbulkan terhadap pelaku. Hasil penelitian ini dilihat dalam sudut pandang efektivitas hukum dari struktur hukum, substansi hukum, fasilitas dan sarana, serta budaya hukum yang ditemukan masih terdapat kekurangan dalam proses dan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini diharapkan memajukan pemahaman konseptual tentang diversi dalam konteks perlindungan anak, dan dalam praktiknya, studi ini memberikan saran-saran nyata untuk meningkatkan sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Kubu Raya.
Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspeditur Terhadap  Pengangkutan Barang yang Menyebabkan Kecelakaan (Studi Kasus Tenggelamnya KM Kapuas Abadi) Aurellia Angelique; Vivian Ariella
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan122024135-149

Abstract

Pengangkutan barang tidak terlepas dari adanya peran ekspeditur sebagai penyedia jasa angkutan. Pihak ekspeditur nyatanya selalu mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh pengguna jasa atas barang yang akan dikirimkan melalui jasa ekspeditur tersebut. Transaksi penyedia jasa dan pengguna jasa menjadi suatu tanda perjanjian antar para pihak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris karena akan melihat sisi hukum dan kenyataannya dilapangan dengan mewawancarai para pihak. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengangkutan oleh ekspeditur yang menyebabkan kecelakaaan selayaknya harus benar-benar ditetapkan terlebih dahulu apakah benar-benar keadaan memaksa atau sebuah kelalaian. Pertanggungjawaban harus dapat dilakukan ekspeditur, meskipun tidak dalam bentuk ganti rugi, namun dapat berbentuk informasi atau kejelasan ekspeditur kepada pihak pengguna jasa. Hal ini nyatanya harus tetap ada sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap konsumen.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024