cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
jurnalcendekiailmiah@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Cendekia Ilmiah
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28285271     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,880 Documents
 237   238   239   240   241 
Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Nazila, Laila Nuril; Ramadhani, Fariza; Nugroho, Lucky Dafira
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9909

Abstract

Sebagai akibat dari globalisasi, jumlah pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing meningkat. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan status kewarganegaraan, hak-hak sipil, dan pengasuhan jika terjadi perceraian atau sengketa hak asuh, adalah salah satu isu utama yang muncul. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji bagaimana sistem hukum perdata internasional Indonesia mengatur dan melindungi anak-anak dari perkawinan campuran. Dengan menganalisis prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti lex patriae dan kepentingan terbaik bagi anak, serta hukum nasional seperti UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan UU Perkawinan, pendekatan yuridis normatif digunakan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa hambatan administratif dan hukum masih ada dalam pelaksanaan perlindungan hukum, bahkan dalam menghadapi penerimaan kewarganegaraan ganda yang terbatas dan pengaturan hak asuh lintas batas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan menyelaraskan peraturan nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Peranan Etika Bisnis Dalam Tantangan Strategi Bisnis Pada CV AJ Putra Permana Riki Ahmad Nugraha; Ramidi Yadi; Sandi Alam; Nur Dina
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan etika bisnis dalam menghadapi tantangan strategi bisnis pada perusahaan jasa perjalanan, khususnya CV AJ Putra Permana. Di tengah dinamika industri pariwisata pasca-pandemi COVID-19, perubahan perilaku konsumen, dan penetrasi digitalisasi, perusahaan menghadapi tekanan untuk menjaga daya saing serta integritas layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan observasi partisipatif langsung di lingkungan operasional CV AJ Putra Permana. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik, karyawan, supir, dan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV AJ Putra Permana mengimplementasikan prinsip-prinsip etika bisnis seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam berbagai aspek manajerial dan operasional. Etika bisnis tercermin dalam interaksi dengan pelanggan, transparansi informasi, serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang. Budaya kerja yang etis turut membentuk kepercayaan pelanggan dan loyalitas, sekaligus meningkatkan reputasi dan posisi bersaing perusahaan. Etika tidak hanya menjadi instrumen moral, tetapi berfungsi sebagai strategi untuk membangun hubungan jangka panjang dan menghadapi tantangan modernisasi. Penelitian ini mempertegas bahwa integrasi etika bisnis dalam strategi organisasi merupakan kunci penting dalam menciptakan keberlanjutan dan keunggulan kompetitif di sektor jasa perjalanan.
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Desa Cemengkalang Kabupaten Sidoarjo Avrillia Putri, Bunga; Madaghta, Flowry; Rofikasari, Aviatul; Agung, Nia Putri; Khamdani, Muhammad Fahrul Rozy
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja Desa Cemengkalang, Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaan anggaran desa menjadi indikator penting dalam menilai tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada laporan realisasi anggaran tahun 2022–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran tergolong tinggi, sedangkan efisiensinya berada pada kategori sedang, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara belanja yang direncanakan dan pelaksanaan program di lapangan. Diperlukan evaluasi berkala terhadap perencanaan anggaran dan pelatihan pengelolaan keuangan desa agar pemanfaatan anggaran lebih optimal. Kata kunci: efektivitas, efisiensi, anggaran belanja, desa, keuangan desa
Pengaruh Kecerdasan Buatan terhadap Penyelesaian Tugas Mata Kuliah Bahasa Isyarat Mahasiswa Disabilitas Daksa di Universitas PGRI Argopuro Jember Chalim, Abdul; Yaum, Lailil Aflahkul; Prystiananta, Nostalgianti Citra; Zusfindhana, Inna Hamida
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9940

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan kecerdasan buatan (AI) berdampak pada kemampuan siswa dengan disabilitas daksa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam mata kuliah Bahasa Isyarat di Universitas PGRI Argopuro Jember. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan dirancang sebagai eksperimen semu (quasi-experimental). Ini dilakukan dengan menggunakan model satu grup pretest-posttest. Enam siswa daksa pengguna Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) adalah subjek penelitian. Hasil pretest menunjukkan skor rata-rata 13,11, sementara hasil posttest menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 23,42, yang menunjukkan peningkatan besar dalam struktur isi, ketepatan bahasa isyarat, ekspresi visual, dan kemandirian teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan AI meningkatkan kemampuan akademik siswa disabilitas daksa, terutama dalam hal pembelajaran berbasis visual seperti Bahasa Isyarat. Namun, AI hanya harus digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti proses berpikir dan kreativitas siswa. Penelitian ini mendorong pembentukan lingkungan pembelajaran berbasis teknologi yang inklusif di perguruan tinggi
Dampak Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Internasional Terhadap Status Anak Dan Harta Bersama Sari, Hani Puspita; Melinda Aji Nilamsari; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9971

Abstract

Pembatalan perkawinan internasional menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, khususnya terkait status anak dan pembagian harta bersama. Dalam konteks lintas negara, perbedaan sistem hukum, prinsip yuridis, dan norma sosial menyebabkan dampak hukum dari pembatalan perkawinan tidak selalu seragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana sistem hukum di beberapa yurisdiksi menangani status anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan, serta bagaimana pembagian harta bersama diatur ketika suatu perkawinan internasional dinyatakan tidak sah secara hukum. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach), serta mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber utama analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa sistem hukum, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap diakui sebagai anak sah demi perlindungan hak anak dan prinsip kepastian hukum. Namun, dalam sistem hukum lain yang lebih formalistik, status hukum anak dapat dipengaruhi oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya. Terkait harta bersama, beberapa negara menganut prinsip pemisahan harta berdasarkan hukum asal atau tempat tinggal, sementara yang lain mengacu pada asas kesetaraan dan kontribusi masing-masing pihak. Perbedaan ini menunjukkan adanya tantangan dalam enyinkronkan norma-norma hukum antarnegara dalam konteks keluarga lintas batas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan filosofi hukum, struktur sistem peradilan, dan prioritas perlindungan hak individu berkontribusi pada variasi perlakuan hukum terhadap anak dan harta bersama dalam kasus pembatalan perkawinan internasional. Diperlukan kerja sama antarnegara serta penguatan instrumen hukum internasional untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang merata bagi pihak-pihak terkait.
Studi Kasus Jalur Litigasi Dan Alternatif Resolusi Sengketa Atas Perselisihan Merek Antara Ms Glow Dan Ps Glow Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Pendaftar Merek Pertama Lucky Dafira Nugroho; Dewi Tri Lusiyana Agustin; Norul Jihan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9974

Abstract

Perselisihan merek antara MS Glow dan PS Glow menjadi sorotan penting dalam konteks perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kasus yang tertuang dalaml Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA.SBYl menunjukkan bahwa jalur litigasi yang panjang kerap menimbulkan dampak lanjutan terhadap reputasi dan kelangsungan usaha para pihak. Dalam jurnal ini, penulis menyoroti dua pokok bahasan. Pertama, sejauh mana jalur pengadilan efektif menyelesaikan sengketa merek, serta bagaimana seharusnya alternatif penyelesaian non-litigasi—seperti mediasi atau negosiasi bisnis—dimaksimalkan, terutama dalam perkara yang melibatkan kepentingan citra dagang dan keberlanjutan pasar. Kedua, dianalisis pula bagaimana posisi hukum pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek, dalam hal ini MS Glow, ketika harus berhadapan dengan pihak lain yang menggunakan merek dengan kemiripan nama dan bunyi, yakni PS Glow. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi terkait merek dan studi putusan pengadilan niaga. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat damai perlu lebih diprioritaskan dalam ranah bisnis, tanpa mengurangi kekuatan hukum pendaftaran merek yang sah sebagai dasar perlindungan utama
Kedudukan Asas Proporsionalitas Dalam Perancangan Kontrak: Studi Normatif Terhadap Peraturan Terkait Lucky Dafira Nugroho; Iqbalur Rohman; Sepul Paruq
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9993

Abstract

Asas proporsionalitas merupakan prinsip yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, asas ini belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun nilai-nilainya tercermin dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan asas proporsionalitas dalam perancangan kontrak dan menelaah implikasi yuridis dari penerapan maupun pengabaian asas tersebut dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas mendukung terciptanya kontrak yang adil, seimbang, dan sah secara hukum, serta mengurangi potensi sengketa. Sebaliknya, pengabaian asas ini dapat menimbulkan ketimpangan, mendegradasi keadilan kontraktual, dan berujung pada batalnya kontrak atau gugatan hukum. Dengan demikian, penting bagi perancang kontrak dan pembuat kebijakan untuk memperkuat asas proporsionalitas sebagai bagian integral dari sistem hukum perjanjian di Indonesia.
Tinjauan hukum internasional terhadap prinsip non-refoulement dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia Ismiati, Ifa; Samsul Arifin; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9996

Abstract

Penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks, khususnya terkait penerapan prinsip non-refoulement dalam konteks negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip non-refoulement merupakan norma fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang melarang negara untuk mengembalikan seseorang ke wilayah di mana ia berisiko menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Indonesia, sebagai negara non-pihak terhadap Konvensi 1951, tetap terikat pada prinsip non-refoulement melalui norma hukum internasional lainnya, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan hukum kebiasaan internasional. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis praktik kebijakan pemerintah, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun belum memiliki kerangka hukum nasional yang komprehensif mengenai pengungsi, Indonesia secara de facto menjalankan prinsip non-refoulement. Namun, ketiadaan dasar hukum yang jelas menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pembentukan kebijakan nasional yang selaras dengan standar hukum internasional guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi.
Mengkaji Tarif Resiprokal USA dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Melalui Jalur Diplomasi Nurcahyani, Dewi Lusy; Ilmih, Andi Aina
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10041

Abstract

Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan secara sepihak oleh pemerintah Amerika Serikat ditujukan kepada seluruh negara tanpa pengecualian, termasuk Indonesia yang turut merasakan dampaknya. Langkah ini memunculkan tantangan baru bagi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta negara-negara anggotanya, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Selain itu, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan asas Most-Favoured Nation (MFN) dan ketentuan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota WTO. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, serta memanfaatkan sumber data hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendekatan diplomatik dalam perspektif hukum perdagangan internasional, dengan mendorong penguatan kerja sama bilateral dan multilateral demi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan antarnegara, serta untuk melindungi kepentingan perdagangan global agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka akibat aksi saling balas pemberlakuan tarif.
Evaluasi Standar Pelayanan Minimal terhadap Transparansi Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Jeane Mantiri; Zuhri Abusammad; Einjelheart Polii
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10045

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap tingkat transparansi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tomohon. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SPM seperti waktu penyelesaian dokumen sebagian besar telah dipenuhi, aspek transparansi masih menghadapi berbagai tantangan. Informasi mengenai prosedur dan persyaratan layanan belum sepenuhnya mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, masih ditemukan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan. Faktor-faktor seperti kebijakan internal yang belum optimal, kurangnya pelatihan komunikasi bagi pegawai, dan keterbatasan infrastruktur digital turut memengaruhi tingkat transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan transparansi pelayanan publik tidak dapat dicapai hanya dengan memenuhi standar administratif, tetapi juga memerlukan penguatan komunikasi, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat. Rekomendasi diarahkan pada pengembangan kebijakan internal yang mendukung keterbukaan informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pelayanan berbasis digital.

Page 239 of 388 | Total Record : 3880

 237   238   239   240   241 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3: April 2026 Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue